Oleh: Dr. H. Ahmad Effendy Choirie
NAHDLATUL Ulama kini mempunyai nakhoda baru. Muktamar Ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, telah memberikan amanah kepada KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) untuk memimpin PBNU sebagai Ketua Umum Tanfidziyah masa khidmat 2026–2031.
Ada sisi menarik dari amanah tersebut apabila kita melihat perjalanan hidup Gus Kikin. Ia adalah putra KH Mahfudz Anwar, kini mengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, mempunyai pengalaman sebagai pengusaha, dan pernah menempuh pendidikan tinggi di bidang pelayaran.
Kini Gus Kikin menghadapi pelayaran yang jauh lebih besar dan rumit: menakhodai Nahdlatul Ulama.
Kapal yang dinakhodainya bukan kapal kecil. NU telah melewati perjalanan satu abad dengan jamaah yang sangat besar dan beragam. Di dalamnya ada kiai, santri, petani, nelayan, pedagang, buruh, pengusaha, akademisi, profesional, birokrat, politisi, hingga diaspora Indonesia di berbagai penjuru dunia.
Kapal besar itu juga membawa muatan yang sangat berharga: warisan para muassis, tradisi pesantren, Ahlussunnah wal Jamaah, sejarah perjuangan kebangsaan, dan harapan jutaan warga.
Karena itu, menjadi Ketua Umum PBNU bukan sekadar memimpin organisasi besar. Tantangan sesungguhnya adalah ke mana kapal besar ini hendak dibawa pada abad kedua NU?
Pertanyaan inilah yang menurut saya harus menjadi titik tolak kepemimpinan Gus Kikin.
Gelombang Abad Kedua
Lautan yang dihadapi NU hari ini berbeda dengan seabad silam.
Dunia sedang mengalami perubahan geopolitik, revolusi teknologi digital dan kecerdasan buatan, perubahan iklim, kompetisi sumber daya alam, ketimpangan ekonomi, serta perubahan cara generasi muda memandang agama, otoritas, organisasi, dan kehidupan.
Indonesia sendiri masih menghadapi persoalan kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, kualitas pendidikan, kerusakan lingkungan, korupsi, dan ketidakadilan sosial.
Gelombang itu datang dari luar. Namun, NU juga menghadapi gelombang dari dalam.
Ketika sebuah organisasi tumbuh sangat besar, godaan yang muncul juga semakin besar: perebutan pengaruh, jabatan, sumber daya ekonomi, kedekatan dengan kekuasaan, serta tarik-menarik kepentingan politik.
Inilah paradoks organisasi besar. Kebesaran merupakan kekuatan, tetapi apabila tidak dikelola dengan baik, kebesaran dapat menjadi beban.
Karena itu, tantangan Gus Kikin bukan membuat NU semakin besar secara jumlah. NU sudah besar.
Tantangannya adalah membuat kebesaran NU semakin bermakna bagi umat.
Selesaikan Kompetisi, Mulailah Konsolidasi
Pekerjaan pertama adalah menyatukan kembali seluruh kekuatan NU setelah muktamar.
Muktamar memang melahirkan kompetisi. Perbedaan calon, dukungan, gagasan, dan strategi adalah sesuatu yang wajar dalam organisasi besar. Namun, kompetisi harus mempunyai batas.
Ketika muktamar berakhir, pertarungan juga harus berakhir.
Tidak boleh ada kelompok yang merasa menang lalu menguasai seluruh ruang. Sebaliknya, jangan sampai ada kelompok yang merasa kalah kemudian memilih menjauh dari jam’iyah.
Gus Kikin harus menjadi Ketua Umum PBNU bagi seluruh warga NU, bukan hanya bagi mereka yang mendukungnya dalam muktamar.
Karena itu, kepengurusan baru PBNU perlu dibangun atas dasar kompetensi, integritas, representasi, dan kemampuan bekerja, bukan sekadar akomodasi politik.
NU terlalu besar apabila lima tahun ke depan energinya habis untuk mengelola faksi dan pertarungan internal.
Energi itu harus dipindahkan dari **kompetisi menuju kolaborasi, dari perebutan posisi menuju pembagian peran, dan dari politik internal menuju khidmat kepada umat.**
Kompas Para Muassis
Seorang nakhoda tidak hanya dituntut mampu menghadapi gelombang. Ia harus mengetahui arah. Di sinilah pentingnya kompas.
Bagi NU, kompas itu sebenarnya sudah tersedia: Qanun Asasi, Khittah Nahdlatul Ulama, nilai Ahlussunnah wal Jamaah, tradisi pesantren, serta cita-cita para muassis.
Kembali kepada kompas bukan berarti membawa NU mundur ke masa lalu.
