HOT ISU PAGI INI, JADWAL SIDANG PARIPURNA PEMILIHAN WAPRES BARU SEBAIKNYA DIMUNDURKAN, MAHFUD MD : KALAU TETAP DILAKSANAKAN 9 DESEMBER BERESIKO TIDAK SAH

oleh -18 Dilihat
oleh

Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD (net)

 

Isu menarik pagi ini, pakar hukum tata negara Mahfud MD mewanti-wanti pelaksanaan sidang paripurna pemilihan hingga pelantikan wakil presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 9 Desember 2026  berisiko tidak sah. Menurut Mahfud, status hukum itu terjadi jika MPR per Kamis (19/11) belum menerima dua nama calon wakil presiden usulan dari Presiden Prabowo Subianto. Politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan jadwal sidang paripurna MPR untuk pelantikan wapres baru dimundurkan demi menghindari risiko cacat prosedur.

Isu lainnya, Polri umumkan dua nama baru yang diduga terkait dalam kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto, yakni Brigjen Tedjo Kusumo (TK) dan Kombes Iman Imanuddin (IM). Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro menyatakan penyidik telah lakukan penggeledahan terhadap kedua rumah perwira Polri tersebut. Susatyo menyebut, Bareskrim Polri menduga Kombes Iman Imanuddin gunakan sebuah rumah di Bogor sebagai posko kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto. Berikut isu selengkapnya.

 

1. Pakar hukum tata negara Mahfud MD mewanti-wanti pelaksanaan sidang paripurna pemilihan hingga pelantikan wakil presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 9 Desember 2026  berisiko tidak sah. Menurut Mahfud, status hukum itu terjadi jika MPR per Kamis (19/11) belum menerima dua nama calon wakil presiden usulan dari Presiden Prabowo Subianto. “Jika sampai kemarin jam 00.00 [WIB], Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026,” ujar Mahfud dalam unggahannya di akun media sosial Instagram, Jumat (20/11).

Merujuk ketentuan UU MD3 dan Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2024, kata Mahfud, hitungan 14 hari sebelum pelaksanaan paripurna adalah bukan hitungan kalender, melainkan hari kerja. Sehingga, 14 hari sebelum paripurna bukan jatuh pada 25 November, melainkan pada Kamis (19/11) lalu. “(Ternyata) di dalam UU MMD3 dan di dalam Tatib MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud Hari adalah hari kerja, bukan hari kalender,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Atas dasar itu, Mahfud  menyarankan agar MPR memundurkan rencana pelaksanaan sidang paripurna pada 9 Desember mendatang. Sebagai gantinya, kata dia, sidang paripurna dijadwalkan kembali 14 hari kerja setelah Presiden Prabowo menyerahkan dua nama cawapres ke MPR.
“Misalnya Presiden menyerahkan hari ini (20/11/2026) maka Sidang ditunda menjadi tanggal 10 Desember 2026. Begitu seterusnya dihitung mundur dalam 14 hari kerja,” kata pria yang pernah berkarier di tiga pilar demokrasi—Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif tersebut.

“Sehingga jika Presiden menyampaikan nama begitu pulang dari RRC maka harus dihitung mundur 14 hari kerja sejak penyerahannya,” sambungnya. Sebelumnya diberitakan, Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan, sidang paripurna MPR untuk memilih dan melantik wapres pengganti Gibran diundur dari 2 Desember 2026 menjadi Rabu, 9 Desember 2026.

 

2. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan jadwal sidang paripurna MPR untuk pelantikan wapres baru dimundurkan demi menghindari risiko cacat prosedur. Hal itu disampaikannya menyusul pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD yang mengatakan jadwal tersebut tidak sesuai dengan perhitungan hari kerja jika Presiden Prabowo Subianto mengusulkan dua nama pada Rabu (25/11).

“Ya itu saya khawatir nanti bisa jadi cacat prosedur ya kan, bisa dianggap melanggar undang-undang gitu. Karena undang-undangnya jelas letterlijk disebutkan di situ 14 hari sebelum sidang paripurna,” kata Doli di gedung DPR, Jumat (20/11). Menurut Doli, prosedur penetapan jadwal sidang paripurna untuk melantik wapres baru jelas dalam ketentuan UU bahwa presiden harus kirim dua nama usulan cawapres ke MPR 14 hari sebelum sidang paripurna. Adapun, hari yang dimaksud adalah hari kerja.

