JAKARTA,REPORTER.ID – Gibran Rakabuming Raka telah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil Presiden Indonesia. Dengan demikian, jabatan wakil presiden kosong. Sesuai ketentuan, ayat 2 pasal 8 UUD 1945, dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.
“Itu artinya sebelum 12 Januari 2027 kita sudah pasti memiliki wakil presiden baru. Sesuai konstitusi diatas, presidenlah yang memegang mandat untuk menentukan calon wakil presiden. Itu artinya, pemilihan wakil presiden nanti dalam kerangka rezim pemerintahan, bukan rezim pemilu,” tegas Said Abdullah, Jumat (13/11/2026).
Karena presiden yang berwenang mengajukan calon, lanjut Ketua Banggar DPR itu, maka presiden pula yang memahami kebutuhan sosok wapres yang diinginkan oleh beliau. Karena mekanisme pemilihan dalam kerangka rezim pemerintahan, presiden dapat memilih calon wapres bisa berasal dari manapun, baik dari tokoh di dalam koalisi pemerintahan, maupun sosok dari luar koalisi. Bahkan tokoh yang sama sekali tidak berasal dari kelompok politik, seperti kelompok profesional, teknokrat, ulama maupun budayawan.
Ketiga latar belakang itu pastinya memiliki kelebihan dan kelemahan masing masing. “Jika Presiden memilih dari internal koalisinya, apalagi dari kader Gerindra sendiri, pastinya presiden tidak akan khawatir terkait resiko resiko politik, seperti berseberang jalan. Selain kader Gerindra, presiden juga dapat mengajukan tokoh internal yang menjadi lingkar presiden namun bukan bagian dari Gerindra,” ungkapnya.
“Atau presiden memilih dari koalisinya tetapi bukan kader Gerindra. Dari internal koalisipun masih bisa ditimbang lagi, karena kekuatan politiknya di DPR, ataukah sosok politik tetapi memiliki kemampun teknokrasi. Masing masing opsi juga ada plus dan minusnya,” jelas Said.
Presiden juga bisa mengambil opsi kedua yakni mengambil sosok dari luar koalisi beliau. Opsi ini diambil dengan pertimbangan kebutuhan membangun persatuan, dan membulatkan dukungan politik baik di DPR maupun luar DPR.
Bahkan menurut Ketua DPP PDIP itu, presiden bisa menempuh pilihan ketiga, yakni mengambil sosok yang calon wapres yang tidak terafilisasi kelompok politik, murni yaitu dari kalangan profesional, ulama, bahkan bisa juga budayawan, yang sesuai kebutuhan presiden.
Dari ketiga opsi tersebut, idealnya calon wapres dari kelompok politik, tetapi bisa memiliki bonding penuh dengan presiden. “Bisa memahami karakter presiden, dan menempatkan sekaligus tahu diri sebagai wapres,” tambah Said.
Dikatakan, sosok itu dari kelompok politik yang besar di parlemen, bahkan kalau perlu yang terbesar di parlemen, tetapi memiliki kecakapan dan rekam jejak di pemerintahan, sehingga pengalamannya bisa digunakan untuk membantu presiden menyukseskan pemerintahannya.
Namun satu hal yang sangat penting kata Said, meskipun dari kelompok politik, tidak menjadi pesaing, atau matahari kembar kepemimpinan nasional, dan duet ini bisa kembali dalam satu pasangan pada pemilu 2029 agar jejak keberhasilan pembangunan lebih terasa oleh rakyat
Dengan begitu, maka sang wapres mampu melengkapi sisi kepemimpinan nasional, seperti membantu merumuskan peta masalah strategis, sekaligus memberikan way out buat presiden, baik dalam jangka pendek maupun menengah, namun tetap dalam kredo politik presiden.
Opsi ini dalam menurut Said, yang paling ideal, karena pemerintahan bisa lebih fokus menyelesaikan berbagai persoalan mendasar rakyat, mampu menghadapi berbagai tantangan global, bahkan menjadikan kepemimpinan nasional sebagai kekuatan strategis pembangunan.
Namun semua itu kembali pada presiden. “Beliaulah yang paling paham apa yang dibutuhkannya. Setidaknya dari perjalanan dua tahun pemerintahan yang beliau pimpin, dan tantangan masalah yang harus diselesaikan kedepan,” pungkasnya.
