JAKARTA,REPORTER.ID – Komisi XI DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap empat calon Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan memeriksa laporan keuangan tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2026. Seleksi tersebut dilakukan untuk menentukan satu KAP yang akan ditunjuk DPR RI sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menjelaskan, calon KAP yang mengikuti seleksi berasal dari usulan Menteri Keuangan dan Ketua BPK RI, yang mana masing-masing instansi sebelumnya mengajukan tiga nama calon melalui surat resmi. Pernyataan ini disampaikannya di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Usulan Menteri Keuangan tertuang dalam surat Nomor S-662/MK.06/2026 tertanggal 23 September 2026, yang memuat tiga nama, yakni KAP Fridolinus Peno, KAP Gideon Adi dan Rekan, serta KAP Kuncara Budi Santosa dan Rekan. Sementara itu, usulan Ketua BPK RI disampaikan melalui surat Nomor 115/B/S/Ketua/KU.04.04/10/2026 tertanggal 20 Oktober 2026. Tiga KAP yang diusulkan yakni KAP Syarief, Wibawa dan Rekan, KAP Wisnu Karsono Soewito dan Rekan, serta KAP Fridolinus Peno dan Rekan.
Dari enam usulan tersebut, terdapat satu nama KAP yang diajukan oleh kedua instansi sehingga jumlah kandidat menjadi lima. Namun, KAP Gideon Adi dan Rekan kemudian menyatakan mengundurkan diri. Dengan demikian, empat KAP mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Komisi XI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
“Ada satu KAP yang mengundurkan diri, yaitu KAP Gideon Adi dan Rekan, sehingga *fit and proper test* hari ini hanya diagendakan untuk empat KAP,” jelas Misbakhun.
Keempat calon KAP tersebut mengikuti pengujian secara bergiliran, yakni KAP Fridolinus Peno, KAP Kuncara Budi Santosa dan Rekan, KAP Syarief, Wibawa dan Rekan, serta KAP Wisnu Karsono Soewito dan Rekan.
Untuk menjaga objektivitas seleksi, Komisi XI menerapkan mekanisme pengujian secara individual. Setiap kandidat memperoleh waktu maksimal 30 menit, terdiri atas 10 menit pemaparan makalah dan 20 menit sesi pendalaman atau tanya jawab bersama anggota Komisi XI DPR.
Misbakhun menegaskan, penentuan KAP terpilih tidak langsung diumumkan pada hari pelaksanaan uji kelayakan. Keputusan akan diambil melalui rapat internal Komisi XI setelah seluruh kandidat menyelesaikan tahapan pengujian.
“Keputusan penentuan KAP akan diambil setelah uji kelayakan dan kepatutan ini melalui rapat internal di Komisi XI. KAP yang terpilih nantinya akan diberitahukan secara resmi melalui mekanisme di Sekretariat Komisi XI,” pungkas politisi Fraksi Partai Golkar.
