Presiden Jokowi & Presiden Putin (net)
Salah satu isu menarik pagi ini adalah pujian politisi Nasdem terhadap Jokowi. Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR Roberth Rouw menilai langkah Presiden Jokowi mengunjungi Rusia dan Ukraina patut diapresiasi. Menurut dia, Jokowi merupakan pemimpin negara yang memiliki keberanian. Sebab, kunjungan itu dilakukan di tengah situasi perang antar kedua negara tersebut. Keberanian Jokowi berdialog dengan Presiden Zelensky dan Presiden Putin merupakan sikap kenegarawanan yang baik bagi seorang kepala negara.
Isu kedua, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo meninggal dunia di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (1/7) pukul 11.10 WIB setelah menjalani perawatan beberapa hari. Jenazah Tjahjo dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, kemarin sore. Kepergian mantan Mendagri dan Sekjen PDIP itu cukup mengagetkan, karena dia dikenal sebagai pemimpin yang tenang dan sedehana. Banyak yang sedih dan terpukul atas kepergian Tjahjo.
Isu ketiga, Presiden Jokowi lakukan pertemuan dengan Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan di Istana Al Shatie, Abu Dhabi, Jumat (1/7). Presiden Jokowi tiba di Istana Al Shatie sekitar pukul 13.30 waktu setempat dan langsung lakukan pertemuan bilateral antara kedua negara. Dalam kesempatan tersebut, kedua pemimpin melakukan pertukaran dokumen MoU kerja sama di bidang perdagangan, perubahan iklim, kesehatan, maritim dan perikanan, pertahanan, pendidikan, dan pelabuhan.
Isu keempat, Indonesia kini memiliki 37 provinsi usai DPR mengesahkan tiga Rancangan Undang-undang Daerah Otonomi Baru (RUU DOB) Papua. Tiga provinsi baru itu adalah Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan. Sejumlah elemen masyarakat di Merauke membentangkan bendera merah putih raksasa sepanjang 76 meter menyambut disahkannya RUU pembentukan Provinsi Papua Selatan, kemarin.
Isu kelima, Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyebut ada kemungkinan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) diatur lewat konsensus nasional. Menurutnya, kemungkinan itu muncul setelah Badan Pengkajian MPR melakukan serangkaian diskusi dengan pakar, akademisi, serta praktisi. Ia menjelaskan, konsensus nasional merupakan salah satu dari empat pilihan bentuk hukum yang ideal bagi PPHN. Sementara tiga pilihan lainnya ialah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Ketetapan (TAP) MPR, atau UU. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR Roberth Rouw menilai langkah Presiden Jokowi mengunjungi Rusia dan Ukraina patut diapresiasi. Pasalnya, langkah tersebut merupakan upaya Indonesia membawa misi perdamaian. “Saya memuji langkah Pak Jokowi yang berani mengunjungi Ukraina dan Rusia. Itu langkah yang bagus untuk perdamaian dunia,” kata Roberth dalam keterangannya, Jumat (1/7).
Roberth mengatakan, Jokowi merupakan pemimpin negara yang memiliki keberanian. Sebab, kunjungan itu dilakukan Jokowi di tengah situasi perang antar kedua negara tersebut. Keberanian Jokowi untuk berdialog dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Presiden Rusia Vladimir Putin, menurutnya merupakan sikap kenegarawanan yang baik bagi seorang kepala negara.
Presiden Rusia Vladimir Putin berkeluh kesah ketika bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kremlin, Moskwa, Kamis (30/6) kemarin. Salah satu masalah yang diutarakan Putin kepada Jokowi adalah mengenai dampak sanksi Barat terhadap perusahaan-perusahaan Rusia. Menurut Putin, sanksi tersebut berimbas pada ketersediaan bahan pangan dan pupuk di pasar global.
Meskipun sanksi Barat tidak secara resmi dikenakan pada sejumlah barang Rusia, namun Putin mengatakan, pembatasan diberlakukan terhadap perusahaan domestik dan memperumit proses bisnis. Dia mengatakan, makanan dan pupuk secara resmi memang tak termasuk di dalam sanksi.
“Namun, pemilik perusahaan di Rusia yang memproduksi makanan dan pupuk, termasuk anggota keluarga mereka telah dikenakan sanksi. “Ini mempersulit penandatangan kontrak,” keluh Putin. Pemimpin Rusia itu juga mengingatkan bahwa sanksi dikenakan pada asuransi kargo dan mempersulit transaksi keuangan.
