Mantan Menkeu Purbaya dan Menkeu Suahasil Nazara (net)
Isu menarik pagi ini, Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan menunjuk wakilnya, Suahasil Nazara sebagai penggantinya pada, Senin (14/9). Yang menarik, proses pelantikan berlangsung saat Purbaya tengah menggelar rapat dengan Komite IV DPD RI di gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, kemarin. Rapat tersebut dipimpin Ahmad Nawardi, dihadiri para pejabat dari Bappenas dan perwakilan Bank Indonesia.
Isu yang tak kalah menarik, KPK tangkap 17 orang, termasuk di dalamnya Dirjen Kementerian ATR/BPN, politisi Golkar Fahd A Rafiq, mantan Bupati Kebumen Arief Sugiyanto, dan Presdir PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), Adrianto Pitojo Adhi dalam OTT terkait pengurusan HGB dan dugaan penerimaan lainnnya di Kantor BPN Kabupaten Bogor, Senin (14/9). Dalam OTT tersebut, KPK menyita uang ratusan miliar rupiah yang dikemas dalam kardus, box, dan 20 koper. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan menunjuk wakilnya, Suahasil Nazara sebagai Bendahara Negara yang baru, Senin (14/9) sore. Suahasil dilantik di Istana Negara, Jakarta sekitar pukul 16.00 WIB. Proses pelantikan berlangsung saat Purbaya tengah menggelar rapat dengan Komite IV DPD RI di gedung DPD RI, Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dipimpin Ahmad Nawardi, dihadiri sejumlah pejabat dari Bappenas dan perwakilan Bank Indonesia.
Namun, di tengah-tengah rapat, Nawardi lakukan interupsi. Dia menyampaikan kepada Purbaya untuk mengangkat telepon terlebih dahulu, karena ada telepon dari Mensesneg, Prasetyo Hadi. “Pak menteri saya putus dulu, katanya ada telepon dari Mensesneg. Tolong dilihat dulu,” kata Nawardi. Purbaya sempat kebingungan saat mendapat interupsi. Ia mengangkat telepon seraya meninggalkan ruang rapat dan tidak kembali lagi.
Dalam rapat tersebut, Purbaya menjelaskan, ekonomi Indonesia masih baik-baik saja. “Di tengah ketidakpastian global saat ini, perekonomian Indonesia masih tetap terjaga,” ucapnya. Ia yakinkan, perekonomian Indonesia masih tumbuh dan inflasi masih terkendali, neraca perdagangan baik. “Solidnya perekonomian domestik berimplikasi pada kepercayaan dunia,” kata Purbaya.
2. Pengangkatan dan pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menkeu tertuang dalam Keppres Nomor 97p Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2024-2029. Suahasil Nazara bukan orang baru di lingkungan Kemenkeu. Ia menjabat sebagai wakil menteri keuangan sejak Oktober 2019, saat Sri Mulyani menjabat menkeu pada era Presiden Jokowi hingga kemarin.
“Mengangkat Profesor Suahasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dengan sisa jabatan 2024-2029,” kata Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti saat membacakan Keppres pengangkatan Suahasil sebagai Menkeu di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9).
Setelah keppres dibacakan, Suahasil mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo. “Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Suahasil saat mengucapkan sumpah jabatan.. “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ujarnya.
3. Menkeu Suahasil Nazara tidak memungkiri akan ada gejolak pasar setelah dirinya dilantik sebagai Menkeu menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Suahasil mengaku akan terus memonitor respons pasar pascaperombakan kabinet terbaru yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. “Tentu, nanti kita lihat ya, tapi kan pasar punya logikanya sendiri, silakan, silakan saja,” ujar Suahasil usai pelantikan di Istan Negara, Jakarta, Senin (14/9).
Suahasil mengatakan, reshuffle di Kemenkeu sekarang ini bukan sebuah perubahan, melainkan keberlanjutan. Alasannya, ia sudah lama berkiprah di Kementerian Keuangan, hingga menjadi Wakil Menteri Keuangan sebelum dilantik jadi Menkeu. “Ini kelanjutan saja, bukan perubahan. Kelanjutan, kan teman-teman juga tahu saya selama ini juga di dalam Kementerian Keuangan. Jadi kita akan terus bekerja, kita akan terus melanjutkan menjaga keuangan negara dengan cara yang akan lebih baik,” ujar Suahasil.
