Ketua KPK Firli Bahuri (net)
Isu menarik pagi ini, seorang hakim agung yang menjadi Wakil Tuhan di dunia bersama 9 orang lainnya ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan pungli penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan, proses hukum tersebut menindaklanjuti kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Tim KPK di Jakarta dan Semarang pada Rabu (21/9). Firli menyebutkan, Hakim Agung Sudrajad Dimyati (SD) diduga menerima uang sebesar Rp800 juta terkait penanganan perkara di MA. Duit tersebut diterima Sudrajad lewat hakim yustisial/panitera pengganti MA, Elly Tri Pangestu (ETP). “SD menerima sekitar sejumlah Rp800 juta yang penerimaannya melalui ETP,” ujar Firli Bahuri, Jumat (23/9). Disebutkan, uang yang diserahkan pengacara Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES) sebesar 202.000 dollar Singapura atau setara Rp2,2 miliar. Uang tersebut diserahkan kepada Desy Yustria (DY) yang merupakan PNS pada kepaniteraan MA. Selanjutnya DY membagi-bagikan uang itu dan mengambil untuk dirinya sebesar Rp250 juta. Sementara untuk Muhajir Habibie (MH) yang PNS pada kepaniteraan MA sebesar Rp 850 juta, kemudian untuk ETP Rp100 juta.
Isu kedua, komunikasi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri ternyata lancar-lancar saja. Buktinya, Ganjar malah dipercaya Megawati untuk menyampaikan arahan kepada para kepala daerah dari PDIP pada rapat konsolidasi yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jaksel, Kamis (21/9). Kata Ganjar, Ketum PDIP meminta para kepala daerah dari PDIP tidak ikut-ikutan dansa politik, tetapi fokus mengurus daerah masing-masing. “Ya pada enggak usah ikut dansa politik gitu. Tugas kita kan suruh diperintahkan untuk ngurus daerah. Ya sudah kan kita kepala daerah,” ujarnya. Ganjar juga berharap para kader PDIP dan pendukungnya menahan diri di tengah dinamika politik menjelang Pilpres 2024. Harapan itu merespons pendukungnya yang ingin membentuk Dewan Kopral menyusul pembentukan Dewan Kolonel oleh sejumlah anggota Fraksi PDIP di DPR. “Saya minta semuanya bisa menahan diri. Tadi Pak Sekjen sudah menyampaikan mungkin itu hanya candaan saja, sehingga publik tidak perlu merespons,” pintanya.
Isu ketiga, soal pengganti Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang akan mengakhiri masa bhaktinya. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap tiga nama kader PDIP yang berpotensi bakal diusung dalam Pilgub DKI Jakarta pada 2024. Ketiga nama tersebut adalah MenPAN-RB Azwar Anas, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini, tidak ada Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming yang putra sulung Presiden Jokowi. “Ya, kemarin ada yang mengusulkan Bu Risma, ada yang mengusulkan Pak Hendi. Ada yang mengusulkan Pak Anas,” kata Hasto di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (22/9).
Isu keempat, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas mengingatkan, Indonesia bakal jadi ‘Republik Honorer’ bila pemerintah pusat dan daerah terus menerus mengangkat tenaga honorer. “Nah, kalau terus menerus jadi tantangan kita semua, jangan-jangan kalau honorer terus diangkat ini republik kita jadi republik honorer. Karena fresh graduate yang per tahun ada satu juta anak yang lulus tak akan mendapat tempat, ini jadi tantangan kita semua,” kata Anas.Mantan Bupati Banyuwangi itu mengatakan pemerintah saat ini tengah menghadapi dilema soal kepegawaian. Di satu sisi pemerintah ingin Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimiliki bisa bersaing di era disrupsi, tapi di sisi lain gelombang pegawai honorer terus direkrut dan tumbuh di Indonesia. “Ada honorer yang kualitasnya bagus di beberapa daerahtapi ada juga honorer direkrut dengan berbagai macam cara lalu minta diangkat jadi ASN,” kata Anas.
