Merawat Harmoni dari Bagian Timur Indonesia: Membangun Masyarakat Toleran, Inklusif dan Damai dalam Tata Kebinekaan

oleh -17 Dilihat

JAKARTA,REPORTER.ID  – Sebagai bentuk peringatan Hari Toleransi Internasional yang jatuh pada tanggal 16 November, SETARA Institute menginisiasi Konferensi Kota Toleran (KKT) sejak tahun 2025 di Kota Singkawang Kalimantan Barat. KKT dirancang sebagai forum nasional yang mempertemukan pemerintah daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, masyarakat sipil, akademisi, komunitas, kelompok pemuda, media, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan untuk berbagi pengalaman, pembelajaran, inovasi, serta praktik baik dalam membangun daerah yang toleran dan inklusif.

Demikian Ikhsan Yosarie, (Peneliti Utama Indeks Kota Toleran (IKT) SETARA Institute,
Sayyidatul Insiyah (Koordinator Konferensi Kota Toleran (KKT) SETARA Institute), dan Halili Hasan (Direktur Eksekutif SETARA Institute), Selasa (17/11/2026).

Untuk tahun 2026 ini, KKT II diselenggarakan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada tanggal 14-17 November. Penyelenggaraan KKT II di Bagian Timur Indonesia ini mengandung makna strategis bahwa jika selama ini diskursus tentang toleransi dan harmoni di Indonesia cenderung berpusat pada wilayah Indonesia bagian barat, maka membawa konferensi ini ke Papua Tengah diharapkan akan membuka ruang bagi pengalaman, tantangan, dan praktik pengelolaan keberagaman di wilayah Indonesia bagian timur untuk menjadi bagian penting dalam percakapan nasional mengenai toleransi.

Antusiasme pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan KKT II juga terlihat dari lebih dari 200 peserta yang hadir dari 27 kota/kabupaten Indonesia yang tersebar dari wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Maluku, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, dari unsur sekretariat daerah, kepala badan dan organisasi perangkat daerah (OPD), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta elemen pemuda dari 27 kabupaten/kota di Indonesia. Sejumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hadir pada KKT II, yaitu Walikota Singkawang, Walikota Banjarmasin, Walikota Bogor, Bupati Sambas, Bupati Rote Ndao, Wakil Walikota Surakarta, dan Wakil Walikota Sukabumi, serta Walikota Semarang yang turut berpartisipasi secara daring.

Kehadiran peserta dari berbagai unsur daerah tersebut menunjukkan bahwa konferensi ini menjadi ruang perjumpaan antardaerah untuk berbagi pengalaman, mempertemukan praktik baik, sekaligus mendiskusikan tantangan dalam membangun tata kelola keberagaman. Beberapa poin penting sebagai pengalaman daerah-daerah dalam penguatan toleransi yang dibagikan dalam KKT II antara lain sebagai berikut.

Pertama, komitmen dan kepemimpinan politik kepala daerah perlu untuk secara aktif mendorong agenda toleransi, inisiatif program dan kebijakan, hingga pembentukan regulasi daerah yang menjadi payung pelindungan bagi kelompok minoritas.

Kedua, penguatan toleransi yang juga perlu dilakukan dalam ruang-ruang digital melalui amplifikasi narasi toleransi dalam berbagai platform media, peningkatan literasi digital, hingga melipatgandakan edukasi nilai-nilai toleransi.

Ketiga, toleransi di dunia pendidikan masih membutuhkan penguatan nyata melalui transformasi sekolah aman dan toleran dengan pelibatan anak muda sebagai aktor utama penggerak toleransi.

Keempat, pengarusutamaan kota toleran dan inklusif perlu dilakukan dengan penguatan kepemimpinan perempuan, kolaborasi antarpihak, serta keterlibatan masyarakat adat dan kelompok minoritas dalam pembangunan daerah.

Berbagai pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa pemajuan toleransi tidak dapat bertumpu pada satu aktor atau satu pendekatan semata. Ia membutuhkan kepemimpinan politik (political leadership) yang memiliki keberpihakan terhadap prinsip kesetaraan, dukungan kebijakan terhadap prinsip non-diskrimiinasi, kepemimpinan kemasyarakatan (societal leadership) melalui partisipasi masyarakat yang aktif dalam merawat keberagaman, serta kepemimpinan birokrasi (bureaucratic leadership) melalui aparatur pemerintahan dan pengarusutamaan program-program yang inklusif.

Lebih dari itu, KKT II menjadi momentum untuk membangun konektivitas dan kolaborasi antardaerah. Kabupaten dan kota semestinya tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menghadapi tantangan keberagaman yang besar dalam tata kebinekaan Indonesia. Pengalaman dan praktik baik dari satu daerah dapat menjadi sumber pembelajaran bagi daerah lain, sementara tantangan yang dihadapi dapat didiskusikan dan dicarikan jalan keluarnya secara bersama. Dengan demikian, diharapkan akan terbangun jejaring dan kolaborasi antardaerah yang terus tumbuh setelah konferensi berakhir.

Untuk memastikan keberlanjutan, KKT II menghasilkan Deklarasi Mimika, yang ditandatangani oleh 27 kabupaten/kota dan berbagai organisasi masyarakat sipil seperti Yayasan Inklusif, Maarif Institute, Seringat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk), Solidaritas Korban Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (Sobat KBB), serta berbagai organisasi masyarakat sipil daerah. Deklarasi ini sekaligus menjadi modal penting bagi peserta untuk dapat ditindaklanjuti di kota/kabupaten masing-masing serta dokumen penting untuk ditagih impelementasinya oleh berbagai daerah peserta KKT II.