Ekonom Senior Indef Didik J, Rachbini (net)
Isu menarik hari ini, pengunduran diri Gubernur BI masih jadi sorotan publik. Ekonom Senior Indef yang juga Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini meminta, pengunduran diri Perry Warjiyo harus jadi momentum bagi bank sentral untuk memperkuat perannya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ia menekankan, menjaga nilai tukar rupiah itu merupakan mandat utama BI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang BI. Seluruh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dipanggil ke Istana Merdeka, Jakarta Pusat untuk membahas pengunduran diri Gubernur BI, Perry Warjiyo.
Isu lainnya, Kepala BGN Sudaryono menutup secara permanen 833 dapur MBG serta memecat 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli yang tidak disiplin dan lakukan pelanggaran berat. Sudaryono akan berikan sanksi bagi SPPG yang menggunakan barang dan pangan bersubsidi untuk memasak, termasuk LPG 3 kilogram atau gas melon. Sudaryono juga menegaskan, pihaknya tidak segan menindak dapur MBG yang tidak memenuhi standar BGN. Berikut isu selengkapnya.
1. Ekonom Senior Indef yang juga Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini meminta, pengunduran diri Perry Warjiyo menjadi momentum bagi bank sentral untuk memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ia mengatakan gubernur BI yang baru tidak cukup hanya menjalankan fungsi kebijakan moneter, tapi juga harus bisa memimpin koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menjaga stabilitas rupiah. Ia menekankan, menjaga nilai tukar rupiah merupakan mandat utama BI sebagaimana diatur dalam UU BI.
“Koordinasi adalah keharusan dan mutlak menjadi tanggung jawab BI untuk menjaga nilai tukar. Gubernur BI yang baru tidak boleh pasif dalam koordinasi ini (hanya melaksanakan tugas moneter saja), tetapi perlu memainkan peran untuk memimpin koordinasi di depan dengan kementerian lain untuk memastikan nilai tukar tidak terpuruk seperti sekarang,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (27/7).
Pengganti Perry Warjiyo dalam posisi Gubernur BI harus mampu memulihkan kepercayaan pasar terhadap bank sentral, utamanya terkait independensi dan arah kebijakan moneter ke depan. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar mengatakan, tantangan terbesar yang akan dihadapi gubernur BI berikutnya bukan hanya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi, tetapi juga mengembalikan keyakinan investor bahwa BI tetap independen.
“Sekarang ini berkaitan dengan BI juga tata kelola ekonomi makro dan fiskal kita, adalah soal kepercayaan. Mundur tiba-tiba dan kemudian diganti pelaksana tugas (Plt), jelas akan memperlebar ketidakpercayaan dan ketidakpastian ke depan,” ujar Media, Senin (27/7).
Menurut dia, pasar keuangan pada dasarnya bergerak berdasarkan ekspektasi terhadap kondisi ekonomi di masa depan. Maka dari itu, pengunduran diri gubernur bank sentral secara mendadak berpotensi memunculkan pertanyaan dari investor mengenai arah kebijakan BI ke depan. “Kalau Gubernur bank sentral tiba-tiba mundur, pasar langsung bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jadi ada ketidakpastian,” kata Media. Ia menilai, pengganti Perry harus memberikan sinyal yang kuat kepada pasar bahwa independensi BI tetap terjaga dan kebijakan moneter akan dijalankan secara konsisten sesuai mandat bank sentral.
Pengunduran diri Gubernur BI Perry Warjiyo perlu dijelaskan secara transparan agar tidak memicu spekulasi di pasar. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai, keputusan tersebut menjadi kejutan karena sebelumnya tidak ada sinyal kuat di ruang publik terkait rencana pengunduran diri Perry.
“Sejauh ini, belum terlihat sinyal kuat di ruang publik bahwa Perry Warjiyo akan mengundurkan diri. Karena itu, keputusan ini dapat dibaca sebagai kejutan kelembagaan yang perlu dijelaskan secara transparan agar tidak memicu spekulasi mengenai tekanan politik atau perbedaan arah kebijakan moneter,” kata Rizal, Senin (27/7).
Rizal menilai, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menjadi pilihan paling aman untuk memimpin bank sentral selama masa transisi. Menurut dia, Destry memahami arah kebijakan BI sekaligus dinamika pasar keuangan. “Untuk masa transisi, Destry Damayanti adalah pilihan paling aman karena memahami kebijakan BI dan pasar keuangan,” katanya. Meski demikian, Rizal menegaskan, penunjukan gubernur BI definitif harus mengutamakan kredibilitas, independensi, serta kapasitas dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan sistem keuangan.
