Presiden Jokiwi bersama para Ketum Parpol pendukung pemerintah (net)
Isu menarik pagi ini adalah pernyataan Presiden Jokowi yang tidak membantah turut membicarakan isu politik dalam pertemuan dengan enam ketua umum parpol di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa (2/5) lalu. Jokowi mengaku banyak hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut, termasuk kemungkinan duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Pengakuan jujur ini bertolak belakang dengan pernyataan sejumlah ketum parpol yang menyebut tidak ada pembicaraan soal rencana duet Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto pada Pilpres mendatang. Dalam penjelasannya, Jokowi juga mengaku tidak mengundang petinggi Nasdem karena parpol yang dipimpin Surya Paloh itu telah memiliki koalisi sendiri. Terkait hal ini, Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali mengingatkan, partainya memiliki kedaulatan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024.
Isu lainnya adalah Wakil Presiden Ma’ruf Amin mewanti-wanti agar pejabat publik yang merangkap sebagai pimpinan parpol tidak mengabaikan tugasnya sebagai pelayan publik lantaran sibuk dengan urusannya menjelang Pemilu 2024. Wakil Sekjen PDIP Arif Wibowo menyarankan, sebaiknya Presiden Jokowi menertibkan para menterinya yang saat ini terlampau sibuk mencari dukungan politik menjelang Pilpres 2024, karena hal itu mengganggu kinerja pemerintahan. Sedangkan Jubir PKS Pipin Sopian menegaskan, menteri di Kabinet Indonesia Maju yang sudah deklarasikan sebagai bakal Capres 2024 sebaiknya mengundurkan diri dari jabatannya supaya tidak menganggu kinerja kementerian yang dipimpinnya.
Plt Ketua Umum PPP Mardiono menyebutkan, partainya tidak akan ngotot menempatkan kadernya sebagai cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Ia mengatakan, PPP tulus dalam berpolitik dan mengutamakan kepentingan umat, agama, bangsa, dan negara. Mantan Wapres Jusuf Kalla menilai pembentukan koalisi besar dengan menggabungkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) merupakan ide bagus, tapi membutuhkan kerja keras. Namun Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sudah menugaskan Ketua DPP Golkar Nusron Wahid untuk berkomunikasi dengan PKB membahas gagasan koalisi besar dalam menghadapi Pilpres 2024. Jubir PPP Achmad Baidowi alias Awiek memberi sinyal Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bisa saja bubar jika tak satu pandangan soal dukungan capres. Ditegaskan, PPP ingin KIB satu suara mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Jokowi tidak membantah turut membicarakan isu politik dalam pertemuan dengan enam ketua umum parpol di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa (2/5) lalu. Ia mengaku banyak hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut, termasuk kemungkinan duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. “Yang dibahas banyak sekali. Wong 3 jam (bertemu), banyak sekali (hal yang dibahas),” kata Jokowi di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (4/5). Saat disinggung terkait bakal cawapres Ganjar Pranowo, Jokowi tak menampik. Ia mengaku banyak hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut, terutama terkait politik negara ke depan. “Semuanya dibicarakan. Utamanya terkait politik yang menyangkut negara ke depan akan seperti apa tantangannya. Itu semuanya butuh kepemimpinan nasional dengan leadership yang kuat yang dipercaya oleh rakyat, internasional, dan investor,” katanya.
Presiden Jokowi juga menuturkan, dirinya tidak ikut cawe-cawe dalam persiapan Pemilu 2024 pada pertemuan tersebut. “Bukan cawe-cawe. Wong itu diskusi saja kok (disebut) cawe-cawe. Diskusi. Saya tadi sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Saya bukan cawe cawe,” ujar Jokowi. Ia menegaskan lagi, urusan capres maupun cawapres pada Pilpres 2024 sepenuhnya urusan parpol atau gabungan parpol. “Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah bolak-balik saya sampaikan kan. Tapi, kalau mereka mengundang saya, saya mengundang mereka boleh-boleh saja,” kata Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo ini menekankan, tidak ada konstitusi yang dilanggar dari peristiwa mengundang ketum parpol ke Istana. Oleh karenanya, Jokowi meminta publik mengerti bahwa selain pejabat publik, dirinya juga merupakan politisi. “Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Enggak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik,” ujarnya.
