Eks anggota Wantimpres, Sidarto Danusubroto (net)
Isu menarik pagi ini, Eks anggota Wantimpres, Sidarto Danusubroto meminta para anggota Wantimpres yang baru saja dilantik, termasuk Rocky Gerung untuk menyampaikan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto secara apa adanya. Tidak hanya bicara yang baik-baik dan menyenangkan presiden saja. “Intinya, jelek, baik, disampaikan apa adanya. Tidak boleh itu orang-orang senior itu memberikan hal yang menyenangkan saja. Itu enggak boleh,” ujar Sidarto, Minggu (4/10).
Isu lainnya, Presiden Prabowo Subianto jadi Inspektur Upacara pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (5/10). Kepala negara naik helikopter dan mobil Maung saat menuju tempat upacara dan menjelang pukul 09.00 WIB. Prabowo mengenakan setelan jas double breasts berwarna abu-abu, dipadu dengan dasi biru dan songkok hitam di kepala. Prabowo bertindak sebagai inspektur upacara, sementara komandan upacaranya Letjen Lucky Avianto yang menjabat Pangkogabwilhan III. Berikut isu selengkapnya.
1. Eks anggota Wantimpres, Sidarto Danusubroto meminta para anggota Wantimpres yang baru saja dilantik, termasuk Rocky Gerung untuk menyampaikan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto secara apa adanya. Tidak hanya bicara yang baik-baik dan menyenangkan presiden saja. “Intinya, jelek, baik, disampaikan apa adanya. Tidak boleh itu orang-orang senior itu memberikan hal yang menyenangkan saja. Itu enggak boleh,” ujar Sidarto, Minggu (4/10).
Mantan ajudan Bung Karno itu menyinggung keberadaan Rocky Gerung dalam Wantimpres Prabowo. Ia mengungkapkan Rocky yang selama ini terkenal berani dalam berbicara. Ia berharap 26 anggota Wantimpres tidak hanya berbicara yang baik-baik saja kepada Prabowo. “Saya kan dua periode jadi Wantimpres. Saya ini satu-satunya yang dua periode jadi Wantimpres. Saya ini menyampaikan apa adanya sama Pak Jokowi. Karena rata-rata lebih sepuh dari Pak Jokowi, ya berpengaruh,” jelasnya.
Menurut Sidarto, Wantimpres itu seharusnya tokoh-tokoh yang sudah senior. Jika masih muda, akan useless sebagai Wantimpres, mengingat pengalaman dan jabatan yang pernah diembannya sangat terbatas. “Kalau muda, dan limited pengalaman, ya useless itu,” ujar Sidarto. “Wantimpres itu kan menasihati, Dewan Pertimbangan kan memberikan pertimbangan pada Presiden kan. Iya enggak? Pesan, nasihat. Cuman harus orang-orang yang senior dan banyak pengalaman, pernah menjabat di beberapa jabatan. Kalau muda dan limited pengalaman, ya useless itu,” sambungnya.
Sidarto Danusubroto yang mantan anggota Komisi I DPR itu lantas mengkritik Wantimpres yang berjumlah 26 orang. Ia membayangkan betapa besarnya budget atau anggaran yang dikeluarkan negara untuk menggaji para anggota Wantimpres itu. “Too big. Itu budget-nya besar. Ya makin besar personel itu, budget-nya makin besar,” ujarnya.
Sidarto juga mengingatkan mengenai situasi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja saat ini. Dia menyoroti jumlah menteri dan kepala badan yang terlalu besar di era pemerintahan Prabowo. “Ya sesungguhnya dalam keadaan situasi ekonomi kita sekarang ini tidak sebesar itu lah. Sekarang semua kabinet terlalu hampir semuanya besar-besar,” tandasnya.
Anggota Wantimpres Rocky Gerung meyakinkan, dirinya akan tetap kritis meski sudah masuk ke dalam pemerintahan. Menurut dia, in ikan cuma pindah dari luar ke dalam. “Ya kan cuma pindah dari luar ke dalam. Sikap saya tetap, pandangan saya tetap, radical break,” ujarnya usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta.
Rocky mengaku tidak punya alasan untuk menolak tawaran Presiden Prabowo Subianto, sehingga memutuskan bergabung Wantimpres. Dia menekankan, tugas Wantimpres bukan mengkritik kebijakan tetapi memiliki fungsi kritis. “Dewan ini justru fungsinya kritis, bukan kritik ya, beda tuh. Kritis terhadap kebijakan tuh,” ucapnya.
