Prof. Dr. Amir Santoso (Foto Istimewa)
Oleh : Prof. Dr. Amir Santoso
Pagi itu seorang warga datang ke kantor kelurahan. Ia membawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan setumpuk dokumen yang menjadi bukti bahwa hidupnya sedang tidak baik-baik saja. Penghasilannya pas-pasan. Anak-anak membutuhkan biaya sekolah. Harga kebutuhan pokok naik. Bantuan sosial menjadi salah satu harapan agar dapurnya tetap mengepul.
Tetapi komputer berkata lain. Namanya berada di desil atas. Artinya, menurut data negara, ia dianggap cukup sejahtera. (Desil artinya sepersepuluh bagian. Kata ini berasal dari istilah statistik desile (decile), yaitu pembagian suatu kelompok menjadi 10 bagian yang sama besar. Jadi, desil 1 = 10% kelompok terbawah. Desil 2 = 10% berikutnya. Desil 10 = 10% kelompok teratas. Dalam konteks bansos, desil berarti kelompok/peringkat kesejahteraan keluarga dari 1 sampai 10).
Warga itu mungkin ingin bertanya kepada komputer: “Kalau saya orang kaya, mengapa setiap akhir bulan masih bingung membayar listrik?” Sayangnya komputer tidak bisa menjawab. Komputer hanya menjalankan data yang dimasukkan birokrasi.
Di sinilah persoalan data desil bansos menjadi lebih serius daripada sekadar salah klasifikasi. Polemik muncul setelah sejumlah tokoh publik, termasuk anggota DPR, disebut masuk kategori desil bawah, sementara sebagian warga yang membutuhkan justru berada di desil atas. Kementerian Sosial kemudian melakukan pembaruan data untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan kepada sekitar 50 juta warga.
Pertanyaannya sederhana: mengapa negara baru sibuk memperbaiki data setelah rakyat menemukan kejanggalannya? Birokrasi kita sering terlalu percaya kepada formulir dan terlalu sedikit percaya kepada kenyataan. Di meja kantor, kemiskinan adalah variabel. Di lapangan, kemiskinan adalah ibu yang mengurangi lauk agar anaknya bisa makan. Tetapi ketika dua dunia itu bertemu, sering kali yang menang justru angka di komputer.
Ini penyakit lama birokrasi: menganggap data sebagai kebenaran, bukan sebagai alat untuk menemukan kebenaran. Padahal data bisa basi. Orang bisa kehilangan pekerjaan. Usaha bisa bangkrut. Anggota keluarga bisa bertambah. Penghasilan bisa jatuh. Kondisi rumah bisa berubah. Tetapi data administrasi tidak otomatis ikut berubah.
Yang lebih berbahaya, ketika kesalahan data sudah masuk sistem digital, kesalahan itu memperoleh aura ilmiah. Ada angka, ada peringkat, ada desil, ada algoritma. Kesannya objektif. Padahal kesalahan yang dikemas secara digital tetap saja kesalahan.
Karena itu pemerintah tidak cukup mengatakan, “data sedang diperbarui”. Yang diperlukan adalah reformasi cara kerja data bansos.
Pertama, pemerintah harus menerapkan verifikasi berlapis. Data administratif dari BPS dan Dukcapil perlu dicocokkan dengan data pemerintah daerah, kemudian diuji melalui verifikasi lapangan secara berkala untuk kelompok yang berada di sekitar batas penerima bansos.
Kedua, harus ada mekanisme sanggah yang mudah. Warga yang dinyatakan berada di desil atas harus dapat mengajukan keberatan melalui kelurahan, aplikasi, atau kanal pengaduan. Jangan sampai rakyat miskin harus menjadi ahli administrasi hanya untuk membuktikan bahwa dirinya miskin.
Ketiga, data harus memiliki tanggal kedaluwarsa. Status ekonomi rumah tangga tidak boleh dianggap benar selamanya. Perubahan besar seperti kehilangan pekerjaan, bencana, sakit berat, atau kehilangan sumber penghasilan harus dapat memicu pemutakhiran lebih cepat.
Keempat, pemerintah perlu melakukan audit acak. Ambil sebagian penerima bansos secara acak, datangi rumahnya, lalu periksa apakah klasifikasi sistem sesuai dengan kondisi nyata. Hasil audit harus diumumkan secara agregat agar publik dapat mengukur seberapa akurat sistem tersebut.
Kelima, pejabat dan penyelenggara negara yang secara tidak wajar masuk kategori penerima bansos harus menjadi alarm sistem, bukan sekadar bahan lelucon. Jika seorang anggota DPR masuk desil penerima bantuan, sistem seharusnya otomatis meminta verifikasi tambahan. Bukan karena anggota DPR tidak mungkin miskin, melainkan karena jabatan, penghasilan, dan data sosial-ekonominya perlu diperiksa agar tidak terjadi kesalahan.
Dan yang paling penting: pemerintah harus mengukur keberhasilan bukan berdasarkan berapa juta data yang berhasil dimasukkan ke sistem, melainkan berapa banyak warga yang tepat sasaran menerima bantuan.
Birokrasi gemar merayakan jumlah. Berapa data diperbarui, berapa rekening dibuat, berapa bantuan disalurkan. Padahal ukuran paling sederhana jauh lebih manusiawi: apakah bantuan sampai kepada orang yang memang membutuhkan?
Negara tidak kekurangan komputer. Negara juga tidak kekurangan tabel. Yang sering kurang adalah keberanian untuk turun dari belakang meja dan bertanya kepada warga: “Bagaimana sebenarnya keadaan Anda?”
Sebab rakyat tidak hidup dalam desil. Mereka hidup dalam kenyataan. Dan kalau kenyataan kalah oleh spreadsheet, barangkali yang perlu diperbaiki bukan hanya datanya, tetapi juga cara negara memandang rakyatnya.
(Penulis adalah Guru Besar Ilmu Politik FISIP UI, mantan Rektor Universitas Jayabaya Jakarta 2008-2024, dan mantan Anggota DPR/MPR RI)
