Suasana di depan gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Pusat (net)
Isu menarik pagi ini, demo 27 Agustus 2026 yang akan berlangsung di depan gedung DPR/MPR tampak tegang, melelahkan, dan rawan terjadinya kericuhan. Bus yang mengangkut 200 warga Pati yang akan mengikuti demo di depan gedung DPR/MPR, Jakarta disuruh balik. Bus-bus asal Jawa Tengah yang sudah dipesan, bahkan sudah dikasih DP tanda jadi, mendadak dibatalkan. Bus yang mengangkut warga Pati ke Jakarta dilempari batu. Polres Bekasi nyatakan siaga satu. Polisi lakukan penyekatan di sejumlah pintu masuk wilayah Kabupaten Bekasi untuk mengantisipasi pergerakan massa menuju Jakarta.
Polisi Polda Banten mengetatkan pengamanan jalur di Tol Merak-Tangerang guna mengantisipasi pergerakan massa dari Sumatra yang akan bergabung di gedung DPR/MPR. Polresta Tangerang terjunkan 200 personel gabungan untuk lakukan penyekatan pergerakan terhadap massa aksi 27 Agustus yang akan menuju Jakarta melalui gerbang tol hingga stasiun kereta api. Menko Polkam Djamari Chaniago menyebut beberapa orang ditangkap dan ditahan jelang demo 27 Agustus 2026. Berikut isu selengkapnya.
1. Demo 27 Agustus 2026 di depan gedung DPR/MPR berlangsung tegang dan melelahkan. Koordinator AMPB, Teguh Istianto menyebut empat bus yang mengangkut 200 orang warga Pati yang akan menuju Jakarta dicegat petugas sesaat bus tersebut keluar dari wilayah Kabupaten Pati. Bus tak boleh melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Menurut Teguh, pencegatan terjadi di jalan raya tidak jauh dari area yang mau keluar dari Kabupaten Pati.
“Barusan saja. Ini baru keluar dari Pati. Jam setengah dua. Pati ke jalan tol itu butuh waktu satu setengah jam. Berarti mungkin baru keluar dari Pati,” kata Teguh “Ada info baru, saya mau sampaikan bahwa bus dari Pati itu disekat di Pati, masih di Pati. Ini oleh kepolisian, tidak boleh ke Jakarta,” kata Teguh kepada wartawan di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (26/8). “Enggak tahu ini (posisi persisnya), ini barusan dikirim video, empat bus. Empat bus dari AMPB dari Pati disekat. Isinya 200 orang (50 kali 4),” imbuhnya.
Teguh mengatakan pencegatan rombongan bus dari Pati merupakan bentuk ketakutan pihak legislatif terhadap gelombang desakan masyarakat terkait pengesahan RUU Perampasan Aset. “Jadi untuk teman-teman, ini jelas, Dewan Perwakilan Rakyat kita takut kepada rakyat ketika rakyat Indonesia bersatu untuk mendesak RUU Perampasan Aset tindak pidana agar dimiskinkan koruptor. Ini jelas. Ini pasukan Pati ini disekat,” kata Teguh.
Ia menyatakan kekecewaannya terhadap pejabat publik yang dinilai setengah hati menerima kedatangan warga Pati. “Jadi artinya pejabat-pejabat kita mentalnya mental maling. Sudah jelas ya! Mental-mental perampok pejabat-pejabat kita. Sudah jelas ini ya kawan-kawan. Takut dengan hukuman mati koruptor. Ya, sudah gitu saja,” tegasnya. Padahal, masih kata Teguh, warga Pati datang ke Jakarta murni untuk merespons pernyataan Ketua DPR Puan Maharani yang membuka masukan publik terkait pembahasan RUU Perampasan Aset Koruptor.
“Jadi kami yang dari Pati itu kan ada empat bus untuk tambahan. Nah ini kami cuma mau menghadiri apa yang diinginkan Puan. Puan itu kan pengesahan aset menunggu masukan masyarakat. Dan kami masyarakat Pati dan juga masyarakat Indonesia pengin memberikan masukan. Tetapi kok ini kok disekat ini lho,” jelas Teguh.
