Wapres Ma’ruf Amin (net)
Isu menarik pagi ini, Wapres Ma’ruf Amin mempersilakan KPK mengusut kasus dugaan korupsi beras bansos untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) 2020-2021 di Kemensos. KPK menemukan sejumlah bukti yang diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi penyaluran beras bansos. Barang bukti tersebut diamankan penyidik saat menggeledah kantor Kemensos pada Selasa (23/5). Mensos Tri Rismaharini mengaku tidak tahu-menahu kasus itu, karena saat kasus itu terjadi, dirinya belum menjabat Mensos.
Bareskrim Polri temukan indikasi dana politik yang berasal dari jaringan narkotika. Dana tersebut diduga akan digunakan untuk kontestasi pada Pemilu 2024. Temuan itu terungkap sebagai buntut penangkapan yang dilakukan sebelumnya terhadap sejumlah anggota legislatif di beberapa daerah.
Hasil survei Litbang Kompas terbaru memprediksi, 12 dari 18 partai politik peserta pemilihan umum tak lolos ke Senayan pada Pemilu 2024. Yang lolos cuma 6 parpol, yakni PDIP dengan perolehan 23,3 persen suara. Gerindra meraih 18,6 persen, Demokrat 8 persen, Golkar 7,3 persen, NasDem 6,3 persen, dan PKB 5,5 persen. Kejagung menyita mobil Land Rover milik mantan Menkominfo Johnny G Plate. Berikut isu selengkapnya.
1. Wakil Presiden Ma’ruf Amin mempersilakan KPK mengusut kasus dugaan korupsi beras bansos untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) 2020-2021 di Kemensos. Ma’ruf menyatakan, sudah semestinya KPK mengusut dugaan penyimpangan yang ada hingga terbukti kebenarannya. “Kalau ada penyimpangan, kita ada pihak-pihak yang memang punya tugas untuk melakukan itu, saya kira tidak akan ada masalah kalau memang ada suatu yang dicurigai, sampai ketemu datanya benar atau tidak benar,” kata Ma’ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (24/5). Ia mengeklaim, pemerintah terus memperbaiki sistem dan meningkatkan pengawasan demi mencegah praktik korupsi di sektor bansos.
KPK menemukan sejumlah bukti yang diduga terkait dengan dugaan korupsi penyaluran beras bansos untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) 2020-2021. Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, barang bukti tersebut diamankan tim penyidik saat menggeledah kantor Kemensos pada Selasa (23/5). “Ditemukan dan diamankan bukti-bukti antara lain berupa berbagai dokumen dan bukti elektronik yang tentunya memiliki keterkaitan dengan perkara,” ujar Ali dalam keterangan tertulis, Rabu (24/5).
2. Mensos Tri Rismaharini mengaku tidak tahu-menahu soal kasus dugaan korupsi beras bansos. Sebab saat kasus itu terjadi, dirinya belum menjabat Mensos, ia baru menjabat pada Desember 2020 menggantikan Juliari Batubara yang terseret kasus korupsi. Hal itu dia sampaikan usai KPK menggeledah kantor Kemensos pada Selasa (24/5). “Ini kejadiannya tahun 2020, sehingga betul BAP-nya adalah BGR (Banda Ghara Reksa) dan itu tahun 2020. Saya dilantik oleh Pak Presiden 27 Desember 2020 dan ini (kasus) terjadi sekitar bulan September. Jadi saya enggak tahu,” kata Risma dikantornya, kemarin.
Mensos Tri Rismaharini alias Risma memutasi pegawai yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi beras bansos Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021. Pegawai tersebut dirotasi sehingga tak lagi berada di jabatan strategis Kemensos. “Kemudian ada info ini, yang (diduga) terlibat (korupsi beras bansos) ini, yang saya langsung pindah ke suatu tempat yang dia tidak memegang keuangan yang berat. Begitu, lho,” kata Risma dalam konferensi pers di Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (24/5). “Memang ada yang saya non job-kan juga, tapi itu harus diperiksa dulu saya kalau melakukan itu. Karena saya bisa digugat ya, kan. Jadi mereka berhak gugat saya kalau itu tidak betul. Makanya itu, ya sudah yang penting tidak megang yang strategis,” imbuhnya.
3. Wapres Ma’ruf Amin minta para menteri dan kepala lembaga bekerja keras menekan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target nol persen pada tahun 2024 mendatang. Hal itu ia sampaikan saat membuka rapat pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (PPKE) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (24/5). “Kita menargetkan kemiskinan ekstrem di Indonesia sebesar nol persen tahun 2024. Upaya ini menjadi tantangan tersendiri, Mengingat penurunan kemiskinan ekstrem merupakan hasil akhir dari seluruh proses pembangunan,” kata Ma’ruf saat membuka rapat.
4. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menemukan indikasi dana politik yang berasal dari jaringan narkotika. Dana tersebut diduga akan digunakan untuk kontestasi pada Pemilu 2024. Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Kombes Jayadi mengatakan temuan itu terungkap sebagai buntut penangkapan yang dilakukan sebelumnya terhadap sejumlah anggota legislatif di beberapa daerah.
“Ada indikasi keterlibatan jaringan narkotika, kemudian dananya disalurkan untuk kontestasi elektoral 2024,” kata Jayadi di Bali, Rabu (24/5). Namun, dia belum mau membeberkan jumlah atau persentase anggota dewan yang terlibat peredaran barang haram tersebut. Ia hanya mengatakan saat ini jajarannya masih melakukan pendalaman. Bareskrim Polri mewanti-wanti seluruh jajarannya untuk mengantisipasi aliran dana narkotika pada Pemilu 2024. Menurut Jayadi, arahan itu telah disampaikan secara langsung kepada seluruh jajaran Polri di wilayahnya. “Dengan rakernis ini kita memberikan warning kepada jajaran untuk melakukan antisipasi,” ujarnya.
5. Hasil survei Litbang Kompas terbaru memprediksi, 12 dari 18 partai politik peserta pemilihan umum tak lolos ke Senayan pada Pemilu 2024. Yang lolos cuma 6 parpol, yakni PDIP dengan perolehan 23,3 persen suara. Gerindra meraih 18,6 persen, Demokrat 8 persen, Golkar 7,3 persen, NasDem 6,3 persen, dan PKB 5,5 persen. Ke-12 parpol tersebut gagal meraup suara sesuai ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen. Dikutip dari Kompas.id, tiga dari 12 partai yang diprediksi tak lolos itu merupakan partai parlemen periode 2019-2014, yakni, PKS, PAN, dan PPP.
6. Kejagung RI menyita sejumlah kendaraan dan bidang tanah milik para tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022. Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, salah satu barang yang disita adalah mobil Land Rover milik mantan Menkominfo Johnny G Plate yang kini berstatus tersangka. “(Disita dari) tersangka JGP, satu unit mobil Land Rover tipe R. Rover Velar 2 OLAT Model Jeep S.C. HDTP Nomor Registrasi B 10 HAN warna putih metalik Tahun 2021,” kata Ketut, Rabu (24/5).
7. Peneliti Senior Populi Center Usep Saepul Ahyar mengkritik pola rekrutmen bacaleg di partai politik yang memprioritaskan artis. Ia mengatakan, semestinya partai politik bisa menyaring bacaleg mereka dari kapasitas dan bukan popularitas semata. Pasalnya, para caleg ini nantinya akan menduduki jabatan publik yang akan menentukan kebijakan negara di masa depan. “Karena ini urusan publik, bukan urusan pribadi. Dia akan menjabat di jabatan publik dan dia akan mengurusi urusan piblik dan kemudian kita diperintah-perintah oleh mereka itu,” kata Usep dalam acara diskusi daring, Rabu (24/5). Menurut dia, proses seleksi caleg harus terbuka dan demokratis, tidak bisa hanya diujung saja.
8. KPK putuskan tidak menahan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan selaku tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara. Hasbi dipulangkan penyidik KPK setelah menjalani pemeriksaan sekitar tujuh jam. “Sebagai warga negara yang baik saya akan taati proses hukum. Terkait dengan kewenangan penyidik, ya silakan tanya penyidik,” ujar Hasbi usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/5) petang.
Belum diketahui alasan KPK tidak langsung menahan Hasbi. Biasanya KPK langsung melakukan penahanan ketika memeriksa seseorang dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Pada Rabu (24/5) kemarin, KPK juga memeriksa satu tersangka lain atas nama Dadan Tri Yudianto selaku mantan Komisaris Independen Wijaya Karya (Wika) Beton. Dadan juga dilepas oleh KPK. Seperti diketahui, Hasbi dan Dadan ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara di MA. Kedua orang tersebut telah dicegah KPK bepergian ke luar negeri selama enam bulan.
KPK beralasan, penahanan seorang tersangka bukan suatu keharusan dalam proses penyidikan sebuah perkara. “Penahanan bukan suatu keharusan. Penahanan merupakan upaya paksa jika penyidik dihadapkan pada kondisi ada alasan takut tersangka melarikan diri, takut menghilangkan alat bukti dan juga dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya kembali,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dikonfirmasi, Rabu (24/5). Ghufron mengklaim tim penyidik tidak mempunyai kekhawatiran terhadap ketiga alasan tersebut. Untuk itu, penahanan Hasbi dan Dadan belum diperlukan. “Sepanjang masih tidak ada alasan tersebut yang ditunjukkan, yang bersangkutan hadir memenuhi [panggilan], artinya masih tidak ada kekhawatiran melarikan diri,” kata Ghufron.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengkritik KPK yang tidak langsung menahan Sekretaris Mahkamah Agung/MA Hasbi Hasan dan mantan Komisaris Independen Wijaya Karya (Wika) Beton Dadan Tri Yudianto selaku tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA.