Ia akan berkoordinasi dengan Purbaya untuk transisi di Kemenkeu. “Transisi saya pasti harus kita koordinasikan dengan baik. Dan setelah ini saya akan kembali ke Kementerian Keuangan dan kita akan melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan seperti biasa,” imbuh Suahasil.
Menkeu yang baru, Suahasil Nazara menceritakan dirinya baru ditelepon pagi tadi untuk menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menkeu. Ia berterima kasih karena dipercaya menjadi Menkeu. “Semoga juga bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh Bapak Presiden. Pertanyaan mengenai proses, saya disampaikan tadi pagi, dan untuk bersiap untuk pelantikan pada sore hari ini, seperti itu,” ujar Suahasil usai dilantik di Istana, Jakarta, Senin (14/9).
Ia mengatakan, telah menghadap Presiden Prabowo Subianto terlebih dulu sebelum dilantik sebagai Menkeu. “Ditelepon oleh Istana dan tadi saya menghadap Bapak Presiden,” ucapnya. Suahasil mengaku belum berkomunikasi dengan Purbaya. Namun, Sia menekankan dirinya akan berkoordinasi dengan Purbaya agar transisi di Kemenkeu bisa berjalan mulus. “Transisi saya pasti harus kita koordinasikan dengan baik. Dan setelah ini saya akan kembali ke Kementerian Keuangan dan kita akan melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan seperti biasa,” imbuh Suahasil.
Menkeu Suahasil Nazara menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto memintanya untuk menjaga keuangan negara. “Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut,” ujar Suahasil usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9). Ia mengatakan, APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah.
“Karena itu APBN-nya harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel, APBN itu harus dapat dipercaya,” ujar Suahasil seraya mengatakan, akan melanjutkan menjaga keuangan negara menjadi APBN yang benar-benar menstabilkan ekonomi Indonesia.
Suahasil Nazara merupakan lulusan S1 Ekonomi Universitas Indonesia (UI) pada 1994. Setelah itu, ia memperoleh gelar S2 dari Cornell University, Amerika Serikat (AS), pada 1997. Pendidikan akademiknya berlanjut di University of Illinois at Urbana-Champaign dan menyelesaikan program doktoral bidang ekonomi pada 2003. Pada 1999, karier Suahasil di dunia akademik dimulai ketika menjadi dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI).
Sepuluh tahun kemudian, ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi dari universitas tersebut pada 2009. Selama berkiprah di lingkungan akademik, Suahasil pernah menduduki sejumlah posisi seperti Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi (2004–2005), Kepala Lembaga Demografi (2005–2008), serta Ketua Departemen Ilmu Ekonomi (2009–2013). Di luar dunia akademik, Suahasil pernah tercatat sebagai anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal pada 2009–2011.
4. Wapres Gibran Rakabuming Raka dukung penunjukan Suahasil Nazara sebagai Menkeu yang baru. Ia menilai, Suahasil Nazara merupakan sosok yang berpengalaman dan sesuai kompetensi. “Saya ucapkan selamat bertugas kepada Bapak Suahasil Nazara yang baru saja dilantik sebagai Menteri Keuangan oleh Bapak Presiden,” ujar Gibran dalam keterangan Setwapres, Senin (14/9). Menurut Gibran, Suahasil merupakan figur yang tepat untuk mengelola APBN. Ia berharap APBN bisa lebih sehat dan kredibel. “Dengan pengalaman dan kompetensi beliau, saya percaya Bapak Suahasil merupakan figur yang tepat untuk mengelola APBN agar lebih sehat dan kredibel,” ujarnya.
Gibran yakin Suahasil dapat melakukan perbaikan tata kelola keuangan negara, memperkuat fiskal pusat dan daerah, serta memperkuat sistem keuangan dalam mencegah korupsi dan inefisiensi penggunaan keuangan negara. “Mari kita terus mendukung langkah Bapak Presiden dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kepercayaan publik, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta mengelola keuangan negara yang lebih sehat dan bertanggung jawab,” imbuh anak Jokowi ini.
CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan, pihaknya akan berbicara dengan Menkeu yang baru, Suahasil Nazara terkait setoran keuntungan (dividen) Rp 120 triliun ke negara. Pasalnya, Danantara sebelumnya disebut eks Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa keberatan untuk menyetorkan keuntungan. “Ya nanti kita akan bicara semua lah ya. Tapi ini kan baru, nanti kita akan bicara dengan Kementerian Keuangan, dengan Pak Menkeu pada minggu ini saya kira,” ujar Rosan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/9).
Sebelumnya diberitakan, Purbaya sempat mengungkap Danantara masih keberatan dengan rencana penyetoran sebagian keuntungan kepada negara sebesar sekitar Rp 120 triliun. Purbaya mengatakan, pihak Danantara bahkan mengaku tidak mengetahui adanya rencana setoran tersebut. “Ah dia katanya bilang, saya (Danantara) nggak tahu. Tapi itu perintah presiden. Danantaranya yang janji ke Presiden,” sebut Purbaya di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (3/9) lalu.
Anggota Komisi XI DPR Wihadi Wijanto berharap penggantian Menkeu dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Suahasil Nazara mampu memperkuat sistem stabilitas keuangan nasional. Politisi Gerindra itu menilai kondisi perekonomian saat ini memang membutuhkan menteri keuangan yang benar-benar memahami sistem keuangan dan dinamika pasar. “Kita percaya bahwa Pak Suahasil seorang ekonom yang mampu mengatasi situasi yang saat ini,” ujar Wihadi dalam keterangan resminya, Senin (14/9).
Wihadi menyinggung sepak terjang Suahasil yang sempat menjabat sebagai wakil menteri keuangan hingga badan kebijakan fiskal (BKF). Ia berharap Suahasil mampu menciptakan iklim sistem keuangan yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan pelaku pasar. Wihadi mendorong Suahasil melakukan pembenahan di sektor bea dan cukai serta perpajakan menjadi sumber utama penerimaan negara. “Saya kira masalah bea cukai dan pajak adalah kunci daripada APBN kita karena itu adalah penerimaan,” katanya. “Bagaimana melakukan penanganan terhadap sistem penerimaan kita yang memang harus kita kunci dari APBN, itu yang kita harapkan Pak Suahasil mampu,” pungkasnya.
Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit meyakini, penunjukan Suahasil Nazara sebagai Menkeu sudah melalui pertimbangan yang matang oleh Presiden Prabowo Subianto. “Presiden pasti memiliki pertimbangan dan kriteria tersendiri dalam menentukan figur Menteri Keuangan yang dinilai paling tepat untuk menjalankan visi, misi, dan penugasan Presiden,” kata Dolfie, Senin (14/9). Menurut dia, Prabowo sebagai Kepala Negara berhak merombak atau me-reshuffle susunan kabinet pemerintahannya. Pada prinsipnya, Komisi XI DPR meminta sosok yang dipilih Presiden dapat menjalankan tugas pemerintahan dan mengawal perbaikan-perbaikan ekonomi tanah air ke depan.
5. Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Djayadi Hanan menilai pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan memiliki latar belakang konflik yang kuat, dari kepercayaan pasar hingga gesekan dengan pemerintah daerah. “Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan ya itu kan terus-menerus memantik kontroversi. Pernyataan-pernyataannya, kemudian berbagai pola komunikasinya yang menimbulkan respons negatif dari pasar kemudian respons negatif dari berbagai stakeholder,” kata Djayadi, Senin (14/9).
Selain itu, ia juga mengungkit adanya kebijakan pengetatan dan pemotongan anggaran ke daerah yang menjadi penyebab gesekan. Salah satu polemik yang menjadi sorotan adalah anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) milik Pemprov DKI Jakarta yang tak kunjung dibayar sehingga muncul gesekan antara Purbaya dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. “Masalah-masalah di daerah yang terkait dengan fiskal itu tidak bisa tidak akan sulit diatasi kalau tidak ada realokasi anggaran,” imbuhnya.
Ia juga menyebut, komunikasi gaya “koboi” Purbaya menjadi penyebab ia didepak dari Kabinet Merah Putih. Djayadi mengatakan, Penunjukan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru dipandang sebagai langkah korektif Presiden Prabowo Subianto untuk memulihkan kepercayaan publik dan meredam ketegangan komunikasi menteri sebelumnya.
