KETIKA MPR MENGAMBIL ALIH SUARA RAKYAT : Demokrasi yang Berhenti di Pintu Parlemen

oleh -12 Dilihat
oleh

Prof. Dr. Amir Santoso (Foto Istimewa)

 

Oleh : Prof. Dr. Amir Santoso

 

Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka sebuah persoalan ketatanegaraan yang lebih besar daripada sekadar mencari siapa penggantinya. Peristiwa ini justru memperlihatkan paradoks demokrasi Indonesia: rakyat diberi hak memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, tetapi ketika salah satu jabatan itu kosong, rakyat tiba-tiba kehilangan hak untuk menentukan siapa yang akan mendudukinya.

Pasal 6A UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat sebagai satu pasangan. Namun, Pasal 8 ayat (2) memberikan kewenangan kepada MPR untuk memilih Wakil Presiden pengganti dari dua nama yang diajukan Presiden. Dengan demikian, mandat rakyat yang semula diberikan melalui pemilihan langsung berpindah ke ruang sidang MPR.

Secara konstitusional, mekanisme itu sah. Tetapi apakah sesuatu yang sah menurut konstitusi otomatis mencerminkan kualitas demokrasi?

Di sinilah persoalan mendasarnya.

MPR sekarang bukan lagi lembaga tertinggi negara seperti dalam konstruksi UUD 1945 sebelum amendemen. Keanggotaannya terdiri atas anggota DPR dan DPD. Akan tetapi, dalam konfigurasi politik sehari-hari, kekuatan DPR sangat ditentukan oleh partai-partai politik. Akibatnya, proses pemilihan Wakil Presiden berpotensi lebih mencerminkan kompromi elite partai daripada kehendak masyarakat.

Ironisnya, rakyat yang memberikan mandat justru tidak mempunyai suara langsung ketika mandat itu harus dilanjutkan.

Kita seperti sedang menyaksikan sebuah pertunjukan demokrasi dengan pergantian pemain di tengah pertandingan. Penonton yang membeli tiket, memenuhi stadion, dan menentukan siapa yang menjadi kapten, mendadak diminta duduk diam. Para pengurus klub kemudian berkumpul di ruang tertutup untuk menentukan siapa yang pantas menggantikannya.

Demokrasi macam apa ini?

Dalam teori demokrasi representatif, lembaga perwakilan memang memperoleh legitimasi dari rakyat. Namun, legitimasi perwakilan tidak boleh ditafsirkan sebagai cek kosong bagi para wakil untuk mengambil keputusan tanpa transparansi dan pertanggungjawaban. Rakyat memilih wakilnya bukan untuk menyerahkan seluruh kedaulatan, melainkan untuk menjalankan mandat konstitusional atas nama mereka.

Masalahnya, partai politik di Indonesia semakin sering tampil bukan sebagai instrumen artikulasi kepentingan rakyat, melainkan sebagai pusat transaksi kekuasaan. Koalisi dibangun dan dibongkar berdasarkan kalkulasi jabatan. Loyalitas politik kadang lebih ditentukan oleh kepentingan elite daripada ideologi maupun program.

Dalam situasi seperti itu, menyerahkan penentuan Wakil Presiden sepenuhnya kepada MPR tanpa mekanisme keterbukaan yang memadai berisiko menjadikan proses konstitusional sebagai arena tawar-menawar politik.

Jangan sampai pemilihan Wakil Presiden berubah menjadi semacam bursa politik: siapa mendukung siapa, siapa memperoleh apa, dan siapa harus mengalah demi menjaga keseimbangan koalisi.

Padahal, jabatan Wakil Presiden bukan hadiah politik bagi partai yang paling piawai menyusun kesepakatan. Ia merupakan jabatan publik yang memperoleh legitimasi dari rakyat.

Tentu saja, tidak berarti setiap kekosongan jabatan Wakil Presiden harus selalu diselesaikan melalui pemilihan umum baru. Biaya dan kompleksitasnya perlu diperhitungkan. Namun, mekanisme pengisian jabatan tetap harus menjamin bahwa kepentingan rakyat tidak dikalahkan oleh kesepakatan elite.

Karena itu, MPR semestinya membuka proses pemilihan secara transparan. Kedua calon harus menyampaikan visi, komitmen kenegaraan, dan agenda kebijakannya kepada publik. Anggota MPR juga harus menjelaskan pertimbangan politik dan konstitusional di balik pilihan mereka.

Bahkan, perubahan konstitusi pada masa mendatang perlu mempertimbangkan mekanisme yang memberi ruang lebih besar bagi partisipasi rakyat.

Persoalannya bukan sekadar siapa yang akan menggantikan Gibran. Persoalannya adalah apakah demokrasi Indonesia masih menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan atau justru semakin nyaman menjadikan rakyat sekadar penonton.

Kita telah mengubah UUD 1945 untuk mengakhiri dominasi MPR dan mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Jangan sampai, melalui sebuah celah mekanisme konstitusional, dominasi elite politik kembali hadir dengan wajah yang lebih modern.

Sebab, demokrasi yang hanya memberikan suara kepada rakyat setiap lima tahun, tetapi mengambil kembali suara itu ketika kekuasaan harus dibagi, sesungguhnya sedang mengalami kemunduran.

Rakyat jangan hanya dipanggil ketika surat suara dibutuhkan. Setelah itu, jangan pula mereka disuruh pulang dan menunggu keputusan para elite.

Demokrasi bukanlah kekuasaan rakyat yang sesekali dipinjamkan kepada wakilnya. Demokrasi adalah kekuasaan rakyat yang harus tetap dapat diawasi, dipertanyakan, dan dipertanggungjawabkan.

(Penulis adalah Guru Besar Ilmu Politik FISIP UI, mantan Rektor Universitas Jayabaya Jakarta 2008-2024, dan mantan Anggota DPR/MPR.RI 1997-1999)