Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej (net)
Isu menarik hari ini, Indonesia Police Watch (IPW) laporkan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej ke KPK soal dugaan gratifikasi Rp 7 miliar. Di sisi lain, Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan, dirinya tidak pernah menerima uang sedikit pun dari pihak manapun. Sugeng pun dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait pencemaran nama baik. Isu menarik lainnya, Ketua DPP PDI Djarot Saiful Hidayat menegaskan, Presiden Jokowi tidak punya kewenangan menjodohkan Prabowo Subianto – Ganjar Prabowo maju Pilpres 2024, Presiden bukan king maker yang bisa tentukan sosok capres dan cawapres. Presiden Jokowi menepis anggapan dirinya hendak menjodohkan Prabowo dengan Ganjar ketika hadir dalam Panen Raya di Kebumen, Jateng, pekan lalu. Ganjar menyebut keputusan soal calon presiden merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menkominfo Johnny G Plate kembali menjalani pemeriksaan di Kejagung dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan menara BTS 4G dan infrastuktur pendukung Bakti Kominfo, Rabu (15/3) pagi ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik keras pemerintahan Presiden Jokowi dalam pidato politiknya di Lapangan Tenis Indoor, Senayan, Selasa (14/3). Berikut isu selengkapnya.
1. Indonesia Police Watch (IPW) laporkan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej ke KPK terkait dugaan gratifikasi Rp 7 miliar. “Jadi saya datang hari ini untuk membuat pengaduan ke dumas terkait dugaan tindak pidana korupsi berpotensi dugaannya bisa saja pemerasan dalam jabatan, bisa juga gratifikasi atau yang lain. Yang terlapor itu saya menyebutkan penyelenggara negara dengan status Wamen, Wamen saya sebut dengan inisial EOSH,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (14/3).
Sugeng menduga, Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH) meminta dua asisten pribadinya, YAR (Yogi Ari Rukman) dan YAM (Yosi Andika) menjadi komisaris PT Citra Lampian Mandiri (CLM). Menurut dia, permintaan itu disampaikan dalam komunikasi antara Edward dan Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) bernama Helmut Hermawan. “Saudara EOSH meminta asprinya dua orang dapat ditempatkan sebagai komisaris PT CLM,” kata Sugeng. Menurut dia, permintaan Edward tersebut lantas dipenuhi Hermawan. Hal ini dibuktikan dengan adanya penerbitan akta notaris yang memuat nama YAR sebagai komisaris. “Satu orang yang tercantum, Saudara YAR ini aktanya ya,” ujar Sugeng. Ia mengatakan, permintaan Edward ini menjadi satu dari tiga peristiwa dugaan pidana yang diadukan ke KPK. Adapun dua peristiwa lainnya adalah pemberian uang dengan jumah total Rp 7 miliar.
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menunjukkan bukti percakapan yang mengkonfirmasi dua orang yang menerima aliran dana Rp 7 miliar merupakan asisten pribadi (Aspri) Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej. Keduanya adalah YAR (Yogi Ari Rukman) dan YAM (Yosi Andika). Mereka diduga menerima aliran dana Rp 7 miliar dari Direktur PT Citra Lampia Mandiri berinisial HH. “Nah saudara YAR ini dikonfirmasi dalam chat Wamen EOSH sebagai stafnya, jadi ada berapa chat ya,” kata Sugeng di gedung Merah Putih KPK, Selasa (14/3). Sugeng lantas menunjukkan print out percakapan Eddy dengan seseorang melalui aplikasi pesan pendek. Dalam percakapan itu dia disebut membenarkan bahwa YAR dan YAM merupakan asisten pribadinya. “Ini dikatakan mereka berdua Aspri saya,” ujar Sugeng membaca isi pesan tersebut.
Dalam print out yang ditunjukkan Sugeng, tampak kotak percakapan dengan kontak atas nama Wamen Kumham Eddy. Tampak pula foto KTP seorang pria. Adapun Rp 4 miliar diberikan terkait konsultasi hukum HH kepada Eddhy yang dibayarkan dalam dua termin masing-masing Rp 2 miliar pada Mei 2022. Pembayaran dilakukan melalui rekening bank BUMN atas nama YAR. Sementara, Rp 3 miliar dalam pecahan dollar Amerika Serikat lainnya diberikan secara tunai kepada YAR di kantornya diduga atas arahan Eddy pada bulan Agustus. Uang tersebut diberikan HH dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum PT Citra Lampia Mandiri agar disahkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi dan Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham. Selang beberapa waktu kemudian, pengesahan struktur direksi perusahaan PT CLM muncul sesuai keinginan HH. Namun, pada 13 September 2022 pengesahan itu dihapus dari situs terkait dan muncul susunan direksi baru atas nama ZAS.