Isu kelima, Indonesia Police Watch (IPW) mengungkap dugaan baru soal penggunaan private jet oleh mantan Karo Paminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan dalam kasus kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. IPW menduga, jet yang dipakai Hendra ke Jambi itu berjenis Bomber 900 XP. Jet tersebut terdaftar di San Marino, Eropa. “Hendra Kurniawan dan rombongan berangkat ke Jambi menggunakan private jet jenis Bomber 900 XP dengan register penerbangan T7 yang teregister di San Marino,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, Kamis (22/9). Sugeng mengungkap, jet yang ditumpangi Hendra dan rombongan itu berkaitan dengan mafia judi yang terlibat Konsorsium 303. “Diduga pemakaian pesawat ini ada korelasinya dengan bandar judi 303,” ujarnya. Berikut isu selengkapnya.
1. KPK tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan sembilan orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap dan pungli penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). Adapun 9 tersangka lain tersebut adalah Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA, Elly Tri Pangestu, Desy Yustria dan Muhajir Habibie (PNS pada Kepaniteraan MA), Redi dan Albasri yang merupakan PNS MA, lalu Yosep Parera dan Eko Suparno selaku pengacara, Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto dari pihak swasta atau Debitur Koperasi Simpan Pinjam ID.
Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan, proses hukum tersebut menindaklanjuti kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Tim KPK di Jakarta dan Semarang pada Rabu (21/9). “KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan, berdasarkan hasil keterangan saksi dan bukti-bukti yang cukup, maka penyidik menetapkan sebanyak 10 orang sebagai tersangka,” ujar Firli dalam jumpa pers di gedung KPK, Jumat (23/9) dini hari.
Firli mengatakan, dari 10 orang tersangka tersebut, 6 di antaranya langsung dilakukan penahanan. Mereka adalah Elly Tri Pangestu, Desy Yustria, Muhajir Habibie, Albasri, Yosep Parera, dan Eko Suparno. “Terkait kebutuhan penyidikan, Tim Penyidik menahan para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 23 September 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022,” kata Firli Bahuri.
Ketua KPK Firli Bahuri menyebutkan, Hakim Agung Sudrajad Dimyati (SD) diduga menerima uang sebesar Rp800 juta terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). Duit tersebut diterima Sudrajad lewat perantara bernama Elly Tri Pangestu (ETP) yang merupakan hakim yustisial/panitera pengganti MA. “SD menerima sekitar sejumlah Rp800 juta yang penerimaannya melalui ETP,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri, Jumat (23/9) dini hari.
Adapun uang yang diserahkan Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES) selaku pengacara, sebesar 202.000 dollar Singapura atau setara Rp2,2 miliar. Uang tersebut diserahkan kepada Desy Yustria (DY) yang merupakan PNS pada kepaniteraan MA. Selanjutnya DY membagi-bagikan uang itu dan mengambil untuk dirinya sendiri sebesar Rp250 juta. Sementara untuk Muhajir Habibie (MH) yang juga PNS pada kepaniteraan MA sebesar Rp 850 juta, kemudian untuk ETP Rp100 juta.
“Dengan penyerahan uang tersebut, putusan yang diharapkan YP dan ES pastinya dikabulkan dengan menguatkan putusan kasasi sebelumnya yang menyatakan Koperasi Simpan Pinjam Intidana (ID) pailit,” ujar Ketua KPK. Bahuri. Firli menambahkan, saat tim KPK melakukan OTT, dari DY ditemukan dan diamankan uang sejumlah 205.000 dolar Singapura. Selain itu, ada penyerahan uang dari Albasri (AB) selaku PNS MA sekitar Rp 50 juta.
Ketua KPK Firli Bahuri meminta Hakim Agung pada Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati datang ke Gedung Merah Putih. Firli meminta empat tersangka yang belum ditahan, termasuk Sudrajad, agar bersikap kooperatif memenuhi panggilan penyidik. Firli menyatakan, pihaknya akan memburu hingga menangkap para tersangka yang mangkir. “Pasti kalau tidak (kooperatif) kita akan melakukan pencarian dan kita akan melakukan penangkapan,” ujarnya.
