Prof. Dr. Hendrawan Supratikno (net)
Oleh : Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
Pada Oktober 2014, saya berkesempatan menjadi salah satu anggota delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR-RI, untuk mengikuti acara pertemuan tahunan ke-125 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Geneva, Swiss. Di luar aula pertemuan, banyak anggota yang berasal dari 164 negara di dunia, berkumpul sambil menikmati kopi dan kudapan sederhana. Di pojok pameran, panitia membagikan sebuah booklet berjudul “125 Years of Democratic Struggle for Peace”.
Dalam booklet tersebut, terdapat beberapa kategorii narasi paparan, dan setiap kategori disertai foto tokoh yang dinilai menonjol untuk kategori tersebut. Dalam kategori “Facilitating Political Dialogue” muncul foto Mikhail Gorbachev dan Margareth Thatcher. Pada kategori “Working to Achieve Peace” muncul gambar tiga tokoh: Bill Clinton, Yitzhak Rabin dan Yasser Arafat. Di kategori “Making Gender Equality a Reality” hanya muncul satu gambar, Megawati Soekarnoputri, dengan latar belakang siluet foto diri berseragam merah.
Saya mengambil dua booklet tersebut. Satu untuk saya, satu saya berikan kepada penasihat DPP-PDI Perjuangan, Cornelis Lay, pakar ilmu politik dan pemerintahan dari UGM, untuk diteruskan kepada Bu Mega. Sungguh tidak mudah menyampaikan kisah perjalanan Bu Mega, yang meliputi pengalaman politik yang menempa dirinya, peran dan kontribusi dalam kehidupan kebangsaan, komitmen dan harapan-harapannya untuk bangsa dan negara, dalam sebuah naskah pendek.
Berbagai buku dan ulasan telah diterbitkan oleh banyak penerbit dan media, dan dapat dijadikan acuan untuk publik. Jejak digital dari kiprah dan perjalanan karier politiknya juga mudah diunduh dalam hitungan detik. Dari begitu banyak hal yang dapat disampaikan, saya hanya mengambil tiga hal yang saya nilai penting bagi Indonesia masa depan.
Perkuatan Kelembagaan Demokrasi
Megawati adalah Presiden Mandataris MPR terakhir, yang mengantar transisi Indonesia dalam memilih presidennya, dari pemilihan di Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Dalam posisi dan kapasitas demikian, kualitas demokrasi yang akan terbangun sedikit banyak ada di tangannya.
Apa yang terjadi kemudian menunjukkan bagaimana kualitas transisi itu tergambarkan. Megawati kalah dalam pemilihan langsung pertama yang digelar di bawah pemerintahannya. Setidaknya ini menunjukkan, Megawati tidak memanfaatkan sejumlah lembaga di bawahnya untuk kepentingan elektoral, seperti aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi) dan politik anggaran transfer dana ke daerah.
Dalam berbagai kesempatan, komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi ini selalu diulang-ulang. Pelembagaan demokrasi membutuhkan para aktor yang memiliki komitmen dan integritas tinggi. Hanya dengan komitmen dan integritas, konsistensi kebijakan politik dapat dipertahankan.
Hatinya sedih apabila ada berita masuk yang menunjukkan inkonsistens kebijakani, seperti keputusan politik yang mencla-mencle, pemanfaatkan lembaga penegak hukum untuk mengintimidasi kader partai politik, atau pemanfaatan lembaga penafsir Konstitusi (dalam hal ini Mahkamah Konstitusi), untuk menambah aturan pada “injury time” saat perhelatan pemilu sudah di depan mata (dari negative legislator menjadi aggressive legislator).
Keprihatinan mendalam itu terakhir diwujudkan dalam “Amicus Curiae” (Sahabat Pengadilan) saat terdapat sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi pada 2024, dan menulis artikel berjudul “Kenegarawanan Hakim Kontitusi” (Kompas, 8 April 2024).
Komitmen terhadap pelembagaan demokrasi ini secara tidak langsung tercermin dari sejumlah disertasi program doktor yang ditulis anak-buahnya. Dua yang saya ingat, karena saya datang pada promosi terbukanya, adalah disertasi Dr. Ahmad Basarah yang antara lain berisi tentang pelurusan sejarah Pancasila di Universitas Diponegoro (2016), dan disertasi Dr. Hasto Kristiyanto tentang kaitan kepemimpinan strategis partai, ideologi, pelembagaan demokrasi dan ketahanan partai, di Universitas Indonesia (2024).