Jokowi meminta publik mengerti soal peran gandanya tersebut. Jokowi menegaskan, dirinya boleh mengundang parpol ke Istana. “Kalau mereka (parpol) mengundang saya, saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa ada konstitusi yang dilanggar dari situ ? Enggak ada,” ujar Jokowi lagi.
Presiden Jokowi lalu menjelaskan alasan mengapa Partai Nasdem tidak diundang dalam acara itu. Menurutnya, parpol yang dipimpin Surya Paloh tersebut sudah memiliki koalisi sendiri. Sehingga dirinya memang tidak mengundang Nasdem. “Ya memang enggak diundang. Nasdem itu, ya kita harus bicara apa adanya, kan sudah memiliki koalisi sendiri. Sementara enam parpol yang diundangnya juga ingin membangun kerja sama politik lain. Sehingga dalam politik, kondisi seperti itu wajar terjadi,” ujar Jokowi lagi.
2. Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate menilai tak masalah apabila partainya sudah tidak dianggap sebagai parpol pendukung Presiden Jokowi. Anggapan itu muncul setelah Jokowi mengadakan pertemuan dengan enam ketua umum parpol pendukungnya tanpa kehadiran Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. “Kalau soal anggap-menganggap itu adalah dinamikanya politik, enggak ada masalah itu, yang penting kan komitmennya,” kata Plate di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/5). Menkominfo itu menegaskan komitmen Nasdem mendukung pemerintahan Jokowi hingga berakhirnya masa jabatan pada 2024 mendatang tidak tergoyahkan. Plate mengingatkan, Nasdem adalah parpol yang mendukung Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019. “Itu komitmen Nasdem, kita tidak akan geser dari situ. Setelah 2024 ke sana, itu kan lain lagi,” katanya.
Lebih lanjut Plate mengatakan, Surya Paloh tidak hadir dalam pertemuan itu karena sedang berada di luar negeri. Ia mengaku tidak tahu apakah Surya Paloh diundang atau tidak ke pertemuan tersebut. “Saya tidak cek. Saya kemarin juga berada di Labuan Bajo cek persiapan KTT ASEAN,” ujar Johnny G Plate.
Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali mengingatkan, partainya memiliki kedaulatan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024. “Kenapa harus khawatir? Begini, putusan membentuk koalisi, sebenarnya poinnya itu kan putusan untuk mendukung Anies Baswedan, itu adalah keputusan partai untuk Pilpres 2024,” ujarnya, Kamis (4/5) malam. Ia justru mempertanyakan sikap Jokowi yang mengundang para ketua umum partai politik ke Istana. Apakah koalisi yang dimaksud Jokowi adalah koalisi untuk menghadapi Pilpres 2024 atau Pilpres 2019? Sebab, menurutnya, Nasdem semestinya turut diundang bila memang yang dimaksud Jokowi adalah koalisi pemerintahan.
Pasalnya, Nasdem merupakan bagian dari pendukung Jokowi di Pilpres 2019, sementara Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang dibentuk Nasdem bersama Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat, adalah untuk menghadapi Pilpres 2024. “Kecuali Presiden mengatakan bahwa Nasdem sudah dikeluarkan di koalisi pemerintahan karena mendukung Anies, ya kan,” tuturnya. Meski demikian, Ali menyadari bahwa keputusan mengundang atau tidak mengundang adalah hak Jokowi sebagai tuan rumah. Ia pun menegaskan, Nasdem akan tetap menjadi bagian dari koalisi pemerintahan hingga masa jabatan Jokowi berakhir pada 2024 mendatang. “Pemerintahan hari ini adalah pemerintahan 2019. Jadi kalau ditanya apakah ada kekhawatiran? Bagi kami tidak ada yang harus dikhawatirkan,” imbuhnya.