Menurut Rocky, pasti akan ada persepsi negatif dan positif terkait kebijakan pemerintah. Oleh karenanya, Wantimpres akan berperan untuk melihat detail persoalannya dan memberikan pertimbangan ke kepala negara.
2. Pakar Kebijakan Publik UGM, Agustinus Subarsono mengatakan menilai, keberadaan Wantimpres bisa berpotensi tumpang tindih dengan fungsi Penasehat Khusus Presiden Prabowo Subianto bila pembagian tugas dan n kedua pihak tidak dirumuskan secara jelas. “Bisa jadi akan terjadi overlapping atau tumpang tindih fungsi antara fungsi Wantimpres dengan fungsi Penasihat Khusus Presiden, kalau tidak didefinisikan secara jelas,” kata Subarsono, Minggu (4/10).
Menurutnya, kejelasan fungsi menjadi penting agar keberadaan Wantimpres tidak sekadar mengulang tugas yang sudah dijalankan oleh Penasihat Khusus Presiden. “Publik tentu berharap, tidak terjadi tumpang tindih, sebab kalau terjadi, maka ada baiknya salah satu dilikuidasi karena akan menghemat anggaran negara di samping lebih memudahkan presiden mendapat masukan daripada dari dua lembaga yang berbeda,” ujarnya.
Pakar Kebijakan Publik UGM Agustinus Subarsono menyebut Prabowo telah memiliki 10 penasihat khusus, di antaranya Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan, Dudung Abdurachman, Purnomo Yusgiantoro, dan Muhadjir Effendy, serta lainnya. “Apakah ini tidak cukup memadai sehingga presiden masih perlu membentuk Wantimpres,” kata dia. Ia menilai persoalan tersebut pada akhirnya bergantung pada bagaimana Presiden membagi fungsi antara Wantimpres dan penasihat khusus. “Semuanya akan tergantung pada presiden,” ujar Subarsono.
Subarsono menyoroti Wantimpres yang jumlahnya 26 orang. Menurut dia, jumlah tersebut merupakan terbanyak jika dibandingkan dengan pemerintahan SBY dan Jokowi. Subarsono juga membandingkan Wantimpres Prabowo dengan DPA era Orba. Ia mengatakan DPA dihapus setelah amendemen UUD 1945, karena dinilai kurang memberikan manfaat dan hanya jadi formalitas.
Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Jacklevyn Frits Manuputty (Jacky Manuputty) mengungkapkan alasan tidak menghadiri acara pelantikan sebagai anggota Wantimpres di Istana, Jakarta, pada Jumat (2/10) lalu. Jacky mengaku sedang berada di Thailand saat pelantikan Wantimpres dan tidak memiliki cukup waktu untuk kembali ke Indonesia. “Saya masih dalam perjalanan di Thailand dan tidak cukup waktu untuk kembali dan mengikuti acara pelantikan,” ujarnya, Minggu (4/10).
Meski tidak menghadiri pelantikan, Jacky menekankan dirinya sudah menyampaikan menerima tawaran sebagai anggota Wantimpres pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Iya, sudah saya sampaikan,” ucapnya. Saat ditanya apakah pemberitahuan penunjukan sebagai Wantimpres mendadak, Jacky belum menjawab.
3. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara HUT ke-81 TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (5/10). Kepala negara naik helikopter dan mobil Maung saat menuju tempat upacara dan menjelang pukul 09.00 WIB. Prabowo mengenakan setelan jas double breasts berwarna abu-abu, dipadu dengan dasi biru dan songkok hitam di kepala. Prabowo bertindak sebagai inspektur upacara, sementara komandan upacaranya Letjen Lucky Avianto yang menjabat Pangkogabwilhan III.
Setibanya di lokasi, Prabowo disambut Wapres Gibran Rakabuming Raka, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Prabowo langsung menuju mimbar kehormatan, sebelum lakukan inspeksi pasukan dari atas mobil komando.
Mantan Presiden SBY dan mantan Presiden Jokowi juga hadir. Keduanya duduk berdampingan dan asyik mengobrol sebelum upacara berlangsung. SBY mengenakan jas dipadu dengan dasi merah dan baret hijau di kepala. Sementara Jokowi, mengenakan jas biru tua dipadu dengan songkok warna hitam. Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga hadir.