2. Hakim Agung MA Sudradjat Dimyati mengaku berada kediamannya, Apatermen Kemayoran saat Ketua KPK Firli Bahuri mengumumkan 10 orang tersangka kasus suap dan pungli penanganan perkara di MA. Ia mengaku kaget ketika dirinya termasuk di antara 10 nama tersebut. “Saya di rumah,” tutur Sudrajad Dimyati, Jumat (23/9). Hakim Agung Sudrajad lalu menceritakan bahwa pada Kamis (22/9) pagi kemarin, dirinya pergi ke kantor. Tidak berapa lama asistenya, Elly Tri Pangestu pamit secara lisan mau ke KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Ia pun mempersilakan Elly Tri Pangestu datang ke sana, namun hingga menjelang sore, Elly belum muncul lagi di MA. “Saya ke dokter gigi sore,” ujarnya.
Dalam hitungan jam, semuanya berubah. Pada Jumat (23/9) dini hari, Ketua KPK Firli Bahuri mengumumkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati menjadi tersangka bersama sejumlah staf MA. Sudrajad Dimyati yang sedang berada di rumah, apartemen Kemayoran jadi kaget. “Saya nggak tahu apa yang mereka perbuat,” kata Sudrajad Dimyati. Terkait permintaan Ketua KPK agar dirinya datang ke gedung KPK, Sudrajad menyatakan akan kooperatif dengan KPK atas penetapan dirinya sebagai tersangka kasus suap. “Kalau saya siap kooperatif. Posisi saya menunggu,” kata Sudrajad. “Sesuai pernyataan KPK, saya menunggu. Kalau dipanggil ya datang,” ujar Sudrajad Dimyati sambil bergegas untuk pergi ke Gedung MA.Sudrajat Dimyati mengaku kaget ketika namanya disebut menerima uang suap Rp 800 juta. “Saya nggak tahu soal itu,” kata Hakim Agung MA itu.
3. Pengacara Yosep Parera yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) mengklaim dirinya menjadi korban sistem. Dia menyebut setiap aspek di Indonesia memerlukan uang. “Inilah sistem yang buruk di negara kita, di mana setiap aspek sampai tingkat atas harus mengeluarkan uang. Salah satu korbannya adalah kita,” kata Yosep Parera di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (23/9).
Yosep mengaku memberikan uang suap atas permintaan dari pihak MA. Namun, ia tidak menyebut siapa sosok yang meminta uang suap tersebut. “Ada permintaan lah,” katanya. Saat ditanya apakah permintaan itu berasal dari PNS pada Kepaniteraan MA Desy Yustria atau Hakim Agung MA Sudrajad Dimyati, Yosep hanya menjawab dirinya tak mengenal Sudrajad. Yosep memastikan dirinya bersama pengacara Eko Suparno selaku pemberi suap akan buka-bukaan dan siap menerima konsekuensi hukum seberat-beratnya atas perbuatan mereka. “Sebagai penegak hukum, kami merasa moralitas kami sangat rendah. Kami bersedia untuk dihukum yang seberat-beratnya. Dan harapan pada semua pengacara, tidak mengulangi hal-hal seperti ini,” ujar Yosep.
4. Komunikasi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri ternyata lancar-lancar saja. Buktinya, Ganjar dipercaya Megawati untuk menyampaikan arahan kepada para kepala daerah dari PDIP dalam rapat konsolidasi yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jaksel, Kamis (21/9) kemarin. Kata Ganjar, Megawati meminta para kepala daerah dari PDIP tidak usah ikut-ikutan dansa politik, tetapi fokus mengurus daerah masing-masing. “Ya pada enggak usah ikut dansa politik gitu. Tugas kita kan suruh diperintahkan untuk ngurus daerah. Ya sudah kan kita kepala daerah,” kata Ganjar Pranowo.
Ganjar mengatakan Megawati juga meminta para kadernya untuk terus terjun ke bawah bersama masyarakat. Semua kader diminta memperhatikan ekonomi masyarakat, terlebih usai pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). “Politik anggaran merespons persoalan-persoalan akibat kenaikan BBM. Maka semua mesti bicara soal ekonomi kerakyatan,” katanya.