2. Lima janji Presiden Putin kepada Presiden Jokowi. Pertama, ingin menjalin kerja sama di bidang nuklir dengan Indonesia melalui perusahaan Rosatom milik negara. Menurutnya, dengan pengalaman, kompetensi, dan teknologi yang tak tertandingi, Rosatom State Corporation bersedia mengambil bagian dalam proyek bersama. Kedua, kerjasama dalam proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) Indonesia di Kalimantan. Putin menawarkan Jokowi menggandeng Russian Railways dalam proyek besar pemindahan ibu kota negara tersebut.
Ketiga, kerja sama signifikan di bidangi wisata budaya dan pertukaran pelajar. Rusia akan memfasilitasinya dengan pelonggaran pembatasan perjalanan pelancong dengan kebijakan bebas visa yang sudah ada. Keempat, mengembalikan rantai pasokan pangan di dunia. Ia membantah Rusia menggangu rantai pasokan dan menyebabkan krisis pangan global. Kelima, kerja sama pembentukan zona perdagangan bebas dengan Indonesia.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan, Moskwa siap memenuhi kebutuhan pupuk pertanian dari negara sahabat seusai melakukan pembicaraan dengan Presiden Jokowi. “Kami berbicara tentang isu-isu yang menarik untuk sementara waktu terkait seluruh dunia, semua negara. Maksud saya pasokan bahan makanan, barang pertanian lainnya, termasuk pupuk mineral ke pasar global,” kata Putin saat bertemu Jokowi di Istana Kremlin, Moskwa, Kamis (30/6) lalu.
Putin memastikan, Indonesia termasuk dalam daftar negara sahabat yang akan mendapatkan dukungan dari Rusia tersebut. “Kami siap untuk sepenuhnya memenuhi permintaan produk pertanian dari Indonesia dan negara-negara sahabat lainnya untuk nitrogen, fosfat, pupuk kalium, dan bahan baku untuk produksi mereka,” ujar Putin lagi.
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo meninggal dunia di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (1/7) pukul 11.10 WIB setelah menjalani perawatan beberapa hari. Jenazah Tjahjo dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, kemarin sore. Kepergian mantan Mendagri dan Sekjen PDIP itu cukup mengagetkan, karena dia dikenal sebagai pemimpin yang tenang dan sedehana.
Banyak yang sedih dan terpukul atas kepergian Tjahjo. Presiden Jokowi menilai Tjahjo sebagai sosok nasionalis yang berintegritas serta mengabdikan dirinya bagi bangsa dan negara. “Inna illahi wa innaillaihi raji’un, saya atas nama pribadi, keluarga, bangsa dan negara menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya saudara kita, sahabat kita Bapak Tjahjo Kumolo, Menteri PAN-RB hari ini Jumat 1 juli 2022 pukul 11 lebih 10 menit di Jakarta,” kata Jokowi dalam keterangan video yang diunggah akun Youtube Setpres, Jumat (1/7).
Presiden Jokowi menilai Tjahjo adalah tokoh yang tenang dan sederhana dalam hidup. Jokowi pun mendoakan agar Tjahjo mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT. Ia juga berdoa semoga keluarga diberikan ketabahan setelah kepergian Tjahjo Kumolo. Istri Tjahjo Kumolo, Erni Guntarti, menyebutkan, suaminya telah mendambakan tutup usia ketika menjalankan tugas. “Yang saya ingat, Bapak ingin meninggal dalam tugas. Itu saja,” kata Erni kepada wartawan selepas pemakaman suaminya di TMP Kalibata, Jumat (1/7). Erni mengenal Tjahjo sejak masih duduk di bangku SMP. Ketika menikah, kata Erni, keduanya menjalani hidup apa adanya.
Ketua DPR merangkap Ketua DPP PDI-P Puan Maharani mengungkapkan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sangat bersedih atas wafatnya Tjahjo, namun tidak bisa hadir di rumah duka, Widya Chandra IV, Jakarta Selatan. Puan mengatakan, ibunya menganggap Tjahjo seperti adik sendiri. “Beliau sangat bersedih hati karna kehilangan salah satu adik yang selama ini selalu ikut mendukung dan berjuang bersama,” kata Puan di Rumah Dinas Tjahjo, Jumat (1/7).
4. Kepergian mantan Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo menyisakan duka mendalam bagi partai tersebut. PDI-P berencana mengibarkan bendera partainya setengah tiang selama 7 hari berturut-turut. Hal itu diungkapkan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani. “Mulai hari ini di seluruh kantor PDI-P akan mengibarkan bendera setengah tiang, bendera PDI-P selama 7 hari ke depan,” kata Puan saat melayat di Kompleks Widya Chandra Jakarta Selatan, Jumat (1/7).
