Prof. Dr. Amir Santoso (Foto Istimewa)
Oleh : Prof. Dr. Amir Santoso
Ada ironi besar dalam politik Indonesia. Seseorang yang berhasil menduduki kursi Wakil Presiden melalui jalan politik yang penuh kontroversi, akhirnya harus menyerahkan surat pengunduran diri di tengah persoalan yang sejak awal membayangi pencalonannya.
Gibran Rakabuming Raka akhirnya menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR pada 12 November 2026. Sebuah perjalanan politik yang luar biasa singkat untuk mencapai puncak kekuasaan, tetapi ternyata tidak cukup kuat untuk mempertahankan legitimasi politiknya.
Kalau ini cerita drama, mungkin judulnya: Anak Presiden yang Terlalu Cepat Menjadi Wakil Presiden, tetapi Terlambat Menyadari Harga Kekuasaan. Namun, persoalannya jauh lebih serius daripada nasib politik seorang Gibran. Pengunduran diri ini sesungguhnya merupakan cermin dari sejumlah penyakit struktural demokrasi Indonesia.
KETIKA NEPOTISME DIKIRA REGENERASI
Dalam teori demokrasi modern, salah satu prinsip penting adalah political equality, yakni kesetaraan kesempatan warga negara untuk memperoleh jabatan publik. Kekuasaan seharusnya diperoleh melalui kompetisi yang terbuka, bukan melalui kedekatan genealogis dengan pemegang kekuasaan.
Masalah Gibran memperlihatkan betapa prinsip tersebut dapat dikalahkan oleh politik kekerabatan. Jokowi tentu mempunyai hak sebagai seorang ayah untuk mencintai dan mendukung anaknya. Tetapi Jokowi sebagai presiden mempunyai kewajiban yang jauh lebih besar yaitu menjaga agar negara tidak berubah menjadi instrumen kepentingan keluarga.
Di sinilah batas antara hak pribadi dan tanggung jawab publik menjadi kabur. Nepotisme kemudian dibungkus dengan istilah regenerasi kepemimpinan. Seolah-olah karena seseorang anak presiden, ia otomatis memiliki kapasitas dan kelayakan memimpin negara. Padahal, negara bukan perusahaan keluarga yang jabatan direkturnya dapat diwariskan melalui hubungan darah.
PRABOWO DAN POLITIK TRANSAKSIONAL
Prabowo juga tidak bisa melepaskan diri dari persoalan ini. Keputusan menggandeng Gibran sebagai calon wakil presiden pada 2024 merupakan pilihan politik yang mungkin menguntungkan secara elektoral. Dukungan Jokowi menjadi modal politik yang sangat berharga.
Namun, dalam teori koalisi politik, kemenangan elektoral tidak selalu identik dengan kualitas pemerintahan. Koalisi yang dibangun atas dasar transaksi kekuasaan sering kali lebih kuat ketika menghadapi pemilu daripada ketika menghadapi krisis legitimasi.
Prabowo memperoleh keuntungan dari popularitas Jokowi, tetapi sekarang dia juga harus menghadapi konsekuensi politik dari kontroversi yang menyertai pencalonan Gibran. Tapi kita yakin bahwa Prabowo akan mampu menghadapi berbagai masalah yang akan timbul setelah pengunduran diri Gibran. Jika Prabowo mampu dengan cepat meyakinkan rakyat bahwa kekuasaannya memang digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran dan keadilan maka legitimasi Prabowo akan makin kuat.
LEMBAGA NEGARA DAN KRISIS LEGITIMASI
Persoalan yang lebih mendasar terletak pada institusi demokrasi. Demokrasi tidak cukup hanya memiliki pemilu, parlemen, mahkamah, dan prosedur konstitusional. Demokrasi membutuhkan institusi yang dipercaya karena independen, konsisten, dan tidak tunduk pada kepentingan kekuasaan.
Kontroversi Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023, yang membuka jalan bagi pencalonan Gibran, telah menimbulkan pertanyaan serius tentang independensi lembaga peradilan. Putusan etik terhadap Ketua MK saat itu tidak otomatis menghapus akibat politik dari putusan tersebut.
