Prof. Dr. Amir Santoso
Oleh : Prof. Dr. Amir Santoso
Ada sesuatu yang patut kita renungkan ketika membaca percakapan di media sosial dewasa ini. Begitu banyak kritik terhadap pemerintah dan para pemimpin bangsa. Kritik itu pada dasarnya sehat. Dalam demokrasi, rakyat memang mempunyai hak untuk mempertanyakan, mengoreksi, bahkan menolak kebijakan pemerintah.
Masalahnya, kritik sering berubah menjadi sumpah serapah, penghinaan pribadi, dan penyebaran informasi yang belum tentu benar. Lebih memprihatinkan lagi, beredar foto dan video hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI) yang dibuat seolah-olah merupakan kenyataan. Akibatnya, masyarakat tidak lagi diajak berpikir, tetapi didorong untuk marah.
Yang lebih jarang kita temukan adalah pertanyaan sederhana : kalau kebijakan pemerintah dianggap salah, lalu apa solusinya?
Misalnya, ketika harga pangan naik, masyarakat tentu berhak mengkritik pemerintah. Tetapi kritik akan jauh lebih bermanfaat jika disertai usulan : bagaimana memperbaiki distribusi, mengurangi biaya logistik, memperkuat produksi petani, atau menindak permainan harga.
Demikian pula ketika korupsi terjadi. Mengutuk koruptor saja tidak cukup. Kita perlu membahas bagaimana memperkuat KPK, memperbaiki sistem pengadaan, mempersempit ruang kolusi, dan memastikan hukuman benar-benar memberikan efek jera.
Demokrasi tidak akan maju jika ruang publik hanya dipenuhi kemarahan. Kita juga perlu waspada terhadap politik manipulasi. Pertanyaannya memang layak diajukan: apakah semua konten kebencian itu benar-benar lahir dari kekecewaan spontan masyarakat, atau sebagian sengaja diproduksi dan disebarkan oleh pihak tertentu yang mempunyai kepentingan politik atau ekonomi?
Kemungkinan adanya operasi propaganda, akun palsu, buzzer, atau pihak yang sengaja menyebarkan disinformasi tentu tidak boleh diabaikan. Namun kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama dengan menuduh kelompok tertentu tanpa bukti.
Ada yang menduga pengusaha yang kepentingannya terganggu berada di belakang kampanye tertentu. Ada pula yang mencurigai kelompok politik, kekuatan ideologis, bahkan negara asing yang ingin melemahkan Indonesia dan memperoleh keuntungan dari kekayaan alam kita.
Semua kemungkinan itu boleh diteliti. Tetapi dugaan bukan fakta. Kita membutuhkan bukti, bukan sekadar kecurigaan. Justru di sinilah kedewasaan masyarakat diuji. Jangan percaya sebuah foto hanya karena foto itu sesuai dengan kebencian kita. Jangan percaya video hanya karena narasinya cocok dengan pandangan politik kita. Periksa sumbernya, tanggalnya, konteksnya, dan apakah media kredibel lainnya memberitakan hal yang sama.
Yang tidak kalah penting adalah membangun budaya kritik yang sehat. Kritik terhadap Presiden, menteri, DPR, pemerintah daerah, atau siapa pun bukan tindakan anti-Indonesia. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari upaya menjaga negara agar berjalan lebih baik. Tetapi menghina pribadi, menyebarkan fitnah, memalsukan foto, atau sengaja mengadu-domba masyarakat adalah persoalan berbeda.
Indonesia membutuhkan rakyat yang kritis, bukan rakyat yang mudah diprovokasi. Kita membutuhkan oposisi yang kuat, tetapi juga argumentatif. Kita membutuhkan pemerintah yang terbuka terhadap kritik, tetapi tidak boleh pula membungkam kritik yang sah.
Pertanyaannya bukan siapa yang paling keras memaki pemerintah, melainkan siapa yang paling serius menawarkan jalan keluar. Kalau pendidikan buruk, apa solusinya? Kalau hukum lemah, bagaimana memperbaikinya? Kalau korupsi merajalela, sistem apa yang harus dibangun? Kalau kesenjangan melebar, kebijakan ekonomi apa yang harus ditempuh?
Itulah politik yang mencerdaskan. Kita boleh berbeda pilihan politik. Kita boleh berbeda pendapat tentang pemerintah. Tetapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita kehilangan akal sehat dan persaudaraan sebagai sesama warga negara.
Kritiklah kebijakan, bukan bangsa sendiri. Bongkar kesalahan, tetapi jangan menyebarkan kebencian. Periksa fakta sebelum membagikan informasi. Dan yang paling penting: setiap kritik sebaiknya disertai solusi.
Indonesia tidak membutuhkan rakyat yang diam. Indonesia membutuhkan rakyat yang berani mengkritik, cerdas memeriksa fakta, dan dewasa menawarkan solusi. Sebab mempertahankan persatuan bukan berarti membela semua kebijakan pemerintah.
Mempertahankan Indonesia berarti memastikan bahwa apa pun perbedaan politik kita, negara ini tetap berdiri sebagai rumah bersama—berdaulat, adil, dan makmur.
(Penulis adalah Guru Besar Ilmu Politik FISIP UI, mantan Rektor Universitas Jayabaya, dan mantan Anggota DPR/MPR RI)