Puan menuturkan, pengibaran bendera setengah tiang itu merupakan penghormatan terakhir untuk Tjahjo. “Sebagai kader terbaik Pak Tjahjo Kumolo dapat penghormatan terakhir dari partai,” ucap Puan. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga merasa terpukul dengan kepergian Tjahjo. Ia menganggap mantan Mendagri itu mentornya di bidang politik. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga mengaku kehilangan seorang adik atas kepergian Tjahjo.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga mengaku kehilangan teman seperjuangan. “Beliau adalah salah satu tokoh yang konsen terhadap perbaikan reformasi di institusi Polri. Tentunya kami merasa sangat kehilangan. Namun kita juga mendoakan agar beliau mendapat tempat yang terbaik di sisinya dan seluruh keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan,” ujar Kapolri.
Politisi PDIP Tjahjo Kumolo tercatat sebagai anggota DPR dalam lima kali presiden. Ia menjadi anggota DPR pada era Soeharto, BJ Habibie, Gus Dur, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pria kelahiran Solo, Jateng 1 Desember 1957 itu memulai karier politik lewat Golkar, Ia menjadi anggota DPR selama enam periode, yakni dari 1987 hingga 2014 atau 27 tahun.
Tjahjo Kumolo pernah menjabat sebagai Sekjen PDIP, kemudian Ketua Fraksi PDIP di DPR. Selama menjadi wakil rakyat, Tjahjo duduk di Komisi I DPR yang membidangi pertahanan, luar negeri, dan komunikasi, serta BKSAP (Badan Kerja Sama Antar Parlemen). Namun juga pernah duduk di Komisi II dan III DPR. Pada era Presiden Jokowi periode pertama (2014-2019), ia menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri . Pada Presiden Jokowi periode kedua, Tjahjo yang orang dekat Megawati Soekarnoputri itu dipercaya jadi Menpan-RB hingga akhir hayatnya.
5. Presiden Jokowi lakukan pertemuan dengan Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan di Istana Al Shatie, Abu Dhabi, Jumat (1/7). Presiden Jokowi tiba di Istana Al Shatie sekitar pukul 13.30 waktu setempat dan langsung lakukan pertemuan bilateral antara dua negara. Dalam sambutan pengantarnya, Presiden Jokowi mengapresiasi Presiden MBZ atas hubungan persahabatan antara Indonesia dan UEA yang terus meningkat di tengah situasi penuh tantangan sekarang ini. “Terima kasih telah menerima kami, di tengah situasi menantang seperti sekarang ini kita terus bekerja sama meningkatkan hubungan antara kedua negara,” ucap Jokowi.
Pada kesempatan tersebut, kedua pemimpin melakukan pertukaran dokumen MoU kerja sama di bidang perdagangan, perubahan iklim, kesehatan, maritim dan perikanan, pertahanan, pendidikan, dan pelabuhan. Jokowi didampingi Menlu Retno Marsudi, Menhan Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, Mendag Zulkifli Hasan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono, Ketua INA Ridha Wirakusumah, dan Duta Besar RI Abu Dhabi Husin Bagis.
Dalam kunjungan kerjanya ke Uni Emirat Arab (UEA), Presiden Jokowi berdialog dengan sejumlah investor dan pengusaha di Hotel Emirates Palace, Abu Dhabi, Jumat (1/7). Menteri BUMN Erick Thohir yang turut serta dalam pertemuan mengatakan, para investor dan pengusaha UEA optimistis untuk bekerja sama dalam beberapa proyek kedua negara.
“Alhamdulillah tadi pertemuan Bapak Presiden dengan beberapa perusahaan investasi dari Abu Dhabi di mana mereka sangat optimistis untuk bekerja sama dalam beberapa proyek yang bisa disinergikan antara dua negara, yaitu UEA dengan tentunya Indonesia,” ujar Erick dalam siaran pers Sekretarian Presiden.
Erick memaparkan, setidaknya ada empat poin yang didiskusikan Presiden Jokowi dengan para pengusaha, di antaranya terkait logistik udara. Menurut Erick, di era yang penuh ketidakpastian dalam hal logistik dan rantai pasok, Indonesia dan UEA bisa menjadi mitra yang saling menguntungkan.
Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menandatangani kerja sama dengan Uni Emirat Arab (UEA) terkait protokol kerja sama pengembangan industri pertahanan di Kementerian Pertahanan UEA, kemarin. Beberapa perusahaan yang dibawa oleh Prabowo di antaranya, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia (DI), PT PAL Indonesia, dan PT Len Industri.
Pada kesempatan tersebut, PT PAL juga menandatangani kerja sama dengan pemerintah UEA, termasuk PT DI dan PT Pindad masing-masing dengan perusahaan swasta UEA yang disaksikan oleh Prabowo dan Menhan UEA Mohammed Ahmed Al Bowardi. “Kerja sama di bidang pertahanan, khususnya industri pertahanan sangat penting bagi kedua negara, terutama untuk pengembangan industri pertahanan di masa depan,” ujar Prabowo dalam keterangan tertulis.
6. Indonesia kini memiliki 37 provinsi usai DPR mengesahkan tiga Rancangan Undang-undang Daerah Otonomi Baru (RUU DOB) Papua. Tiga provinsi baru itu adalah Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan. Ketiga provinsi itu adalah pemekaran dari Provinsi Papua yang sebelumnya menjadi induk. Pengesahan tiga RUU DOB Papua itu diketuk dalam Rapat Paripurna DPR, kemarin.
“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Pegunungan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kepada peserta rapat.
Sejumlah elemen masyarakat di Merauke membentangkan bendera merah putih raksasa sepanjang 76 meter menyambut disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) pembentukan Provinsi Papua Selatan, kemarin. Merauke akan menjadi ibu kota dari provinsi baru hasil pemekaran itu. Bendera raksasa itu dibentangkan di halaman Kantor Bupati Merauke dengan diikuti oleh spanduk panjang bertuliskan ‘Selamat Datang Provinsi Papua Selatan’. Bendera raksasa itu dibentangkan oleh warga Merauke yang tergabung dalam Komunitas Otomotif bersama sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di sejumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke.
7. Anggota Komisi VII DPR, Paramitha Widya Kusuma protes soal pembelian BBM bersubsidi dengan aplikasi digital MyPertamina. Menurut dia, kebijakan itu justru menambah beban masyarakat kecil sehingga perlu ditinjau ulang. “Saya tidak setuju dengan segala sesuatu yang membuat rakyat kecil ribet dan susah untuk mendapat apa yang sudah jadi hak mereka. Apalagi menggunakan aplikasi seperti itu pasti banyak yang tidak paham,” tegas Paramitha, kemarin.
Ia melihat, ada dua akar masalah yang tidak tertangani sehingga muncul penggunaan aplikasi MyPertamina. Pertama karena BBM subsidi tidak tepat sasaran atau tidak sampai ke yang berhak. Kedua, soal pengawasan dalam penyaluran BBM subsidi yang tanggung jawabnya ada di pundak BPH Migas. Kata dia, Pertamina hanya menjalankan tugas untuk mengadakan dan menyalurkan BBM bersubsidi hingga daerah terpencil.
Berarti, selama ini BPH sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam hal pengawasan, tidak menjalankan tugas dengan baik. Menurutnya, yang memutuskan kuota BBM untuk tiap daerah adalah BPH Migas. Ketika mereka sudah bagikan kuota, kenapa BPH Migas tidak bisa mengawasi.
Kemenkes tengah mempersiapkan operasi bedah robotik jarak jauh atau robotic telesurgery yang ditargetkan mulai beroperasi paling lambat 2025. Teknologi tersebut diharapkan dapat mendukung kegiatan operasi bedah di daerah terpencil Indonesia. Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Ketahanan Industri Obat dan Alat Kesehatan Kemenkes Laksono Trisnantoro menjelaskan, teknis robotic telesurgery bekerja bersama dokter ahli bedah yang akan menjadi operator dan mengendalikan console.
Nantinya, dokter bedah dapat melakukan operasi jarak jauh yang bisa dilakukan di lokasi rumah sakit yang berbeda, bahkan bisa berbeda pulau maupun negara. “Ada berbagai cara untuk meratakan pelayanan kesehatan. Jadi penggunaan robotic telesurgery ini adalah salah satu cara yang Kemenkes coba lakukan,” kata Laksono dalam situs resmi Kemenkes, Jumat (1/7).
8. Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyebut ada kemungkinan bentuk hukum Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) diatur lewat konsensus nasional. Menurutnya, kemungkinan itu hadir setelah Badan Pengkajian MPR melakukan serangkaian diskusi dengan pakar, akademisi, serta praktisi.