Tidak itu saja, bus yang mengangkut warga Pati yang akan mengikuti demo 27 Agustus 2026 di Jakarta dilempari batu sehingga mengalami kerusakan. Bus naas tersebut kini terparkir di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta. Kacanya retak dan pecah akibat lemparan batu tersebut. Untuk sementara, bagian kaca yang rusak ditambal menggunakan lem bening demi menjaga keamanan rombongan.
Perwakilan tim advokasi AMPB, Vander, mengatakan, bus yang membawa 17 warga Pati tersebut dilempari batu ketika melintas di kawasan Karawang atau Cikarang, Jawa Barat. “Tepatnya di daerah Karawang atau Cikarang, di kilometer 54 sampai 56, hari ini kami mendapati pelemparan batu kepada kami tepatnya sekitar jam 10 pagi atau 11 siang tadi,” kata Vander saat ditemui di depan Gedung DPR/MPR, kemarin.
Menurut Vander, lemparan batu dilakukan oleh dua orang tak dikenal yang mengenakan pakaian serba tertutup. Keduanya berada di atas jembatan penyeberangan orang (JPO) yang melintas di atas jalan tol. Lemparan batu mengenai kaca bus. Pecahan kaca kemudian mengenai penumpang hingga menyebabkan tiga orang terluka. “Tepatnya tadi di atas ya, di atas jembatan lalu kemudian melempari batu bata ya, kemudian merusak bagian kaca bus kita dan tadi sedikit melukai teman-teman juga karena mendapat percikan-percikan kaca,” jelas Vander.
Namun, meskipun mengalami kejadian yang tidak mengenakkan tersebut, Vander memastikan AMPB tetap akan menggelar aksi damai di DPR/MPR. Terpisah, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok mengatakan, ada persoalan lain yang dihadapi rombongan. Sejumlah bus yang telah dipesan untuk mengangkut massa dari beberapa wilayah di Jawa Tengah tiba-tiba dibatalkan pada 26 Agustus 2026. “Hari terakhir terkendala ya, jadi bus-bus yang sudah dipesan, sudah di-DP, ternyata hari ini dibatalkan semua karena ada intervensi dari kepolisian,” ujar Supriyono.
2. Bekasi siaga satu. Polisi lakukan penyekatan di sejumlah pintu masuk wilayah Kabupaten Bekasi untuk mengantisipasi pergerakan massa menuju Jakarta menjelang aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8). Pelaksana Harian (Plh) Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Ikhlas Putro Wasono mengatakan, penyekatan dilakukan sebagai bagian dari pengamanan setelah jajaran Polda Metro Jaya menetapkan status Siaga 1.
“Akan ada penyekatan. Tapi kami selektif prioritas,” ujar Ikhlas kepada awak media saat ditemui di Polres Metro Bekasi, Rabu (26/8). Menurut Ikhlas, personel kepolisian telah disiagakan di sejumlah pintu masuk wilayah Bekasi, termasuk terminal. Pemeriksaan ditujukan terutama kepada orang-orang yang dinilai mencurigakan. “Di pintu-pintu masuk, di terminal, ya, itu sudah di-standby-kan anggota untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang dicurigai,” katanya.
Ia menuturkan, status Siaga 1 tidak hanya diberlakukan di wilayah Kabupaten Bekasi saja, tetapi juga di seluruh jajaran Polda Metro Jaya. “Sebenarnya bukan hanya Bekasi saja, tapi seluruh jajaran Polda Metro Jaya saat ini Siaga 1,” ujar Ikhlas. Dijelaskan, Polres Metro Bekasi memperketat pengamanan, terutama di sejumlah pintu masuk wilayah Bekasi dan lokasi yang jadi jalur pergerakan masyarakat.
