Di Tengah Dinamika Politik Dunia, Senator Filep: Lebih dari Diplomasi, Otsus Harus Perkuat Keadilan Bagi Papua

oleh -21 Dilihat

MANOWKARI,REPORTER.ID  – Ketua Komite III DPD RI sekaligus Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., menyoroti dinamika politik internasional yang terus memberikan perhatian terhadap persoalan Papua, terutama menyangkut hak asasi manusia, konflik bersenjata, pengungsian masyarakat sipil, hak masyarakat adat, serta pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus).

Menurut Filep, setelah 25 tahun diberlakukannya UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, pemerintah perlu melakukan evaluasi mendasar terhadap efektivitas kebijakan Otsus, khususnya setelah perubahan melalui UU Nomor 2 Tahun 2021.

“Persoalan Papua tidak cukup diselesaikan hanya dengan pendekatan diplomasi internasional. Pemerintah harus membuktikan bahwa Otsus benar-benar menghadirkan keadilan, perlindungan hak masyarakat adat, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap martabat Orang Asli Papua. Kedaulatan negara dapat berjalan beriringan dengan tanggung jawab melindungi rakyatnya,” tegas Filep, Sabtu (21/11/2026).

Menurut Filep, perhatian internasional terhadap Papua merupakan perkembangan politik yang harus dicermati secara serius. Pembahasan mengenai Papua di forum negara-negara Pasifik, mekanisme HAM PBB, hingga forum parlemen di Eropa memperlihatkan bahwa persoalan Papua telah menjadi bagian dari diskursus internasional mengenai HAM, demokrasi, investasi, dan hak masyarakat adat.

“Apabila persoalan Papua mulai dikaitkan dengan hubungan perdagangan, investasi dan diplomasi internasional, pemerintah perlu merespons secara komprehensif dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, misalnya dimensi kemanusiaan, politik, ekonomi, dan hukum internasional,” ujarnya.

Filep lantas menegaskan bahwa Otsus pada hakikatnya merupakan instrumen politik hukum negara untuk menjawab persoalan historis, ketidakadilan, ketimpangan pembangunan, dan tuntutan pengakuan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Namun menurutnya, berbagai persoalan mendasar masih membutuhkan penyelesaian, mulai dari kemiskinan, keterbatasan pendidikan dan kesehatan, konflik bersenjata, pengungsian masyarakat sipil, hingga sengketa tanah adat akibat aktivitas investasi.

Di kesempatan yang sama, Sekretaris MPR RI For Papua itu juga menyoroti efektivitas dan kewenangan berbagai instrumen kelembagaan Otsus, termasuk Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR melalui mekanisme pengangkatan khusus, serta badan-badan percepatan pembangunan Papua.

“Berbagai lembaga khusus untuk Papua sudah terbentuk, tetapi pertanyaan mendasarnya adalah sejauh mana lembaga-lembaga tersebut mempunyai kewenangan efektif untuk melindungi kepentingan Orang Asli Papua. Tentu kita tidak ingin Otsus kuat dalam konstruksi kelembagaan, tetapi lemah dalam implementasi dan perlindungan hak masyarakat,” katanya.

Filep turut menyoroti persoalan kebijakan fiskal, khususnya perdebatan mengenai Dana Bagi Hasil Migas Otsus Papua Barat. Menurutnya, kebijakan fiskal pemerintah pusat harus konsisten dengan tujuan pemberian kewenangan khusus dan percepatan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Integrasi nasional tidak cukup dipertahankan melalui pendekatan hukum formal dan keamanan. Integrasi harus diperkuat dengan keadilan, kepercayaan masyarakat, penghormatan hak masyarakat adat, dan kehadiran negara yang benar-benar dirasakan rakyat Papua,” tegasnya.

Oleh karena itu, Filep mendorong pemerintah melakukan evaluasi komprehensif atas 25 tahun pelaksanaan Otsus, memperkuat penyelesaian persoalan HAM, menjamin perlindungan masyarakat sipil, menata kewenangan lembaga Otsus, serta membangun diplomasi internasional yang transparan dan berbasis kemajuan nyata di Papua.

Ia juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat adat, tokoh agama, akademisi, perempuan, pemuda, serta lembaga representasi Orang Asli Papua dalam perumusan kebijakan strategis.

“Papua adalah tanah kehidupan masyarakat adat yang memiliki sejarah, identitas, hak, dan martabat. Masa depan Papua tidak dapat hanya ditentukan oleh kepentingan investasi, keamanan, atau pertimbangan geopolitik, tetapi harus menempatkan manusia Papua sebagai subjek utama pembangunan,” ujarnya.

“Jangan sampai Otsus kehilangan makna, sementara persoalan Papua semakin memperoleh perhatian internasional. Pemerintah perlu membuktikan keberhasilan Otsus melalui keadilan dan kesejahteraan rakyat Papua,” pungkasnya.