“Jelas disebutkan di dalam ketentuan umumnya ya di paling bawah itu yang disebutnya hari itu adalah hari kerja,” ucap Wakil Ketua Baleg DPR tersebut. Doli mengatakan, jika rapat paripurna tetap diselenggarakan Rabu (9/12), seharusnya Presiden Prabowo mengirim usulan dua nama cawapres pada Kamis (19/11).

 

3. MPR menyiapkan skenario Presiden Prabowo Subianto dapat memilih langsung wakil presiden dari dua nama cawapres yang dia ajukan ke MPR. Hal itu disampaikan Ketua Panitia Ad Hoc Pemilihan Wakil Presiden MPR Bambang Wuryanto di gedung MPR/DPR, kemarin. Ia mengatakan, skenario itu disiapkan apabila pemungutan suara atau voting yang dilakukan MPR dua kali menghasilkan jumlah suara yang seimbang di antara kedua calon. “Kalau voting-nya, kalau diambil voting, itu voting pertama sama, voting kedua sama, nah presiden yang menentukan,” ujar pria yang disapa Bambang Pacul ini seraya menegaskan, skenario tersebut masih dalam pembahasan.

Disebutkan, Pimpinan MPR juga menyiapkan skenario untuk mengantisipasi bila salah satu cawapres yang diajukan Presiden Prabowo tiba-tiba menyatakan tidak bersedia atau mengundurkan diri. “Kalau ada dua calon, yang satu tiba-tiba tidak menyatakan kesediaannya, harus seperti apa? Itu tugas Panitia Ad Hoc menyiapkan jalan keluarnya,” ujar Bambang Wuryanto. Dijelaskan, Panitia Ad Hoc juga masih menyiapkan mekanisme pemungutan suara apakah dicoblos atau dicontreng.

Bambang Wuryanto menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto akan mendatangi Gedung MPR/DPR untuk menyerahkan dua nama cawapres kepada Pimpinan MPR pada Rabu (25/11). “Pak Presiden sudah memberi kode kepada pimpinan MPR, dalam hal ini Pak Ahmad Muzani. Tapi, juga sudah dibisikin. Kemungkinan terbesar jamnya belum ditetapkan Pak Presiden akan mengirimkan dua nama pada hari Rabu tanggal 25 November. Jam belum dikatakan,” kata Bambang Wuryanto.

 

Proses penentuan wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka masih terus bergulir. Dalam waktu dekat ini, Presiden Prabowo Subianto akan mengumpulkan para ketua umum (ketum) partai politik untuk berdialog sebelum menyerahkan dua nama cawapres pengganti Gibran ke MPR. Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, Prabowo akan kembali mengundang para ketum parpol untuk berdialog mengenai pengisian jabatan wakil presiden.

“Saya mendengar beliau kembali akan memanggil lagi ketum-ketum partai untuk mengajak berdialog. Saya kira proses yang sangat bagus itu,” ujar Hinca di gedung DPR, Jumat (20/11).

 

Anggota Fraksi Partai Demokrat MPR RI, Hinca Panjaitan mengatakan, Tim Verifikasi Cawapres pengganti akan dibagi menjadi 3 kelompok kerja (pokja) dan setiap pokja mendapat pembagian tugas dan bidang pemeriksaan masing-masing. Tim verifikasi akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan persyaratan setiap calon wakil presiden.

“Iya, kan tadi kubilang kan. Nanti kita akan ke lapangan. Ada ceklisnya. Ini lengkap, ini ke lapangan gitu,” kata Hinca. Ia mencotohkan dirinya yang tergabung dalam Pokja II. Salah satu tugasnya adalah memeriksa sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan pengadilan dan KPK. “Jadi nanti verifikasi pada syarat-syarat yang bidang saya,” jelas Hinca.