Menurut Ikhlas, langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya pihak yang memanfaatkan situasi untuk memicu kerusuhan di Kabupaten Bekasi. Ditegaskan, polisi juga melakukan penyekatan untuk mengantisipasi pergerakan massa menuju Jakarta. Namun, pemeriksaan tidak dilakukan secara menyeluruh terhadap setiap orang yang melintas.
3. Polisi terapkan pengetatan pengamanan jalur di Tol Merak-Tangerang guna mengantisipasi pergerakan massa dari luar Pulau Jawa, terutama Sumatra, via jalur darat untuk mengikuti aksi menyampaikan pendapat di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (27/8). Kepala Seksi Humas Polresta Tangerang, Ipda Tri Leksono, menjelaskan langkah tersebut dilakukan menyusul ada informasi perihal rencana keberangkatan massa dari Lampung dan sejumlah wilayah di Pulau Sumatera menuju Jakarta. “Infonya dari Lampung dan Sumatera akan ada rencana juga, ada juga pergerakan, makanya kita memperkuat di jalan tol,” kata Tri, Rabu (26/8).
Selain jalur tol, polisi juga akan melakukan pemeriksaan dan penyekatan di jalur Arteri, khususnya Jalan Raya Serang yang mengarah ke Jakarta. Dia mengatakan pemeriksaan tersebut akan menyasar kendaraan yang berpotensi digunakan untuk mengangkut massa aksi, antara lain bus dan truk dengan bak terbuka. “Itu kita harus lebih selektif lagi memeriksanya, pengetatan lagi. Apalagi demo tahun kemarin itu mayoritas ibaratnya pelajar,” jelas Tri.
Polresta Tangerang, Polda Banten terjunkan 200 personel gabungan untuk lakukan patroli dan penyekatan pergerakan terhadap massa aksi 27 Agustus yang akan menuju Jakarta melalui gerbang tol hingga stasiun kereta api, Kamis (27/8). Kabag Ops Polresta Tangerang Kompol Raden Mochammad Sofian mengatakan langkah preventif itu difokuskan pada titik-titik rawan, mulai dari jalur perbatasan hingga kawasan stasiun kereta api.
“Kami mempersiapkan untuk mengantisipasi adanya masa yang akan ke Jakarta, khusus dari wilayah Tangerang. Tentunya kita mengantisipasi adanya pelajar, baik itu anak-anak SMP maupun SMA, yang ikut aksi,” katanya.
Raden mengatakan, pola penyekatan dan pengamanan terhadap pergerakan massa aksi dipetakan di sejumlah titik krusial yang disinyalir menjadi jalur mobilitas, khususnya para remaja dan pelajar. Fokus penyekatan dan pemantauan ketat dilakukan di beberapa lokasi strategis seperti di jalur perbatasan Gumarang (antara Tangerang dan Curug), akses Tol Metro, serta pintu Tol Balaraja Barat, Balaraja Timur, Kedaton hingga jalur arteri di Binuang.
4. Menko Polkam Djamari Chaniago menyebut ada beberapa orang yang ditangkap dan ditahan jelang demo 27 Agustus 2026. “Kapolda menyampaikan kepada saya dari sejak tadi malam itu dilakukan bahwa ada beberapa orang yang sudah kita periksa, yang kita tahan untuk sementara untuk itu,” kata Djamari usai lakukan jalan sehat bersama Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri dan Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi di kawasan GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8).
Meski begitu, Djamari tidak membeberkan secara detil terkait jumlah serta identitas orang yang ditangkap aparat kepolisian jelang aksi demo 27 Agustus 2026. “Berapa orang yang sudah kita periksa? Ada. Mungkin nanti mungkin Kapolda akan menyampaikannya secara pers begitu ya. Pernyataan pers ada berapa orang dan mereka sudah membawa apa saja, itu mungkin akan dipaparkan oleh Kapolda,” tutur Djamari.