Suyudi tiba menggunakan mobil dinas warna hitam didampingi sejumlah Pejabat Utama Mabes Polri. Ia disambut langsung Komandan Puspom TNI, Mayjen TNI Yusri Nuryanto. Sementara Listyo Sigit Prabowo lebih dahulu tiba di lokasi upacara. Ia duduk di belakang Menko Polkam, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman serta Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra.
Dalam pidatonya Presiden Prabowo Subianto mengingatkan, TNI adalah lembaga yang berdiri dari rakyat, bahkan sebelum negara mampu memberikan anggaran, logistik untuk perjuangan mereka murni berasal dari rakyat. “Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat. Tanpa digaji. Yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat,” Prabowo dalam peringatan HUT Ke-81 TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/10). Oleh sebab itu, Prabowo mengingatkan seluruh kekuatan TNI harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat.
“Jiwamu, ragamu sudah bukan milikmu lagi. Sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia,” tegas Prabowo. Dia juga mengatakan, TNI jangan pernah jauh dari rakyat, harus berada di tengah-tengah rakyat untuk jalankan fungsi perlindungan. TNI juga diminta untuk menjadi telinga agar bisa mendengarkan kesulitan rakyat. “Harus hadir ketika rakyat membutuhkan,” tandasnya.
Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda kehormatan Bintang Mahaputera kepada tujuh tokoh dari lingkungan TNI, termasuk eks menteri dan pejabat aktif. Tanda jasa itu diberikan Prabowo saat upacara peringatan HUT ke-81 TNI di Lapangan Prima Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/10). Mereka yang menerima Bintang Mahaputera itu meliputi eks Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, Menhan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita.
Juga KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, dan KSAU Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, serta Sesmilpres Mayjen TNI Wahyu Yudhayana. Wahyu Yudhayana yang membacakan Keppres tersebut mengatakan anugerah ini diberikan sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI.
4. Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Bakom RI yang baru, Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono ke kediaman pribadinya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (4/10). Seskab Teddy Indra Wijaya menjelaskan, Prabowo berdiskusi mengenai penguatan peran Bakom dalam menyampaikan program, hasil, dan manfaatnya kepada masyarakat.
“Sekaligus membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat,” ujar Teddy dalam siaran pers, Minggu malam. Prabowo menekankan, komunikasi pemerintah harus mudah diterima dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Prabowo, kata Teddy, tidak ingin Bakom hanya menyampaikan apa yang dikerjakan pemerintah saja, melainkan juga menjelaskan arah dan pemikiran di balik setiap kebijakan.
5. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto meminta para pejabat baru di lingkungan Polri segera beradaptasi setelah menerima amanah baru melalui rangkaian mutasi dan rotasi jabatan. Para pejabat baru juga diminta melanjutkan program yang telah berjalan serta menjaga soliditas organisasi. Hal tersebut disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (3/10) malam. “Bapak Kapolri berharap seluruh pejabat yang mendapat amanah segera beradaptasi, melanjutkan program yang telah berjalan, menjaga soliditas organisasi, serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” kata Trunoyudo.
Trunoyudo mengatakan, mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Menurut dia, pergantian sejumlah pejabat juga menjadi bagian dari kebutuhan organisasi, pembinaan karier, serta penyegaran. “Ya, dalam hal ini mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian daripada dinamika organisasi, tadi saya sudah sampaikan, ya. Di mana ini merupakan kebutuhan organisasi sekaligus bagian dari pembinaan karier dan penyegaran,” ujar dia.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memutasi kemudian melantik pejabat Polri secepat kilat, hanya dua hari setelah dirinya dilantik sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit. Mabes Polri menyatakan bahwa hal itu dilakukan untuk menjawab tantangan masyarakat.
Apa sih alasan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seta gercep merombak besar-besaran jajaran Polri sepeninggal Jenderal Listyo Sigit Prabowo? Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, hal itu dilakukan untuk menjawab tantangan masyarakat. Ditegaskan, pergantian sejumlah pejabat di lingkungan Polri diharapkan dapat mempercepat respons institusi terhadap dinamika dan tantangan yang dihadapi masyarakat.
“Artinya kecepatan sesuai dengan ekspektasi masyarakat terhadap dinamika yang dibutuhkan masyarakat terhadap Polri, ini juga salah satunya untuk menjawab tantangan masyarakat,” kata Trunoyudo di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (3/10) malam. Ia mengatakan, Kapolri menekankan pentingnya kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat.
