JAKARTA, REPORTER.ID – Tumpang tindih kewenangan antarlembaga dan regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi kondisi geografis menjadi tantangan dalam pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia. Persoalan tersebut dinilai menghambat pelayanan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN), aktivitas perdagangan masyarakat, hingga kepastian investasi di wilayah tapal batas.
Persoalan itu menjadi sorotan Pemerhati Kebijakan Publik, Muhammad Solikin, SKM, melalui buku terbarunya berjudul “Transformasi Regulasi Asimetris di Wilayah Perbatasan NKRI”, yang diterbitkan Penerbit Filosofis. Buku yang akan diluncurkan dalam waktu dekat tersebut menawarkan pembaruan tata kelola perbatasan melalui integrasi kewenangan kelembagaan dan penerapan regulasi asimetris sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
Solikin menilai, pendekatan regulasi yang seragam atau simetris secara nasional tidak selalu sesuai dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi masyarakat perbatasan.
“Kebijakan yang tidak mempertimbangkan karakteristik wilayah berpotensi membatasi aktivitas perdagangan lokal serta menghambat masuknya investasi jangka panjang,” kata Solikin, melalui keterangan tertulisnya, Minggu (15/11/2026).
Dalam gagasan utamanya, Solikin menekankan pentingnya kerangka hukum yang mampu mengakomodasi kebutuhan khusus kawasan perbatasan.
“Kawasan perbatasan membutuhkan kerangka hukum yang adaptif terhadap kekhususan geografisnya. Tanpa kepastian hukum serta integrasi kewenangan yang jelas, potensi ekonomi lokal di sekitar Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sulit berkembang secara optimal,” tulis Solikin.
Single Border Authority: Satu Komando Pengelolaan Perbatasan
Salah satu gagasan utama dalam buku tersebut adalah pembentukan Single Border Authority atau otoritas tunggal perbatasan. Konsep ini menawarkan penyatuan fungsi pemeriksaan kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan, dan keamanan di PLBN dalam satu kendali kelembagaan.
Lembaga tersebut diusulkan dipimpin seorang kepala yang diangkat langsung oleh Presiden. Melalui model ini, berbagai kewenangan yang selama ini tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga diharapkan dapat dikelola secara terintegrasi.
Solikin menilai, fragmentasi kelembagaan dengan garis komando yang terpisah berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan memperpanjang proses pelayanan. Integrasi otoritas diharapkan dapat memangkas birokrasi sekaligus mengurangi ego sektoral dalam pengelolaan kawasan perbatasan.
“Selain menyatukan kelembagaan, konsep tersebut juga mencakup integrasi pelayanan, termasuk pengelolaan infrastruktur fisik dan digital di kawasan PLBN,” sebutnya lagi.
Regulasi Asimetris untuk Mendorong Ekonomi Perbatasan
Pilar kedua yang ditawarkan adalah penerapan tata niaga dan diskresi fiskal asimetris. Gagasan ini menekankan perlunya kebijakan khusus bagi wilayah perbatasan dengan mempertimbangkan realitas geografis dan pola interaksi ekonomi masyarakat setempat.
Dalam konsep tersebut, pemerintah daerah di kawasan perbatasan diusulkan memperoleh ruang fiskal yang lebih luas untuk merespons kebutuhan ekonomi lokal. Fleksibilitas kebijakan diharapkan dapat membantu daerah mengoptimalkan potensi ekonominya.
Buku ini juga menawarkan relaksasi kebijakan moneter berbasis realitas spasial. Tujuannya memperlancar aktivitas perdagangan masyarakat yang tinggal di kawasan tapal batas, tanpa mengesampingkan kedaulatan negara.
Pendekatan tersebut berangkat dari pandangan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan memiliki karakteristik tersendiri. Karena itu, kebijakan perdagangan dan transaksi ekonomi dinilai perlu mempertimbangkan kondisi lapangan, bukan semata-mata menerapkan standar yang sama dengan wilayah lain.
Kepastian Hukum untuk Menarik Investasi
Persoalan lain yang mendapat perhatian adalah iklim investasi di kawasan perbatasan. Ketidakjelasan yurisdiksi dan pembagian kewenangan antarlembaga dinilai dapat menimbulkan keraguan bagi investor yang ingin mengembangkan usaha dalam jangka panjang.
Melalui regulasi asimetris dan integrasi kelembagaan, Solikin menawarkan kepastian hukum yang lebih jelas bagi pelaku usaha. Dengan demikian, kawasan perbatasan diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pintu masuk dan keluar negara, tetapi juga berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Perbandingan yang disajikan dalam buku tersebut memperlihatkan sejumlah perbedaan antara pola tata kelola saat ini dan konsep pembaruan yang diusulkan.
Mulai dari struktur kelembagaan yang terfragmentasi menuju otoritas tunggal, pelayanan PLBN yang parsial menuju sistem terintegrasi, hingga kebijakan fiskal terpusat menuju diskresi fiskal yang lebih fleksibel bagi daerah perbatasan.
Rumusan Konsep Border Dedicated Fund
Dalam kajian Transformasi Regulasi Asimetris di Wilayah Perbatasan NKRI, Solikin merumuskan konsep Border Dedicated Fund (BDF) sebagai instrumen penguncian anggaran lintas tahun (mandatory earmarked multi-years fund) dengan alokasi minimal 3,5 persen dari total Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN.
Konsep ini dirancang untuk menjamin kesinambungan pembiayaan pembangunan kawasan perbatasan melalui tiga kebijakan utama:
1. Dampak Investasi Terukur
Setiap kenaikan 1 persen belanja BDF untuk konektivitas sekunder diproyeksikan mendorong investasi swasta permanen sebesar 0,542 persen di wilayah penyangga dalam 24 bulan.
2. Orkestrasi Anggaran 70:30
Sebanyak 70 persen anggaran dikelola satu pintu oleh Single Border Authority (SBA) untuk infrastruktur fisik dan jaringan digital dengan target latensi maksimal 45 milidetik. Sementara 30 persen dialokasikan kepada 502 desa perbatasan melalui skema matching grant.
3. Akselerasi Investasi
BDF didukung Omnibus Law Perbatasan dan insentif Border Tax Holiday selama 10 tahun. Kebijakan ini diproyeksikan memangkas dwelling time menjadi kurang dari 24 jam dan meningkatkan PDRB daerah hingga 7,2 persen.
Melalui BDF, kawasan perbatasan diarahkan bertransformasi dari daerah tertinggal menjadi pusat pertumbuhan ekonomi mandiri (Autocentric Growth Nodes) melalui kepastian anggaran, penguatan infrastruktur, dan peningkatan investasi.
Buku Transformasi Regulasi Asimetris di Wilayah Perbatasan NKRI memadukan perspektif hukum, tata ruang terpadu, dan ekonomi regional atau behavioral regional economics. Kajian tersebut diharapkan menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, akademisi, praktisi hukum, serta pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pengembangan kawasan perbatasan.
Muhammad Solikin merupakan penulis dan pemerhati kebijakan publik yang memfokuskan kajiannya pada pengembangan wilayah perbatasan, tata kelola regulasi asimetris, dan ekonomi regional di Indonesia. ***