 

4. Polri umumkan dua nama baru yang diduga terkait dalam kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto, Brigjen Tedjo Kusumo (TK) dan Kombes Iman Imanuddin (IM). Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro menyatakan penyidik telah lakukan penggeledahan terhadap kedua rumah perwira Polri tersebut. “Sejak Kamis malam Tim Penyidik Direktorat Tipidum, terus melakukan penggeledahan terkait tindak pidana makar di 5 lokasi rumah terkait BJP TK dan KBP IM di daerah Bogor,” ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro, Jumat (20/11).

Susatyo mengatakan penggeledahan juga dilangsungkan di sebuah lokasi di Kecamatan Curug, Tangerang. Selain itu, kegiatan penggeledahan dilaporkan tengah berlangsung pada Jumat (20/11) di salah satu rumah di Bogor. Rumah tersebut terindikasi menjadi posko bagi Kombes Iman Imanuddin.
“Untuk hasil penggeledahan akan disampaikan saat presscon,” ujarnya.

Susatyo juga menyebut, Bareskrim Polri menduga Kombes Iman Imanuddin menggunakan sebuah rumah di Bogor sebagai posko kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto. “Salah satu rumah di Bogor terindikasi menjadi posko bagi Kombes Pol IM,” katanya lagi.

 

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menunda ekspose atau pemaparan konstruksi perkara kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo yang dijadwalkan dilaksanakan di Kejaksaan, Jumat (20/11). Padahal, ekspose kepada jaksa penuntut umum (JPU) itu dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara internal pada Kamis (19/11/2026). “Ekspose ditunda pekan depan,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro saat dikonfirmasi, Jumat (20/11).

Jenderal bintang satu itu tidak menyebutkan tanggal pasti pelaksanaan ekspose tersebut pekan depan. Rupanya, alasan penyidik menunda ekspose karena masih menggeledah sejumlah tempat terkait kasus dugaan makar ini. Pada Kamis malam, penyidik menggeledah rumah di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, dan Bogor. “Saat ini masih melakukan pengembangan lanjutan penggeledahan di daerah Bogor dan Tangerang,” ucap Susatyo.

Susatyo mengatakan, penyidik menggeledah enam lokasi, yakni satu lokasi di Kabupaten Tangerang dan lima lainnya di Bogor. Lima lokasi di Bogor disebut memiliki keterkaitan dengan Brigjen Pol Tedjo Kusumo dan Kombes Pol Iman Imanuddin. “Sejak Kamis malam tim penyidik Direktorat Tipidum terus melakukan penggeledahan terkait tindak pidana makar di 5 lokasi rumah terkait Brigjen TK dan Kombes Pol IM di daerah Bogor,” ucap Susatyo.

 

5. Persidangan etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bakal menjadi ujian tersendiri bagi Korps Bhayangkara. Bukan hanya karena sosok yang diperiksa pernah menduduki jabatan tertinggi di Polri, melainkan juga karena sidang tersebut berpotensi melibatkan anggota majelis yang pangkatnya jauh di bawah terduga pelanggar. Melalui Peraturan Kepolisian (Perpol) terbaru yang mengubah Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengubah ketentuan mengenai persyaratan pangkat anggota Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Dalam Pasal 42 ayat (3), anggota KKEP sebelumnya harus memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi dari terduga pelanggar. Kini, anggota KKEP dapat berasal dari personel dengan pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar. Artinya, personel berpangkat jenderal bintang dua sekalipun dapat menjadi anggota majelis yang menyidangkan Listyo, yang merupakan jenderal bintang empat.

 

6. Pertemuan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di gedung DPR dua hari lalu mendapat sorotan publik, karena dua hal. Pertama, keduanya disebut-sebut punya peluang jadi cawapres pengganti Gibran. Kedua, keduanya bersaing sebagai pendamping Presiden Prabowo baik untuk Pilpres 2029 maupun cawapres pengganti Gibran. Karenanya, pertemuan kedua tokoh menjelang pemilihan Wapres di MPR menjadi sangat menarik.