Menurut dia, prinsip “Polri bersama masyarakat” menjadi salah satu hal yang ditekankan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. “Di mana Bapak Kapolri menekankan bagaimana kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat, Polri bersama masyarakat, maka kesempatan ini juga akan membuat dinamika juga semakin cepat sesuai dengan ekspektasi masyarakat,” kata dia.
6. Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai perombakan besar-besaran di tubuh Polri untuk mewujudkan program quick wins yang diusung Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. “Agenda bersih-bersih oleh Kapolri dimasukkan ke dalam program quick wins. Dalam program program ini termasuk di dalamnya pemberantasan judi online dan korupsi,” kata Jamiluddin, Minggu (4/10).
Menurutnya perombakan tersebut bukan hal yang mengejutkan. Saat fit and proper test di DPR, Suyudi sudah berkomitmen untuk lakukan pembenahan di internal Polri dalam 100 hari pertama kerjanya. “Untuk itu, Kapolri akan membersihkan internal Polri dan melanjutkan reformasi institusi,” ujarnya. Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta tersebut menambahkan, pembenahan tersebut diselaraskan dengan prioritas kerja institusi, seperti penanganan judi online hingga tipikor.
Kompolnas mengingatkan, perombakan di tubuh Polri yang dilakukan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto hendaknya bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi. Menurut anggota Kompolnas Choirul Anam, perombakan tersebut merupakan kewenangan penuh kapolri dan menjadi langkah konkret untuk memilih jajaran terbaik dalam mewujudkan visi-misinya. “Mutasi ini harus diletakkan dalam konteks pengejawantahan dari visi-misi,” kata Anam dalam keterangannya, Minggu (4/10).
Anam menuturkan, Kapolri memiliki otoritas untuk memilih orang-orang terbaik guna mengisi sekian jabatan, agar visi-misi yang disampaikan di berbagai kesempatan bisa terlaksana dan hasilnya tuntas secara utuh. Kendati demikian, ia mengingatkan, pejabat baru yang ditunjuk menghadapi dua tantangan utama, yakni mendekatkan kepolisian dengan masyarakat serta mempercepat penanganan laporan dan pengaduan publik.
Irjen Dadang Hartanto belum menjalani pelantikan sebagai Kapolda Metro Jaya meski rangkaian serah terima jabatan sejumlah pejabat utama (PJU) Mabes Polri dan Kapolda telah digelar Sabtu (3/10) malam. Pasalnya, Dadang masih berada di Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umrah. “Iya, ada satu Bapak Kapolda Metro (Irjen Dadang Hartanto) sedang umrah, ya. Beliau sedang umrah, tentu nanti akan dilakukan oleh Bapak Kapolri,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (3/10) malam.
Trunoyudo menjelaskan, pelantikan dan serah terima jabatan yang digelar Sabtu malam merupakan bagian dari rangkaian mutasi yang tertuang dalam surat telegram Kapolri. Dalam rangkaian tersebut, sebanyak 27 jabatan yang terdiri dari pejabat utama Mabes Polri dan sejumlah Kapolda diserahterimakan. “Yang pertama, ada 27 pejabat utama dan Kapolda. Maksudnya adalah pejabat utama di tingkat Mabes Polri dan beberapa Kapolda,” ujarnya.
Rombongan Komisi III DPR kunjungi kediaman Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Jalan Prof. DR. Satrio, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (3/10). Ketua Komisi III DPR RI Habibirokhman membenarkan kunjungan itu. Menurut dia, kedatangan Komisi III DPR ke kediaman Kapolri ini merupakan tradisi yang sudah ada. “Ya benar tadi Komisi III berkunjung ke kediaman Kapolri. Ini tradisi yang terus kami lakukan setiap pergantian Kapolri,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Sabtu. Dalam kesempatan itu, Kapolri juga memperkenalkan keluarganya ke jajaran Komisi III DPR. Dalam pertemua itu, Suyudi mempertegas komitmen untuk memaksimalkan konsep polisi sahabat masyarakat.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Agraria mengecam pelantikan Komjen Pol Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN). Mereka mengatakan, pelantikan ini membenarkan apa yang sejak awal mereka khawatirkan dari UU Pengaturan Reforma Agraria (UU PRA). “Undang-undang ini disusun tergesa-gesa. Undang-undang ini juga menyerahkan cek kosong kepada Presiden untuk menunjuk pimpinan BRAN, dan pada saat yang sama memperluas pemidanaan,” tulis Koalisi Sipil dalam siaran pers, Minggu (4/10).