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan pengunduran diri Perry jauh sebelum masa jabatannya berakhir pada Mei 2028 memunculkan kekhawatiran baru terhadap stabilitas sektor moneter dan kepercayaan investor. “Mundurnya Gubernur BI Perry Warjiyo sangat disesalkan karena menjadi pukulan telak bagi sektor moneter,” kata Bhima, Senin (27/7). Menurut Bhima, terdapat dugaan tekanan yang memengaruhi posisi bank sentral, terutama setelah nilai tukar rupiah mulai mengalami pelemahan sejak akhir 2025.
Bhima menilai pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini bukan semata persoalan moneter. Menurut dia, kondisi tersebut dipicu oleh berbagai persoalan di sisi fiskal, mulai dari pelebaran defisit APBN, pelaksanaan sejumlah program pemerintah yang dinilai bermasalah, penerimaan pajak yang melemah, hingga peningkatan utang pemerintah yang memperbesar profil risiko Indonesia.
“Namun justru Bank Indonesia yang dianggap gagal menjaga stabilitas kurs dan kepercayaan investor,” ujar Bhima. Ia juga menilai hubungan antara kebijakan fiskal dan moneter telah bergeser. Menurut Bhima, campur tangan otoritas fiskal terhadap kebijakan moneter sudah melampaui batas koordinasi yang semestinya.
Sebelumnya diberitakan, Perry Warjiyo mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) secara sukarela karena alasan pribadi pada 25 Juli 2026. Pihak Istana Kepresidenan menegaskan, pengunduran diri Perry tidak terkait dengan masalah kesehatan. Pjs Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, Perry mundur secara sukarela karena alasan pribadi.
“Sehubungan dengan pengunduran diri Saudara Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia secara sukarela karena alasan pribadi pada tanggal 25 Juli 2026…. maka Dewan Gubernur dalam Rapat Dewan Gubernur tanggal 26 Juli 2026 menetapkan Deputi Gubernur Senior, Saudari Destry Damayanti, sebagai Pejabat Gubernur Sementara sesuai Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia,” kata Destry dalam konferensi pers di Bank Indonesia, Senin (27/7).
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran, Jakarta, Achmad Nur Hidayat menilai pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia berpotensi menimbulkan ketidakpastian di pasar keuangan, apabila proses transisi kepemimpinan tidak dikelola secara transparan. Menurut Achmad, pengunduran diri gubernur bank sentral terjadi ketika nilai tukar rupiah masih berada di bawah tekanan dan sempat bergerak di kisaran Rp 18.000 per dollar Amerika Serikat.
“Dalam pasar keuangan, kekosongan informasi mudah diisi oleh spekulasi, sementara spekulasi mengenai kepemimpinan bank sentral dapat bergerak lebih cepat daripada kemampuan pemerintah memberikan penjelasan,” kata Achmad, Senin (27/7). Achmad mengatakan, pergantian Gubernur BI tidak dapat dipandang sebagai pergantian pejabat biasa karena Bank Indonesia merupakan lembaga independen yang bertugas menjaga stabilitas nilai rupiah, sistem pembayaran, serta stabilitas sistem keuangan.
Menurut Achmad, dampak pengunduran diri Perry akan sangat bergantung pada proses transisi kepemimpinan dan siapa yang ditunjuk sebagai penggantinya. Apabila proses tersebut berlangsung transparan dan mampu menjamin kesinambungan kebijakan moneter, gejolak pasar dinilai dapat diminimalkan. Sebaliknya, apabila pergantian dipersepsikan sebagai bentuk intervensi terhadap independensi BI, dampaknya dapat meluas ke pasar keuangan hingga perekonomian nasional.
Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran, Jakarta, Achmad Nur Hidayat menilai tekanan pertama yang berpotensi muncul adalah pelemahan nilai tukar rupiah akibat meningkatnya ketidakpastian di pasar. Ia mencatat, kurs JISDOR Bank Indonesia pada 24 Juli 2026 berada di level Rp 17.973 per dollar AS, setelah sempat menyentuh Rp 18.131 per dollar AS pada 13 Juli. Bahkan, berdasarkan data yang dikutipnya, rupiah pernah menyentuh rekor terendah Rp 18.190 per dollar AS pada 8 Juni 2026.
Menurut dia, investor umumnya akan lebih dulu mencermati konsistensi kebijakan moneter, kelanjutan intervensi pasar valuta asing, serta independensi Gubernur BI yang baru dibandingkan alasan di balik pengunduran diri tersebut. Achmad mengatakan, ketidakpastian tersebut berpotensi mendorong investor mengurangi kepemilikan aset berdenominasi rupiah, menahan pembelian surat utang negara, atau mengalihkan dana ke aset dollar Amerika Serikat.