Sugeng juga menunjukkan bukti transfer Rp 4 miliar yang diterima asisten pribadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH). Bukti transfer Rp 4 miliar itu terpisah dalam dua kali pengiriman, masing-masing Rp 2 miliar. Pemberian uang tersebut dilakukan pada bulan April dan Mei 2022. “Diduga diterima oleh Wamen EOSH melalui asisten pribadinya di Kemenkumham saudara YAR (Yogi Ari Rukman) ini buktinya ini, salah satunya ya,” kata Sugeng sembari menunjukkan bukti transfer di KPK. Menurut Sugeng, pemberian uang itu terkait seorang pengusaha berinisial HH selaku Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) yang meminta konsultasi hukum kepada Eddy. Eddy kemudian mengarahkan HH untuk berkomunikasi dengan YAR. Selanjutnya, asisten pribadi Eddy, YAR menerima pemberian uang Rp 3 miliar dalam pecahan dollar Amerika Serikat (AS). Serah terima uang itu dilakukan secara langsung di ruang YAR.
2. KPK akan memverifikasi laporan dugaan korupsi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH) yang dilakukan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso. Dalam laporan Sugeng, EOSH diduga menerima uang Rp 7 miliar dari pengusaha bernama Helmut Hermawan. Jubir KPK, Ali Fikri mengatakan, pihaknya tidak bisa menyampaikan isi laporan Sugeng terkait Eddy. “Namun yang pasti KPK segera lalukan verifikasi dan telaah,” kata Ali dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (14/3). Ali mengatakan, verifikasi dilakukan guna memastikan laporan Sugeng sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum ditindaklanjuti oleh KPK. Ali menyatakan Tim Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK akan bersikap proaktif berkoordinasi dengan pihak Sugeng. “Melakukan pengayaan informasi dan data terkait pelaporan tersebut,” tutur Ali Fikri.
3. Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan polisi dengan nomor STL/092/III/2023/BARESKRIM itu dilayangkan oleh aspri Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej, Yogi Ari Rukmana, Selasa (14/3). Ketua IPW dilaporkan lantaran diduga telah menyebutkan nama Yogi Ari sebagai perantara penerimaan uang oleh Wamenkumham dalam pengaduan dugaan gratifikasi ke KPK. “(Laporan ini disampaikan) karena pemberitaan terhadap saya, dicantumkan nama saya terhadap laporan Pak STS (Sugeng Teguh Santoso) ya. (laporan) STS itu saya rasa tidak benar,” ujar Yogi di Gedung Bareskrim Polri, Rabu (15/3) dini hari. “Malam ini, saya laporkan untuk merespons beliau atas dugaan pencemaran nama baik saya,” katanya lagi. Terhadap dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wamenkumhan melalui dirinya, Yogi menegaskan, seluruhnya tidak benar. Aspri Wamenkumham itu juga membantah seluruh bukti transferan atas namanya yang disampaikan Sugeng ke KPK. “Hampir semua yang dinyatakan oleh Pak STS, tuduhannya terhadap saya tidak benar semuanya,” ujar Yogi.
4. Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan, dirinya tidak pernah menerima uang sedikit pun dari pihak manapun. Hal itu disampaikan Wamenkumham menanggapi laporan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi. “Tidak ada satu sen pun yang saya terima,” ujar Wamenkumhan saat berbincang dengan Kompas.com, Selasa (14/3). Wamenkumham menanggapi santai adanya laporan terhadap dirinya tersebut. Menurut Edward, kasus yang dilaporkan Sugeng ke KPK adalah persoalan profesional antara Asisten Pribadinya (Aspri) dengan IPW. “Saya tidak perlu menanggapi secara serius karena pokok permasalahan adalah hubungan profesional antara Aspri saya YAR dan YAM sebagai lawyer dengan kilennya Sugeng,” kata Wamenkumham. “Silahkan konfirmasi lebih lanjut kepada YAR dan YAM yang disebutkan oleh Sugeng dalam aduannya,” ujarnya lagi.
5. Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat menegaskan, Presiden Jokowi tidak memiliki kewenangan untuk saling menjodohkan para tokoh untuk maju di Pilpres 2024, termasuk soal isu duet Prabowo Subianto – Ganjar Pranowo. Djarot menyebut Presiden bukan king maker yang bisa menentukan sosok yang bakal maju Pilpres 2024. Dia menegaskan, kewenangan pencalonan presiden hanya dimiliki ketua umum partai. “King maker atau queen maker-nya itu adalah ketua umum partai. Bukan presiden,” ucap Djarot, Selasa (14/3). Lagi pula, kata Djarot, dalam beberapa kali kesempatan Jokowi telah menegaskan dirinya tak punya kewenangan untuk mengusung capres, karena kewenangan soal itu hanya dimiliki ketua umum.
