Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu (net)
Isu menarik pagi ini, KPK buka kemungkinan panggil Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam pengusutan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumut. Dalam kasus ini, KPK telah tetapkan lima tersangka, yakni, TOP (Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut), RES (Kepala UPTD Gunung Tua), HEL (Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), KIR (Direktur Utama PT DNG), dan RAY selaku Direktur PT RN. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, total nilai proyek pembangunan jalan di Sumut dari hasil dua OTT sebesar Rp 231,8 miliar.
Menteri PU Dody Hanggodo mengaku terpukul setelah anak buahnya terjaring OTT KPK di Sumut. “Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya terpukul, dan ini benar-benar ‘tamparan’ keras ke saya,” kata Dody Hanggodo di Jakarta, Sabtu (28/6) malam. Peristiwa ini menjadi peringatan keras bagi instansinya. Sebab, selama ini ia telah berkali-kali mengingatkan jajaran di bawahnya untuk bekerja bersih dan menjunjung integritas. Berikut isu selengkapnya.
1. KPK buka kemungkinan memanggil Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam pengusutan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumut. Dalam kasus ini, KPK telah tetapkan lima tersangka, yakni, TOP (Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut), RES (Kepala UPTD Gunung Tua), HEL (Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kemudian KIR (Direktur Utama PT DNG), dan RAY selaku Direktur PT RN.
“Tentu kami akan panggil, akan kami minta keterangan, apa dan bagaimana sehingga uang ini bisa sampai kepada para tersangka,” ujar kata Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (28/6).
Asep mengatakan, follow the money akan terus dilakukan untuk mengetahui aliran dana dari kasus korupsi proyek pembangunan tersebut. “Kami bergerak bersama dengan PPATK untuk melihat ke mana saja yang itu bergerak,” ujarnya.
Asep menegaskan, KPK tidak akan membedakan pemeriksaan kepada satu orang demi mengusut tuntas kasus korupsi ini. “Jadi tidak ada dalam hal ini kita kecualikan. Kalau memang bergerak ke salah satu orang, misal ke Kadis lain, atau gubernurnya. Tentu akan kami minta keterangan, kami akan panggil, tunggu saja ya,” tegasnya.
KPK menyita uang tunai senilai Rp 231 juta saat OTT di Kabupaten Mandailing Natal, Sumut, pada Kamis (26/6). Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan uang tersebut berasal dari hasil tindak pidana korupsi dugaan suap proyek pembangunan jalan Dinas PUPR Provinsi Sumut dan Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumut. “Uang tunai senilai Rp 231 juta, yang diduga merupakan sebagian atau sisa komitmen fee dari proyek-proyek tersebut,” kata Asep saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (28/6).
Asep menyatakan, operasi tangkap tangan ini menjadi pintu masuk bagi pihaknya untuk mendalami perkara lebih jauh. Ia menegaskan, KPK akan menelusuri siapa saja pihak yang terlibat serta mengikuti jejak aliran uang dalam dugaan suap terkait proyek pembangunan jalan ini. “KPK masih akan terus menelusuri dan mendalami terkait proyek atau pengadaan barang dan jasa lainnya,” ujarnya.
2. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, total nilai proyek pembangunan jalan di Sumut dari hasil dua OTT sebesar Rp 231,8 miliar. Dielaskan, dua kasus dugaan korupsi proyek jalan itu terungkap setelah penyidik menggelar OTT pertama pada Kamis (26/6). “Setelah melaui proses pemantauan, kami cari data juga, ada proyek pembangunan jalan ada di dua tempat. Pertama, proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR,” ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (28/6).
Asep lalu merinci proyek-proyek jalan yang ada di Dinas PUPR. Proyek pertama, yakni Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – SP. Pal XI Tahun 2023, dengan nilai proyek Rp 56,5 miliar. Kemudian, Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – Sp. Pal XI tahun 2024, dengan nilai proyek Rp 17,5 miliar. Lalu, Rehabilitasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – Sp. Pal XI dan penanganan longsor tahun 2025. Terakhir proyek Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – Sp. Pal XI tahun 2025. “Kegiatan tangkap tangan kedua, terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di satuan kerja pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumatera Utara,” kata Asep.