Mega, kata Ganjar, mewanti-wanti para kadernya mengantisipasi soal krisis pangan. Ada kepala daerah yang diminta untuk menanam 10 tanaman pendamping beras. “Enggak boleh korupsi. Tadi masalah itu ditekankan betul oleh Ketua Umum,” tegas Ganjar.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berharap para kader PDIP termasuk pendukungnya menahan diri di tengah dinamika politik menjelang Pilpres 2024. Harapan itu merespons pendukungnya yang mau membentuk Dewan Kopral guna menyaingi Dewan Kolonel made in sejumlah anggota Fraksi PDIP di DPR. “Saya minta semuanya bisa menahan diri. Tadi Pak Sekjen sudah menyampaikan mungkin itu hanya candaan-candaan, jadi publik tidak perlu merespons,” kata Ganjar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (21/9).
Ganjar menegaskan, urusan pencalonan presiden oleh partainya merupakan hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Ia yakin keputusan Megawati nanti akan diikuti bukan saja oleh kader PDIP, tetapi juga para relawannya. Ganjar yakin relawan pendukungnya bisa bekerja sama setelah Megawati mengambil keputusan soal capres yang akan diusung PDIP. “Kalau sudah ditentukan saya kira semua relawan dari pendukung siapapun bisa kolaborasi. Tahan diri. Edukasi publik agar semuanya ya demokrasinya makin dewasa,” katanya.
Ganjar mengaku mendengar kabar soal wacana pembentukan Dewan Kopral untuk mendukung dirinya pada Pilpres 2024. Akan tetapi, ia tidak pernah berkomunikasi dengan relawan, khususnya Ganjar Pranowo (GP) Mania terkait pembentukan Dewan Kopral. “Enggak ada (koordinasi), enggak ada,” tegasnya. Ganjar mengaku tidak bisa menertibkan relawan yang ingin membentuk Dewan Kopral itu. “Yang nertibin siapa?” tanya Ganjar.
5. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap tiga nama kader PDIP yang berpotensi bakal diusung dalam Pilgub DKI Jakarta pada 2024. Ketiga nama tersebut adalah MenPAN-RB Azwar Anas, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Ia tidak menyebutkan nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra Presiden Jokowi. “Ya, kemarin ada yang mengusulkan Bu Risma, ada yang mengusulkan Pak Hendi. Ada yang mengusulkan Pak Anas,” kata Hasto di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (22/9).
6. Menpan-RB Abdullah Azwar Anas menilai Indonesia bakal jadi ‘Republik Honorer’ bila pemerintah pusat dan daerah terus menerus mengangkat tenaga honorer. “Nah, kalau terus menerus jadi tantangan kita semua, jangan-jangan kalau honorer terus diangkat ini republik kita jadi republik honorer. Karena fresh graduate yang per tahun ada satu juta anak yang lulus tak akan mendapat tempat, ini jadi tantangan kita semua,” kata Anas saat acara Penandatanganan Keputusan Bersama Netralitas Pegawai ASN di kanal YouTube Kementerian PANRB, Kamis (22/9).
Anas mengatakan pemerintah saat ini tengah menghadapi dilema soal isu kepegawaian. Di satu sisi pemerintah ingin Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimiliki bisa bersaing di era disrupsi, tapi di sisi lain gelombang pegawai honorer terus direkrut dan tumbuh di Indonesia. “Ada honorer yang kualitasnya bagus di beberapa daerah tapi ada juga honorer direkrut dengan berbagai macam cara lalu minta diangkat jadi ASN,” kata Anas. Lebih lanjut, mantan Bupati Banyuwangi itu mengatakan pemerintah tengah merancang ASN yang dimiliki mampu menjadi ASN berkelas dunia. Salah satu upayanya dengan manajemen ASN yang memadai.
Di sisi lain, kelompok honorer tenaga kesehatan (nakes) dan non-nakes menggelar demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (22/9). Massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes (FKHN) itu menuntut pemerintah agar segera mengangkat mereka menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pantauan di lokasi, massa tiba di kawasan Patung Kuda sekitar pukul 08.45 WIB. Mereka kompak mengenakan pakaian berwarna putih sambil membawa berbagai atribut. “ASN harga mati! ASN harga mati! ASN harga mati!” teriak massa saat berjalan menuju Patung Kuda.