Selain berdampak pada nilai tukar, Achmad menilai meningkatnya ketidakpastian juga berpotensi menaikkan biaya pembiayaan pemerintah. Menurut dia, investor dapat meminta imbal hasil yang lebih tinggi atas surat utang negara sebagai kompensasi terhadap meningkatnya risiko. “Biaya pergantian gubernur BI yang tidak dikelola dengan baik dapat masuk langsung ke APBN,” ujarnya.
Pengunduran diri Perry Warjiyo diperkirakan menjadi sentimen negatif bagi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Pengamat Pasar Modal sekaligus Founder Republik Investor Hendra Wardana mengatakan, tekanan tersebut bukan dipicu perubahan fundamental ekonomi Indonesia, melainkan ketidakpastian yang muncul akibat pergantian kepemimpinan bank sentral. “Terutama ketika terjadi pergantian kepemimpinan di bank sentral yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah suku bunga, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, serta memastikan stabilitas sistem keuangan,” kata Hendra dalam keterangan tertulis, Senin (27/7).
Disebutkan, sentimen itu muncul saat pasar global juga masih dibayangi sejumlah risiko. Investor masih menunggu hasil rapat Federal Open Market Committee (FOMC), mencermati tingginya volatilitas pasar global, serta memantau ketegangan geopolitik yang masih meningkat. Kondisi tersebut membuat banyak investor memilih bersikap wait and see. Meski begitu, Hendra menilai dampak negatifnya kemungkinan hanya berlangsung dalam jangka pendek.
Penunjukan Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti sebagai Pejabat Gubernur Sementara (PGS) memberi sinyal kesinambungan kebijakan moneter tetap terjaga. Menurut dia, Destry merupakan bagian dari perumus kebijakan BI selama beberapa tahun terakhir. Karena itu, pasar cenderung tidak melihat adanya perubahan arah kebijakan moneter secara signifikan selama masa transisi.
Pengunduran diri Gubernur BI Perry Wajiyo masih jadi sorotan pasar. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan Senin (27/7). Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) pukul 09.00 WIB, IHSG hari ini berada di level 6.180,33, turun 16,08 poin atau 0,26 persen dibanding penutupan perdagangan sebelumnya di level 6.196,43. Pada awal perdagangan, IHSG bergerak di kisaran 6.172,84 hingga 6.188,03, mencerminkan tekanan jual yang masih mendominasi pasar.
Aktivitas perdagangan pada awal sesi mencatat nilai transaksi sekitar Rp 336,7 miliar dengan volume 557,2 juta saham yang diperdagangkan dalam 68.480 kali transaksi. Sebanyak 189 saham menguat, 239 saham melemah, dan 537 saham bergerak stagnan. Pergerakan IHSG hari ini berlangsung di tengah sentimen dari pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo.
2. Presiden Prabowo Subianto panggil seluruh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ke Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (27/7) sore. Pertemuan ini dihadiri oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti (selaku pejabat sementara Gubernur BI), Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Ketua LPS Anggito Abimanyu, serta jajaran Danantara. Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu juga ikut merapat ke Istana, juga jajaran Kemenkeu.
Pjs Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti menyampaikan komitmen KSSK untuk terus memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Ia mengatakan, dukungan KSSK terhadap arah kebijakan pemerintah. Koordinasi antarotoritas, akan terus ditingkatkan guna menyelaraskan kebijakan yang menjadi kewenangan dari masing-masing otoritas.
Dalam rapat tersebut, Destry menegaskan arah kebijakan moneter Bank Indonesia dengan stabilitas nilai tukar rupiah sebagai prioritas utama. Untuk menjaga hal tersebut, Destry mengatakan, BI akan terus hadir di pasar melalui berbagai instrumen. Bank Indonesia juga akan melanjutkan berbagai kebijakan untuk mendorong arus masuk modal asing. Sesuai keputusan rapat dewan gubernur (RDG) bulan Juli lalu, Destry menuturkan bahwa BI tetap memberikan insentif bagi aliran modal masuk, antara lain melalui penurunan biaya hedging.
Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi menyebut mereka (KKSK) akan lakukan rapat koordinasi terkait situasi terkini. “Kita akan rapat koordinasi saja, tentang situasi saat ini,” ujar Friderica. “Pasti rapat KSSK dengan BI juga,” ujarnya.
3. Pjs Gubernur BI Destry Damayanti menegaskan, pasar tidak perlu panik dengan pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur BI. “Untuk market ya, tentunya untuk market kita berharap tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi, stance kebijakan kami tidak berubah dan stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini,” kata Destry usai menghadap Presiden Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/7) malam.
