JAKARTA,REPORTER.ID – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB, Eva Monalisa, meminta pemerintah pusat dan daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penutupan pabrik sepatu PT Parkland World Indonesia (PWI) 6 di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten. Penutupan tersebut berdampak pada sekitar 1.100 pekerja yang kehilangan mata pencaharian.
Eva menilai, peristiwa ini tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan penutupan satu perusahaan, tetapi juga harus menjadi bahan evaluasi terhadap iklim investasi, keberlanjutan industri manufaktur, serta perlindungan tenaga kerja di daerah.
“Kami prihatin atas penutupan pabrik yang berdampak pada sekitar 1.100 pekerja. Pemerintah harus hadir memastikan para pekerja mendapatkan perlindungan dan akses terhadap pekerjaan baru. Pada saat yang sama, kita perlu mengevaluasi mengapa industri yang sudah berjalan dan menyerap banyak tenaga kerja akhirnya memindahkan kegiatan produksinya ke daerah lain,” ujar Eva Monalisa, Jumat (13/11/2026) di Jakarta.
Pabrik PWI 6 diketahui menghentikan operasionalnya secara permanen pada 24 Oktober 2026. Berdasarkan keterangan pemerintah daerah, salah satu faktor yang disampaikan perusahaan adalah berakhirnya masa sewa gedung yang tidak diperpanjang. Kegiatan produksi perusahaan selanjutnya direncanakan berpindah ke wilayah lain.
Eva menegaskan, pemerintah perlu memastikan seluruh proses pemutusan hubungan kerja (PHK) berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk pemenuhan hak pekerja berupa pesangon, upah yang masih menjadi kewajiban, serta hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
“Perlindungan tenaga kerja dan kepastian berusaha bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya harus berjalan beriringan. Jangan sampai pekerja menjadi pihak yang paling menanggung beban ketika perusahaan mengambil keputusan untuk menghentikan atau memindahkan kegiatan produksinya,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi perindustrian, Eva juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang memengaruhi daya saing industri, mulai dari biaya operasional, kepastian regulasi, ketersediaan infrastruktur hingga kondisi iklim usaha di daerah.
Apabila terdapat dugaan gangguan eksternal atau praktik yang merugikan kegiatan industri, menurutnya, hal tersebut harus ditelusuri secara objektif dan ditindak sesuai hukum apabila terbukti melanggar.
“Jangan sampai ada praktik-praktik yang mengganggu kegiatan usaha dan membuat investor tidak merasa aman. Pemerintah harus memberikan kepastian hukum sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat. Kita membutuhkan investasi yang tidak hanya datang, tetapi juga bertahan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Eva meminta pemerintah menyiapkan langkah konkret bagi pekerja terdampak melalui fasilitasi penempatan kerja di perusahaan lain, pelatihan vokasi, peningkatan keterampilan, serta dukungan bagi pekerja yang ingin mengembangkan usaha mandiri.
“Jangan berhenti pada penyelesaian administrasi PHK. Yang lebih penting adalah bagaimana 1.100 pekerja ini bisa kembali memperoleh penghasilan dan melanjutkan kehidupan keluarganya. Pemerintah harus memastikan ada langkah pemulihan yang nyata,” pungkasnya.