7. Indonesia Police Watch (IPW) mengungkap dugaan baru soal penggunaan private jet oleh mantan Karo Paminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan dalam kasus kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. IPW menduga, jet yang dipakai Hendra ke Jambi itu berjenis Bomber 900 XP. Jet tersebut terdaftar di San Marino, Eropa. “Hendra Kurniawan dan rombongan berangkat ke Jambi menggunakan private jet jenis Bomber 900 XP dengan register penerbangan T7 yang teregister di San Marino,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, Kamis (22/9). Sugeng mengungkap, jet yang ditumpangi Hendra dan rombongan itu berkaitan dengan mafia judi yang terlibat Konsorsium 303. “Diduga pemakaian pesawat ini ada korelasinya dengan bandar judi 303,” ujarnya. Sugeng sebelummya membeberkan, tiga hari setelah kematian Yosua atau 11 Juli 2022, Hendra mengunjungi kediaman keluarga Brigadir J di Muaro Jambi, Jambi.
Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menilai ada yang tidak wajar dalam penggunaan private jet oleh Brigjen Hendra Kurniawan. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menduga ada potensi gratifikasi yang dilakukan Hendra saat menggunakan private jet tersebut. “Ya, tidak wajar karena kan anggaran polisi itu terbatas. Kalau anggaran pribadi rasanya juga susah. Duitnya juga bisa-bisa sampai Rp 500 juta, antara Rp 250 juga sampai Rp 500 juta, harga sewanya aja, ke sana ke mari,” kata Boyamin, Kamis (22/9). Menurut dia, hal yang dilakukan Brigjen Hendra saat terbang ke Jambi bukan tugas resmi dari instansi Kepolisian.
Mabes Polri berharap, isu jet pribadi yang diduga digunakan eks Karo Paminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan menemui keluarga Brigadir J di Jambi tidak melebar kemana-mana. Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo memastikan dugaan penggunaan jet pribadi oleh tersangka obstruction of justice itu sudah masuk dalam materi penyidikan Timsus. “Itu sudah materi dari timsus jadi tidak perlu lagi ditanyakan,” ujarnya kepada wartawan, di Gedung Korlantas Polri, Jakarta Selatan, Kamis (22/9). Dedi mengatakan saat ini timsus masih fokus untuk melengkapi berkas-berkas perkara para tersangka obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Selain itu juga terkait pemberkasan untuk sidang dugaan pelanggaran kode etik.
Anggota Ombudsman RI (ORI), Johanes Widijantoro menilai, penggunaan jet pribadi oleh Brigjen Hendra Kurniawan saat mendatangi rumah almarhum Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat di Jambi tidak wajar. Ia mengatakan penggunaan private jet tersebut perlu didalami. Ia menduga ada pihak yang menyalahgunakan wewenang. “Patut diduga itu tidak wajar. Soal penyalahgunaan wewenang mesti didalami dulu,” kata Johanes dalam keterangan tertulis, kemarin.
Disebutkan, ORI akan meminta klarifikasi kepada Inspektorat Pengawas Umum (Irwasum) Mabes Polri terkait dugaan Brigjen Hendra Kurniawan dan rombongan terbang menggunakan sebuah jet pribadi (private jet) dari Jakarta ke Jambi, saat mendatangi rumah keluarga mendiang Brigadir J. “Prinsipnya ORI akan mempertanyakan ke Irwasum atas masalah tersebut dan mendorong Polri profesional dalam kasus itu,” kata Johanes.
8. Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali mengaku mendengar desas-desus mengenai rencana mencari-cari kesalahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Ali menyampaikan hal itu merespons kabar KPK mau melakukan gelar perkara terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E. Meskipun demikian, Ali mengaku sejauh ini belum melihat upaya kriminalisasi terhadap Anies. “Gelar perkara itu kan tindak lanjut dari pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap Anies. Sampai pada titik itu, kita belum lihat ada upaya kriminalisasi. Walaupun, kita tahu, kita dengarlah, banyak desas-desus rencana untuk mencari-cari kesalahan terhadap Anies terhadap kegiatan Formula E,” kata Ahmad Ali, Kamis (22/9).
