Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji (net)
Isu menarik pagi ini, Sekjen Partai Golkar merangkap Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Muhammad Sarmuji menilai, Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak melakukan hal yang membuatnya bisa dimakzulkan. Sarmuji menuturkan, hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka baik-baik saja. Ia membantah isu yang menyebut hubungan Prabowo dan Gibran renggang sehingga muncul desakan untuk memakzulkan Gibran dari posisi wakil presiden.
Isu menarik lainnya, Menteri BUMN Erick Thohir membantah isu yang menyebut dirinya bakal mundur dari jabatan menteri. Dia menegaskan, kabar tersebut tidak benar. Erick menilai, isu tanpa fakta bisa mudah berkembang kapan saja. Bisa saja, sebentar lagi ada isu dirinya mundur dari jabatan ketua umum PSSI tanpa alasan yang melandasi. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Muhammad Sarmuji menilai Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak melakukan hal yang membuatnya bisa dimakzulkan. “Wapres Gibran tidak melakukan hal yang bisa menjadi alasan pemakzulan,” kata Sarmuji, Selasa (4/6). Meskipun begitu, Fraksi Partai Golkar tetap menerima surat tersebut dan akan mempelajarinya. “Namanya surat berisi aspirasi tentu kita terima. Untuk tindak lanjut, kita pelajari apakah berkesesuaian dengan amanat konstitusi dan perundangan yang berlaku,” ucapnya.
Sekjen Partai Golkar Sarmuji menekankan, hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka baik-baik saja. Sarmuji membantah isu yang menyebut hubungan Prabowo dan Gibran renggang sehingga muncul desakan untuk memakzulkan Gibran dari posisi wakil presiden. “Saya rasa enggak ya. Saya rasa kalau di kabinet baik-baik saja. Pak Prabowo dengan Mas Wapres juga saya yakin baik-baik saja,” ujar Sarmuji di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/6).
Menurut Sarmuji, tidak ada sesuatu yang menyebabkan kerenggangan hubungan di internal kabinet Prabowo. “Enggak ada sesuatu yang bisa menyebabkan kerenggangan hubungan di internal kabinet,” ucap Sarmuji. “Bahwa ada sebagian masyarakat yang punya aspirasi lain, ya mungkin saja boleh-boleh saja. Tapi itu sekali lagi, nanti kita bicarakan sesuai dengan aturan yang berlaku di Republik Indonesia,” kata dia.
2. Anggota DPR dari Fraksi PDI-P sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira mengapresiasi Forum Purnawirawan TNI yang mengirim surat pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka kepada DPR, MPR, dan DPD. “Surat dari Forum Purnawirawan TNI tentu patut diapresiasi karena bentuk perhatian dan tanggung jawab para senior bangsa yang telah berbuat dan mengabdi kepada bangsa dan negara,” ujar Andreas, kemarin malam.
Andreas mengatakan, surat pemakzulan Gibran itu akan dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR, sebagaimana prosedurnya sesuai dengan Pasal 7A UUD 1945. Untuk pengambilan keputusannya, kata Andreas, apabila rapat paripurna itu dihadiri 2/3 anggota DPR, dan disetujui oleh 2/3 anggota DPR yang hadir, maka tahapan pemakzulan sesuai Pasal 7A UUD 1945 bisa dimulai.
“Karena setelahnya DPR akan mengirim surat tersebut dengan pertimbangan-pertimbangannya kepada MK untuk diperiksa dan diputuskan apakah terjadi pelanggaran berat atau tidak,” jelasnya. Namun, jika di tahap awal rapat paripurna itu suratnya tidak disetujui, pemakzulan Gibran tidak akan dilanjutkan. “Kalau pada tahap awal di DPR tidak dihadiri oleh 2/3 dan tidak disetujui oleh 2/3 (anggota DPR), maka proses pemakzulan tidak dilanjutkan,” imbuh Andreas.
3. Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum membaca surat usulan pemakzulan Gibran yang dikirim Forum Purnawirawan TNI. Dasco menyebut, surat usulan tersebut masih di Sekjen DPR Indra Iskandar, karena DPR sedang reses. “Iya ini kan kebetulan reses, saya kan datang Pak Sekjen-nya juga enggak ada. Saya pengen lihat suratnya, suratnya masih di Sekjen. Jadi belum sempat lihat surat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/6).
