JAKARTA,REPORTER.ID – Ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tengah menghadapi ujian berat menjelang penutupan tahun. Pada skenario pesimis, simulasi NEXT Indonesia Center memproyeksikan defisit anggaran berpotensi melebar hingga Rp921,7 triliun atau 3,58% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), melampaui batas aman 3,00% PDB berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003.
“Bahkan pada skenario optimistis, defisit APBN 2026 diperkirakan mencapai Rp762,0 triliun atau 2,95% PDB. Meski masih di bawah ambang 3,00% PDB, selisihnya sangat tipis—hanya 0,05 poin persentase—dan lebih tinggi dibandingkan target pemerintah sebesar 2,85% PDB,” tegas Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center, Ade Holis, di Jakarta, Minggu (22/11/2026).
Ade mengingatkan pemerintah tidak boleh lengah, di mana defisit APBN hingga akhir September 2026 tercatat Rp319,0 triliun (1,24% PDB). Jika defisit melampaui batas aman 3,00% PDB, maka kebutuhan pembiayaan akan membengkak dan berisiko menambah utang beserta beban bunganya pada tahun-tahun berikutnya. Belum lagi risiko kepercayaan yang bisa mendorong nilai tukar rupiah makin tertekan lebih dalam.
Minyak Mahal & Rupiah Melemah
Tekanan terhadap APBN tersebut bersumber dari sejumlah asumsi dasar ekonomi makro yang meleset pada realisasi berjalan hingga September 2026. Misalnya saja, pada harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price, ICP), rata-rata ICP tercatat mencapai US$91,90 per barel atau melonjak sekitar 31,29% dari asumsi APBN sebesar US$70,00 per barel.
Pada saat yang sama, nilai tukar rupiah rata-rata melemah ke level Rp17.449 per dolar AS dari asumsi Rp16.500 per dolar AS, sedangkan inflasi (yoy) mencapai 3,28% di atas asumsi 2,50%. Sementara lifting minyak dan gas bumi, yakni volume produksi yang siap dijual, masih di bawah target. Kondisi ini membatasi tambahan penerimaan negara dari sektor migas di tengah membengkaknya kebutuhan belanja.
“Lonjakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan pelemahan rupiah inilah yang memicu kenaikan belanja negara jauh lebih cepat dibandingkan tambahan penerimaannya, terutama karena membengkaknya beban subsidi serta kompensasi energi,” ungkap Ade.
Jika tidak segera diantisipasi, pelebaran defisit berisiko memaksa pemerintah menambah utang baru dengan biaya bunga lebih mahal atau melakukan pemangkasan anggaran mendadak yang dapat menunda proyek, mengganggu layanan publik, hingga memicu gejolak politik dan penolakan masyarakat jika menyasar bantuan sosial maupun transfer ke daerah.
Selain itu, jika investor meragukan kemampuan pemerintah mengendalikan defisit, mereka dapat meminta imbal hasil lebih tinggi. Akibatnya, penerbitan surat utang baru dan pembiayaan kembali utang jatuh tempo menjadi lebih mahal.
“Sebagai langkah mitigasi, pemerintah harus segera memperbarui proyeksi defisit serta kebutuhan subsidi energi, lalu memulai penghematan pada kegiatan berprioritas rendah yang belum terikat kontrak tanpa mengorbankan layanan dasar dan perlindungan sosial,” kata Ade.
Ade menambahkan, upaya ini juga perlu dibarengi dengan percepatan penagihan tunggakan pajak serta komunikasi yang transparan kepada DPR, pemerintah daerah, dan pelaku pasar untuk menjaga kepercayaan investor.