3. Wakil Presiden Ma’ruf Amin mewanti-wanti agar pejabat publik yang merangkap sebagai pimpinan parpol tidak mengabaikan tugasnya sebagai pelayan publik lantaran sibuk dengan urusannya menjelang Pemilu 2024. “Tapi yang kita harapkan, karena dia pejabat sebaiknya juga jangan sampai tugasnya itu terabaikan, jangan sampai dia mengabaikan tugasnya,” kata Ma’ruf dalam video diterbitkan Setwapres di sela kunjungan kerjanya di Bengkulu, Kamis (4/5).
Ma’ruf memahami aktivitas parpol akan makin meningkat menjelang Pemilu 2024. Namun, ia mengingatkan agar pejabat yang merangkap pimpinan parpol itu tetap menempatkan diri dengan baik. Seperti diketahui, sejumlah Menteri merangkap jabatan sebagai ketum parpol, di antaranya Mendag Zulkifli Hasan sebagai Ketum PAN, Menhan Prabowo Subianto sebagai Ketum Partai Gerindra, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketum Partai Golkar.
Wakil Sekjen PDIP Arif Wibowo menyarankan, sebaiknya Presiden Jokowi menertibkan para menterinya yang saat ini terlampau sibuk mencari dukungan politik menjelang Pilpres 2024, karena hal itu mengganggu kinerja pemerintahan. Kata dia, sebaiknya Presiden Jokowi bersikap tegas terhadap pembantunya di kabinet yang berambisi capres tidak menunaikan tugas utamanya sebagai menteri dan menyelesaikan program kerjanya. “Kalau menteri-menteri ini sedang repot dan mengganggu kinerja pemerintah, maka presiden wajib mentertibkan,” ujar Arif, kemarin. Ia berharap, jika agenda menteri yang berkonsolidasi mencari dukungan politik menyita waktu, presiden memberikan peringatan, mengganti, atau mempersilakan sejumlah menterinya untuk mengundurkan diri supaya bisa fokus mengurus soal politik.
Jubir PKS Pipin Sopian menegaskan, menteri di Kabinet Indonesia Maju yang sudah deklarasikan sebagai bakal Capres 2024 sebaiknya mengundurkan diri dari jabatannya supaya tidak menganggu kinerja kementerian yang dipimpinnya. Menurut dia, menteri yang akan bersaing di Pilpres tidak lagi fokus sepenuhnya untuk melaksanakan tugasnya, lantaran harus melakukan konsolidasi dan menggalang dukungan politik. “Saya kira sejak deklarasi lebih baik mengundurkan diri. Pipin yakin seorang menteri sudah dideklarasikan sebagai bacapres, dia lebih fokus meningkatkan elektabilitas ketimbang kinerjanya di kementerian yang dipimpin. “Karena setelah deklarasi itu dia akan kampanye, keliling kemana-mana, dikhawatirkan fasilitas negara itu dipakai oleh mereka,” ujar Pipin.
4. Plt Ketua Umum PPP Mardiono menyebutkan, partainya tidak akan ngotot menempatkan kadernya sebagai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo. Ia mengatakan, PPP tulus dalam berpolitik dan mengutamakan kepentingan umat, agama, bangsa, dan negara. “PPP ini tulus ya. PPP ini landasan berpolitiknya adalah untuk amar maruf nahi munkar, untuk kepentingan umat, agama, bangsa, dan negara. Jadi PPP tidak menarget kavling,” kata Mardiono usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (4/5). Kendati demikian, Mardiono berharap kadernya dapat menjadi wakil presiden di masa yang akan datang. Menurutnya, harapan itu wajar karena setiap partai politik memiliki tujuan untuk mencapai sebuah kemenangan.
Mardiono mengatakan, dalam pertemuan dengan Jokowi, PPP menyampaikan harapan agar kadernya dapat menjadi cawapres. Bahkan, Mardiono menyebut Jokowi menyampaikan harapan agar PPP “naik anak tangga”, dalam artian, kader PPP dapat menjadi wakil presiden. “Tidak menjadi pembahasan (cawapres), tetapi keinginan PPP itu kita sampaikan tentu iya,” katanya. Namun, Mardiono mengaku tidak menyebut nama-nama tertentu yang bakal didorong oleh PPP untuk mendampingi Ganjar di Pilpres 2024.
5. Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) menilai upaya pembentukan koalisi besar dengan menggabungkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) merupakan ide yang bagus. Tapi JK mengingatkan bahwa pembentukan koalisi besar membutuhkan kerja keras. “Ya ini tentu ada suatu pikiran. Tapi dalam praktik politiknya, tentu tidak mudah untuk mempersatukan semuanya. Ide ini bagus, tapi pelaksanaan secara riilnya tentu membutuhkan suatu upaya yang keras,” ujar JK saat menerima kedatangan Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan isteri di kediamannya, Kamis (4/5). JK lalu meminta Airlangga untuk melihat dinamika politik yang terjadi saat ini. JK menduga akan ada 3 atau 4 capres yang muncul pada Pilpres 2024.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menugaskan Ketua DPP Partai Golkar Nusron Wahid untuk berkomunikasi dengan PKB membahas gagasan koalisi besar dalam menghadapi Pilpres 2024. Koalisi besar digagas untuk menyatukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang berisi Golkar, PAN, dan PPP dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang dibangun Gerindra dan PKB. “Pertemuan tim teknis nanti Nusron, jadi biar Nusron lapor,” kata Airlangga usai bertamu ke kediaman Jusuf Kalla (JK) di Jakarta Selatan, Kamis (4/5) malam. Airlangga sudah mengutus Nusron untuk membahas bakal koalisi besar bersama politikus PKB Faisol Reza. Namun ia mengaku belum mendapatkan laporan dari Nusron. “Manti kita akan bahas dengan tim yang sudah dibentuk,” ujarnya.
Ketua DPP PKB Faisol Riza menyebut Golkar sepakat bergabung Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Faisol mengatakan kesepakatan itu hasil pertemuan antara Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto di kawasan Senayan beberapa hari lalu. ‘’Golkar memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan, Gerindra dan PKB membutuhkan itu untuk membuat Indonesia semakin maju,” kata Faisol, Kamis (4/5). Faisol melanjutkan pasangan Capres dan Cawapres yang akan diusung tetap merujuk pada kesepakatan antara PKB dengan Gerindra. “Skema kerja sama PKB dan Golkar untuk mempersiapkan skema pemenangan Pilpres adalah memperbesar KKIR dan memperkuat Mas Bowo-Gus Imin,” imbuhnya.
PAN senang dan gembira lantaran Golkar sepakat menjadi motor pembentukan koalisi besar bersama Partai Kebangkitan Bangsa. Hal itu diungkapkan Waketum PAN Viva Yoga Mauladi, pada Kamis (4/5). Viva menjelaskan, pertemuan PKB dan Golkar merupakan kelanjutan dari silaturahmi partai politik yang digelar di kantor PAN dan Istana Negara beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut bertujuan untuk merencanakan pembentukan koalisi besar, yakni dengan menyatukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merestui mitra koalisinya, PKB menjadi motor pembentukan Koalisi Besar bersama Partai Golkar. Dasco mengatakan, Gerindra tidak masalah dengan langkah PKB tersebut. “Ya kami persilakan, tidak ada masalah,” ujar Dasco, Kamis (4/5). Dasco mengungkapkan, Gerindra tidak masalah dengan PKB yang mau menjadi motor pembentukan Koalisi Besar karena mereka memang sudah berkoordinasi sebelumnya.
6. Jubir PPP Achmad Baidowi alias Awiek memberi sinyal Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bisa saja bubar jika tak satu pandangan soal dukungan capres. Ditegaskan, PPP ingin KIB satu suara mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. “KIB bisa berlanjut kalau sama-sama capresnya Ganjar. Kalau ternyata capresnya berbeda, gimana mau lanjut?” kata, Kamis (4/5). Kendati demikian, Baidowi tak masalah jika pada akhirnya KIB berpisah. Ia pun mengungkit bahwa terbentuknya KIB dilakukan secara baik-baik. “Kalau ada perbedaan, ya di kita juga baik-baik juga,” ucapnya. Selain itu, Baidowi mengungkapkan bahwa PPP kini sudah membangun kerja sama politik dengan PDI-P mengusung Ganjar Pranowo.