Kini, persoalan dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi ujian bagi sistem hukum dan demokrasi. Ada pelajaran penting : legalitas formal tanpa legitimasi moral dapat menghasilkan kekuasaan yang sah secara prosedural, tetapi rapuh secara politik.
PENGUNDURAN DIRI : TANGGUNG JAWAB ATAU JALAN KELUAR?
Pengunduran diri Gibran dapat dibaca dari dua perspektif. Pertama, sebagai bentuk tanggung jawab politik untuk tidak membiarkan kontroversi pribadi berkembang menjadi krisis pemerintahan berkepanjangan. Kedua, sebagai strategi menghindari proses politik yang lebih memalukan, terutama setelah muncul desakan pemakzulan dari 120 anggota DPR.
Kita belum mengetahui sepenuhnya motif politik di balik keputusan tersebut. Namun, satu hal jelas: mundur dari jabatan tidak otomatis menyelesaikan persoalan yang melatarbelakanginya.
Pertanyaan tentang proses pencalonan, tanggung jawab para elite, dan integritas lembaga negara tetap harus dijawab.
Jangan sampai pengunduran diri hanya menjadi semacam pintu darurat bagi mereka yang terjebak dalam persoalan kekuasaan.
SIAPA SEBENARNYA YANG HARUS BERTANGGUNG JAWAB?
Menyalahkan Gibran saja terlalu sederhana. Jokowi harus ikut bertanggung jawab atas penggunaan pengaruh kekuasaan yang melahirkan kontroversi dinasti politik. Prabowo bertanggung jawab atas keputusan politik yang menjadikan Gibran pasangan kekuasaannya. Partai-partai politik bertanggung jawab karena mengorbankan kaderisasi demi kalkulasi elektoral. Lembaga-lembaga negara harus mempertanggungjawabkan integritas dan independensinya.
Dan Gibran sendiri harus menyadari bahwa jabatan publik bukan hadiah ulang tahun dari seorang ayah. Dalam perspektif democratic accountability, kekuasaan selalu mengandung kewajiban mempertanggungjawabkan proses memperoleh dan menggunakan kekuasaan tersebut.
PENUTUP: YANG MUNDUR GIBRAN, YANG HARUS BERBENAH ADALAH DEMOKRASI
Pengunduran diri Gibran seharusnya menjadi momentum evaluasi besar bagi demokrasi Indonesia. Jangan sampai kita hanya sibuk membicarakan siapa pengganti Gibran, sementara mekanisme yang memungkinkan lahirnya persoalan serupa tetap utuh.
Sebab, masalah Indonesia bukan semata-mata karena seseorang yang dianggap belum cukup matang berhasil menjadi wakil presiden. Masalahnya adalah sistem politik yang memungkinkan kedekatan dengan kekuasaan mengalahkan kompetensi, kaderisasi, dan kepatutan.
Ada satire yang pantas direnungkan: untuk menjadi wakil presiden, seseorang mungkin membutuhkan dukungan seorang presiden. Tetapi untuk mempertahankan kehormatan jabatan itu, ia membutuhkan sesuatu yang jauh lebih besar yaitu legitimasi rakyat, integritas pribadi, dan kepercayaan publik.
Gibran akhirnya mundur. Tetapi apakah dinasti politik juga ikut mundur? Apakah politik transaksional ikut mundur? Apakah praktik mempermainkan konstitusi demi kepentingan kekuasaan juga akan berhenti?
Jangan-jangan yang mundur hanya orangnya, sementara sistem yang melahirkannya tetap berdiri dengan percaya diri. Dan kalau demikian, kita patut bertanya: Apakah Indonesia sedang memperbaiki demokrasinya, atau sekadar mengganti pemain dalam permainan politik yang sama?
(Penulis adalah Guru Besar Ilmu Politik FISIP UI, mantan Rektor Universitas Jayabaya Jakarta 2008-2024. Dan mantan Anggota DPR/MPR.RI 1997-1999)