Asep Guntur Rahayu mengungkapkan, pemenang lelang untuk proyek pembangunan jalan di Sipiongot, Sumut sudah ditentukan sejak awal. Ia menjelaskan, tersangka TOP yang merupakan Kadis PUPR Sumut melaksanakan survei ke Sipiongot bersama dua tersangka lain, yakni KIR selaku Direktur Utama PT DNG dan RES selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR merangkap pejabat pembuat komitmen (PPK).
“Pada saat melakukan survei tersebut, seharusnya pihak swasta itu tidak hanya sendirian yang diikutkan. Di sini sudah diikutkan KIR sebagai Direktur Utama PT DNG oleh TOP selaku Kepala Dinas PUPR Sumut,” ujar Asep dalam konferensi pers, Sabtu (28/6). Setelah survei dilakukan, TOP perintahkan RES untuk menunjuk KIR sebagai rekanan tanpa melalui mekanisme dalam proses barang dan jasa.
RES kemudian menghubungi KIR untuk memasukkan penawaran dalam lelang proyek pembangunan pada Juni 2025. Lalu pada pada 23 hingga 26 Juni 2025, KIR memerintahkan stafnya untuk berkoordinasi dengan RES untuk mempersiapkan hal-hal teknis terkait proses e-catalog. “Jadi, sudah dipersiapkan segala sesuatunya. Dari awal memang PT DNG ini yang ditunjuk akan menjadi pemenangnya,” ujar Asep.
Setelah itu, PT DNG dinyatakan memenangkan proyek pembangunan jalan setelah KIR bersama dengan RES dan staf UPTD mengatur proses e-catalog. “Mereka juga sudah mengatur waktunya. Jangan sampai dalam waktu yang berdekatan dengan PT DNG menjadi pemenang. Jadi, diatur waktunya. Diatur juga cara memasukkan syarat-syaratnya dan lain-lain,” ujar Asep.
3. Menteri PU Dody Hanggodo mengaku terpukul setelah anak buahnya terjaring OTT KPK di Sumut. “Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya terpukul, dan ini benar-benar ‘tamparan’ keras ke saya,” kata Dody Hanggodo di Jakarta, Sabtu (28/6) malam. Peristiwa ini menjadi peringatan keras bagi instansinya. Sebab, selama ini ia telah berkali-kali mengingatkan jajaran di bawahnya untuk bekerja bersih dan menjunjung integritas.
“Karena saya sudah bicara berbuih-buih pentingnya integritas, pentingnya menghadirkan Tuhan di hati, tapi ya… masih saja begini,” ujar Dody. Ia menegaskan tidak akan menutupi kasus tersebut bahkan jika ada pejabat di tingkat pusat yang terlibat, dirinya siap menyerahkan kepada proses hukum tanpa campur tangan sedikit pun.
Ia mempersilakan KPK untuk menyelidiki hingga ke kantor pusat Kementerian PU di Jalan Pattimura, Jakarta Selatan. Dody berjanji tidak akan menutup-nutupi anak buahnya yang terlibat korupsi. “Iya enggak apa-apa. Kemarin kan sudah saya sampaikan juga semalam asas praduga tak bersalah tetap,” ujar Dody saat ditemui di Sentra Handayani, Jakarta Timur, Minggu (29/6). “Tapi kemudian kalaupun itu nyangkut teman-teman di Kantor Pattimura, saya tidak akan nutup-nutupin. Cuma tetap bagi saya asas praduga tak bersalah itu wajib,” sambungnya.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, kasus kebocoran anggaran pembangunan infrastruktur tidak boleh terjadi lagi. Ia akan mengevaluasi internal seluruh pejabat eselon I hingga III, serta pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran proyek infrastruktur. “Tidak boleh ada lagi kebocoran anggaran. Setiap rupiah uang negara harus benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas Dody, Minggu (29/6).
Kata dia, evaluasi internal akan dilakukan setelah mendapat restu dari Presiden Prabowo. “Atas restu Bapak Presiden Prabowo, pekan depan kami akan segera memulai evaluasi menyeluruh. Langkah ini bertujuan agar Kementerian PU benar-benar bersih, efisien, dan akuntabel,” ujarnya.