Djarot menegaskan setiap partai memiliki mekanisme internal untuk mengusung capresnya, tidak terkecuali PDIP. Dia mengatakan, partainya sejauh ini baru mengeluarkan petunjuk bahwa capres PDIP berasal dari kader internal. “Pada saat ulang tahun partai disampaikan bahwa capres dari PDIP dari kader internal partai,” kata Djarot.
6. Presiden Jokowi menilai Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sama-sama ideal untuk menjadi capres pada Pilpres 2024. Penilaian ini terkait dengan ‘perdebatan’ siapa yang paling cocok jadi capres usai ketiganya bertemu dalam satu acara di Kebumen, Jawa Tengah. “Iya, ideal semuanya,” kata Jokowi ketika menjawab pertanyaan wartawan soal lebih ideal mana Prabowo atau Ganjar jadi capres usai meresmikan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kesiman, Kertalangu, Kota Denpasar, Bali. Jokowi menepis anggapan dirinya hendak menjodohkan Prabowo dengan Ganjar ketika hadir dalam Panen Raya di Kebumen, Jateng, pekan lalu. Ia mengaku hanya mengajak Prabowo yang kebetulan memiliki acara di Magelang. “Itu panen raya di sawah. Kebetulan Bapak Prabowo mau ke Magelang, saya ajak bareng, udah bareng, turun di Kulon Progo. Karena pertemuan bapak Prabowo-nya siang, sudah ke sawah dulu kita panen raya. Ada saya, ada Bapak Ganjar ada Bapak Prabowo, gitu saja,” ujarnya.
7. Gubernur Jateng merangkap kader PDIP Ganjar Pranowo akhirnya buka suara juga soal isu duet dirinya dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Ganjar menyebut keputusan soal calon presiden merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun, ia menilai dialog antarpartai harus tetap dilakukan. “Di PDI Perjuangan soal pilpres ditentukan ketua umum. Dialog antar partai menjadi penting,” kata Ganjar, kemarin.
Ganjar mengaku saat ini masih fokus pada tugasnya sebagai gubernur Jawa Tengah, terutama menyusul erupsi Gunung Merapi. Selain itu, kata Ganjar, pihaknya tengah memprioritaskan komplain masyarakat, mulai dari kerusakan infrastruktur, penurunan kemiskinan ekstrem, hingga stunting. “Saya konsentrasi siaga erupsi Merapi, merespon komplain publik soal kerusakan infrastruktur akibat bencana, penurunan kemiskinan ekstrim dan stunting,” ujarnya.
8. PKB menilai wacana duet Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 hanya pepesan kosong. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, kemarin malam. Jazilul mengatakan pihaknya marah apabila Prabowo turun level atau down grade dari capres menjadi cawapres. Adapun hingga saat ini, wacana duet Prabowo dengan Ganjar belum jelas bagaimana komposisinya. “Opini yang dibangun kan kemudian seakan-akan pak Prabowo-Ganjar atau pak Ganjar-Prabowo, padahal itu semua pepesan kosong. Tidak ada partai politik yang meng-endorse itu. Sampai hari ini enggak ada,” ujar Jazilul.
9. Menkominfo Johnny G Plate kembali menjalani pemeriksaan di Kejagung dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan menara BTS 4G dan infrastuktur pendukung Bakti Kominfo, Rabu (15/3) pagi ini. Plate tiba di Gedung Bundar, Kejagung, sekitar pukul 08.50 WIB bersama pengacaranya. Ia mengenakan baju batik warna coklat dan membawa sejumlah berkas dalam map berwarna biru. Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan pihaknya bakal mendalami dugaan manipulasi perkembangan proyek pembangunan menara BTS 4G dan infrastuktur pendukung Bakti Kominfo kepada Plate. “Adanya indikasi manipulasi pertanggungjawaban kemajuan atau progress proyek sehingga seolah-olah pencairan 100 persen dapat dilaksanakan terlebih dahulu,” ujar Ketut dalam keterangan tertulis.
10. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tetap harus menjadi capres terkait wacana duet Prabowo-Ganjar Prabowo. Penegasan itu menanggapi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut kader PDIP-lah yang menjadi capres. “Patut diketahui bahwa hasil Rapimnas Partai Gerindra menjadi patokan kita itu calon presiden dari Partai Gerindra itu kan Pak Prabowo,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3). Dasco mengatakan, setiap partai pasti memiliki rencana dan keinginannya masing-masing di setiap pemilu. Oleh karena itu, apabila PDI-P memiliki rencana bahwa kadernya harus menjadi capres, Gerindra juga memiliki rencana yang sama. “Selama itu, hasil rapimnas tidak ada perubahan (Prabowo capres), ya tentunya masih begitu,” katanya. Dasco mengungkapkan, Gerindra saat ini sedang semangat-semangatnya untuk menjalankan amanat rapimnas untuk mendukung Prabowo sebagai Capres 2024.
11. KPK harus bergerak cepat menyidik dugaan harta tak wajar sejumlah pegawai Kemenkeu. “Jadi artinya, kalau kita kaitkan juga dengan gambar yang besar, kemarin ada angka 300 T yang disampaikan Pak Mahfud, memang sudah saatnya kita masuk ke penyidikan. Jangan terlalu lama, nanti capek juga kita ya kan, nanti hanya wacana-wacana,” tegas mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam program Sapa Indonesia Malam, Selasa (14/3). Saut mengatakan, laporan hasil analisis (LHA) tentang harta tak wajar pejabat dan transaksi mencurigakan sejumlah pengawai Kemenkeu yang disampaikan PPATK bisa dilanjutkan ke dalam tahap penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), tanpa perlu membuktikan terlebih dulu kejahatan utamanya (predicate crime). “Kalau itu informasinya dari PPATK dan itu barang udah matang, enggak sulit untuk kemudian itu di-TPPU-kan. Kita punya Pasal 69, enggak perlu penjelasan predicate crime. Pokoknya kalau dia enggak bisa buktikan dari mana, sudah itu TPPU,” ucap Saut.
12. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik keras pemerintahan Presiden Jokowi dalam pidato politiknya di Lapangan Tenis Indoor, Senayan, Selasa (14/3). AHY menyebut persoalan ekonomi di Indonesia semakin menurun karena pengelolaan keuangan negara tidak dikelola dengan baik. Dia menilai, keuangan negara terlalu banyak digunakan untuk proyek mercusuar yang tidak menyentuh langsung ekonomi rakyat kecil. “Persoalan ekonomi kita semakin rumit karena keuangan negara tidak dikelola dengan baik. Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik,” kritik AHY. Menurut dia, kondisi ekonomi semakin diperparah dengan utang yang semakin menumpuk di masa pemerintahan Presiden Jokowi.
Menurut dia, selama delapan tahun terakhir utang negara meningkat 3 kali lipat. “Sementara itu defisit anggaran coba ditutupi dengan utang pemerintah, dalam delapan tahun terakhir ini, angka kenaikan utang pemerintah tiga kali lipat,” tutur Ahy. Dia membacakan data yang disebut dari Kementerian Keuangan. Pada 2023, kata AHY, utang Indonesia mencapai Rp 7.733 triliun. “Belum lagi utang BUMN yang semakin memburuk, sebesar Rp 1.640 triliun rupiah. Rasio utang dalam PDB semakin tinggi, lagi-lagi ada pihak yang berdalih bahwa rasio utang masih aman,” ucapnya. Padahal, utang negara dibayar dari keringat masyarakat membayar pajak.
AHY mengkritik keras kebijakan Presiden Jokowi terkait food estate dan Perppu Cipta Kerja. Terkait food estate, AHY menyebut program ini hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan saja, tetapi mengabaikan faktor ekologi dan sosial. “Kedaulatan pangan seharusnya berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat, serta mengindahkan aspek keseimbangan lingkungan, keberlanjutan dan tradisi masyarakat lokal,” katanya. Menurutnya, aspek tersebut sebagaimana mazhab ekonomi Demokrat, yakni sustainable growth with equity. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan alam.
AHY berharap TNI, BIN, dan apparat penegak hukum lainnya bersikap netral pada Pemilu 2024. “Seluruh aparatur negara harus benar-benar netral, baik TNI, Polri, BIN, Kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya, serta badan-badan usaha milik negara,” pintanya. AHY juga berharap para penyelenggara Pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu menjalankan tugasnya dengan baik dan independen. Menurutnya, Pemilu 2024 akan berlangsung damai jika para aparatur negara bersikap netral, begitu juga dengan pihak penyelenggaranya untuk bersikap independen. “Karena ada fair play, tidak ada kecurangan. Menang atau kalah akan diterima, jika terjadi dalam permainan yang adil dan sportif. Karena hak dan kedaulatan rakyat tidak diganggu. Intinya adalah hadirnya keadilan politik. Itulah hukum yang berlaku. Ingat, no justice, no peace,” ujarnya. Ia mengingatkan semua pihak bahwa pemilu merupakan milik rakyat, sehingga sudah semestinya rakyat mendapatkan hak untuk memilih dan dipilih tanpa adanya gangguan. Rakyat harus mendapat ruang yang adil dalam berpolitik.
