GARUT, REPORTER.ID – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong Kabupaten Garut memanfaatkan diplomasi parlemen untuk memperluas kerja sama internasional demi meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah. Salah satu fokusnya adalah pengembangan industri minyak akar wangi (vetiver) agar tidak lagi hanya berorientasi pada ekspor bahan baku, melainkan berkembang menjadi industri hilir berdaya saing global.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua BKSAP DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Alhabsyi saat kunjungan kerja BKSAP DPR ke Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis (6/8/2026).
Menurut Habib Aboe, Garut memiliki kekuatan besar dari sektor sumber daya alam, industri, hingga pariwisata. Karena itu, tantangan pembangunan ke depan bukan hanya meningkatkan produksi komoditas unggulan, tetapi juga menciptakan nilai tambah yang mampu memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat.
“Garut memiliki modal pembangunan yang sangat kuat. Nah, tantangan kita saat ini bukan lagi sekadar menghasilkan komoditas unggulan, tetapi bagaimana menjadikan komoditas tersebut memiliki nilai tambah yang jauh lebih besar,” ujarnya.
Apalagi, Habib Aboe menilai minyak akar wangi Garut telah dikenal luas di pasar internasional karena kualitasnya yang tinggi. Namun, selama ini sebagian besar keuntungan justru dinikmati industri di luar negeri karena Indonesia masih mendominasi ekspor dalam bentuk bahan baku.
Ia mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut membangun ekosistem industri vetiver secara menyeluruh, mulai dari penguatan riset, laboratorium berstandar internasional, inkubasi industri kosmetik dan aromaterapi, hingga pengembangan identitas global “Garut Vetiver” sebagai merek yang dikenal dunia.
“Harapan kita, ketika dunia berbicara mengenai vetiver, yang pertama kali mereka ingat adalah Garut,” kata Aboe, yang juga anggota Komisi III DPR RI itu lagi.
Diplomasi Parlemen Buka Peluang Investasi
Dalam kesempatan tersebut, Habib Aboe menyatakan BKSAP siap memanfaatkan jejaring diplomasi parlemen untuk mempertemukan Pemkab Garut dengan negara-negara yang memiliki industri parfum dan kosmetik maju, seperti Prancis, Swiss, dan Jepang. Menurut dia, kerja sama internasional tidak seharusnya berhenti pada promosi produk, tetapi harus berkembang menjadi transfer teknologi, penelitian bersama, hingga business matching antara pelaku usaha Garut dan mitra internasional.
“Kami dapat membantu membuka komunikasi dengan Prancis, Swiss maupun Jepang agar kerja sama berkembang menjadi transfer teknologi, riset bersama, hingga business matching antara pelaku usaha Garut dengan mitra internasional,” ujarnya.
Industri Kulit Sukaregang Perlu Diperkuat
Selain vetiver, Habib Aboe juga menyoroti potensi industri kulit Sukaregang yang selama ini menjadi salah satu ikon ekonomi Kabupaten Garut. Ia menilai persaingan perdagangan global kini tidak hanya ditentukan kualitas produk, tetapi juga kemampuan memenuhi standar lingkungan, keberlanjutan, dan sertifikasi internasional.
Karena itu, mantan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu mengusulkan pembentukan pusat pendampingan industri kulit yang dapat membantu pelaku UMKM memperoleh sertifikasi internasional, meningkatkan kualitas desain produk, memperbaiki pengelolaan limbah, serta memperluas akses pasar ekspor.
“Dengan demikian, pelaku usaha kecil tidak lagi berjalan sendiri menghadapi persyaratan ekspor yang semakin kompleks,” katanya.
Melalui hubungan yang dimiliki BKSAP DPR RI dengan parlemen berbagai negara, Habib Aboe menegaskan pihaknya siap mendorong kerja sama teknis untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, penguasaan teknologi, serta daya saing industri kulit Garut di pasar internasional. Ia optimistis Garut telah memiliki hampir seluruh modal untuk menjadi daerah yang mampu bersaing di tingkat global.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah menghubungkan seluruh potensi tersebut dengan jejaring internasional secara sistematis melalui diplomasi parlemen. Dan BKSAP siap menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Garut untuk membuka komunikasi dengan parlemen negara sahabat, organisasi internasional, maupun berbagai pemangku kepentingan global sehingga diplomasi parlemen benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah,” tegas Legislator PKS dari Dapil Kalimantan Selatan I tersebut. ***