Mabes TNI menyatakan pihaknya siap dilibatkan dalam pengamanan aksi 27 Agustus di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (27/8). Walaupun demikian, Kapuspen)Mabes TNI Mayjen TNI Muhammad Nas mengatakan tugas pengamanan situasi selama demonstrasi sejatinya berada di ranah kepolisian. TNI hanya membantu atas permintaan. “Pengamanan yang pasti tugas Polri ya, TNI membantu perkuatan atas permintaan,” kata Nas, Rabu (26/8). Saat ditanya berapa personel TNI yang siap diterjunkan untuk pengamanan massa aksi, Nas tidak menjelaskan secara rinci.
5. Polisi bubarkan secara paksa massa aksi demonstrasi 27 Agustus dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dan pengemudi ojek online (ojol) yang bertahan di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (27/8) malam. Polisi mulai bergerak sekitar pukul 18.35 WIB. Pembubaran massa aksi ini dipimpin Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Dhimas Prasetyo yang mengerahkan personel kepolisian dan Satpol PP di depan gerbang utama Gedung DPR/MPR.
Dhimas meminta massa membubarkan diri karena waktu penyampaian pendapat telah melewati batas yang ditentukan, yakni pukul 18.00 WIB. “Sesuai peraturan perundang-undangan, batas waktu penyampaian pendapat yang diperbolehkan adalah sampai pukul 18.00 WIB. Saat ini sudah pukul 18.35 WIB, kami minta massa aksi membubarkan diri,” ucap Dhimas melalui pengeras suara.
Negosiasi antara pihak kepolisian dengan massa aksi demonstrasi 27 Agustus dari AMPB cukup alot namun sekitar pukul 19.52 , kedua pihak sepakat untuk memindahkan logistik para peserta demo ke bagian trotoar, sebelah gerbang utama DPR/MPR. “(Logistik) dipindah ke sana supaya ini (depan Gerbang Utama Gedung DPR/MPR RI) bisa dibersihkan. (Dipindah) di sebelah tempat mereka,” ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold Elisa Partomuan Hutagalung.
Negosiasi juga menyepakati hanya membolehkan 10-15 peserta massa aksi yang menjaga logistik di trotoar tersebut. “Kami meminta, satu, posko tidak dibubarkan. Kedua, donasi-donasi yang ada di sana, dijaga teman-teman ojol sekitar 10-15 orang. Terus kemudian donasi kita stop. Oke?” ucap salah satu perwakilan dari AMPB saat negosiasi dengan kepolisian.
Namun pihak AMPB juga meminta petugas yang membawa gas air mata juga dibubarkan. Permintaan tersebut disanggupi Kapolres Metro Jakarta Pusat, Reynold EP Hutagalung. Ia memastikan petugas yang menggunakan gas air mata akan dibubarkan. “Oke. Pasti (kami bubarkan petugas yang menggunakan gas air mata),” jawab Reynold.
6. Situasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, mulai ramai oleh massa yang akan mengikuti aksi unjuk rasa hari ini. Sejak Kamis (27/8) tadi pagi. Jalan Jenderal Gatot Subroto dari arah timur menuju barat sudah ditutup. Penutupan itu membuat kendaraan roda empat dan sepeda motor dari arah Kuningan menuju Slipi tidak dapat melintas. Arus lalu lintas di kawasan tersebut pun mulai terdampak seiring bertambahnya massa yang berkumpul di sekitar Gedung DPR. Sejumlah warga terlihat duduk di tengah jalan. Sebagian lainnya tampak tidur dengan beralaskan kardus.
Kondisi jalan yang menjadi jalur kendaraan kini digunakan massa untuk berkumpul menjelang aksi. Massa pun mulai berdatangan, mereka terlihat membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan dan aspirasi. Salah satu spanduk yang dipasang di gerbang Gedung DPR bertuliskan, “Rampas aset koruptor. Hukum mati koruptor.” Spanduk lain dibentangkan massa dengan berbagai tulisan yang menggambarkan aspirasi mereka. “Kondisi terkini mulai ramai guys, karena warga Pati baru pada berdatangan,” ujar seorang warga yang melakukan siaran langsung dari depan gedung DPR/MPR.