Sementara itu, sesuai ketentuan yang tercantum dalam UU Pemilu, hukuman penjara menanti anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif yang terlibat dalam kampanye pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang. Mereka juga dilarang buat ikut serta sebagai pelaksana kampanye. Ketentuan tentang anggota Polri dan TNI aktif tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2024 tercantum dalam Pasal 200 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. “Dalam Pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih,” demikian bunyi Pasal 200 UU Pemilu.
13. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan, Pemerintah Indonesia berkomitmen membentuk TNI yang kuat. Itu disampaikan Prabowo setelah diangkat menjadi warga kehormatan Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI Angkatan Udara (AU) di Lanud Sulaiman, Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (14/3). “Begini, kita tidak ingin membikin tentara yang kuat untuk gagah-gagahan, tidak. Atau mengancam negara lain, sama sekali tidak. Hanya dunia sekarang ini penuh dengan ketidakpastian,” ujar Prabowo. Prabowo mencontohkan, Indonesia ikut terkena dampak akibat perang Rusia-Ukraina yang tak kunjung mereda. “Kita tidak tahu tiba-tiba perang Ukraina. Ribuan kilometer dari kita, mempengaruhi seluruh kehidupan dunia,” kata Prabowo. “Kita lihat di lingkungan kita juga penuh ketidakpastian. Jadi kita pun tidak boleh lengah. Tidak boleh santai,” ucap dia lagi. TNI yang kuat, menurut Prabowo, juga merupakan keinginan Presiden Jokowi yang bertekad agar Indonesia memiliki pertahanan kuat.
14. Sejumlah organisasi buruh dan petani yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) demo di depan gedung DPR/MPR menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) disahkan jadi undang-undang pada Selasa (14/3) kemarin. Mereka membawa spanduk berukuran besar yang memuat foto Menkeu Sri Mulyani, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Salah satu spanduk besar tersebut berisikan foto Sri Mulyani dengan taring tajam di mulutnya dengan embel-embel tulisan : Kemana uang pajak rakyat? Bongkar dana gelap 300 T. Pecat Sri Mulyani. Dua spanduk lainnya memuat foto Menko Marinves Luhut dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang dibubui tanda silang dan tulisan ‘BIANG KEROK’ menggunakan huruf kapital. Mereka berdemo dari siang hari dan baru bubar sekitar pukul 20.00 WIB.
15. Dirut PT Transjakarta Kuncoro Wibowo yang baru saja mengundurkan diri dari jabatannya dicegah bepergian ke luar negeri. Kasubag Humas Ditjen Imigrasi, Kemenkumham Ahmad Saleh mengonfirmasi, pihaknya telah menerbitkan cegah untuk Kuncoro. Menurut Saleh, Kuncoro dicegah ke luar negeri atas permintaan KPK. “Saat ini WNI atas nama M Kuncoro Wibowo tercantum dalam daftar Pencegahan usulan KPK,” kata Saleh, Selasa (14/3). Pencegahan iselama 6 bulan, terhitung sejak 10 Februari hingga 10 Agustus 2023. Sebelumnya, Kuncoro mengundurkan diri dari Direktur Utama PT Transjakarta. Padahal, ia baru menjabat sekitar dua bulan. Kuncoro dilantik pada 11 Januari 2023, lalu mengundurkan diri pada 13 Maret 2023.
16. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mendesak Polri memberikan hukuman yang tegas dan keras kepada oknum polisi yang menjadi calo penerimaan seleksi Polri. Dasco mengatakan, tindakan tersebut diperlukan supaya kejadian serupa tidak terjadi lagi ke depan. “Saya mungkin nanti melalui pimpinan Komisi III DPR akan meminta kepada Polri supaya hukuman yang diterapkan lebih tegas dan lebih berat supaya tidak terulang kembali pada oknum di institusi tersebut,” ujar Dasco dalam jumpa pers di Gedung DPR, Selasa (14/3). Dasco mengatakan, ulah para calo tersebut mencoreng citra institusi Polri. Apalagi, pelakunya berasal dari dalam institusi itu sendiri. “Saya pikir hal ini sangat merusak institusi Polri. Karena yang menjadi calo adalah oknum dari kepolisian,” katanya. (HPS)