Namun, baik Sjafrie maupun Dasco membantah pertemuan itu membahas posisi wapres yang lagi kosong. Sjafrie menyampaikan kedatangannya ke DPR terkait rencana revisi UU Pertahanan. Menhan menyatakan, kedatangannya ke DPR untuk bertemu dengan koordinator Polkam di DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad. Selain itu, Sjafrie juga ingin berkonsultasi dengan Ketua Komisi I DPR Utut Adianto.

“Untuk apa? Ya, untuk tukar pikiran di dalam memperbaiki dan menyempurnakan Undang-Undang Pertahanan. Undang-Undang Pertahanan yang Nomor 3 Tahun 2002 itu sudah lama sekali, 28 tahun, belum mengadakan satu penyempurnaan. Sedangkan Undang-Undang TNI sudah kita lakukan revisi,” ujar Sjafrie.

Sjafrie meyakinkan, kehadirannya di DPR tidak membahas sama sekali soal cawapres dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Sjafrie menekankan, dirinya hanya pembantu Presiden Prabowo Subianto, sehingga tidak akan menjawab pertanyaan yang di luar tugas dan fungsinya.

“Tidak ada pembahasan yang menyangkut hal itu. Saya juga tidak berniat dan tidak berminat untuk membahas itu. Yang saya bahas adalah peran, tugas, fungsi saya selaku Menteri Pertahanan dan selaku pembantu Presiden di bidang pertahanan, dan juga saya selaku Ketua Dewan Pertahanan Nasional, Ketua Harian, yang berkomunikasi terus dengan Pak Sufmi Dasco dan juga berkomunikasi dengan Ketua Komisi I,” ujar Sjafrie.

Saat ditanya apakah dirinya mendukung Menko PMK Sugiono menjadi cawapres, Sjafrie langsung menukas, “Saya kan sudah bilang, saya ini pembantu Presiden. Jadi, jangan tanya soal yang di luar urusan peran, tugas, dan fungsi saya.’’

 

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menuturkan, kedatangan Sjafrie untuk mengomunikasikan rencana revisi UU Pertahanan dan UU TNI dengannya selaku pimpinan DPR yang membidangi Baleg serta keinginan bertemu Ketua Komisi I DPR Utut Adianto.

“Kebetulan DPR ini kan akan membahas Prolegnas. Nah, Pak Sjafrie itu kemudian mengomunikasikan dan berkoordinasi, baik kepada saya selaku pimpinan DPR yang bertanggung jawab membawahi Badan Legislasi, dan Pak Utut Adianto selaku Ketua Komisi I DPR tentang rencana dari Kementerian Pertahanan untuk kemudian melakukan revisi tentang Undang-undang Pertahanan maupun kemudian Undang-undang TNI,” ujar Dasco, Jumat (20/11). Dasco menegaskan, DPR belum menyetujui usulan revisi tersebut karena Kemhan belum sampaikan usulan secara resmi kepada DPR.

 

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad merespons perundungan yang menyasar putrinya di media sosial. “Saya sudah bicara dengan anak saya bahwa kemudian ya bully-bully ini memang sangat tidak sehat,” kata Dasco usai menghadiri Peringatan Hari Anak Internasional di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11).

Dasco mengatakan, dirinya juga sudah memberi pengertian kepada sang anak bahwa perundungan tersebut juga dialami oleh anak-anak yang lain. Ketua Harian Partai Gerindra itu menilai, perlu ada efek jera bagi pelaku perundungan. “Kita harus memberikan efek jera ketika kemudian anak harus menanggung beban orang tua yang seharusnya anak itu kemudian tidak merasakannya,” ujarnya.

 

7. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan, cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka harus memiliki kemampuan untuk mendampingi dan membantu Presiden dalam menjalankan tugasnya. “Jadi harus pintar. Kalau tidak pintar, tidak punya kemampuan, bagaimana bisa membantu Presiden? Ah, itu masalahnya,” kata JK di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, Jumat (20/11).

JK enggan menanggapi lebih jauh mengenai sejumlah nama yang muncul dan disebut-sebut sebagai cawapres pengganti Gibran “Presiden yang paling mengetahui itu. Nanti presiden akan keluarkan apa yang dia kehendaki. Kita sendiri tidak berhak untuk mencampuri itu,” ungkapnya.