Dasco lantas mengatakan, kedatangannya ke Gedung DPR dalam rangka menandatangani surat. Dia sempat menanyakan keberadaan surat dari Forum Purnawirawan TNI itu, karena belum ditunjukkan suratnya. “Saya kan tanda tangan surat-surat, terus saya bilang, ‘eh itu katanya ada surat dari Forum’. ‘Oh, masih di Sekjen, Pak’. Sekjen-nya lagi keluar,” katanya. Jadi, Dasco belum bisa merespons surat usulan pemakzulan Gibran tersebut karena belum membacanya. “Belum baca, gimana nanggapin,” ujar Dasco.
4. Ketua DPP PDI-P yang juga Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan, publik masih asing dengan istilah pemakzulan. Menurut dia, saat ini sebaiknya semua pihak mengesampingkan isu pemakzulan Gibran dari posisi Wakil Presiden. Pasalnya, Indonesia menghadapi banyak tantangan global yang harus lebih diprioritaskan terlebih dahulu. “Daripada kita ini berkutat kepada hal-hal yang menurut hemat saya tanpa mendahului apa yang akan dilakukan oleh pimpinan DPR, kita bersabar saja. Bersabar, mari kita lihat perkembangannya seperti apa,” ujar Said di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/6).
Ia mengatakan, surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI belum tentu akan diproses oleh DPR. Pimpinan DPR, tentu akan melakukan kajian terlebih dahulu terhadap surat tersebut. “Katakanlah bapak-bapak kita yang purnawirawan soal pemakzulan, tentu DPR sebagaimana yang disampaikan sudah menerima surat tersebut, dan menurut hemat saya tidak ujug-ujug surat yang masuk itu langsung diproses,” ujar Said. “Di rapim, dari rapim ke bamus, tapi tentu pimpinan DPR akan mengkaji terlebih dahulu. Karena pimpinan DPR alatnya banyak,” sambungnya.
5. Sekretaris Fraksi Nasdem DPR Ahmad Sahroni menekankan, proses untuk memakzulkan Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak semudah yang dibayangkan orang-orang. “Saya rasa itu akan panjang sekali prosesnya, dan enggak semudah yang kita bayangkan,” ujar Sahroni, Selasa (3/6). Sahroni menyebut akan ada proses panjang yang harus dilalui untuk menindaklanjuti tuntutan pemakzulan Gibran. Adapun pihak yang mendesak DPR untuk memakzulkan Gibran adalah Forum Purnawirawan TNI. Mereka telah melayangkan surat tuntutan ke DPR, dan DPR menerima suratnya.
Sahroni mengatakan, Forum Purnawirawan TNI atau pihak mana pun boleh-boleh saja mengirim surat tuntutan kepada DPR. Akan tetapi, dia mengingatkan bahwa Setjen DPR juga akan memilah untuk memprioritaskan mana surat yang bakal didahulukan. “Kalau surat kan boleh-boleh dikirim dari pihak mana pun. Tapi, surat mana saja yang akan diprioritaskan itu menjadi bagian administrasi Kesetjenan DPR RI,” imbuhnya.
6. Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto buka suara soal surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Menurut pria yang akrab disapa Bambang Pacul, MPR akan menggelar rapat pimpinan (Rapim) setiap kali ada surat masuk yang dianggap penting untuk ditindaklanjuti melalui pembahasan.
“Begini kalau ada surat resmi masuk, ya pimpinan MPR itu kan masuknya ke sekretariat. Di sekretariat itu kalau itu dianggap penting, baru kita lakukan Rapim,” ujar Pacul saat ditemui di gedung MPR, Jakarta, Rabu (4/6). “Rapat pimpinan MPR untuk memutuskan bagaimana terhadap masukan surat tersebut begitu,” sambungnya.
Meski begitu, Pacul menegaskan, sampai saat ini belum ada informasi akan adanya rapim untuk menindaklanjuti surat tersebut. Dia juga belum memastikan apakah surat tersebut sudah sampai ke meja pimpinan MPR atau belum. Politisi PDI-P itu hanya menegaskan, jadwal rapim untuk membahas tindak lanjut surat tersebut menjadi kewenangan Ahmad Muzani selaku Ketua MPR RI.