Awiek juga memberi sinyal, partainya dan PDI-P akan menempuh jalan berbeda dengan koalisi besar dalam Pemilu 2024. Pasalnya, PPP dan PDI-P kekeh mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres, sedangkan koalisi besar memberi sinyal tak mendukung Gubernur Jawa Tengah itu. Adapun sinyal koalisi besar tak mendukung Ganjar disampaikan Ketua DPP Partai Golkar Nusron Wahid. “Ya, beda jalan kalau mereka (koalisi besar) tidak ke Ganjar, berarti mereka tak berkoalisi dengan PPP dan PDI-P,” kata Baidowi, Kamis (4/5). Ia menilai, pernyataan Nusron mewakili sikap resmi partainya dan bakal koalisi besar. Sebab, Nusron memiliki posisi penting dalam Partai Golkar maupun bakal koalisi besar. “Ya itu kan, Pak Nusron posisinya waketum atau bapilu ya, itu berarti pernyataan resmi,” tutur Awiek. Ia menganggap ernyataan Nusron sebagai hal biasa saja. Pernyataan Nusron, kata Awiek, semakin menegaskan bahwa koalisi besar tak akan bekerja sama politik dengan PPP dan PDI-P.
Direktur Eksekutif Institute of Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menduga koalisi besar akan berubah arah dukungannya, dari semula untuk Ganjar Pranowo berubah ke Prabowo Subianto sebagai bakal capres. Hal itu disampaikannya terkait pernyataan Ketua DPP Partai Golkar Nusron Wahid yang memberi sinyal bahwa koalisi besar tidak akan mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. “Semula arahnya mendukung Ganjar. Tapi alotnya negosiasi koalisi bersama PDI-P, tampaknya membuat partai-partai itu berpikir ulang, dan berbalik mendukung Prabowo,” kata Umam, Kamis (4/5). Umam menilai, pernyataan Nusron dipengaruhi oleh realitas politik terkait adanya problem serius dalam proses negosiasi koalisi antara partai-partai bakal koalisi besar dengan PDI-P.
Poin krusial itu, menurut Umam, tampaknya terletak pada mekanisme penentuan cawapres. Di sisi lain, partai-partai bakal koalisi besar dan PDI-P mengalami kebuntuan pembahasan terkait skema pembagian portofolio untuk pemerintahan ke depan. Umam menduga, alotnya komunikasi itu karena partai-partai politik masih menduga pembagian kekuasaan masih akan lebih banyak ditentukan oleh PDI-P. “Di sisi lain, sikap PDI-P itu sendiri juga merupakan hasil evaluasi atas perjalanan pemerintahan Jokowi yang notabene petugas partai PDI-P, namun PDI-P sendiri merasa bahwa seolah pemerintahan Jokowi berada di luar kendali PDI-P,” tambah Umam.
Analis komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio berpandangan bisa saja duet Prabowo Subianto – Ganjar Pranowo selaku capres dan cawapres terwujud. Tetapi dengan catatan, Prabowo Subianto bisa meyakinkan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Terutama soal perjanjian Batutulis yang dianggapnya belum selesai. “Pak Prabowo bisa meyakinkan Ibu Mega bahwa ada sebuah perjanjian di Batutulis, yang belum dipenuhi oleh Bu Mega, kemudian bila Pak Prabowo berhasil meyakinkan, baru bisa tuh Prabowo-Ganjar,” kata Hendri ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.
7. Wakil Koordinator Relawan Ganjar Pranowo, Adian Napitupulu mengaku tidak menemukan celah sedikitpun dalam melihat peluang kekalahan Ganjar Pranowo sebagai capres pada pilpres 2024. “Sampai hari ini gua belum menemukan celah di mana kira-kira peluang dia bisa kalah,” ujarnya di Graha PENA 98, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/5). Menurutnya, kemenangan Ganjar Pranowo sebagai presiden 2024 terlihat jelas. Apalagi jika dilihat dari struktural partai, jumlah relawan, elektabilitas survei, dan lainnya. “Kita punya keyakinan potensi kemenangan Ganjar sangat besar,” ujarnya.