Dorongan Megawati kepada Fraksi PDI-Perjuangan di MPR-RI untuk memperjuangkan berlakunya kembali haluan negara (usulan yang disorongkan nomenklaturnya Pokok Pokok Haluan Negara), menunjukkan komitmen agar tahapan pembangunan memiliki peta jalan (roadmap) yang jelas dan tidak terdisrupsi oleh kepentingan politik sesaat. Demikian pula kritik yang sering dilontarkannya kepada kiprah dan kinerja lembaga penegak hukum, lebih merupakan ekspresi kerinduan terhadap sinergitas kelembagaan dan penguatan keadaban publik (public civility).
Yang tentu tidak boleh dilupakan, putusan untuk memosisikan partai yang dipimpinnya menjadi kekuatan di luar pemerintahan, baik di Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun di Era Presiden Prabowo Subianto, lebih merupakan upaya untuk membangun kultur “check-and-balance” ketimbang sangkaan banyak orang, bahwa itu residu dari relasi antarpribadi atau lorong peluang yang tertutup rapat.
Kesejahteraan Wong Cilik
Selama hampir lima tahun (2015-2019) saya mendampingi Bu Mega dalam kapasitas sebagai Ketua DPP Bidang Perekonomian. Dengan demikian secara langsung saya mengikuti arahan dan gagasan-gagasannya tentang ekonomi konstitusi dan keberpihakan kepada program-program ekonomi pro-rakyat. Bahkan seingat saya, salah satu tagline partai yang paling lama bertahan adalah “Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat”.
Kisah sukses Tiongkok mengentaskan kemiskinan dan membangun kemandirian ekonomi, selalu dijadikan acuan pembicaraan. Tiongkok belajar banyak dari filosofi yang menjadi fondasi sistem perekonomian Indonesia, yang dinyatakan dalam Pasal 33 UUD 1945. Tiongkok mampu menerjemahkan filosofi tersebut dalam berbagai kebijakan ekonomi nasionalnya. Sementara di Indonesia, gagasan yang terkandung dalam Pasal 33 lebih banyak dipidatokan sebagai bagian dari retorika politik.
Kunjungan ke Omah Petroek, di Pakem, Sleman, Yogyakarta, pada Agustus 2023 untuk meresmikan patung Bung Karno, selain merupakan apresiasi terhadap penggambaran Bung Karno sebagai patriot yang membawa buku -melambangkan konsep Pancasila- juga merupakan rasa kagum terhadap konsistensi Romo Sindhunata, pendiri Omah Petroek. Sindhunata secara konsisten menulis tentang perjuangan wong cilik mencari keadilan. Bukunya yang berjudul “Ratu Adil: Ramalan Jayabaya dan Sejarah Perlawanan Wong Cilik” (2024) menjadi salah satu materi acuan kurikulum marhaenomics yang digeluti Megawati Institute.
Minat terhadap marhaenomics tumbuh karena setelah delapan dekade Indonesia merdeka, jumlah angka kemiskinan masih cukup tinggi. Ukuran garis kemiskinan yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) banyak dinilai sudah tidak menggambarkan kondisi kemiskinan yang sesungguhnya. Jika yang digunakan adalah patokan Bank Dunia untuk garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas (upper-middle-income country), sebesar Rp. 38.083/kapita/hari (garis kemiskinan Rp. 1.142.491/kapita/bulan), maka jumlah orang miskin di Indonesia pada 2022 adalah 165,7 juta. Angka yang sangat besar.
Terlalu sering para ekonom berpandangan bahwa “gelombang pasang akan menaikkan semua kapal” (a tide lifts all boats). Konsekuensinya, kajian tentang ketimpangan dan pemerataan tidak mendapat porsi memadai. Orang lebih banyak bicara soal sumber-sumber pertumbuhan, seperti investasi, konsumsi rumah tangga, anggaran belanja pemerintah, dan ekspor-impor. Struktur ekonomi tak banyak dibicarakan. Padahal semua tahu, sekali orang jatuh miskin, atau hidup daam kemiskinan, kemungkinan keturunannya mewarisi persoalan yang sama.
Di Megawati Institute (MI), sejak awal persoalan ketimpangan ekonomi sudah mendapat perhatian serius. Lembaga ini pernah melakukan peelitian tentang oligarki ekonomi. Salah satu indeks yang pernah diperkenalkan adalah indeks kesengsaraan (misery index), yang cikal bakalnya diperkenalkan oleh Prof. Arthur Melvin Okun, Ketua Dewan Ekonomi AS di masa Presiden Lyndon Baines Johnson.