Sebaliknya, kaidah yang sangat dikenal di lingkungan NU, al-muhafazhatu ‘ala al-qadim al-shalih wal akhdzu bil jadid al-ashlah, mengajarkan keseimbangan: menjaga tradisi lama yang baik sekaligus mengambil hal baru yang lebih baik.
Tradisi harus menjadi akar, bukan rantai.
NU harus tetap kokoh pada pesantren dan tradisi keilmuannya, tetapi pada saat yang sama harus berani memasuki dunia ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, kesehatan, lingkungan, kecerdasan buatan, dan berbagai persoalan baru yang bahkan belum pernah dibayangkan para pendirinya.
Kompas tidak membuat kapal berhenti. Justru kompas memungkinkan kapal bergerak jauh tanpa kehilangan arah. Jangan Sampai Kapal NU Terlalu Dekat dengan Kapal Kekuasaan
Salah satu gelombang paling sensitif bagi NU adalah hubungan dengan kekuasaan.
NU tidak mungkin dipisahkan dari politik. Warga NU mempunyai hak politik, dan sejarah NU sendiri merupakan bagian penting dari perjalanan politik serta kebangsaan Indonesia.
Namun, ada perbedaan mendasar antara politik kebangsaan dan politik kekuasaan.
NU harus kuat dalam politik kebangsaan, tetapi tidak boleh tenggelam dalam politik kekuasaan.
Kedekatan dengan pemerintah tentu tidak salah. Pemerintah mempunyai sumber daya dan kewenangan yang besar, sedangkan NU mempunyai jaringan sosial yang luas. Kolaborasi keduanya dapat menghasilkan manfaat besar bagi masyarakat.
Tetapi kedekatan harus mempunyai batas.
NU jangan sampai kehilangan keberanian untuk menyampaikan kritik hanya karena terlalu dekat dengan kekuasaan. NU juga jangan sampai dipersepsikan masyarakat sekadar sebagai bagian dari konfigurasi kekuasaan.
Kekuasaan datang dan pergi. Pemerintahan berganti. NU tetap harus berdiri.
Karena itu, posisi terbaik NU adalah menjadi **mitra strategis sekaligus kekuatan moral masyarakat sipil**: mendukung pemerintah ketika kebijakannya benar dan berpihak kepada rakyat, tetapi berani mengingatkan ketika kekuasaan menyimpang dari keadilan dan kemaslahatan.
Hubungan dengan kekuasaan harus menjadi instrumen perjuangan, bukan tujuan perjuangan.
Dari Kebesaran Organisasi Menuju Kesejahteraan Jamaah
Menurut saya, inilah salah satu pekerjaan terbesar NU pada abad keduanya. NU mempunyai jamaah yang sangat besar. Tetapi pertanyaan yang lebih penting bukan berapa puluh juta orang mengaku NU.
Pertanyaannya: bagaimana keadaan kehidupan mereka?
Masih berapa banyak warga NU yang miskin? Berapa banyak keluarga yang kesulitan menyekolahkan anaknya? Bagaimana nasib petani, nelayan, buruh, guru madrasah, pedagang kecil, dan pelaku UMKM yang menjadi bagian besar dari basis sosial NU?
Pertanyaan-pertanyaan seperti ini harus semakin banyak masuk ke ruang rapat PBNU.
NU mempunyai pesantren, madrasah, perguruan tinggi, rumah sakit, lembaga sosial, koperasi, jaringan pengusaha, kelompok tani, dan jutaan pelaku ekonomi. Potensi tersebut luar biasa.
Namun, potensi besar belum otomatis menjadi kekuatan ekonomi. Di sinilah pengalaman Gus Kikin sebagai pengusaha seharusnya menjadi salah satu modal kepemimpinannya.
NU membutuhkan lompatan dari sekadar ekonomi warga NU menuju kekuatan ekonomi warga NU yang terhubung dan terorganisasi.
Pesantren dapat menjadi pusat pemberdayaan ekonomi. Koperasi dan badan usaha harus dikelola profesional. Pengusaha besar NU perlu terhubung dengan UMKM dan ekonomi pesantren. Perguruan tinggi NU harus menghasilkan inovasi. Teknologi digital harus membantu petani, nelayan, pedagang, dan pelaku usaha memperluas pasar.
Abad kedua NU seharusnya menjadi abad ketika kebesaran jamaah mulai diterjemahkan menjadi kemandirian dan kesejahteraan jamaah.
Kembali ke Pelabuhan Awal
Untuk mengetahui ke mana kapal harus menuju, kita perlu mengingat dari pelabuhan mana kapal ini dahulu diberangkatkan.