“Sehingga kami juga akan terus berada di pasar baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF. Dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makroprudensial kami. Dan sekali lagi juga tentunya sesuai dengan keputusan RDG bulanan kami di bulan Juli ini,” imbuhnya. Destry berharap, investasi dan cash yang masuk ke Indonesia bisa terus terjadi. Menurut dia, BI akan memberikan insentif kepada arus modal asing yang masuk, dengan menurunkan biaya hedging.
Pjs Gubernur BI Destry Damayanti angkat bicara soal apakah dirinya akan maju dalam pencalonan Gubernur BI usai Perry Warjiyo mengundurkan diri. Destry menyatakan, dirinya hanya menjalankan tugas sebagai pejabat sementara Gubernur BI. “Saya hanya menjalankan tugas di sini sebagai pejabat gubernur sementara sesuai dengan ketentuan undang-undang,” kata Destry usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/7) malam. Destry menuturkan, dalam pertemuan di Istana tadi, pemerintah belum membahas mengenai calon Gubernur BI untuk menggantikan Perry Warjiyo.
Kata dia, pemerintah mengikuti aturan yang berlaku. Ketika Gubernur BI mengundurkan diri secara sukarela, acuannya adalah aturan dalam Undang-Undang Bank Indonesia. “Ada prosesnya di mana tentunya pertama akan dibuka persyaratan sebagai calon nanti Gubernur, Dewan Gubernur ya Dewan Gubernur. Kemudian calon tersebut tentunya akan dipilih dan ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Jadi, semuanya sudah ada dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Jadi, akan diikuti ketentuan seperti itu. Dan penetapan saya sebagai pejabat gubernur sementara itu adalah memang secara undang-undang menetapkan seperti itu,” kata Destry.
Pjs Gubernur BI Destry Damayanti angkat bicara perihal pasar yang bergejolak usai Gubernur BI Perry Warjiyo mengundurkan diri dari jabatannya, pada Senin (27/7). Nilai tukar rupiah anjlok ke level Rp 18.009 per dollar AS, sedangkan IHSG juga ditutup di zona merah. “Ya, BI tetap menjaga stabilitas keuangan, nilai tukar tetap jadi prioritas kita juga,” ujar Destry, di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Saat ditanya apakah BI langsung melakukan intervensi besar-besaran, Destry menekankan pihaknya terus melakukan apa yang sudah dilakukan selama ini. “Ya pokoknya kita melakukan terus sama seperti yang kita lakukan sebelumnya,” imbuhnya. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup tertekan pada perdagangan, Senin (27/7). Mata uang garuda terdepresiasi 46 poin atau 0,26 persen ke level Rp 18.009 per dollar AS. Posisi tersebut sekaligus menjadi level terlemah rupiah dalam tujuh hari perdagangan terakhir. Di kawasan Asia, hanya rupiah dan won Korea Selatan yang tercatat melemah terhadap dollar AS pada perdagangan sore ini.
4. Komisi XI DPR menunggu Presiden Prabowo Subianto usulkan calon Gubernur BI pengganti Perry Warjiyo, sebelum memulai proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan, sesuai ketentuan UU BI, calon Gubernur BI diusulkan Presiden kepada DPR untuk memperoleh persetujuan. “Sesuai UU, Presiden akan mengusulkan Calon Gubernur BI untuk mendapatkan persetujuan DPR RI (Komisi XI),” kata Dolfie kepada wartawan, Senin (27/7).
Meski begitu, Dolfie menegaskan proses tersebut belum dijadwalkan karena Komisi XI belum menerima penugasan resmi dari Bamus DPR untuk membahas calon pengganti Perry. “Saat ini sepengetahuan saya Komisi XI, belum mendapatkan penugasan dari Bamus untuk melakukan fit and proper test,” kata Dolfie.
Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fauzi Amro berharap Gubernur BI pengganti Perry Warjiyo mampu menjaga independensi bank sentral sekaligus mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi. “Ke depan, harapan kami kepada Gubernur Bank Indonesia yang baru adalah mampu menjaga independensi Bank Indonesia sesuai amanat undang-undang, memperkuat kredibilitas kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi, serta terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan otoritas sektor keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Fauzi dalam keterangan tertulis, Senin (27/7).