“Gabungan keduanya membuka jalan bagi aparat keamanan untuk memimpin agenda agraria dan menjadikan UU PRA alat represif terhadap petani, masyarakat adat, dan warga kecil yang mempertahankan tanahnya,” sambungnya. Koalisi Sipil mempertanyakan, naskah UU PRA mana yang sebenarnya telah disahkan, dan apakah UU tersebut sudah diundangkan dan diberi nomor. Sebab hingga hari ini, DPR dan pemerintah belum membuka naskah resmi UU PRA kepada publik.
7. Wakil Ketua MK Saldi Isra, meminta semua pihak memberikan ruang kepada Mahkamah untuk bekerja tanpa tekanan opini yang berkembang di luar persidangan. “Jadi, enggak usah terlalu terlibat dalam opini yang berhadap-hadapan terus. Itu, ya, harus dijagalah suasana yang sudah kita bangun dalam beberapa hari ini,” ujar Saldi Isra dalam persidangan, kemarin.
Ia mengatakan, seluruh anggota majelis akan mempelajari bahan perkara secara mandiri sebelum kembali berkumpul untuk membahas dan mengambil keputusan. “Semua Hakim akhir pekan ini berada di ruangan masing-masing membaca itu, dan baru kemudian akan berkumpul lagi untuk bicara,” kata Saldi. Menurut dia, proses tersebut diperlukan agar majelis dapat mempertimbangkan seluruh keterangan dan dokumen dengan tenang. “Sembari kami bisa berpikir dengan tenang, membaca bahan dengan tenang, nanti memutuskan dengan tenang,” ujar Saldi.
8. Kepala BGN Sudaryono mengungkap temuan soal yayasan yang meminta setoran per ompreng kepada dapur MBG. Sudaryono mengatakan, padahal yayasan tersebut tidak memberikan kontribusi terhadap operasional maupun pembinaan dapur SPPG, tetapi meminta mitra menyetorkan dana berdasarkan jumlah ompreng yang disalurkan.
“Adanya mitra yang kemudian sudah membangun dapur itu, diminta untuk menyetorkan sejumlah uang per ompreng kepada yayasan, di mana yayasan ini tidak melakukan apapun, tidak memiliki kontribusi apapun tidak juga aktif di dapur, tidak melakukan pembinaan, tidak mempunyai kontribusi apapun terhadap jalannya dapur SPPG yang dinaungi oleh yayasan tersebut,” ujar Sudaryono dalam keterangannya, Sabtu (3/10).
Kepala BGN Sudaryono mengungkap praktik pungli yang dilakukan oknum yayasan terhadap pengelola dapur MBG. Oknum yayasan tersebut mematok biaya pemotongan berkisar antara Rp 1.500 hingga Rp 2.000 setiap porsi makanan, meski tidak memberikan kontribusi operasional maupun pembinaan pada dapur SPPG.
“Adanya mitra yang kemudian sudah membangun dapur itu, diminta untuk menyetorkan sejumlah uang per ompreng kepada yayasan, di mana yayasan ini tidak melakukan apapun, tidak memiliki kontribusi apapun tidak juga aktif di dapur, tidak melakukan pembinaan, tidak mempunyai kontribusi apapun terhadap jalannya dapur SPPG yang dinaungi oleh yayasan tersebut,” kata Sudaryono, Sabtu (3/10).
Kepala BG) Sudaryono meminta pemda bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan inspeksi secara berkala terhadap dapur MBG di wilayah masing-masing. Sudaryono menegaskan, pemda tidak perlu ragu untuk sidak ke dapur MBG yang dilakukan pada dini hari. “Kami memohon kepada kepala daerah, Pak Bupati dan seluruh Forkopimda, termasuk Pak Gubernur, kami mohon untuk semua dapur di wilayahnya diinspeksi secara berkala. Kalau perlu inspeksinya jam 2 pagi, jam 3 pagi,” kata Sudaryono, Sabtu (3/10). Menurutnya, pelaksanaan sidak bukan hanya untuk melihat kondisi fisik dapur, tetapi menjadi sarana untuk memastikan berbagai aspek penyelenggaraan MBG berjalan dengan baik.
8. Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah menyentil sejumlah parpol yang mengusulkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 5 persen dan Partai Nasdem yang mengusulkan ambang batas parlemen 7 persen. Fahri melihat, usulan itu merupakan kompromi politik demi selamatkan posisi partai-partai besar di Senayan saat ini, bukan untuk kepentingan rakyat dalam Pemilu 2029.