Pengamat politik Djayadi Hanan menilai, perombakan kabinet belum cukup menjawab ekspektasi public, khususnya terkait pembenahan efisiensi pemerintahan dalam struktur Kabinet Merah Putih. Struktur kabinet di tingkat pusat yang terlalu membengkak dianggap tidak sejalan dengan kebijakan pemotongan anggaran yang dirasakan di daerah-daerah. “Bahkan kalau saya agak ekstrem ya harusnya bukan hanya direshuffle, orang-orangnya dirampingkan sampai menunjukkan betul-betul bisa efisien. Kan lucu bujet dipotongin di mana-mana, orang daerah teriak-teriak budgetnya dikurangi, tapi di pusat sangat besar kabinetnya,” ujar Djayadi Hanan, Senin (14/9).
Selain besarnya jumlah kementerian, penataan ulang dinilai perlu dilakukan terhadap kementerian-kementerian yang sebelumnya dipecah menjadi beberapa pos baru tanpa alasan yang jelas. Sejumlah posisi menteri lain dengan jumlah wakil menteri yang besar turut menjadi perhatian publik dan santer diisukan masuk dalam bursa perombakan. “Wakil menteri yang sudah tidak ada pejabatnya dilikuidasi saja. Apakah memang perlu banget misalnya Wakil Menteri Pertanian yang dijabat rangkap atau Wakil Menteri Imigrasi,” tuturnya. Secara keseluruhan, jumlah menteri dan wakil menteri yang pembengkakannya mencapai lebih dari 100 orang perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan siap bekerja sama dengan Menkeu yang baru, Suahasil Nazara. Pramono mengatakan pergantian menteri merupakan kewenangan Presiden. Pemprov DKI Jakarta akan menyesuaikan diri dengan siapa pun yang ditunjuk Presiden memimpin Kementerian Keuangan. “Mengenai reshuffle, ini kan kewenangan sepenuhnya Bapak Presiden. Tentunya saya sebagai Gubernur Jakarta akan bisa bekerja sama dengan siapa saja,” ujar Pramono usai menghadiri Jakarta Investment Award di Hotel Westin Jakarta, Senin (14/9).
Menurut Pramono, yang terpenting adalah memastikan program Pemprov DKI Jakarta tetap berjalan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Ia berharap Suahasil dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai Menkeu. Ia menilai posisi tersebut sangat strategis karena berkaitan dengan pengelolaan fiskal dan stabilitas ekonomi nasional. “Pokoknya intinya, siapa pun yang menjadi menteri, kami doakan mereka sukses. Apalagi ini kan Menteri Keuangan itu salah satu menteri yang sangat strategis,” kata Pramono.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani juga merespons pergantian Menkeu. Ia berharap berbagai upaya yang selama ini dilakukan bersama Kementerian Keuangan, khususnya untuk mengurai hambatan perizinan atau debottlenecking, tetap dilanjutkan. “Kami harap nanti dengan Menteri Keuangan yang baru, ini masalah di debottlenecking ini bisa terus kita lanjutkan. Karena banyak isu-isu yang berkaitan dengan perizinan, dengan regulasi, ini juga yang masih terus harus kita selesaikan bersama,” ujarnya.
Shinta mengatakan proses perizinan di Jakarta saat ini semakin transparan dan cepat, dengan waktu pengurusan maksimal 15 hari. Namun, menurut dia, kemudahan berusaha tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah daerah. Regulasi pemerintah pusat juga berpengaruh terhadap iklim usaha secara nasional. “Jadi, nanti kelanjutannya kami harap ini bisa kita teruskan, sehingga juga membantu keseluruhan investasi di Indonesia,” tuturnya.
6. KPK tangkap 17 orang, termasuk di dalamnya Dirjen Kementerian ATR/BPN, politisi Golkar Fahd A Rafiq, mantan Bupati Kebumen Arief Sugiyanto, serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), Adrianto Pitojo Adhi dalam OTT terkait pengurusan HGB dan dugaan penerimaan lainnnya di Kantor BPN Kabupaten Bogor, Senin (14/9). Dalam operasi senyap tersebut, KPK menyita uang ratusan miliar rupiah yang dikemas dalam kardus, box, dan 20 koper.
“Saat ini masih proses hitung dan estimasi nominalnya mencapai ratusan miliar Rupiah,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo di gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (14/9). “Saat ini masih dalam proses perhitungan, namun estimasi nominalnya mencapai ratusan miliar rupiah,” ucapnya.
