JAKARTA, REPOTER.ID – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendesak Badan Pusat Statistik (BPS) memperbarui data backlog atau kesenjangan kepemilikan rumah nasional. Menurut dia, ketidaksesuaian antara angka backlog dan rendahnya daya serap pembiayaan perumahan menunjukkan pemerintah membutuhkan basis data yang lebih akurat untuk menentukan kebutuhan hunian masyarakat.
Fahri menilai persoalan data menjadi salah satu hambatan utama dalam membangun kebijakan perumahan yang tepat sasaran. Ia mempertanyakan kesenjangan antara angka backlog yang selama ini digunakan pemerintah dengan kemampuan pasar menyerap pembiayaan rumah.
“Sudahlah ini datanya kacau, jadi BPS itu fokus ke data dulu lah. Karena kan jomplang (datanya dengan kondisi pasar), katanya backlog 12 juta, sekarang katakanlah turun 9 juta, tapi permintaan yang ada di Tapera kan cuma kuat 300.000 per tahun kan?” ujar Fahri saat ditemui dalam agenda Hari Perumahan Nasional (Hapernas) The Hud Institute di Jakarta, dikutip Selasa (1/9/2026).
Menurut Fahri, angka backlog yang mencapai jutaan unit semestinya tercermin dalam kebutuhan dan permintaan hunian yang lebih besar. Namun, realisasi penyerapan pembiayaan melalui skema perumahan yang tersedia dinilai belum menunjukkan kondisi tersebut.
Perbedaan itu, kata dia, menjadi alasan pemerintah perlu membenahi tata kelola data perumahan dari tingkat kebutuhan masyarakat hingga penyediaan rumah.
Fahri mengatakan Kementerian PKP akan memprioritaskan pembangunan ekosistem perumahan yang terintegrasi. Pembenahan tersebut mencakup pangkalan data, sistem antrean penerima manfaat, rantai pasok, hingga skema pembiayaan.
“Makanya kalau kerja tidak pakai sistem ya pusing sendiri. Sistemnya akan dibangun dulu, sistem antreannya, sistem database, baru kemudian masuk ke sisi suplai setelah itu bicara pembiayaan,” kata Fahri.
Ia menilai pembenahan tersebut tidak cukup dilakukan secara parsial. Pemerintah, menurut Fahri, membutuhkan perubahan mendasar dalam cara negara merencanakan dan menyediakan hunian bagi masyarakat.
Fahri juga menekankan bahwa rumah tidak semestinya dipandang hanya sebagai komoditas komersial. Hunian, kata dia, merupakan kebutuhan dasar sehingga negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat memperoleh rumah yang layak dan terjangkau.
Karena itu, ia mengingatkan pengembang agar tidak sepenuhnya mengandalkan mekanisme pasar dan spekulasi dalam menyediakan hunian.
Fahri menilai persoalan keterjangkauan rumah juga tidak otomatis selesai hanya dengan memberikan fasilitas uang muka murah atau bahkan nol persen. Jika harga rumah dan cicilan tetap berada di luar kemampuan masyarakat, insentif tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan utama.
“Kalau masyarakat tetap tidak mampu menjangkau harga rumah dan cicilannya, uang muka murah atau nol persen tidak cukup,” ujarnya.
Menurut Fahri, reformasi sektor perumahan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemetaan kebutuhan masyarakat, ketersediaan pasokan rumah, persoalan tanah dan tata ruang, hingga sistem pembiayaan.
Dengan basis data yang lebih akurat dan sistem yang terintegrasi, pemerintah diharapkan dapat menentukan kelompok penerima manfaat secara lebih tepat sekaligus menyesuaikan pasokan rumah dengan kebutuhan riil masyarakat. ***