Fauzi menyatakan, Komisi XI menghormati keputusan pengunduran diri Perry Warjiyo lewat surat yang dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (26/7). Menurut dia, pengunduran diri tersebut adalah hak Perry dan proses selanjutnya harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam UU BI. “Kami menghormati keputusan Bapak Perry Warjiyo untuk mengundurkan diri sebagai Gubernur Bank Indonesia. Pengunduran diri tersebut merupakan hak yang bersangkutan dan tentu proses selanjutnya harus mengikuti mekanisme sebagaimana diatur dalam UU BI,” tutur Fauzi.
5. Kepala BGN Sudaryono menutup secara permanen 833 dapur MBG serta memecat 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli yang tidak disiplin dan lakukan pelanggaran berat. “Kami telah menemukan adanya 833 dapur yang kami suspend per hari ini,” ucap Sudaryono, di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (27/7). Dijelaskan, 833 dapur MBG yang ditutup permanen itu tersebar di sejumlah wilayah, yakni wilayah Sumatera sebanyak 98 dapur, wilayah Jawa dan Madura 311 dapur, serta wilayah Kalimantan hingga Papua 424 dapur.
Sudaryono memastikan, SPPG yang ditutup permanen tidak diberi kompensasi atau pembayaran insentif karena telah melakukan pelanggaran tata kelola. “Dapur yang di-suspend secara permanen ini bukan yang kayak dulu. Kalau dulu di-suspend tetapi tetap dibayar, kalau ini di-suspend, tutup, enggak dibayar. Ini betul-betul di-suspend karena pelanggaran,” ujarnya. Mantan Wamentan itu menuturkan, mayoritas dapur ditutup karena masalah higienitas, sanitasi, hingga risiko keracunan.
“Terkait higienis, sanitasi, keracunan, kemudian kualitas yang tidak baik, tidak memenuhi standar yang kita inginkan. Kemudian IPAL-nya (Instalasi Pengolahan Air Limbah),” ujarnya. Sudaryono menekankan tentang transparansi dalam menjalankan program MBG. “Kami juga membangun sebuah transparansi, sebuah cara, dan kami akan umumkan di momen berikutnya ya bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG ini, mengawasi makanan yang dibagi ini,” kata dia.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan, akan memberikan sanksi teguran hingga penutupan permanen bagi SPPG yang menggunakan barang dan pangan bersubsidi untuk memasak, termasuk LPG 3 kilogram atau gas melon. “Itu akan kita beri teguran, akan kita beri surat peringatan, kalau ngeyel, bandel ya kita tutup dapurnya. Tidak boleh memakai barang subsidi,” kata Sudaryono dalam konferensi pers, Senin (27/7).
Dia menjelaskan, barang bersubsidi yang dimaksud adalah gas melon, minyak goreng MinyaKita, hingga beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Sudaryono berharap masyarakat turut mengawasi SPPG yang menggunakan barang bersubsidi. Mereka yang menemukan SPPG yang menggunakan barang bersubsidi segera melapor agar bisa ditindak.
Kepala BGN Sudaryono mengingatkan seluruh SPPG untuk menjadikan kualitas gizi sebagai tolak ukur dalam program MBG. Ia menegaskan, esensi program MBG bukan sekadar memberikan makanan, tetapi memenuhi gizi penerima manfaatnya. “Sekali lagi ini namanya Makan Bergizi Gratis, bukan makan enak gratis, bukan makan banyak gratis. Mencukupkan gizinya lah yang menjadi tolok ukurnya. Kami ingin menunya tersaji baik, gizinya terpenuhi, dan perputaran ekonomi lokal juga jalan,” tegas Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Senin (27/7). Sudaryono juga menegaskan, pihaknya tidak segan menindak SPPG atau dapur MBG yang tidak memenuhi standar BGN. “Kami mencoba untuk bersih-bersih, kami mencoba untuk kemudian yang melanggar kami berikan sanksi,” ujarnya.
6. Komisioner Kompolnas Choirul Anam menyatakan aksi main hakim terjadi di banyak tempat kalau polisi tidak tegas. “Kalau penegakan hukum tidak tegas, potensi untuk main hakim sendiri akan terjadi di banyak tempat,” kata Anam, Senin (27/7) menanggapi kasus tewasnya pria berinisial KD yang diamuk massa karena diduga mencuri ayam milik warga di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunya, Baturiti, Tabanan, Bali.Anam mendorong agar para pelaku yang terlibat dalam pengeroyokan KD ditindak tegas. “Polisi tidak boleh kalah dalam konteks seperti ini. Kenapa? Karena main hakim sendiri itu bukan hanya persoalan hukum, main hakim sendiri itu persoalan keadaban,” imbuhnya. Menurut Anam, aksi main hakim sendiri di tengah kehidupan masyarakat merugikan semua pihak.
Anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka mendesak kepolisian memproses hukum pelaku pengeroyokan seorang pria yang diduga maling ayam di Bali. “Tidak ada ruang untuk main hakim sendiri. Proses hukum harus jalan. Pelaku pengeroyokan wajib diusut tuntas,” kata Rieke dalam keterangannya, Senin (27/7). Rieke mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas peristiwa tersebut guna mendalami pelaku pengeroyokan, penyebab kematian, serta ada tidaknya kelalaian pencegahan. “Mari kita buktikan hukum berlaku untuk semua,” ucap dia. Negara harus memulihkan trauma anak dan menjamin kehidupan keluarga korban. Rieke menyebutkan, kemiskinan harus dilawan dengan kebijakan, bukan dengan kekerasan.
7. Politisi PDIP yang eks Gubernur Lemhannas, Andi Widjajanto menyebut pesan utama dalam insiden serangan 27 Juli 1996 atau dikenal Kudatuli adalah profesionalitas tentara. Pernyataan itu disampaikannya dalam peringatan 30 tahun Kudatuli di kantor DPP PDIP, Menteng 58, Jakarta Pusat, Senin (27/7). Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri turut hadir dalam acara tersebut didampingi putra keduanya yang juga Ketua DPP PDIP, Muhammad Prananda Prabowo.
Menurut Andi, pada pokoknya peringatan Kudatuli hanya membawa satu pesan, yakni agar tentara harus menjalankan tugasnya secara profesional. “Satu saja yang menjadi pesan Kudatuli itu, jangan biarkan lagi tentara keluar dari koridor profesionalnya,” ujar Andi. Ia mengatakan, tentara tak boleh memasuki wilayah politik yang bukan jadi kompetensinya. Tentara, harus profesional untuk menjaga wilayah pertahanan dan kedaulatan negara.
Andi mengatakan pajak yang dibayarkan masyarakat untuk menggaji para perwira dan prajurit TNI harus dimanfaatkan agar mereka bertugas sesuai koridornya yang diatur konstitusi dan peraturan perundang-undangan. “Bukan masuk ke pemerintahan sipil, bukan masuk menjadi dirjen, bukan masuk untuk mengurusi jagung, bukan masuk untuk membuka sawah,” kata Andi. “Tentara harus jago terjun payung, nyetir tank, kapal selam,” tuturnya.
8. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengungkapkan, Monumen Kudatuli yang ia resmikan merupakan hasil kontemplasi dirinya selama ini. “Secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada seniwati yang saya kenal dengan baik. Saya memanggilnya Mbak Dolorosa Sinaga, yang telah menggambarkan dengan baik terhadap apa yang saya kontemplasikan selama ini,” kata Megawati sebelum meresmikan Monumen Kudatuli di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/7).
Dalam kontemplasinya, Megawati mengatakan, dirinya selalu berpikir, merenung, dan berdoa agar negara yang dicita-citakan Soekarno dapat terwujud. “Saya selalu berdoa, mengatakan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, kapankah akan berdiri keadaan Republik Indonesia yang dicita-citakan oleh bapak saya menjadi sebuah negara yang mandiri, yang kaya raya, rakyatnya hidupnya sejahtera, aman, dan sentosa?” ujarnya. Megawati menjelaskan, monumen tersebut menggambarkan kesabaran revolusioner yang lahir dari keyakinan, keteguhan, dan keberanian.
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyindir institusi TNI dan Polri dalam kegiatan peresmian Monumen Patung Kudatuli di Kantor PDI-P, Menteng, Jakarta, Senin (27/7). Megawati sependapat dengan kritik yang dilontarkan mantan Gubernur Lemhanas Andi Wijajanto terhadap institusi TNI yang mulai masuk ke ranah sipil. Megawati mengatakan, mestinya TNI dan Polri hadir untuk membela rakyat.
“Masa tidak malu tadi dikatakan oleh Mas Andi Widjajanto. Masa kalian tidak mau tahu. Hei TNI, hei Polisi, kalian itu sebetulnya datang dari mana? Kalian itu sebenarnya anak rakyat yang telah diberi kesempatan, untuk apa? Untuk membela rakyatmu. Camkan kata-kata saya ini!” pinta Megawati.
Dalam momentum tersebut, Megawati merefleksikan peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 silam. Ia berharap peristiwa serupa tidak terulang lagi. “Jangan terjadi lagi hal-hal yang terjadi seperti waktu 30 tahun itu. Hati saya miris, mengapa pada waktu itu hanya kekuasaan yang dipikirkan? Mana kalian menyayangi rakyatmu? Ingat bahwa saya mengatakan, akar rumput itu mau diinjak, mau dibunuh, pasti suatu saat akan kembali timbul,” tegasnya.
Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menjelaskan makna filosofis di balik pendirian Monumen Peristiwa Kudatuli yang diresmikan Ketua Umum PDI-P Megawati, pada Senin (27/7). Djarot mengungkapkan, monumen Kudatuli lahir dari kontemplasi spiritual yang mendalam atas tragedi kemanusiaan yang terjadi pada 30 tahun silam. “Monumen Kudatuli lahir dari kontemplasi mendalam tentang kegelapan yang menyelimuti tragedi kemanusiaan yang mencoba mematikan demokrasi atas nama kekuasaan,” kata Djarot, Senin.
Djarot mengapresiasi seniman patung Dolorosa Sinaga yang menuangkan kontemplasi Megawati ke dalam karya monumen tersebut. Patung tersebut memvisualisasikan sosok Megawati Soekarnoputri sebagai “Ibu Peradaban” yang merangkul erat para korban tragedi. Monumen tersebut memberikan pesan “Kasih Ibu Sepanjang Masa”.
“Monumen Kudatuli merefleksikan harapan yang tidak pernah padam. Ia selalu melangkah ke depan, dengan merangkul seluruh korban. Di dalam rangkulan itulah derita dirasakan dan perjuangan selalu diikrarkan,” ujar Djarot. Kata dia, karya tersebut membawa pesan moral bagi bangsa Indonesia bahwa segala bentuk kekerasan atas nama kekuasaan apa pun tidak akan pernah bisa dibenarkan secara hukum maupun kemanusiaan.
9. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan menyebut, ketiga anggota Polda Jabar dalam mobil Alphard yang sempat terlibat cekcok dengan seorang satpam proyek MRT di Bundaran HI masih diperiksa Bidpropam Polda Jabar. Hendra menyebut, ketiganya dikenakan patsus di Polda Jabar selama 21 hari sebelum sidang kode etik digelar. “Saat ini yang bersangkutan sudah kita patsuskan. Kita punya kewenangan ada 21 hari patsus (penempatan khusus) di sini, dan sekaligus kita juga telah memproses untuk kode etiknya,” kata Hendra di Mapolda Jabar, Senin (27/7).
Terkait soal mobil Alphard yang ditumpangi ketiga polisi tersebut, Hendra mengatakan, itu masuk dalam ranah hukum Polda Metro Jaya. Fisebutkan, Bidpropam Polda Jabar menemukan adanya bukti dugaan pelanggaran kode etik ketiga orang anggota kepolisian tersebut. Hendra menyampaikan permohonan maaf kepada Victor, seorang satpam di kawasan Bundaran HI, atas tindakan tidak pantas yang dilakukan ketiga anggota Polda Jawa Barat. Meski telah terjadi perdamaian antara para pihak, Bidpropam Polda Jawa Barat tetap melakukan pemeriksaan.
Ditemukan cukup bukti adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Proses selanjutnya dilaksanakan melalui mekanisme sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Hendra menegaskan, Polda Jawa Barat berkomitmen untuk bertindak tegas, profesional, dan transparan terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan anggotanya serta mengapresiasi seluruh kritik dan masukan dari masyarakat sebagai bagian dari upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
Kasat Resnarkoba Polres Tangsel, AKP Pardiman ditangkap Dittipidnarkoba Bareskrim Polri terkait dugaan keterlibatan dalam kasus peredaran gelap narkotika. AKP Pardiman ditangkap bersama enam anggotanya serta seorang anggota Polda Aceh. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso membenarkan penangkapan tersebut. “Benar Tim Gabungan Subdit IV dan Satgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dipimpin Kombes Handik Zusen dan Kombes Kevin Leleury telah lakukan penangkapan terhadap Kasat Narkoba Polres Tangsel beserta 6 orang anggotanya dan 1 orang anggota Polda Aceh, terkait kasus peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba serta penyalahgunaan wewenang dalam Gakkum Narkoba,” ujar Eko dalam keterangannya, Senin (27/7).
Kapolres Tangerang Selatan AKBP Boy Jumalolo memastikan Kasatresnarkoba Polres Tangsel AKP Pardiman tidak terlibat dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkotika etomidate yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Boy menegaskan AKP Pardiman tidak ditangkap sebagaimana informasi yang sempat beredar. Menurutnya, Pardiman justru diperintahkan hadir ke Bareskrim Polri sebagai saksi saat penangkapan seorang oknum berinisial DD. “Kasatresnarkoba itu tidak terlibat, karena yang bersangkutan kami perintahkan untuk menjadi saksi ke Bareskrim saat oknum berinisial DD ditangkap,” kata Boy kepada wartawan, Senin (27/7). “Jadi AKP Pardiman itu tidak ditangkap dan tidak terlibat,” ujarnya menambahkan.