Ia menjelaskan, konsensus nasional merupakan salah satu dari empat pilihan bentuk hukum yang ideal bagi PPHN. Sementara tiga pilihan lainnya ialah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Ketetapan (TAP) MPR, atau UU.
“Dari serangkaian diskusi yang dilakukan Badan Pengkajian MPR terdapat beberapa pilihan bentuk hukum PPHN dengan argumentasinya masing-masing, yaitu, diatur dalam UUD, diatur melalui TAP MPR, diatur melalui UU, atau melalui konsensus nasional,” ujar Bamsoet usai memimpin Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR ke pengurus DPP PPP, di Jalan Diponegoro, Jakpus, Jumat (1/7).
9. Direktur Imparsial Gufron Mabruri meminta Polri tetap netral menjelang tahun politik. “Kami menilai upaya penguatan independensi dan netralitas polri, khususnya dari politik, harus menjadi perhatian serius berbagai pihak,” kata Gufron dalam keterangan pers, Jumat (1/7 bertepatan dengan HUT Polri yang ke-76. Gufron mengatakan, netralitas dan independensi Polri penting mengingat tidak lama lagi akan memasuki tahun politik, yaitu Pileg, Pilpres, dan Pilkada 2024. “Jangan sampai ada upaya untuk ‘mempolitisasi’ institusi Polri untuk kepentingan politik pragmatis, karena hal tersebut akan berdampak pada profesionalisme Polri dalam menjalankan tugas-tugasnya,” ujar Imparsial.
10. Polri tengah memproses peninjauan kembali atas putusan kode etik terhadap AKBP Raden Brotoseno, yakni polisi yang telah terbukti melakukan tindak pidana suap namun tidak dipecat. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan komisi kode etik Polri peninjauan kembali kasus Brotoseno akan bekerja selama 14 hari. “Yang jelas sejak dibentuk komisi peninjau kembali kembali sejak tanggal 29 Juni kemarin diberikan waktu 14 hari ya setelah waktu 14 hari maka komisi harus menyampaikan hasil pemeriksaan,” kata Ramadhan di The Tribata Dharmawangsa, Jakarta, Jumat (1/7).
Ramadhan memastikan Polri akan transparan terhadap hasil keputusan KKEP PK AKBP Brotoseno. Ia meminta masyaraat menunggu tim untuk selesai bekerja. Menurut dia, hasil putusan KKEP PK juga akan bersifat final dan tidak bisa dilakukan banding.
11. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berharap semangat dan keteladanan Kapolri ke-5 Jenderal (Purn) Hoegeng Imam Santoso dapat diteladani jajaran Kepolisian yang bertugas saat ini. “Walau pun mungkin tidak seperti Pak Hoegeng idola kita, namun paling tidak semangat, roh, yang kita bangun di institusi Polri untuk kemudian menjadi pegangan bagi kita semua, menjadi arah bagi kita semua untuk institusi yang baik seperti yang diharapkan masyarakat itu bisa terwujud,” kata Listyo di The Tribata Dharmawangsa, Jakarta, Jumat (1/7).
Menurut Listyo, Polri selama ini terus berupaya memperbaiki diri serta membuka ruang untuk menerima kritik agar tahu hal yang perlu diperbaiki ke depannya. Mantan Kapolda Banten itu pun meminta jajarannya tak alergi atau takut apabila dikritik oleh masyarakat. Ia menganalogikan kritikan masyarakat sebagai obat pahit yang perlu dimakan demi kebaikan.
12. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi Budi Said melawan PT Antam. Crazy rich Budi Said menggugat PT Antam soal emas seberat 1,1 ton. “Kabul,” demikian bunyi putusan kasasi yang dilansir website MA, Sabtu (2/7). Duduk sebagai ketua majelis Maria Anna Samiyati dengan anggota Rahmi Mulyati dan Pandji Widagdo. Putusan itu diketok pada 29 Juni lalu. MA belum menjelaskan maksud amar kabul itu.
Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya pada 2021 mengabulkan permohonan Antam melawan konglomerat Surabaya, Budi Said. Perusahaan pelat merah itu lolos atas ganti rugi 1,1 ton emas ke Budi Said sebagaimana vonis Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.
Kasus bermula saat Budi Said bertemu pimpinan Antam Surabaya dan berlanjut pembelian emas pada 2018. Budi kemudian melakukan transaksi dengan 73 kali transfer ke rekening PT Antam. Total harga yang dibayar Rp 3,9 triliun dengan harapan mendapatkan 7 ton emas. (HPS)