Setidaknya ada empat kelompok yang akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, hari ini, Kamis (27/8). Yakni Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), serta Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4). Massa AMPB dari Pati menjadi salah satu kelompok yang mendapat perhatian lantaran menghadapi sejumlah kendala menjelang aksi, mulai dari penundaan transaksi rekening donasi hingga bus rombongan yang disebut dibatalkan mendadak.
Meski demikian, AMPB memastikan aksi damai tetap mereka lakukan. Mereka mendesak RUU Perampasan Aset disahkan. Perwakilan Tim Advokasi AMPB, Vander Waruwu, mengatakan massa Pati datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi, bukan membuat kericuhan. “Kami tetap konsisten, kami melakukan aksi damai,” tegas Vander. Tuntutan utama AMPB adalah mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Mereka meminta DPR memberikan pernyataan sikap tertulis mengenai komitmen untuk segera mengesahkan RUU tersebut. AMPB meminta penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat Pemkab Pati segera dituntaskan. Salah satunya, kasus yang menjerat Bupati Pati Sudewo terkait dugaan suap dan korupsi proyek jalur kereta api Ditjen Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub.
Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) membawa 10 tuntutan yang menyentuh sejumlah persoalan, mulai dari kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi masyarakat, hingga pemberantasan korupsi. Salah satunya, sita seluruh aset koruptor dan dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan pemulihan bencana. Mereka akan menggelar aksi sekitar pukul 14.00 WIB. Koordinator Aksi GERAM Ahmad Mixel mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk pengawasan masyarakat terhadap DPR, khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. GERAM memperkirakan sekitar 1.000 mahasiswa dan masyarakat sipil akan mengikuti aksi tersebut.
Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) akan menggelar demo di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, hari ini, dengan membawa tiga tuntutan. Koordinator Aksi, Yusuf, mengatakan bahwa AMDB akan membawa tiga tuntutan utama dalam demo tersebut. “Poin tuntutan kami adalah mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, hukum mati koruptor, dan turunkan harga kebutuhan pokok,” kata koordinator aksi, Yusuf.
7. Suasana di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (27/8) berbeda dari biasanya. Jika biasanya petugas pengamanan internal DPR hanya berjaga di sekitar gerbang masuk, kini brtsama sejumlah aparat kepolisian terlihat bersiaga di sekitar Gerbang Pancasila. Petugas kepolisian berseragam cokelat juga terlihat berjaga di sepanjang Jalan Gelora, mulai dari Gedung Perbakin hingga SMA Negeri 24 Jakarta. Sementara itu, ruas Jalan Gatot Subroto tepat di depan Gedung DPR tampak disteril dari kendaraan bermotor. Kendaraan yang hendak melintas di depan gedung DPR dialihkan menuju Jalan Gerbang Pemuda, Senayan. Pengamanan di dalam gedung DPR/MPR pun tampak lebih ketat. Petugas keamanan berpakaian hitam tampak memeriksa tamu maupun karyawan yang hendak memasuki gedung DPR.
Namun kendati suasana cukup mencekam, DPR tetap menggelar rapat paripurna di tengah aksi demo 27 Agustus yang dilakukan sejumlah organisasi masyarakat di depan gedung DPR/MPR, Kamis (27/8). DPR akan menggelar rapat paripurna ke-3 Masa Sidang I 2026-2027 dengan sejumlah agenda, salah satunya penyampaian laporan hasil pembahasan RUU Perampasan Aset oleh Komisi III DPR. Padahal, RUU Perampasan Aset hingga saat ini belum secara resmi dibahas karena DPR belum menerima Surat Presiden (Surpres).