Polda Metro Jaya menyatakan Kasat Resnarkoba Polres Tangsel, AKP Pardiman tidak terlibat dalam dugaan peredaran narkotika jenis etomidate. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri telah menetapkan dua tersangka kepemilikan dan peredaran 200 etomidate, yakni MR dan DD. Keduanya diketahui merupakan Kanit Satresnarkoba Polres Tangsel dan anggota Polda Aceh. Sementara untuk Pardiman dan lima anggota Satresnarkoba Polres Tangsel, Budi menyebut tidak terlibat dalam peredaran narkoba.
“Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba sudah melakukan penyidikan dan penahanan terhadap dua orang tersangka tentang kepemilikan dan peredaran 200 etomidate, yaitu saudara MR dan saudara DD,” kata Budi di Polda Metro Jaya, Senin (27/7). “Kasat Narkoba beserta lima orang lainnya tidak terkait tentang dua orang yang ditahan oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba tentang kepemilikan 200 catridge etomidate,” lanjutnya. Namun, Budi menuturkan, saat ini Pardiman dan lima anggota lainnya masih diperiksa penyidik Subdit Paminal Polda Metro Jaya.
10. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penangkapan Kasat Resnarkoba Polres Tangerang Selatan AKP Pardiman terkait kasus narkoba hanya sedang sial saja. Sugeng meyakini, praktik yang menyeret perwira Polri di Tangsel tersebut diduga kuat sudah berlangsung cukup lama. Ia menduga masih banyak oknum aparat lain yang terlibat dalam bisnis gelap ini karena daya tarik keuntungan finansial yang sangat besar dan cepat. “Saya bilang tadi, narkoba itu barang yang sangat liquid dan harganya mahal. Sehingga mereka yang oknum-oknum yang moralnya memang rusak ini, ya mereka akan bermain di narkoba,” kata Sugeng, Senin (27/7).
Sugeng menilai, fenomena berulangnya keterlibatan Kasat Reserse Narkoba dalam pusaran peredaran gelap narkotika terjadi karena target sindikat bandar narkoba. Menurut dia, posisi Kasat Resnarkoba adalah target utama rekrutmen para sindikat untuk mengamankan bisnis mereka. “Oleh karena itu rekrutmen Kasat Narkoba itu begitu penting untuk berhati-hati,” kata Sugeng.
Disebutkan, setidaknya ada tiga Kasat Resnarkoba yang saat ini telah diumumkan terlibat dalam kasus narkoba, dua di antaranya telah divonis hukuman mati dan penjara seumur hidup. Mereka adalah Kasat Resnarkoba Polresta Balerang Kompol Satria Nanda dengan vonis penjara seumur hidup, Kasat Resnarkoba Lampung Selatan AKP Andri Gustami divonis hukuman mati, dan terbaru Kasat Resnarkoba Polres Tangsel AKP Pardiman. Sugeng menjelaskan, jaringan narkoba memiliki kepentingan strategis untuk menyusup ke institusi kepolisian.
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan, kasus yang berulang dan menghiraukan ancaman hukuman berat menandakan ada masalah moral di tubuh kepolisian. “Moralitas sebetulnya ya, kembali ya, balik kepada moralitas,” ucapnya, Senin (27/7). Selama moralitas aparat penegak hukum masih bengkok, Sugeng meyakini kasus serupa akan terus terjadi, meskipun ancaman hukumannya adalah hukuman mati. Sugeng juga menyoroti pengawasan oleh atasan yang tidak optimal. Menurut dia, mayoritas kasus peredaran narkoba dilakukan oleh Kasat Resnarkoba, hal ini menandakan adanya pengawasan yang luput dari Kapolres.
KPK periksa Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto terkait temuan sejumlah uang yang disita KPK saat menggeledah rumah dinas dan rumah pribadinya. Materi tersebut didalami KPK saat memeriksa SF Hariyanto sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Gubernur nonaktif Riau Abdul Wahid, pada Senin (27/7). “Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik diantaranya melakukan pendalaman terhadap SFH, Wakil Gubernur Riau, berkaitan dengan uang-uang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo, Selasa (28/7).
Selain SF Hariyanto, KPK juga memeriksa saksi bernama Rafii selaku ajudan gubernur Riau. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami soal dugaan penerimaan yang dilakukan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Sedangkan dua saksi lainnya, anggota DPRD Riau berinisial SA dan ajudan gubernur Riau berinisial DI tidak memenuhi panggilan KPK. (Harjono PS)