Dody menegaskan, tak akan menutupi apapun yang diperlukan KPK untuk mengusut kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jalan di Sumut. “Saya tidak akan nutupi satu lubang pun, enggak ada,” kata Dody. Ia akan menyerahkan pejabat tingkat pusat, jika terbukti tersangkut kasus ini. “Kalau pun ada yang nyangkut di Pattimura (Kantor Kementerian PU pusat di Jakarta yang terlibat) gara-gara itu, saya akan serahkan kepada aparat penegak hukum,” tegasnya.
4. Presiden Prabowo Subianto kembali memperingatkan para menterinya untuk bekerja cepat dan baik. “Saya terima kasih, tim saya, kabinet saya, semuanya kerja dengan baik. Kerja dengan cepat. Yang tidak bisa ikut cepat, kita tinggalkan di pinggir jalan saja,” ujar Prabowo saat meresmikan groundbreaking Ekosistem Industri Baterai Listrik Terintegrasi Konsorsium ANTAM-IBC-CBL di Kawasan Artha Industrial Hills (AIH), Karawang, Jawa Barat, Minggu (29/6).
Prabowo mengatakan, hilirisasi akan terus berjalan di bawah kepemimpinannya. Apalagi, rakyat menuntut pemerintah bergerak cepat dan memberikan kemajuan yang cepat pula. “Hitungan saya tidak lama, lima tahun paling lambat enam tahun, tujuh, kita bisa swasembada energi,” imbuhnya.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam sambutannya membeberkan, nilai proyek Ekosistem Industri Baterai Listrik Terintegrasi Konsorsium ANTAM-IBC-CBL mencapai Rp 100 triliun. Bahlil meminta perusahaan tidak hanya menguntungkan pemerintah pusat dan investor saja. “Secara keseluruhan, proyek ini hampir kurang lebih sekitar 6 miliar Dollar AS, ini kurang lebih sekitar Rp 100 triliun. Ini bukan angka kecil. Lapangan pekerjaan 35.000 yang tidak langsung, yang langsung sekitar 8.000. Multiplier effect dari pertumbuhan ekonomi kurang lebih sekitar 49 miliar Dollar AS. Dan ini setiap tahun, ketika harga naik, nilainya juga naik lagi,” ujar Bahlil.
5. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menilai langkah Indonesia dan Malaysia untuk mengelola bersama wilayah Laut Ambalat adalah pilihan di tengah kebuntuan penyelesaian hukum soal batas landas kontinen. Menurutnya, kedua negara tidak memilih tiga opsi klasik dalam menyelesaikan sengketa tersebut, yakni membawa ke pengadilan internasional, menggunakan kekuatan militer, atau membiarkannya tanpa kejelasan. “Rupanya tiga ini tidak diambil sebagai opsi. Yang diambil opsi oleh Pak Prabowo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim itu adalah, sudah lah masalah hukum kita akui, tapi sayang juga kalau misalnya sumber daya alam yang ada tidak dieksplorasi dan dieksploitasi,” kata Hikmahanto, Minggu (29/6).
Ia menilai langkah untuk mengelola bersama wilayah Laut Ambalat merupakan pilihan rasional dan pragmatis. Meski menyambut baik langkah ini, Hikmahanto mengingatkan tantangan sebenarnya bukan lagi soal hukum internasional, tetapi soal pembagian manfaat ekonomi secara adil. “Nah, tantangan terberat adalah nanti dua negara harus duduk bersama dan memikirkan opsi-opsi seperti apa dalam rangka joint development. Tentu dari sisi kedua negara, maunya harusnya win-win,” kata Hikmahanto.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengatakan Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menyelesaikan masalah perbatasan dengan penyelesaian yang akan menguntungkan kedua belah pihak, salah satunya mengenai konflik Blok Ambalat. Hal tersebut Prabowo sampaikan dalam joint statement usai dirinya bertemu Perdana Malaysia (PM) Malaysia Anwar Ibrahim di Istana, Jakarta, Jumat (27/6). “Sebagai contoh, kita sepakat hal-hal yang masalah perbatasan yang mungkin memerlukan waktu lagi untuk menyelesaikan secara teknis. Tapi prinsipnya, kita sepakat untuk mencari penyelesaian yang menguntungkan kedua pihak,” ujar Prabowo.
6. Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-P, Aria Bima mengusulkan pembentukan Pansus guna membahas revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu. Langkah tersebut diperlukan menyusul putusan MK nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pemilu nasional dan daerah mulai 2029. “Pembahasan RUU tersebut idealnya tidak cukup hanya melalui panitia kerja (panja), tetapi bisa dipertimbangkan melalui panitia khusus (pansus) lintas komisi mengingat kompleksitas persoalan yang akan timbul ke depan,” ujar Aria Bima, Minggu (29/6).
Menurut Bima, salah satu konsekuensi dari putusan MK tersebut adalah keharusan memperpanjang masa jabatan DPRD. Sebab, pemilu daerah baru bisa dilaksanakan paling cepat dua tahun setelah pemilu nasional selesai digelar.
7. Pihak eks Mendikbudristek Nadiem Makarim belum menerima pemberitahuan resmi terkait pencegahan ke luar negeri terhadap Nadiem. Kuasa hukum Nadiem, Hotman Paris mengatakan, dirinya maupun kliennya tidak menerima surat atau informasi terkait pencegahan ke luar negeri secara resmi dari pihak Kejagung. “Tidak dikabari. Tahunya dari berita,” ujar Hotman saat dihubungi, Senin (30/6). Hotman mengatakan, sejak pemberitaan pada Jumat (27/6) hingga hari ini, pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi terkait pencegahan Nadiem bepergian ke luar negeri.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung mencegah Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri guna memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek ahun 2019–2022. “Iya (dicegah ke luar negeri). Sejak 19 Juni 2025 untuk enam bulan ke depan,” kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar di Jakarta, Jumat (27/6).
8. Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya menegaskan Sekolah Rakyat dibangun untuk membuat kehidupan anak-anak lebih sejahtera ke depannya. Hal tersebut disampaikannya saat meninjau Sekolah Rakyat di Sentra Handayani Kemensos, Jakarta Timur, Minggu (29/6). “Percayalah, Sekolah Rakyat ini dibuat, dirancang oleh Bapak Presiden melalui Kementerian Sosial, dalam hal ini Gus Ipul, menterinya. Sekolah Rakyat ini bertujuan untuk membangun anak-anak agar lebih sehat, lebih mendapatkan pendidikan yang bermutu, lebih aman, lebih terlindung, dan lebih sejahtera. Itu tujuannya,’’ ujarnya.
9. Menkomdigi Meutya Hafid memastikan, kementeriannya siap memenuhi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan infrastruktur digital dan internet cepat pada program Sekolah Rakyat. “Program prioritas Presiden ini memang sedang fokus pada penyiapan infrastruktur fisik, SDM guru, dan siswa. Nah, sekarang mulai masuk ke tahap pemeriksaan infrastruktur digitalnya,” kata Meutya di Yogyakarta, Sabtu (28/6).
Meutya Hafid memastikan setiap titik Sekolah Rakyat yang membutuhkan koneksi internet cepat akan dibantu dengan peningkatan infrastruktur digital. “Ya intinya di mana yang memerlukan akses internet cepat itu pasti kita akan bantu. Kan sudah ada daerah yang memang akses internetnya sudah cepat. Kalau yang ini kita memindahkan kabel memang,” kata Meutya.
10. Kemensos memastikan, program Sekolah Rakyat siap berjalan pada tahun ajaran 2025-2026 di 200 titik lokasi dan melibatkan 20.000 calon siswa di seluruh Indonesia. “Sekaligus hari ini kita sedang mengejar untuk proses 100 yang kedua yang diperintahkan beliau, sehingga target nanti insyaallah untuk tahun ajaran 2025-2026 ini ada 200 titik lokasi minimal,” kata Sekjen Kemensos Robben Rico di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Sleman, Yogyakarta, Sabtu (28/6). (Harjono PS)