“Bahwa angka threshold yang ada di kisaran 4 persen hingga 7 persen, termasuk 5 persen saat ini hanyalah kompromi politik demi menyelamatkan posisi partai-partai besar, bukan untuk kepentingan rakyat,” ujar Fahri dalam siaran pers, Minggu (4/10). Fahri memaparkan, ada dua mazhab utama dalam penentuan ambang batas pemilu, yakni Mazhab Kedaulatan Rakyat yang pro murni 0 persen dan Mazhab Penguatan Presidensialisme dengan skenario 20 persen.
Menurut Fahri, pilar utama demokrasi adalah memurnikan kedaulatan suara rakyat. Dalam mazhab ini, kata dia, berapa pun suara yang diraih sebuah partai atau calon, aspirasi mereka wajib diakomodasi di parlemen tanpa terganjal syarat pembatasan parliamentary threshold. “Seberapa pun partai politik berhasil mengirim satu orang ke DPR RI, biarkan dia menjadi anggota dewan karena dia dipilih oleh rakyatnya. Biarkan dia bersuara. Jangan-jangan satu anggota dewan itu bisa lebih jago dan berani menyuarakan aspirasi rakyat dibanding yang lain,” ujar Fahri.
10. Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim dan Kejagung ajukan kasasi ke MA usai PT Jakarta mengkorting hukuman penjara terhadap Nadiem menjadi 9 tahun. Nadiem ajukan kasasi karena masih dinyatakan bersalah, sementara JPU Kejagung ajukan kasasi karena putusan PT Jakarta dinilai tidak sesuai tuntutan jaksa.
Pada 30 Juni 2026, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang diketuai Purwanto S Abdullah memvonis Nadiem pidana penjara 10 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan. Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 809,59 miliar. Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, harta kekayaan Nadiem disita dan dilelang. Jika tidak mencukupi, kewajiban tersebut diganti dengan pidana penjara.
Pada 24 September 2026 lalu, majelis haikim PT Jakarta yang diketuai Subachran Hardi Mulyono mengurangi hukuman Nadiem menjadi 9 tahun penjara. Hukuman denda tetap Rp 1 miliar, tetapi hukuman penggantinya dikurangi dari 190 hari menjadi 140 hari penjara. PT Jakarta juga memangkas uang pengganti menjadi Rp 548,76 miliar, dari sebelumnya Rp 809,59 miliar. Namun, kedua pihak, dalam hal ini Nadiem dan JPU Kejagung mengajukan kasasi ke MA.
11. Densus 88 Antiteror Polri mengamankan 11 tersangka kasus terorisme yang terafiliasi dengan jaringan Daulah Islamiyah dan kelompok teror lainnya dari 6 provinsi. “11 tersangka yang diamankan tersebut beriniisial HN (43), SM alias NM (52), HA (45), YDKAP (22), Y (36), S (49), A (32), CG (29), MF (37), AF (26), dan MW (42),” kata Jubir Densus 88 AT Polri, KBP Mayndra Eka Wardhana dalam keterangannya, Minggu (4/10). Penangkapan berlangsung di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Riau, dan Maluku Utara. Dijelaskan, beberapa yang ditangkap terindikasi mengikuti pelatihan militansi, termasuk latihan fisik dan latihan menembak.
12. Kuasa hukum Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang melaporkan PT Pos Indonesia ke Polda Sulsel terkait dugaan kelalaian mengirim surat dari Mahkamah Agung (MA). Langkah ini ditempuh setelah surat dari MA yang memberikan kesempatan kepada Sitti Husniah untuk menyampaikan tanggapan dalam perkara uji pendapat DPRD Gowa soal pemakzulan tidak pernah diterimanya. Surat tersebut diduga salah dikirim oleh PT Pos Indonesia ke Pengadilan Agama Sungguminasa.
“Ini yang kemudian akan menjadi domain daripada penyidik Polda berdasarkan pengaduan yang telah disampaikan oleh Ibu Bupati,” kata kuasa hukum Bupati Gowa, Adhi Bintang, Minggu (4/10). Adhi menyerahkan proses penyelidikan kepada penyidik Polda Sulsel untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas persoalan tersebut. Adhi mengatakan laporan tersebut ditempuh setelah pihak Pos Indonesia DC Sungguminasa membuat surat pernyataan yang mengakui adanya kesalahan dalam pengiriman surat MA tersebut. Namun Bupati Gowa menilai permintaan maaf tidak cukup. (Harjono PS)