NU tidak lahir tiba-tiba pada 1926. Sebelumnya terdapat berbagai ikhtiar para ulama yang menggambarkan keluasan visi mereka. Nahdlatul Wathan membawa semangat kebangsaan. Tashwirul Afkar menjadi ruang pemikiran dan pendidikan. Nahdlatut Tujjar menunjukkan perhatian pada perdagangan dan kekuatan ekonomi umat. Komite Hijaz memperlihatkan keberanian ulama Nusantara berhadapan dengan persoalan keagamaan internasional.
Artinya, sejak awal para muassis tidak memahami agama secara sempit.
Agama harus hadir dalam pendidikan, ekonomi, kebangsaan, kehidupan sosial, bahkan percaturan dunia.
Warisan inilah yang harus dibaca kembali secara kontekstual oleh kepemimpinan baru.
Apabila dahulu para pendiri membangun Nahdlatut Tujjar untuk memperkuat ekonomi umat, hari ini NU harus berbicara mengenai kemiskinan, UMKM, industri, ekonomi digital, lapangan kerja, dan kemandirian pesantren.
Apabila dahulu mereka mendirikan Tashwirul Afkar untuk mengembangkan pemikiran, hari ini NU harus berani memasuki perdebatan mengenai kecerdasan buatan, sains, perubahan iklim, bioetika, dan masa depan peradaban.
Apabila dahulu Komite Hijaz berani memasuki persoalan internasional, hari ini NU harus mempunyai suara moral yang kuat dalam menghadapi konflik, perang, ketidakadilan global, dan perjuangan kemanusiaan.
Itulah cara terbaik menghormati para pendiri: bukan hanya mengulang apa yang mereka lakukan, tetapi meneruskan keberanian mereka menjawab persoalan zamannya.
Pantai Harapan
Lalu, di manakah pantai harapan kapal besar NU? Menurut saya, pantai itu tidak berada di Istana, kementerian, parlemen, ataupun kursi-kursi kekuasaan.
Pantai harapan juga bukan sekadar bertambahnya gedung, struktur organisasi, aset, atau jabatan yang diisi kader NU.
Semua itu boleh menjadi instrumen. Tetapi bukan tujuan.
Pantai harapan adalah ketika agama semakin menjadi rahmat, umat semakin berilmu dan sejahtera, pesantren semakin maju, ekonomi jamaah semakin mandiri, kemiskinan semakin berkurang, persaudaraan semakin kokoh, dan NU semakin nyata manfaatnya bagi Indonesia dan kemanusiaan.
Di titik inilah cita-cita NU bertemu dengan cita-cita Republik Indonesia: melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
NU untuk Islam dan Indonesia. Dan dalam spirit rahmatan lil ‘alamin, khidmat NU harus melampaui batas kelompoknya sendiri.
Gus Kikin kini berada di anjungan kapal besar itu. Bekal sebagai kiai memberinya akar tradisi. Mengasuh pesantren memberinya pengalaman pendidikan dan kehidupan umat. Dunia usaha memberinya perspektif mengenai kemandirian ekonomi. Pendidikan pelayaran yang pernah ditempuhnya memberi metafora yang hampir sempurna bagi amanah yang sekarang dipikulnya.
Namun, menakhodai NU tentu jauh lebih rumit daripada mengemudikan kapal di lautan.
Akan ada angin yang menguntungkan. Akan ada gelombang yang mengguncang. Bahkan mungkin ada badai yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya.
Yang paling berbahaya sebenarnya bukanlah besarnya ombak. Yang paling berbahaya adalah kehilangan arah.
Karena itu, Gus Kikin tidak hanya membutuhkan kecakapan membaca gelombang zaman. Ia harus menjaga kompas para muassis, menyatukan seluruh awak, menjaga jarak yang sehat dengan kapal-kapal kekuasaan, dan memastikan kapal besar NU tidak sekadar terus berlayar, tetapi benar-benar bergerak menuju tujuan.
Jika itu dapat dilakukan, lima tahun kepemimpinan Gus Kikin kelak tidak hanya dikenang karena ia pernah menjadi Ketua Umum PBNU.
Ia akan dikenang sebagai nakhoda yang membawa kebesaran NU semakin dekat kepada cita-cita kelahirannya.
OrganisasiPersaudaraan & Organisasi Pelayanan Kemanusiaan
Selamat berlayar, Gus Kikin. Ombak dan badai mungkin akan datang silih berganti. Peganglah kompas para muassis, rangkul seluruh awak kapal, dan bawalah kapal besar NU menuju pantai harapan: kemaslahatan dan kesejahteraan umat, bangsa, dan kemanusiaan. Wallahu a’lam bish shawab. ***
Dr. H. Ahmad Effendy Choirie Adalah Ketua Umum DNIKS 2024–2029; Anggota DPR/MPR RI 1999–2013.
