JAKARTA,REPORTER.ID – Setelah gelar rapat gabungan antar frakai MPR RI dan dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026), MPR resmi menetapkan jadwal Rapat Paripurna dengan agenda pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden meliputi pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih pada Rabu, 2 Desember 2026.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengatakan rapat gabungan ini merupakan tindak lanjut setelah pimpinan MPR menerima surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Kamis (12/11/2026).
“Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember di Gedung Senayan ini, 2026 di Gedung Senayan ini,” kata Muzani.
Selain menetapkan tanggal Sidang Paripurna, Rapat Gabungan juga memutuskan bahwa pimpinan MPR langsung menandatangani dan mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto pada Jumat hari ini. Surat tersebut berisi permintaan agar Presiden segera menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden untuk kemudian diverifikasi oleh MPR.
Terkait tenggat waktu pengajuan nama calon oleh Presiden, Muzani menyebutkan bahwa mengacu pada ketentuan Tata Tertib MPR (Pasal 136) yang mengatur batas waktu 14 hari sebelum Rapat Paripurna, penyerahan dua nama kandidat dari Presiden diperkirakan sudah akan berlangsung pada pekan depan.
Saat ditanya kapan dua nama tersebut akan diserahkan pada MPR RI, Muzani menjawab singkat, “Insya Allah minggu depan.”
MPR juga resmi membentuk tim verifikasi yang beranggotakan 5 persen dari seluruh anggota MPR. Tim verifikasi bertugas untuk meverifikasi semua dokumen dan syarat bagi calon Wakil Presiden yang namanya diajukan oleh Presiden.
Kemudian, membentuk tim ad hoc yang berjumlah 36 orang bertugas mempersiapkan ketetapan MPR tentang pengangkatan wakil presiden yang telah dipilih oleh MPR.
“Meski MPR memiliki waktu 60 hari sejak kami menerima surat pengunduran diri Mas Gibran, yang 60 hari itu berarti 10 Januari 2027, dalam pembicaraan kami di antara pimpinan dan kami kemarin berkonsultasi antara pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD bersama Presiden, intinya adalah makin cepat makin baik,” ujarnya.
Tahapan
Berikut adalah alur tahapan MPR dalam pengisian kekosongan jabatan wakil presiden yang disusun oleh Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI Taufik Basari.
Tahapan ini disusun dengan merujuk dasar hukum Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 46-49 UU Nomor 17 Tahun 2014; Pasal 134-142 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.
TAHAP I. RAPAT GABUNGAN MPR
Batas waktu: Paling lama 3 × 24 jam sejak terjadinya kekosongan jabatan.
1. MPR menyelenggarakan Rapat Gabungan.
2. Rapat Gabungan menentukan jadwal Sidang Paripurna MPR untuk memilih Wakil Presiden pengganti.
3. Waktu penyelenggaraan Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan.
* Pasal 134 Tata Tertib MPR
TAHAP II. PEMBERITAHUAN KEPADA PRESIDEN
Batas waktu: Paling lama 3 × 24 jam setelah Rapat Gabungan.
1. Pimpinan MPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada Presiden mengenai hasil keputusan Rapat Gabungan.
2. Surat tersebut dilengkapi dengan jadwal Sidang Paripurna dan persyaratan calon Wakil Presiden.
* Pasal 135 Tata Tertib MPR.
TAHAP III. PENGAJUAN CALON WAKIL PRESIDEN
Batas waktu: Paling lambat 14 hari sebelum Sidang Paripurna MPR.
1. Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada Pimpinan MPR beserta kelengkapan persyaratannya.
2. MPR membentuk Tim Verifikasi melalui Rapat Gabungan paling lama 2 × 24 jam sebelum batas waktu pengajuan calon.
* Pasal 136 Tata Tertib MPR.
TAHAP IV. VERIFIKASI CALON WAKIL PRESIDEN
Batas waktu: Paling lama 7 hari sejak penyerahan kelengkapan persyaratan calon.
1. Tim Verifikasi memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen kedua calon.
2. Hasil verifikasi dilaporkan dalam Rapat Gabungan.
3. Apabila terdapat kekurangan persyaratan, Pimpinan MPR meminta Presiden untuk melengkapinya sesuai batas waktu yang ditentukan.
4. Pimpinan MPR menetapkan kedua calon yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilihan.
* Pasal 137-139 Tata Tertib MPR.
TAHAP V. SIDANG PARIPURNA PEMILIHAN WAKIL PRESIDEN
Batas waktu: Paling lama 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.
1. MPR menyelenggarakan Sidang Paripurna untuk memilih Wakil Presiden.
2. Kedua calon menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan.
3. Anggota MPR memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden.
4. Calon dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih.
5. Apabila perolehan suara sama, pemilihan diulang satu kali. Jika hasilnya tetap sama, Presiden memilih salah satu dari kedua calon.
* Pasal 140 Tata Tertib MPR.
TAHAP VI. PENETAPAN DAN PELANTIKAN WAKIL PRESIDEN
1. Wakil Presiden terpilih ditetapkan melalui Ketetapan MPR.
2. MPR melaksanakan pelantikan Wakil Presiden dalam Sidang Paripurna MPR.
* Pasal 141-142 Tata Tertib MPR.