“Nah ini rapimnya belum ada. Nanti yang bisa mengatur rapim sesuai dengan tatib, itu adalah siapa yang memimpin rapat. Yang menetapkan agenda rapat dan memimpin rapat itu diserahkan kepada tatibnya Ketua MPR yang menentukan. Jadi dikau tanyanya ke Pak Muzani,” pungkasnya.
Sementara itu, empat purnawirawan, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, menyurati DPR dan MPR untuk memproses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden. Keempatnya tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengirimkan surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 kepada DPR dan MPR pada Senin (2/6).
“Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” demikian bunyi surat tersebut yang sudah dikonfirmasi, Selasa (3/6).
7. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai, pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan mantan Presiden sekaligus Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri pada acara peringatan Hari Lahir Pancasila di gedung Kemenlu, berlangsung sejuk. “Kan kalau lihat di situ ada Presiden, ada Bu Mega, ada Wakil Presiden, kan adem suasananya. Ya, suasana yang bagus menurut saya,” kata Dasco kepada wartawan, Rabu (4/6).
Menurut Dasco, kehadiran Presiden Prabowo bersama tokoh-tokoh nasional lain, termasuk Megawati dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menunjukkan, peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum persatuan. “Ya kan kemarin itu adalah peringatan Hari Lahir Pancasila, nah sehingga acara yang kemarin diselenggarakan oleh BPIP itu karena memang ada Keppresnya untuk dirayakan bersama,” kata Dasco. Ia menyatakan, Presiden Prabowo sebagai Kepala Negara dengan senang hati hadir dalam peringatan tersebut. “Sehingga Presiden dengan senang hati ikut hadir dalam acara tersebut dan memberikan sambutan,” ucapnya.
8. Menteri BUMN Erick Thohir membantah isu yang menyebut dirinya bakal mundur dari jabatan menteri. Dia menegaskan, kabar tersebut tidak benar. “Mengundurkan diri? Oh, enggak benar,” kata Erick usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (4/6).
Erick menilai, isu tanpa fakta bisa mudah berkembang kapan saja. Bisa saja, kata dia, sebentar lagi ada isu dirinya mundur dari jabatan ketua umum PSSI tanpa alasan yang melandasi. “Orang lagi enak-enaknya. Nanti (bisa saja) bentar lagi ada gosip, Pak Erick katanya mau ngundurin diri jadi ketua PSSI di Kongres (PSSI) ini,” jelas Erick.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menuturkan, isu reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih yang beredar merupakan spekulasi. Walaupun, kata dia, Presiden Prabowo bisa saja melakukannya kapan pun diperlukan. Tetapi, waktu pastinya hanya Presiden Prabowo Subianto yang tahu.
“Hanya Presiden yang tahu karena ini hak prerogatif Presiden. Jadi suara-suara di luar anggap saja bagian dari bunga-bunga demokrasi. Apakah akan ada? Ya, reshuffle itu sesuatu hal yang mungkin saja terjadi,” kata Hasan di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Selasa (3/6). Menurutnya, sepanjang tidak diumumkan oleh Presiden, hal itu hanya tebakan semata. “Karena yang berhak menyampaikan ini kan hanya Presiden. Orang yang di luar kan nebak-nebak saja, melakukan spekulasi saja,” ucapnya.
9. Ketum PSSI Erick Thohir mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan menjadi Dewan Kehormatan PSSI. Hal itu disampaikan Erick Thohir usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (4/6). “Salah satu yang kita bicarakan di Kongres adalah tentu dengan senang tadi Bapak Presiden juga menerima beliau akan menjadi Dewan Kehormatan di PSSI,” kata Erick Thohir. Oleh karena itu, kata dia, usulan itu akan disahkan dalam Kongres Biasa PSSI 2025 yang berlangsung di Jakarta pada Rabu ini. “Jadi, Alhamdulillah tadi makanya habis ini langsung di kongres kita akan usulkan. Salah satu memang sudah masuk ke statuta,” ujarnya.