“Laporan Komisi III DPR RI terhadap Perkembangan Penyusunan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana,” demikian salah satu agenda yang akan dibahas dalam rapat. Beberapa agenda lainnya, yakni pandangan pemerintah soal atas sikap fraksi-fraksi soal RAPBN 2027. Lalu pengambilan keputusan atas perubahan Prolegnas Prioritas 2027, laporan hasil fit and proper test Calon Kepala Eksekutif Pegawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner OJK. Juga pengambilan keputusan RUU Kehutanan menjadi usul inisiatif DPR, hingga laporan tim pengawas Haji DPR 2026. Total ada tujuh agenda yang akan dibawa dalam Paripurna, dan digelar mulai pukul 10.00 WIB.
8. Direktur Utama Bank Mandiri Riduan membantah adanya penarikan uang secara massal oleh nasabah pasca rekening aktivis asal Pati, Supriyono alias Botok “diblokir” atau tidak dapat digunakan sementara. Riduan memastikan kondisi nasabah Bank Mandiri tetap normal, meski polemik rekening Botok mendapat sorotan publik secara nasional. “Enggak, enggak ada. Biasa aja ya. Semuanya normal,” kata Riduan usai konferensi pers bersama Komisi III DPR dan Polda Metro Jaya di Gedung DPR, Rabu (26/8). Riduan juga menanggapi pertanyaan mengenai kondisi saham Bank Mandiri yang diduga anjlok karena polemik tersebut. Namun, dia memastikan hal tersebut tidak terjadi, kondisi perusahaannya normal sebagaimana dengan kondisi ekonomi saat ini. “Enggak, Enggak. Normal lah ya biasa, ekonomi,” ujar Riduan.
9. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian RUU Perampasan Aset bersama DPR RI tahun ini. “Baik DPR maupun pemerintah punya concern yang sama untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU Perampasan Aset. Targetnya selambat-lambatnya akhir Desember 2026,” kata Yusril dalam keterangan tertulis, Rabu (26/8).
Yusril mengatakan, pemerintah siap membahas RUU tersebut segera setelah DPR menyelesaikan proses penyusunan sebagai usul inisiatif. “Kalau ditanya apakah pemerintah sudah siap, ya sudah siap. Dari kemarin-kemarin pun pemerintah sudah siap dan sudah ada arahan Presiden kepada para menteri terkait untuk segera menyelesaikan RUU Perampasan Aset ini,” kata Yusril.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengaku tidak pernah memerintahkan penundaan sementara transaksi terhadap rekening miliki Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok. “PPATK tidak melakukan apa-apa terhadap kasus ini dan saya sendiri selaku Ketua Satgas TPPU (Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang) tidak pernah memerintahkan pembekuan ataupun penundaan sementara transaksi pada rekening tersebut,” kata Yusril dalam keterangan tertulis, Rabu (26/8).
Yusril mengaku, sudah berkoordinasi dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri dan Kapolda Metro Jaya untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut. Yusril berharap persoalan itu dapat segera diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Ia tegaskan, pemerintah akan terus menjalankan setiap proses berdasarkan koridor hukum dan menghormati kewenangan masing-masing institusi negara. “Pemerintah akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan prosedur hukum dan tidak akan melakukan hal-hal yang berada di luar kewenangan yang diberikan oleh hukum itu sendiri,” ujarnya.
10. Para kiai sepuh yang terdiri dari mantan Wapres Ma’ruf Amin, H M. Anwar Mansur, KH Abdullah Kafabihi Mahrus, KH Ubaid Maemun Zubair, KH Mu’adz T, KH Athoillah S. Anwar, KH Muhibul Aman Ali, serta KH Nurul Yakin Ishaq mengimbau Muktamar Ke-35 NU tanggal 27-30 Agustus 2026 berjalan dengan jujur. “Jika proses yang tidak jujur dibiarkan dan menjadi preseden buruk (sunah sayyi’ah), maka dosa dari perbuatan tersebut akan terus mengalir hingga hari kiamat,” kata Jubir Kiai Sepuh, Muhibul Aman Ali dalam keterangan yang diterima, Kamis (27/8).