Ia mengingatkan, jika Ganjar terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2024, maka kemenangan tersebut tidak hanya dari usaha Ganjar sendiri. Kemenangan itu, ujarnya, merupakan hasil keringat jutaan masyarakat Indonesia yang mendukung Ganjar sebagai presiden 2024. “Artinya, kemenangan Ganjar itu bukan karena keringat Ganjar tapi keringat jutaan orang,” kata Adian di Graha PENA 98, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/5). Adian menyebutkan, dalam perjalanan menuju terpilihnya Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024 nanti, ada banyak sekali kerja-kerja dari orang yang tidak dikenal yang sepenuhnya mendukung Ganjar.
Adian Napitupulu mengatakan, dalam waktu dekat dirinya melakukan konsolidasi kekuatan untuk mendukung Ganjar di Pilpres 2024. “Besok gue ke Jawa Tengah, lebih kepada untuk berdiskusi ke teman-teman relawan,” katanya. Selain Jawa Tengah, dirinya akan melakukan pertemuan ke Jawa Barat, Banten, Sulawesi dan daerah lainnya. Bahkan Adian akan bertolak ke luar negeri untuk memperluas konsolidasi dengan warga negara Indonesia (WNI) yang menetap di sana. “Kita akan datang ke semua bagian yang sah merupakan bagian dari negara Indonesia. Lalu kita akan datang ke banyak negara yang banyak warga negara Indonesia di situ,” ujarnya.
8. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan, prajurit TNI yang menjual senjata api ke musuh diancam hukuman mati dan dicap sebagai pengkhianat bangsa. Hal itu ditegaskan Yudo saat memberikan pengarahan kepada aparat penegak hukum di lingkungan TNI di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, kemarin. Yudo mengatakan, perlu adanya pemahaman terhadap surat edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 tentang penjualan senjata atau amunisi kepada musuh. “Disebutkan prajurit TNI yang menjual senjata api atau munisi kepada pihak musuh atau kepada orang yang diketahui atau patut diduga berhubungan dengan musuh, oleh karenanya dapat dikenakan pasal 64 ayat 1 KUHP PM sebagai pengkhianat militer dan ancaman hukuman mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun,” kata Yudo. Panglima Yudo juga memberikan penekanan untuk deteksi dan cegah dini, terlebih lagi terkait penyalahgunaan senpi dan amunisi. Ia meminta aparat Gakkum di TNI tidak menunggu kasus viral baru diproses. Aparat Gakkum apabila melanggar juga harus mendapat sanksi yang lebih berat. “Pegang teguh rahasia jabatan, hindari laporan kegiatan disebarluaskan melalui media sosial,” kata Yudo lagi.
9. Penasihat Hukum Dirjen Kekuatan Pertahanan, Kemenhan Laksamanan Muda (Purn) Agus Purwoto, Tito Hananta mengeklaim, kliennya menandatangani pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) hanya menjalankan perintah Presiden Jokowi. Hal itu disampaikan Tito usai mendengar sejumlah keterangan mantan pejabat tinggi Kemenhan yang dihadirkan jaksa koneksitas sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan satelit slot orbit 123 derajat BT kontrak sewa satelit Artemis Avanti di Kemenhan RI. “Saksi-saksi pejabat Kementerian Pertahanan pada saat itu, mantan-mantan Jenderal memberikan keterangan yang positif sekali, yang mendukung fakta sebenarnya, bahwa bapak Agus Purwoto melaksanakan perintah presiden,” ujar Tito di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (4/5).
