Waka DPR Cucun Dorong Sinergi DPR dan Akademisi Perkuat Kedaulatan Ekonomi Berbasis Konstitusi

oleh -20 Dilihat

BANDUNG,REPORTER.ID – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P., mendorong penguatan kolaborasi antara parlemen dan kalangan akademisi dalam merumuskan kebijakan yang mampu memperkuat kedaulatan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Cucun saat membuka Konferensi Nasional Ke-5 Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Tahun 2026 di Trans Luxury Hotel, Bandung, Jum’at malam (20/11/2026). Konferensi tersebut mengangkat tema “Konstitusi, Kedaulatan Ekonomi dan Negara Kesejahteraan”.

Menurut Kang Cucun, tema tersebut relevan dengan tantangan global saat ini, mulai dari konflik geopolitik, perang dagang, kerentanan rantai pasok, hingga fluktuasi harga energi dan pangan. Ia menegaskan bahwa kedaulatan ekonomi bukan berarti Indonesia harus menutup diri dari kerja sama internasional dan investasi, melainkan memastikan negara memiliki kemampuan menentukan arah kebijakannya sendiri serta tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Kedaulatan ekonomi adalah kemampuan negara mengambil keputusan sendiri, duduk setara di meja perundingan, dan memastikan setiap kebijakan ekonomi tetap berpihak kepada rakyatnya,” ujar Cucun.

Wakil Ketua Umum DPP PKB itu menjelaskan, DPR RI menjalankan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut menjadi instrumen untuk memastikan regulasi, alokasi anggaran, serta pelaksanaan kebijakan negara benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Ia menambahkan, keberhasilan negara kesejahteraan harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Mulai dari kepastian status dan kesejahteraan guru honorer serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), keterjangkauan harga kebutuhan pokok, hingga pemerataan akses pendidikan dan teknologi, termasuk bagi kalangan santri di pondok pesantren.

“Di titik-titik seperti itulah rakyat menilai apakah konstitusi benar-benar hadir dalam kehidupan mereka,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kang Cucun menyoroti sejumlah isu yang menjadi pembahasan konferensi, seperti penguatan kelembagaan negara, transformasi digital, politik hukum ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dan hubungan internasional. Ia menekankan bahwa kebijakan investasi harus tetap memperhatikan perlindungan pekerja dan lingkungan, sementara transformasi digital serta transisi ekonomi hijau harus dilaksanakan secara inklusif agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

“Semua pembahasan itu pada akhirnya bermuara pada satu pertanyaan sederhana, apakah kebijakan negara membuat kehidupan rakyat menjadi lebih baik?” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kang Cucun mengajak para akademisi APHTN-HAN untuk meningkatkan kontribusi pemikiran dalam proses pembentukan kebijakan publik, baik melalui forum legislasi, rapat dengar pendapat umum (RDPU), maupun kajian akademik. Ia juga berharap rekomendasi hasil konferensi dapat disampaikan secara resmi kepada DPR RI untuk menjadi bahan masukan bagi alat kelengkapan dewan sesuai bidang tugasnya.

Rangkaian kegiatan turut diisi dengan peluncuran buku Hukum dan Kelembagaan Parlemen Indonesia, hasil kolaborasi APHTN-HAN dan Badan Keahlian DPR RI. Kang Cucun mengapresiasi kolaborasi tersebut serta tingginya partisipasi akademisi dalam konferensi, yang tercermin lebih dari 500 naskah yang diterima panitia melalui agenda Call for Papers.

Ia berharap konferensi ini tidak sekadar menjadi ruang pertukaran gagasan akademik, tetapi juga menghasilkan rekomendasi konstruktif yang dapat ditindaklanjuti dalam perumusan kebijakan negara. Kang Cucun kemudian secara resmi membuka Konferensi Nasional Ke-5 APHTN-HAN Tahun 2026 ditandai dengan menabuh alat musik tradisional.