Ada tujuh imbauan yang disampaikan para kiai sepuh. Pertama, menghentikan transaksi dan rekayasa politik termasuk bentuk transaksi politik uang, tekanan dan pengkondisian yang merusak kedaulatan muktamirin. Kedua, meminta panitia menjamin kemerdekaan para pemilik suara dalam Muktamar ke-35 NU. Ketiga, mengingatkan pemerintah bersikap netral.
Keempat, mendesak tindakan tegas kepada pejabat negara yang mengintervensi muktamar NU. Kelima, mengimbau pihak yang mencoba mengganggu proses muktamar untuk segera bertaubat. Keenam, mengajak warga NU menggunakan akal sehat, hati jernih, dan akhlak yang baik dalam muktamar. Terakhir, penyebaran imbauan dan nasihat ini kepada masyarakat luas.
11. KPK tahan Kepala Kantor Bea Cujai Kediri, Gatot Heroe Hernanda usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai. Gatot Heroe merupakan tersangka baru dalam pengembangan kasus tersebut. “KPK lakukan penahanan terhadap GH untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 26 Agustus sampai dengan 14 September 2026 di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih,” kata Plh Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (26/8).
Taufik mengatakan, Gatot Heroe Hernanda menerima uang sebesar Rp 3,25 miliar dari total uang Rp 61,9 miliar yang disetorkan Bos PT Blueray John Field untuk para pejabat di Ditjen Bea Cukai. “Total mencapai Rp 61,9 miliar, di mana senilai Rp 3,25 miliar di antaranya diterima oleh GH,” ujarnya.
KPK sita uang tunai senilai Rp 2,8 miliar dalam bentuk dolar Singapura (SGD) dan dolar Amerika Serikat (USD) terkait kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Ditjen Bea Cukai. “Sejumlah uang tunai dalam bentuk valuta asing (valas) SGD dan USD dengan total kurang lebih Rp 2,8 miliar,” kata Plh Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (26/8). Selain uang, KPK juga menyita tiga unit mode yang salah satunya milik Kepala Kantor Bea Cukai Gatot Heroe Hernanda. Tiga moge tersebut adalah BMW tipe R Nine T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber.
12. Presiden Prabowo Subianto kunjungi Kabupaten Nagekeo, NTT untuk melihat langsung kondisi pascagempa bermagnitudo 7,7 pada Rabu (26/8). Selama berada di Nagekeo, Prabowo memimpin rapat penanganan bencana gempa di dalam tenda TNI hingga menyapa langsung masyarakat terdampak di area pengungsian. Dalam tayangan YouTube Setpres, Prabowo tiba di Nagekeo sekitar pukul 12.00 WIB. Ia lalu masuk ke sebuah tenda yang berdiri di tanah lapang untuk memimpin rapat penanganan bencana gempa yang diikuti sejumlah menteri dan kepala lembaga.
Prabowo mengaku sengaja tidak langsung datang ke NTT setelah terjadi gempa. Alasannya, Prabowo ingin memberi kesempatan kepada setiap instansi terkait untuk fokus menangani situasi di lapangan dan melayani masyarakat. “Memang sengaja saya tidak datang di awal-awal karena saya mau beri kesempatan semua instansi melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi,” ujar Prabowo saat memimpin langsung rapat penanganan gempa NTT.
13. Nama kapal induk Giuseppe Garibaldi nantinya akan berganti seiring dengan hak kepemilikan yang berpindah dari Italia ke Indonesia. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali mengatakan, kapal induk hibah dari Italia itu masih bernama ITS Giuseppe Garibaldi dan masih menggunakan bendera Italia, tetapi akan berganti bendera dan berubah nama menjadi KRI Gajah Mada begitu tiba di Indonesia. “Namanya masih ITS Garibaldi, masih berbendera Italia. Tapi, sesampainya di Indonesia akan berganti bendera Merah Putih dan menjadi KRI Gajah Mada. Mohon doanya, semoga selamat dalam perjalanan, sukses,” ujar Ali.