Budi mengatakan OTT di BPN Kabupaten Bogor ini terkait dengan suap pengurusan HGB untuk proyek PT S di wilayah Bogor. “Adapun peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan proses pengurusan HGB, Hak Guna Bangunan, di wilayah Kabupaten Bogor dan juga terkait dengan adanya dugaan penerimaan-penerimaan lainnya,” tutur Budi. Para pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka.
Dijelaskan, di antara yang ditangkap adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Tardi. Politisi Golkar Fahd A Rafiq dan mantan Bupati Kebumen Arief Sugiyanto juga ikut diamankan. Budi belum menjelaskan peran Fahd A Rafiq dan Arief Sugiyanto dalam kasus ini, ia hanya menyebut keduanya telah berada di gedung KPK untuk diperiksa.
KPK juga mengonfirmasi, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), Adrianto Pitojo Adhi, menjadi salah satu pihak yang terjaring dalam OTT tersebut. “Benar,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo saat dihubungi melalui pesan tertulis, Selasa (15/9). Hingga berita ini ditulis belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Summarecon.
7. Sekjen DPP Partai Golkar, M Sarmuji angkat suara terkait penangkapan Fahd A Rafiq oleh KPK dalam OTT, Senin (14/9). Sarmuji menegaskan partainya menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Ia juga mendorong KPK mengungkap secara terang benderang kasus yang libatkan Fahd. “Kita menghormati proses hukum, silakan aparat mengungkapkan kebenaran melalui proses hukum,” ujarnya kepada wartawan lewat pesan singkat, Selasa (15/9).
Ia mengatakan saat ini Golkar masih menunggu konstruksi kasus dari KPK terkait perkara yang menjerat Ketua DPP Bidang Organisasi Kemasyarakatan periode 2024-2029 itu. Sarmuji memastikan pihaknya akan memberikan tindakan tegas terhadap seluruh kader jika terbukti bersalah dan melanggar hukum. “Partai pasti akan mengambil langkah terhadap kadernya. Kami menunggu sampai jelas duduk persoalannya,” jelasnya.
8. Anggota Komisi VIII DPR Muhamad Abdul Azis Sefudin mempertanyakan urgensi rencana pemerintah membuka 200 juta rekening bank baru, yang salah satu tujuannya untuk mendukung penyaluran bansos. Azis menilai target tersebut perlu dijelaskan secara transparan karena jumlah masyarakat usia produktif yang belum memiliki rekening pada 2026, hanya tercatat 15,3 juta jiwa berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
“Pemerintah berkewajiban meyakinkan publik dan menjelaskan secara transparan apa urgensi dari target 200 juta rekening ini, serta siapa sebenarnya sasaran spesifik dari sisa kuota yang begitu besar,” tegas Azis kepada wartawan, Selasa (15/9). Azis menilai percepatan penyaluran bansos melalui perbankan memang patut diapresiasi. Namun, dia meminta pemerintah memastikan skala program tersebut sesuai dengan kebutuhan riil penerima manfaat di lapangan.
Azis khawatir pembukaan rekening secara massal justru membuat rekening ganda bagi warga, dan menambah jumlah rekening pasif atau dormant. Sebab, terdapat selisih yang sangat jauh antara jumlah masyarakat yang belum memiliki rekening dan target pemerintah membuka 200 juta rekening baru. “Jangan sampai potensi terjadinya rekening ganda (duplikasi) bagi warga yang sudah memiliki rekening perbankan justru menambah deretan rekening pasif (dormant),” kata Azis lagi.
Ia mengingatkan anggaran yang disiapkan pemerintah tidak habis untuk kegiatan administratif yang tidak efektif. “Jangan sampai anggaran besar justru habis untuk program administratif yang tidak efektif,” jelas Azis. Oleh karena itu, Azis meminta pemerintah membuka secara transparan dasar perhitungan target 200 juta rekening tersebut. Dia juga meminta pemerintah menjelaskan secara rinci penggunaan anggaran sekitar Rp 11 triliun yang disiapkan untuk program tersebut.