Dia menjelaskan, desas-desus mengenai upaya mencari-cari kesalahan Anies dalam penyelenggaraan Formula E muncul karena penegak hukum tidak melakukan penyelidikan atau langkah serupa terhadap penyelenggaraan gelaran MotoGP Mandalika 2022. Atas dasar itu, Ali menyatakan, pandangan sejumlah orang bahwa langkah KPK tersebut bermuatan politis tidak salah. Pasalnya, KPK memperlakukan gelaran MotoGP Mandalika dan Formula E secara berbeda.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan pihaknya belum berencana melakukan gelar perkara atau ekspose terkait Formula E. Alex menegaskan status tersebut masih dalam proses penyelidikan. “Iya, benar masih penyelidikan. Dan belum ada rencana ekspose,” ujar Alex, sapaan akrabnya, melalui pesan tertulis, Kamis (22/9). Alex membantah pernyataan politikus Partai NasDem Zulfan Lindan yang menyebut KPK akan lakukan ekspose Formula E pada Jumat (23/9). Jubir KPK Ali Fikri mengklaim, pihaknya tidak akan mempercepat atau sengaja memperlambat penyelidikan terkait penyelenggaraan Formula E yang digagas Pemprov DKI Jakarta. Kata dia, KPK bekerja sesuai dengan prosedur dan koridor hukum yang berlaku. “Hingga kini proses penyelidikan masih terus dilakukan oleh KPK. Kami tidak akan mempercepat maupun sengaja memperlambat proses penyelesaian kasus,” ujar Ali melalui pesan tertulis, Kamis (22/9).
Sebelumnya, politisi NasDem Zulfan Lindan mengaku menerima informasi bahwa KPK akan gelar perkara terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di Jakarta, Jumat (23/9). Menurut dia, informasi itu ia terima dari hasil berbagai perbincangannya dengan sejumlah orang. “Namanya kita obrol kiri kanan, misalnya tadi kata orang, gelar perkara kasus dugaan korupsi Formula E tanggal 22 September 2022, ternyata enggak, kemungkinan Jumat,” kata Zulfan, Kamis (22/9).
9. Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Kholid mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi sosok terkuat dalam pembahasan calon presiden (capres) bersama Partai Demokrat dan Partai Nasdem untuk Pemilu 2024. “Kalau dari sisi capres, sosok Anies Baswedan menjadi yang terkuat dalam pembahasan meskipun tidak menutup pada pilihan yang lain,” sebut Kholid, Kamis (22/9). Ia menambahkan, ketiga partai politik (parpol) ini tak punya resistensi pada Anies, sehingga bisa diterima oleh ketiganya.
Kholid mengatakan, meski Anies bukan kader PKS, tetapi mereka memiliki hubungan baik dengan pada Pilkada DKI 2017. “Kader-kader PKS juga menerima sosok Anies,” katanya. Sementara itu, Partai Nasdem pun juga punya kecocokan dengan Anies. Apalagi, Anies adalah salah satu kandidat capres yang diusulkan dalam Rakernas Nasdem. Begitu juga Partai Demokrat, yang terbuka untuk mengusung Anies. “Bagi Demokrat sosok Anies juga tidak ada resistensi,” ucapnya.
10. Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menduga, Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak kunjung meresmikan koalisi mereka karena posisi Nasdem yang hingga kini masih menjadi bagian dari partai pro pemerintah. Sementara, Demokrat dan PKS sejak lama menjadi oposisi pemerintahan Presiden Jokowi. Secara etika, sulit bagi Nasdem berkoalisi untuk Pemilu 2024 dengan partai yang kini berada di luar pemerintahan. “Ada konsekuensi politik yang harus diperhitungkan. Apakah ketika kemudian bergabung dengan partai-partai oposisi, katakanlah PKS dan Demokrat, etikanya kan dia harusnya keluar dari koalisi,” kata Yunarto. “Pertanyaannya, apakah Nasdem sudah siap?” tuturnya.