Indeks Kesengsaraan dihitung dengan menjumlahkan angka inflasi dengan angka pengangguran. Kedua angka tersebut sama-sama mengurangi daya beli masyarakat, sehingga semakin tinggi indeks, semakin berkurang saya beli masyarakat. Indeks ini sering digunakan sebagai pintu masuk untuk menilai, apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi merupakan pertumbuhan yang bersifat inklusif, atau malah pertumbuhan yang menyengsarakan (immiserizing growth).
Tak jarang Megawati marah ketika mendengar ada kader partai yang jarang turun ke bawah. Kader harus rajin berada di tengah-tengah rakyatnya. Jangan sibuk atau menyibukkan diri dengan insting melakukan “penebalan”, mengumpulkan harta kekayaan. Pikirnya, jangan sampai karena kader terlena di zona nyaman (comfort zone), maka PDI Perjuangan akan bergeser dari “partai wong cilik” menjadi “partai wong licik” atau “partai priyayi”.
Membangkitkan tenaga produktif masyarakat memang berat. Kenyataan ini yang mendorong Megawati bicara tidak muluk-muluk. Mencermati berbagai arahan yang diberikan, Megawati sangat menekankan arti penting pemanfaatkan sumber daya ekonomi lokal yang dimiliki masyarakat. Instruksi yang diberikan kepada jajaran partainya, seperti instruksi mengembangkan program 10 tanaman pendamping beras, menunjukkan visi ke depan, yaitu kesejahteraan masyarakat yang lestari, berkesinambungan, harus berdasarkan akses sumber daya ekonomi yang tersedia di lingkungan terdekatnya (resource-based development strategy).
Megawati membahasakan persoalan-persoalan ekonomi dengan bahasa sederhana. Setiap berdiskusi secara santai, ada kalimat yang sering diulang, seperti: apa masyarakat percaya, apa pandangan masyarakat terhadap persoalan atau kebijakan tertentu, dan sejenisnya. Saya dapat kesan kuat, Megawati menempatkan faktor “kepercayaan” sebagai dimensi penting yang harus diperhitungkan dalam kebijakan publik.
Saya sempat merenung, mengapa kepercayaan atau rasa percaya ini begitu menonjol dalam matrik analisis Megawati. Saya datang dengan hipotesis sederhana yang saya kaitkan dengan esensi konsep gotong royong, yang dalam Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 disebut sebagai saripati Pancasila. Gotong royong tak pernah bisa dibangun tanpa ikatan kepercayaan (trust). Begitu rasa percaya luntur, kerja sama akan menjadi detrimental, saling mengelabui dan mengecoh. Tanpa sadar, sebenarnya pemikiran ini sejalan dengan pandangan para ilmuwan besar seperti Francis Fukuyama, Mancur Olson, Elinor Ostrom, Daren Acemoglu dan James Robinson.
Ahli sejarah ekonomi pemenang Nobel Ekonomi 2025, Joel Mokyr, pernah berpendapat bahwa “economic change in all periods depends, more than most economists think, on what people believe”.
Mitigasi Perubahan Iklim dan Bencana Ekologis
Jika kita menyimak puluhan pidato Megawati, kemudian memilih kata atau diksi yang paling banyak digunakan, satu dari yang paling banyak muncul adalah frasa perubahan iklim. Berkali-kali disampaikan, ini memang persoalan yang berskala global, sehingga mendorong kita yang ada di Indonesia sering menganggap remeh atau belum mendesak untuk diarusutamakan dalam kebijakan publik.
Ketika terjadi bencana ekologis di Sumatera, yang membawa kerusakan parah di tiga provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat), instruksi pertama yang turun adalah penugasan terhadap BAGUNA (Badan Penanggulangan Bencana) Partai untuk segera menurunkan tim relawannya. Bahkan untuk memfasilitasi bantuan agar tepat sasaran, sejumlah pimpinan partai melakukan piket bergilir di daerah bencana.
Keprihatinan teradap perubahan iklim, yang indikasinya antara lain laju pencairan es di kutub (Megawati sering menggunakan istilah “cracking”, pecah cepat), peningkatan suhu bumi, kenaikan permukaan air laut, semakin seringnya terjadi bencana banjir, badai, tanah longsor, dan kekeringan disertai kelaparan (drought), dengan berbagai cara dan tekanan penuturan, selalu disisipkan dalam arahan atau sambutan pada setiap pembukaan acara sekolah partai. Dampak perubahan iklim yang semakin menguatirkan ini disampaikannya pula dalam pertemuan dengan Paus Fransiskus di Vatikan, awal Februari 2025.
