Prof. Dr. Amir Santoso (Foto Istimewa)
Oleh : Prof. Dr. Amir Santoso
Ada satu bakat luar biasa yang dimiliki negara : menemukan rakyat ketika membutuhkan uang. Ketika APBN membutuhkan penerimaan, rakyat ditemukan. Ketika defisit membesar, rakyat ditemukan. Ketika subsidi harus dikurangi, rakyat ditemukan. Ketika penerimaan pajak tidak mencapai target, rakyat lagi-lagi ditemukan.
Entah bagaimana caranya, rakyat selalu tersedia. Masalahnya, kekayaan yang bocor justru sering lebih sulit ditemukan.
Di sinilah persoalannya menjadi menarik. Negara tentu membutuhkan uang. Jalan harus dibangun, sekolah harus dibiayai, rumah sakit harus berfungsi, guru harus digaji, pertahanan harus diperkuat. Semua itu membutuhkan APBN, dan sebagian besar APBN memang harus ditopang oleh penerimaan negara, terutama pajak.
Jadi, persoalannya bukan mengapa negara memungut pajak. Persoalannya adalah : mengapa mencari tambahan penerimaan sering kali lebih mudah dilakukan dengan menambah beban kepada masyarakat daripada memperbaiki kebocoran dan memperluas basis ekonomi yang selama ini belum tersentuh secara optimal?
Rakyat kecil membeli sesuatu, ada pajaknya. Rakyat bekerja, ada pajaknya. Rakyat memiliki kendaraan, ada pajaknya. Rakyat membeli rumah, ada pajak. Rakyat membuka usaha, ada pajak. Bahkan ketika rakyat ingin menikmati hidup setelah membayar berbagai macam pungutan itu, negara kadang masih punya cara untuk mengatakan: “Sebentar, ada pajaknya.”
Tentu ini bukan berarti pajak itu jahat. Pajak adalah harga yang harus dibayar masyarakat untuk membiayai negara. Tetapi ada perbedaan besar antara negara yang mengumpulkan pajak dengan sistem yang adil dan negara yang sekadar pandai mencari kantong yang mudah dipungut. Masalah terbesar sebenarnya bukan rakyat yang terlalu sedikit membayar pajak. Bisa jadi masalahnya adalah terlalu sedikit orang dan aktivitas ekonomi yang masuk ke dalam sistem perpajakan secara optimal.
Di satu sisi, ada jutaan orang dan pelaku usaha yang patuh karena tidak punya pilihan. Penghasilan mereka tercatat, transaksi mereka mudah dilacak, rekening mereka diketahui, dan kewajiban mereka relatif mudah dihitung.
Di sisi lain, ada kekayaan besar, transaksi kompleks, ekonomi informal, praktik penghindaran pajak, serta berbagai celah regulasi yang membutuhkan kemampuan negara jauh lebih serius untuk memburunya.
Maka muncul sebuah ironi. Semakin mudah seseorang ditemukan oleh sistem, semakin mudah pula ia diminta membayar. Sementara mereka yang memiliki kemampuan lebih besar untuk menyembunyikan, memindahkan, atau mengoptimalkan kewajiban pajaknya justru membutuhkan negara yang jauh lebih canggih untuk mengejarnya.
Negara akhirnya seperti petugas parkir yang hanya menilang mobil yang berhenti tepat di depan matanya, sementara kendaraan yang melaju kencang di jalan sebelah dibiarkan lewat karena “susah dikejar”. Padahal, jika pemerintah benar-benar ingin meningkatkan penerimaan negara, jalan keluarnya tidak selalu harus berupa pajak baru atau tarif baru.
Ada jalan yang jauh lebih sehat: memperluas basis pajak, memperbaiki administrasi, menutup celah penghindaran pajak, memperkuat pengawasan transaksi ekonomi, meningkatkan kepatuhan kelompok berpenghasilan tinggi, memberantas korupsi, dan memastikan penerimaan negara tidak bocor sebelum menjadi pembangunan.
Yang juga tidak kalah penting adalah membangun kepercayaan. Sebab rakyat akan lebih rela membayar pajak apabila mereka melihat pajaknya kembali dalam bentuk sekolah yang baik, rumah sakit yang bekerja, transportasi publik yang layak, birokrasi yang tidak mempersulit, dan pembangunan yang benar-benar dirasakan.
Rakyat sebenarnya tidak selalu keberatan membayar. Yang membuat rakyat keberatan adalah membayar mahal untuk mendapatkan negara yang bagus dalam pelayanan. Karena itu pemerintah jangan hanya bertanya, “Dari mana lagi kita bisa mendapatkan uang?”
Pertanyaan yang lebih penting adalah : “Mengapa kekayaan yang seharusnya menjadi penerimaan negara belum berhasil kita tarik ke dalam sistem?” Sebab negara yang sehat bukan negara yang paling rajin memeriksa dompet rakyat.
Negara yang sehat adalah negara yang mampu memastikan semua orang yang seharusnya membayar benar-benar membayar, kebocoran ditutup, kekayaan tidak mudah disembunyikan, dan setiap rupiah yang berhasil dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan.
Kalau tidak, jangan-jangan kita sedang membangun sebuah negara yang sangat modern dalam satu hal yaitu teknologi untuk menemukan rakyat yang belum membayar pajak. Sementara teknologi untuk menemukan uang yang seharusnya masuk ke kas negara masih mencari sinyal.
(Penulis adalah Guru Besar Ilmu Politik FISIP UI, Rektor Universitas Jayabaya Jakarta 2008-2024, dan Anggota DPR/MPR RI 1997-1999)