Tito menilai, tindakan kliennya menandatangani kontrak pengadaan satelit untuk mengisi slot orbit 123 juga dilakukan setelah adanya perintah lisan dari Menhan saat itu, yakni Ryamizard Ryacudu. Bahkan, kata dia, Menhan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang menunjuk langsung Avanti sebagai penyedia satelit untuk mengisi slot orbit 123 yang kosong setelah ditinggal sateli Garuda-1. “Saksi kemudian dikonfirmasi bahwa benar ada perintah lisan dari bapak Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu terhadap tanda tangan yang diberikan Pak Agus di London,” papar Tito. “Sehingga, tidak ada unsur melawan hukum karena ini melaksanakan perintah presiden melaksanakan perintah atasan,” imbuhnya.
Mantan Sekjen Kemenhan Letjen TNI (Purn) Ediwan Prabowo mengungkapkan, tidak ada penganggaran terkait pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur (BT). Hal diungkapkan saat dihadirkan sebagai saksi dalam dugaan korupsi pengadaan satelit slot orbit 123 BT kontrak sewa satelit Artemis Avanti di Kemenhan RI. “Apakah (tahun) 2014 ada proyek anggaran yang digunakan untuk penyewaan satelit untuk mengisi slot orbit 123 BT, ada?” tanya Ketua Majelis Hakim Fahzal Henri dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (4/5). “Tidak ada,” jawab Ediwan. Atas jawaban tersebut, Hakim Fahzal lantas menanyakan, apakah ketika pertama kali adanya rencana pengadaan satelit itu pernah ada pembicaraan soal penggangaran. Menjawab pertanyaan itu, Sekjen Kemenhan mengaku tidak pernah ada pembicaraan anggaran untuk pengadaan satelit untuk mengisi slot orbit 123 yang bakal dikelola oleh Kemenhan. “Ada dianggarkan?” tanya Hakim Fahzal. “Belum ada,” timpal Ediwan. Ia lalu menjelaskan perintah terkait pengadaan satelit itu hanya disampaikan secara lisan oleh Menhan saat itu, Ryamizard Ryacudu pada 16 Juni 2015.
Ediwan Prabowo mengatakan, Komisi I DPR menyetujui pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur (BT). Ediwan mengungkapkan hal itu setelah Ketua Majelis Hakim Fahzal Henri menanyakan anggaran pengadaan satelit yang bakal dikelola oleh Kemenhan. “Saya tanya pada saudara, ini anggarannya tidak ada, lalu darimana anggaran itu? Kan butuh anggaran semua, kontrak-kontrak tandatangan kan butuh anggaran, anggarannya darimana diambil?” tanya Fahzal. Menjawab hal itu, Ediwan lantas menjelaskan bahwa Kemenhan bersama dengan Kemenkominfo mendapatkan anggaran setelah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR pada 19 Oktober 2015. Dalam rapat tersebut, Komisi I DPR menyetujui adanya pengadaan satelit untuk mengisi slot orbit 123 dengan meminta Kemenhan dan Kominfo mengusulkan anggaran yang dibutuhkan.
10. Gubernur Bali I Wayan Koster menyoroti sejumlah wisatawan di Bali yang melanggar dan bertindak nakal. Lantaran hal itu, Koster membuka kemungkinan untuk menerapkan kuota wisatawan asing di Bali. “Nah, sekarang ini ada fenomena baru, sejumlah wisatawan yang melakukan kenakalan, tidak tertib, paling banyak dari Rusia. Dan apa yang muncul ini tidak bisa begitu saja kita hentikan tiba-tiba, karena kita ketika memulihkan pariwisata, Bali berupaya untuk membangkitkan agar pariwisata ini berjalan lagi,” kata Koster di Hotel Trans Resort Bali, Seminyak, Kuta Utara, Badung, Kamis (4/5). Koster menyebut sejak Januari 2023 hingga sekarang, tercatat ada 101 wisatawan yang dideportasi dari Indonesia. Mayoritas mereka adalah wisatawan asal Rusia. “Sampai sekarang sudah 101 wisatawan mancanegara yang dideportasi. Ada yang dideportasi, ada yang diproses hukum di sini. Proses hukum pidana, yang dideportasi sudah 100 lebih dan paling banyak Rusia 27,” katanya. (HPS)