Demikian pula soal posisi Indonesia yang berada di atas cincin api (ring of fire) kawasan Pasifik. Megawati berkali-kali mengingatkan agar studi tentang gunung berapi (volkanologi) harus mendapat perhatian serius. Dalam salah satu kunjungan ke St. Petersburg State University di Rusia, September 2024, Megawati bertanya apakah Rusia memiliki ahli gunung berapi yang ada di bawah laut. Otomatis pertanyaan ini mengingatkan audiens terhadap gunung bawah laut yang pernah meletus dahsyat, Gunung Krakatau.
Nama mantan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, mungkin merupakan nama yang hampir tak pernah absen dari penyebutan. Kisah suksesnya “menghijaukan” Surabaya, selalu dijadikan sebagai contoh kebijakan memitigasi pemanasan global dalam skala mikro. Instruksi yang setiap tahun diulang adalah instruksi tegas kepada seluruh kader partai untuk menjadi “Pandu Ibu Pertiwi” dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Setiap perayaan ulang tahun partai, krida merawat pertiwi menjadi salah satu menu utamanya.
Saat melakukan kunjungan ke kantor Megawati Institute (MI), minggu ketiga Januari 2026, Megawati meminta agar di kantor MI semua peta yang dipajang adalah peta multidimensi yang secara jelas menggambarkan lapisan geologis wilayah dan zona iklim berdasar waktu. Dari sini diharapkan para peneliti di MI menyadari potensi perubahan lingkungan dan ketahanan pangan yang akan sangat terpengaruh oleh perubahan iklim.
Pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) awal Januari 2026, Megawati memerintahkan kader untuk menolak kebijakan atau praktik yang merusak lingkungan, yang hanya digerakkan oleh keserakahan untuk mencari keuntungan sesaat.
Tanpa letih, Megawati mengingatkan, meski persoalan lingkungan sering disepelekan, dianggap jauh dari persoalan sehari-hari dan abstrak, risiko yang akan timbul sangat membahayakan umat manusia. Dalam hal dampak perubahan iklim, yang terjadi digambarkan oleh William Nordhaus disebut sebagai “climate casino”, yaitu situasi di mana manusia secara tidak sadar “melempar dadu”, bertaruh tentang masa depannya dengan kebijakan yang tidak efektif, Risiko terburuk adalah kemusnahan manusia di muka bumi (the cancellation of all future generations of human beings).
Epilog
Kembali ke booklet yang saya dapatkan di Geneva. Dalam pengantar booklet tersebut, ada pengantar singkat antara lain demikian: Within IPU, it is now widely accepted that all political issues concern both genders. Addressing them democratically requires a spirit of equality and cooperation. Gender equality and democracy go hand in hand.
Megawati Soekarnoputri adalah tokoh nasional dengan rekam jejak yang panjang. Meski dirinya lahir di lingkungan istana, perjalanan hidupnya lebih banyak ditempa oleh pengalaman diperlakukan secara tidak adil. Di tengah hiruk pikuk politik, Megawati pada awalnya muncul sebagai anomali dalam kultur politik yang didominasi kaum pria. Keteguhan dan konsistensi sikapnya terhadap berbagai persoalan politik, menempatkan apa yang semula dianggap sebagai anomali berubah menjadi normalitas dan pertanda arus perubahan penting yang diakui secara meluas.
Rangkaian gelar doktor honoris causa (Doktor HC) yang diterima dari berbagai universitas dalam dan luar negeri, menunjukkan bahwa Megawati tidak saja kokoh sebagai tokoh nasional, tetapi juga diakui secara luas sebagai tokoh dunia. Tokoh yang kokoh dalam memegang prinsip-prinsip keutamaan moral (moral virtues) dalam berpolitik. Seorang pemimpin yang tegak memimpin satu partai besar di sebuah negara muslim terbesar di dunia, di sebuah negara dengan faktor kemajemukan yang besar. Seorang negarawan yang mampu menjaga masa transisi sistem ketatanegaraan dengan baik dan bermartabat.
(Penulis adalah Guru Besar FEB Universitas Pelita Harapan, Tangerang; Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR-RI (2024-2029); mantan Anggota DPR/MPR RI; Ketua Umum Perkumpulan Guru Besar dan Cendekiawan Indonesia (PGBCI).