“Kalau dulu pengumuman tersangka atau pemanggilan tersangka kemudian ditahan seperti Azis Syamsuddin [Eks Wakil Ketua DPR] dan lain-lain itu kan ditahan, enggak ada yang enggak ditahan. “Kalau tiba-tiba ini tidak ditahan maka KPK semakin menurun sekarang kualitasnya,” ujar Boyamin, Rabu (24/5). Boyamin lantas meragukan alat bukti yang dimiliki KPK lantaran tidak langsung menahan kedua tersangka tersebut. Di samping itu, ia juga mengkhawatirkan para tersangka yang berpotensi mempengaruhi saksi-saksi dan menghilangkan barang bukti.
9. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan, partainya telah menyetor satu nama bakal cawapres kepada capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan. “Kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Anies untuk menentukan siapa yang akan menjadi cawapresnya. Dan kita juga sudah sampaikan satu nama,” ujar Taufik saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/5). Saat ditanya soal sosok Gubernur Jatim Khofifah Indarparawansa yang akan mendampingi Anies, Taufik Basari tak membantah.
Taufik juga angkat suara soal hasil survei yang menyebut elektabilitas Anies Baswedan masih jeblok di bawah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo dalam bursa capres 2024. Tobas menyebut sejumlah hasil survei itu menjadi kajian pihaknya. Namun dia menyebut hasil survei tak menjadi patokan. “Itu tidak bisa kemudian menjadi patokan untuk memastikan bahwa hasilnya akhirnya akan seperti itu,” ucap Tobas di kompleks parlemen, Rabu (24/5). Nasdem akan terus bekerja memperkenalkan Anies kepada masyarakat.
10. Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menganggap kans Ketua Umum Partai Demokrat AHY menjadi cawapres Anies Baswedan lebih besar, meskipun hasil survei Litbang Kompas menyebut elektabilitas cawapres untuk Anies paling besar diraih Menparekraf Sandiaga Uno dengan angka 13,8 persen. “Tidak berarti Sandiaga Uno lebih besar kansnya (berpasangan dengan Anies),” ujar Andi, Rabu (24/5). Pasalnya, AHY masih dipertimbangkan oleh responden untuk berpasangan dengan Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo.
11. Sekjen PPP Arwani Thomafi mengatakan Menparekraf Sandiaga Uno masuk dalam bursa bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. “Tentu nanti ada tahapan-tahapan berikutnya. Makanya saya sampaikan nama-nama, salah satunya Pak Sandi,” kata Arwani di Gedung DPR, Rabu (24/5). Arwani menuturkan, kerja sama politik PPP dengan PDIP akan memasuki babak baru setelah pihaknya mengerucutkan nama-nama calon pendamping Ganjar. “Kami sendiri di PPP mengagendakan Juni kami akan melangkah lebih konkret lagi untuk cawapres,” ujarnya.
12. Wakil Sekjen PKB Ahmad Iman mengatakan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang digalang partainya dengan Gerindra akan mendeklarasikan capres-cawapres 2024 paling lambat Juli 2023. Hal itu menyoroti soal Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar yang menurutnya sudah ditetapkan sebagai capres dan cawapres oleh kedua parpol itu. “Perkiraan saya sebulan ke depan deklarasi. Juni atau paling lambat Juli,” ujar Iman, Rabu (24/5).
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mempersilakan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyampaikan keinginannya sebagai cawapres ke Prabowo Subianto. Hal itu merespons pengakuan Cak Imin yang lapor ke Presiden Jokowi terkait keinginannya menjadi cawapres Prabowo saat bertemu di Istana, Senin (22/5) lalu. “Nah apa yang disampaikan Pak Muhaimin itu monggo (silakan), disampaikan juga kepada Pak Prabowo. Kan, di media disampaikan bahwa Pak Muhaimin bersedia menjadi cawapres Pak Prabowo,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/5).
Sebelumnya diberitakan, Cak Imin mengaku menyampaikan keinginannya menjadi cawapres Prabowo Subianto saat bertemu Presiden Jokowi di Istana, Senin (22/5). Ia mengungkapkan, sejatinya keinginan tersebut sudah lama diutarakannya pada Jokowi. “Itu kan sudah lama, sering diskusi itu,” kata Cak Imin di Gedung DPR. Saat ditanya, bagaimana respons Jokowi terhadap keinginan tersebut, Cak Imin mengatakan, lanjutkan. (HPS)