Kongres Biasa PSSI 2025 harus mengalami penundaan untuk sementara waktu setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mendapatkan panggilan dari Presiden Prabowo. Kongres Biasa PSSI 2025 dilangsungkan di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (4/6). Acara tersebut dibuka dengan pidato dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam pidatonya, Erick Thohir meminta insan sepak bola Indonesia tidak berpuas diri. “Kita harus terus lakukan perbaikan dan perubahan,” ucap Erick Thohir. “Tidak mungkin kita berbangga dengan hari ini karena apa yang kita rasakan tentu negara lain rasakan.” “FIFA mengatakan Indonesia menjadi contoh yang bagus artinya semua negara ingin bersaing sama kita,” ucap pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu.
Ketum PSSI Erick Thohir berharap Presiden Prabowo Subianto menonton langsung pertandingan Indonesia VS China dalam laga kesembilan grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Kamis (5/6), pukul 20.45 WIB. Erick yakin, kehadiran Presiden Prabowo akan membawa hoki. Sebab, dalam laga sebelumnya saat melawan Bahrain, Indonesia memenangkan pertandingan dengan skor 1-0. “Saya mengharapkan Beliau hadir. Karena di pertandingan terakhir kan Bapak Presiden bawa hoki. Jadi, kita perlu semua doa dan hoki untuk nonton pertandingan besok,” kata Erick, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (4/6).
10. KPK yakin proses ekstradisi Paulus Tannos berjalan dengan baik meski terjadi manuver hukum yang dilakukan buron kasus E-KTP tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK terus melengkapi dokumen-dokumen terkait ekstradisi yang diminta Otoritas Singapura.
“Terkait dengan perkara yang melibatkan DPO Paulus Tannos, KPK menyakini proses ekstradisi dapat berjalan dengan baik. Terlebih, KPK sebagai pihak penyidik penanganan perkara ini juga telah menyampaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses ekstradisi,” kata Budi, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (4/6).
Budi mengatakan, pemerintah memiliki keyakinan bahwa korupsi merupakan extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa yang terjadi di lintas negara. Karenanya, ia mengatakan, dibutuhkan komitmen bersama di kawasan Asia Tenggara untuk memiliki komitmen yang sama dalam pemberantasan korupsi.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, proses pemulangan buronan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Paulus Tannos, bakal menjadi kasus pemulangan buronan pertama yang dilakukan melalui perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Singapura. “Jadi, belum pernah ada sebelumnya. Ini case pertama perjanjian ekstradisi yang dulu ditandatangani oleh presiden dan sekarang ini kami jalankan,” ujar Supratman dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (4/6).
Supratman pun menyebut, proses persidangan Tannos yang akan berlangsung di Singapura pada 23–25 Juni 2025, merupakan bagian dari perjanjian ekstradisi serta Perjanjian Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/MLA) antara Indonesia dengan Singapura. Oleh karena itu, Menkum mengatakan, pemerintah Indonesia akan menunggu persidangan dimulai, sebagai bagian dari proses ekstradisi yang sedang berjalan.
11. Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan, Al Muzzammil Yusuf telah ditunjuk menjadi Presiden PKS yang baru. HNW menyebut DPP PKS akan menggelar jumpa pers terkait penunjukan tersebut. “Dengan semangat demokrasi dan keakraban keluarga besar PKS, tadi siang (4 Juni 2025) Majelis Syura sudah memutuskan Al Muzzammil Yusuf sebagai Presiden baru PKS periode 2025-2030,” ujar HNW, Rabu (4/6). “Saya kira DPP PKS akan membuat konferensi pers soal ini,” sambungnya.
Selain itu, tegas HNW, Sohibul Iman juga dipilih menjadi Ketua Majelis Syura PKS yang baru. HNW mengeklaim pemilihan pimpinan PKS dilakukan secara damai dan kritis. “Sejak kemarin, 3 Juni 2025, Majelis Syura PKS sudah digelar dengan melanjutkan tradisi pemilihan kepemimpinan di internal PKS yang damai tapi kritis dan demokratis. Dan terpilihlah Sohibul Iman (mantan Presiden PKS, mantan Wakil Ketua Majelis Syura PKS) menjadi Ketua Majelis Syura PKS periode 2025-2030,” imbuhnya.
12. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan menjawab rumor beredar yang menyebut Indonesia akan membeli jet tempur J-10 dari China. Menurut Donny rumor itu berawal saat Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Tonny Harjono berkunjung ke China beberapa waktu lalu. Ia mengatakan saat itu Tonny melihat pesawat itu, dan Indonesia ditawarkan untuk membelinya.