9. Baleg DPR Bob Hasan mentargetkan, RUU Pengaturan Reforma Agraria akan disahkan menjadi undang-undang minggu depan. “Jadi, surat presiden sudah turun, tinggal DIM (daftar inventarisasi masalah) dari pemerintah yang selanjutnya telah ditugaskan kepada Badan Legislasi, panja untuk menyelesaikan, membahas, sampai dengan minggu depan rampung sudah akan menjadi undang-undang yang sah,” ujar Bob saat membuka RDPU terkait RUU Reforma Agraria di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/9).
Dalam rapat sebelumnya, Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria Iman Syukri mengatakan, draf RUU Pengaturan Reforma Agraria terdiri dari 16 bab dan 70 pasal. Dalam draf RUU tersebut, terdapat sejumlah ketentuan yang mengatur penyelenggaraan reforma agraria. Beberapa di antaranya mencakup pembatasan penguasaan tanah, redistribusi dan restitusi tanah, hingga pemberian legalitas hak atas tanah.
10. Jangkung Sido Sentosa, seorang WNI meminta agar surat izin mengemudi (SIM) yang habis masa berlakunya atau kedaluwarsa tetap dapat diperpanjang. Hal tersebut menjadi petitumnya yang menguji Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Menyatakan frasa ‘dapat diperpanjang’ dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘dapat diperpanjang, termasuk bagi pemegang Surat Izin Mengemudi yang masa berlakunya telah berakhir, sepanjang belum melampaui masa tenggang 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya masa berlaku Surat Izin Mengemudi’,” ujar Jangkung dalam sidang perbaikan permohonan Nomor 310/PUU-XXIV/2026, Senin (14/9).
11. Pemkot Bekasi terima hibah tujuh bidang tanah hasil rampasan negara dari KPK, Senin (14/9). Tujuh bidang tanah tersebut berada di Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, dengan luas keseluruhan 1.452 meter persegi senilai Rp 3,65 miliar. “Ini seperti mendapatkan rezeki nomplok. Ada tujuh sertifikasi aset dengan nilai sekitar Rp 3,6 miliar yang hari ini bisa kita terima dan manfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dalam keterangan resminya, kemarin.
Tri mengatakan, aset tersebut akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, salah satunya adalah polder air untuk mendukung pengendalian banjir di wilayah Jatiasih. Polder air merupakan metode pengendalian banjir dan rob di dataran rendah yang dikelilingi oleh tanggul. “Kalau untuk polder, tinggal kita gali dan kita manfaatkan. Ini menjadi salah satu langkah strategis dalam upaya pengendalian banjir di wilayah Kota Bekasi,” ujar Tri.
12. Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional membagikan 260 unit becak listrik secara gratis kepada para pengayuh becak lansia di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Penyerahan 300 becak serupa juga dilakukan di Kabupaten Majalengka. Wakil Ketua Umum Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional, Nanik S Deyang menyampaikan, bantuan ini merupakan wujud kepedulian Presiden Prabowo terhadap kesejahteraan masyarakat kecil, khususnya para pengayuh becak yang sudah berusia lanjut.
Nanik menceritakan, gagasan pembuatan becak listrik ini berawal dari keprihatinan Prabowo yang tidak tega melihat para pengayuh becak lansia mengayuh kendaraan di jalanan. Lantas muncul gagasan membuat becak Listrik untuk mereka. Nanik mengatakan, Prabowo mendesain sendiri prototipe becak listrik tersebut sebelum diproduksi. “Beliau menggambar sendiri becak listriknya. Memanggillah waktu itu Pak Bobby yang sekarang Dirut KAI, dulu Dirut Len, dipanggil di Kertanegara waktu itu. Beliau masih Menhan. ‘Bisa enggak membuatkan becak listrik?’ Sampai dibayar di depan becaknya,” ujar Nanik di Kabupaten Bandung, Senin (14/9).
Menurut Nanik, perhatian Prabowo terhadap para pengayuh becak sudah berlangsung jauh sebelum menjabat sebagai Presiden. Program pembagian becak listrik ini pertama kali diluncurkan pada sekitar 2023-2024 dengan menyasar 400 pengayuh becak di Madiun, Jawa Timur. Ia menegaskan, becak listrik seharga puluhan juta rupiah ini diberikan sebagai aset pribadi agar para pengayuh becak memiliki modal usaha mandiri di hari tua dan tidak perlu lagi menyewa. Oleh karena itu, penerima bantuan dilarang keras menjual atau memindahtangankan becak tersebut. (Harjono PS)