Pengukuhan dan pergantian bendera itu akan dilaksanakan pada 25 September 2026 dan dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Siapkan pangkalan baru di Lampung Dijelaskan, karena ukurannya yang tak biasa, Giuseppe Garibaldi juga akan ditempatkan di pangkalan baru yang masih dalam tahap akhir pembangunan. Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan, pembangunan infrastruktur pangkalan di Lampung yang saat ini memasuki tahap akhir. “Untuk kesiapan infrastruktur pangkalan di Lampung sementara progress finishing yang diharapkan saat kedatangan Garibaldi ke Indonesia sudah rampung,” kata Tunggul.
Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie menilai Giuseppe Garibaldi, calon kapal induk pertama Indonesia, bukanlah game changer bagi kekuatan TNI AL. Menurut Connie, perubahan besar justru dapat terjadi jika Garibaldi dimanfaatkan untuk mentransformasi doktrin dan cara operasi TNI AL. “Menurut saya, Garibaldi itu bukanlah game changer. Karena yang bisa jadi game changer itu adalah transformasi doktrin,” kata Connie, Rabu (26/8). Ia menilai Garibaldi dapat menjadi bridge capability atau kemampuan transisi bagi Indonesia untuk belajar mengoperasikan kapal induk sekaligus membangun doktrin angkatan laut.
Menurut dia, Garibaldi dapat dimanfaatkan untuk membangun sejumlah kemampuan yang selama ini belum dimiliki TNI AL, mulai dari doktrin operasi kapal induk, pelatihan awak dek, penerbangan angkatan laut hingga struktur komando. Dengan demikian, Garibaldi lebih tepat dipandang sebagai sarana belajar atau “sekolah” kapal induk bagi Indonesia, bukan sekadar simbol bahwa Indonesia kini memiliki kapal induk. “Kalau Garibaldi digunakan sebagai transitional carrier selama, misalnya, satu dekade untuk membangun doktrin, carrier aviation, deck crew gitu kan, command structure, ya Indonesia bisa menggunakan Garibaldi dengan nilai strategis yang besar,” ucap Connie.
15. Kejagung periksa enam orang saksi terkait dugaan korupsi dalam tata kelola program MBG. Dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi dalam tata kelola program MBG di BGN pada 2025 hingga 2026. Dalam pemeriksaan pada Rabu (26/8), tim penyidik memanggil sejumlah pihak, mulai dari Pos Indonesia hingga Perum Peruri.
“Adapun keenam orang saksi yang hadir memenuhi panggilan Penyidik untuk dimintai keterangannya yaitu MR dari Kantor Pos Indonesia Logistik, AA dari Perum Peruri, DR dari Perum Peruri, LP dari Mitra SPPG Pondok Kelapa, Duren Sawit, HS dari Mitra SPPG Kabupaten Kuningan, dan RSB selaku Ketua Yayasan BNM,” ucap Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna, Rabu (26/8). Pemeriksaan terhadap pihak Pos Indonesia, Perum Peruri, hingga sejumlah mitra untuk memperkuat pembuktian dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG.
15. Kementerian Agama membantah isu pengunduran diri Menteri Agama Nasaruddin Umar untuk maju sebagai calon Ketua Umum PBNU. Karo Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Thobib Al Asyhar menegaskan informasi tersebut merupakan hoaks. Dia memastikan Nasaruddin Umar masih menjalankan tugas sebagai Menteri Agama. Selain itu, tidak ada pembicaraan terkait hal tersebut dengan pihak Istana Kepresidenan. “Itu hoaks. Tidak benar Prof Nasaruddin Umar mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Agama,” tegas Thobib dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (26/8). Bantahan ini menanggapi beredarnya narasi Nasaruddin Umar akan mundur dari Kabinet untuk berkonsentrasi dalam bursa pencalonan Ketua Umum PBNU. (Harjono PS)