JK menuturkan, Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan, dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Artinya Wakil Presiden itu membantu presiden. Kalau Wakil Presiden itu diam, tidak bekerja, itu berarti tidak menjalankan tugas, tidak sesuai Undang-Undang Dasar. Dia harus bekerja, membantu,”kata JK.

 

Pengamat Politik Undip Phil Wahid Abdulrahman menilai, tokoh daerah atau local strong man dapat menjadi alternatif cawapres pengganti Gibran. Menurutnya, figur tersebut memiliki ketokohan di daerah serta kemampuan mengagregasi kepentingan daerah dan menyelaraskannya dengan kebijakan nasional.

“Local strong man ini adalah sosok daerah yang sekaligus memastikan arah kebijakan nasional yang bisa diimplementasikan tanpa menganggu relasi hubungan pusat dan daerah. Kemampuan tersebut menjadi penting mengingat peran daerah yang sangat vital dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11). Wahid mencontohkan pemikiran Bung Hatta, Wakil Presiden RI pertama yang mendampingi Soekarno dalam memimpin Indonesia setelah kemerdekaan.

 

8. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga mengatakan, orang terdekat Presiden haruslah memiliki tiga kriteria karena loyalitas saja tidak cukup. Ketiga kriteria ini perlu menjadi pertimbangan dalam evaluasi terhadap orang-orang yang kini berada di dekat Prabowo. “Kalau saya ngelihatnya ada tiga kriteria yang harus dipenuhi untuk mengevaluasi orang-orang yang dekat di Istana,” kata Jamiluddin, Jumat (20/11).

Ia memerinci, pertama ialah loyalitas. Loyalitas diperlukan untuk memastikan tidak ada pengkhianatan, seperti kasus penyadapan yang melibatkan Listyo Sigit. Kedua, kompetensi. Orang yang berada di dekat Prabowo haruslah orang yang kompeten sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ketiga, integritas. Sikap Integritas diperlukan untuk mendampingi seorang negarawan. Terlebih, Kepala Negara tengah melawan oligarki yang besar.

Menurutnya, ketiga kriteria itu harus terpenuhi agar presiden tidak terjebak pada budaya ‘asal bapak senang’ alias ABS. Menurutnya, negara yang berproses adalah negara yang pemimpinnya dapat mendengarkan situasi dan kondisi yang dikeluhkan masyarakat, meski perbaikan mungkin saja sudah lebih banyak. “Kalau loyalitas, yang dikhawatirkan nanti tanpa disadarinya menjadi ABS. Indikasi itu kan selama ini sudah terlihat, nggak menggambarkan realitas,” tutur Jamiluddin.

 

9. Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas membantah menerima uang sebesar 71.000 dolar AS dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024. “Terkait tuduhan saya menerima sekitar 71.000 dollar, saya tidak disumpah dalam keterangan ini. Tapi demi Allah saya tidak pernah menerima uang itu satu dolar pun atau kalau di kurs rupiah satu rupiah pun saya tidak pernah menerima itu,” kata Yaqut saat menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (20/11).

Yaqut juga menegaskan tidak menyesali keputusan-keputusan yang diambilnya selama menjabat sebagai Menteri Agama. Menurut dia, kebijakan yang diambilnya, termasuk pembagian kuota tambahan haji, berangkat dari niat baik untuk menjaga keselamatan jemaah Indonesia. “Saya tidak menyesal karena semua yang saya ambil saya yakini sebuah keputusan yang berawal dari niat baik,” ujarnya.

 

10. Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) temukan indikasi pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau menampung hasil perkebunan sawit dari kawasan hutan tanpa izin. “Satgas PKH menemukan indikasi bahwa PKS nonkebun milik perusahaan tersebut di Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pembelian dan pengolahan hasil perkebunan sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin,” kata Jurbir Satgas PKH Barita Simanjuntak dalam keterangannya, Sabtu (21/11).

Keberadaan pabrik itu juga diduga mendorong semakin luasnya perambahan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. “Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas kurang lebih 32 hektar,” jelas dia. (Harjono PS)