“Itu masih rumor lah ya. Jadi kan waktu itu kan Kepala Staf Angkatan Negara berkunjung ke China lah ya, di dalam air show itu dan melihat pesawat itu, dan termasuk ditawarkan pesawat itu ya,” kata Donny di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Rabu (4/6).
Ia mengatakan Kemenhan tengah mengevaluasi kemungkinan menggunakan jet tempur J-10 untuk memperkuat pertahanan. Donny menegaskan Indonesia negara yang netral sehingga tidak masalah membeli alat utama sistem senjata (alutsista) dari manapun.
13. Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah tidak lengah terkait kembali naiknya kasus Covid-19 di kawasan Asia, termasuk Indonesia. Puan mengatakan, kenaikan kasus itu harus diwaspadai pemerintah dengan mengambil langkah terukur demi melindungi masyarakat. “Peningkatan kasus Covid-19 yang terjadi di kawasan Asia jelas tidak bisa dianggap enteng. Pemerintah harus memiliki sense of urgency yang tinggi dan tidak boleh lengah,” kata Puan, dalam keterangannya, Rabu (4/6).
Puan juga mengingatkan pemerintah untuk memastikan ketahanan kesehatan nasional menyusul adanya peningkatan kasus Covid-19 belakangan ini. “Pemerintah perlu memastikan Indonesia memiliki ketahanan kesehatan yang kuat. Sehingga, saat terjadi skenario terburuk, kita sudah siap dan bisa mengatasinya,” ujarnya.
Menkes Budi Gunadi Sadikin membenarkan telah terjadinya kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia. Namun, kenaikan kasus ini terjadi pada varian Covid-19 yang relatif tidak mematikan. “Itu mengenai Covid-19, datanya seperti apa. Saya sampaikan bahwa Covid-19 itu memang terjadi kenaikan, tapi kenaikan ini adalah varian-varian yang relatif tidak mematikan,” kata Budi usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin. Ia meminta masyarakat tidak khawatir dan terlalu panik. Namun, tetap menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan. “Jadi enggak usah terlalu dikhawatirkan supaya masyarakat nggak panik,” ucapnya.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi siap menghadapi kembali kasus Covid-19 di wilayahnya. Menurut Dedi, Jabar sudah terlatih menghadapi virus tersebut. Hal tersebut diungkap Dedi menanggapi terdeteksinya enam kasus Covid-19 di empat Kabupaten di Jawa Barat. “Kita kan sudah terlatih menghadapi Covid yang berat dulu, kita sudah terlatih,” kata Dedi di Gedung Pakuan Bandung, Rabu (4/6). Meski demikian, Dedi mengajak semua pihak waspada, tetapi tidak perlu terlalu panik. “Ya kita harus mulai waspada lah hari ini walaupun juga jangan terlalu panik,” ujarnya.
14. Seskab Teddy Indra Wijaya membantah rumor yang menyebutkan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo akan diganti. Teddy mengatakan, Kapolri masih rutin memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto. “Kemarin baru saja (Kapolri) menghadap Pak Presiden memberikan laporan bulanan seperti biasanya,” kata Seskab Teddy, Rabu (4/6).
Teddy menyebutkan, Sigit akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara panen raya di Bengkayang, Kalimantan Barat, Kamis (5/6) hari ini. “Pak Kapolri juga akan ikut dalam kunjungan kerja Presiden ke Kalimantan Barat, mau meninjau panen jagung,” ujar dia. Isu pergantian kapolri ini muncul dalam beberapa hari terakhir lewat sejumlah unggahan di media sosial.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyebut, stok calon Kapolri memang ada bahkan banyak untuk ke depannya. Namun, ia tidak yakin Jenderal Sigit akan diganti dalam waktu dekat ini. “Tapi, saya enggak yakin kalau Kapolri akan diganti,” ujarnya, kemarin.
Sebelumnya diberitakan, nama Kapolda NTT Irjen Rudi Darmoko santer disebut-sebut sebagai calon Kapolri, namun yang bersangkutan tidak tahu. “Wah, kata siapa itu, saya enggak tahu tuh. Saya enggak tahu tuh. Saya hanya melaksanakan perintah pimpinan. Itu urusan pimpinan,” kata Rudi di Markas Polda NTT, Selasa (3/6) pagi. (Harjono PS)