Tak hanya itu, kata Yunarto, sejak lama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh punya kedekatan personal dengan Presiden Jokowi. Situasi ini kian menyulitkan Nasdem untuk mengumumkan koalisi mereka bersama partai opisisi. “Kita tahu hubungan personal antara SBY dengan Jokowi juga dari Pemilu 2014 sudah sangat dekat. Bukan hanya dalam konteks politik, bahkan sering disebut sebagai adik kakak kalau menurut istilah Surya Paloh,” ujar Yunarto.
11. Massa buruh dari Aliansi Serikat Buruh Bersatu 1001 menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (22/9). Ratusan buruh itu tiba di Patung Kuda usai melakukan aksi long march dari Puncak Pass, Bogor, Jawa Barat. “Alhamdulillah hari ini kami aliansi serikat buruh bersatu 1001 telah memenuhi janji kami berjalan kaki dari Puncak Pass Bogor pada tanggal 20 September. Tiga hari kami berjalan,” kata orator demo tersebut saat tiba di Patung Kuda.
Pantauan di lokasi, massa tiba di lokasi demo sekitar pukul 17.00 WIB.
Mereka tampak berjalan dari arah Jalan MH Thamrin menuju Jalan Medan Merdeka Barat. Aksi long march diikuti massa buruh dari berbagai elemen dan organisasi yang membawa atribut untuk menyuarakan protes. Massa buruh tersebut sampaikan 4 tuntutan, di antaranya menolak kenaikan harga BBM, stabilisasi harga karena kenaikan harga bahan pokok sudah tidak wajar,dan cabut UU Omnibus law tanpa syarat lewat Perppu.
12. Kejagung terus mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas impor garam industri pada tahun 2016-2022. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi mengatakan sampai saat ini setidaknya penyidik sudah melakukan penggeledahan pabrik garam di empat kota untuk memburu para tersangka kasus tersebut. “Kita lakukan penggeledahan di tiga tempat, dua di Surabaya dan satu di Cirebon. Kemarin geledah di Bandung Barat, dan hari ini kita geledah dua tempat di Sukabumi,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (22/9). Kuntadi menjelaskan penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah gudang dan tempat pabrik pengolahan garam. Menurutnya, dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam kasus ini juga semakin menguat lewat penggeledahan tersebut.
Kejagung tetapkan tiga tersangka baru kasus dugaan korupsi dana PT Waskita Beton Precast (WBP) pada 2016 – 2020. “Hari ini kita tambah tersangkanya tiga orang, setelah kemarin ditetapkan empat orang,” ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi dalam konferensi pers, Kamis (22/9). Adapun ketiga tersangka itu merupakan eks Direktur Utama PT Waskita Beton Precast Jarot Subana, eks General Manajer PT Waskita Kristadi Juli Hardjanto, dan Direktur Utama PT Misi Mulia Metrikal (MMM) Hasnaeni.
Kejaksaan Agung mengatakan tersangka korupsi proyek fiktif PT Waskita Beton Precast (WBP) Hasnaeni Moein alias ‘Wanita Emas’ tidak kooperatif saat hendak menjalani pemeriksaan. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi mengatakan sosok ‘Wanita Emas’ seringkali berupaya mengelabui penyidik ketika ingin diperiksa. “Yang bersangkutan sudah beberapa kali (tak hadir), sudah dilakukan pemanggilan artinya tidak kooperatif. Oleh karena itu dari penyidik melakukan penjemputan,” ujarnya, Jumat (23/9). Kuntadi menyebut Hasnaeni masih sempat berupaya menghindari penyidik dengan berpura-pura sakit dan meminta untuk dirawat inap. Pihaknya berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan dokter yang bersangkutan. Namun, kata Kuntadi, siasat Hasnaeni gagal total. Tim dokter rumah sakit menilai Hasnaeni dalam kondisi sehat dan bisa dihadirkan untuk menjalani pemeriksaan di Kejagung. (HPS)
