JAKARTA, REPORTER.ID — Ketika puluhan anak dilaporkan keracunan makanan di Kabupaten Banjar, suara kehati-hatian datang dari anggota MPR RI, Aboe Bakar Alhabsyi. Dalam forum Sosialisasi Empat Pilar MPR di Kecamatan Kertak Hanyar, Kamis (23/10/2025), ia menekankan pentingnya memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijalankan dengan kepatuhan penuh terhadap standar operasional prosedur (SOP).
“Semua prosedur yang ditentukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) harus dipenuhi agar makanan yang dibagikan benar-benar aman dan bergizi bagi anak-anak kita,” kata Habib Aboe, sapaan akrab mantan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) RI itu.
Pernyataannya mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas tentang kesiapan dan pengawasan pemerintah dalam melaksanakan program ambisius tersebut—sebuah kebijakan nasional yang bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah di seluruh Indonesia.
Kekhawatiran di Lapangan
Kasus keracunan yang menimpa lebih dari 130 anak di Banjar menjadi sinyal peringatan dini bagi pelaksana program di daerah. Masyarakat setempat melaporkan bahwa beberapa anak mengalami gejala mual dan pusing setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.
Menanggapi hal itu, Habib Aboe menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai distribusi makanan dan sistem pengawasan yang diterapkan pemerintah daerah.
“Harus ada koreksi dan pencarian akar masalah supaya ke depan bisa dihindari. Keselamatan dan kesehatan anak-anak adalah prioritas utama,” ujarnya.
Menjawab Kekhawatiran Warga
Ketika salah satu peserta forum bertanya apakah orang tua diperbolehkan menolak program makan gratis, Habib Aboe Bakar memberikan jawaban yang menekankan hak warga dan fleksibilitas sekolah.
“Silakan disampaikan kepada pihak sekolah, misalnya dengan memberi tahu bahwa anak sudah membawa bekal sendiri dari rumah,” jelas anggota Komisi III DPR RI itu.
Antara Idealisme dan Realitas Lapangan
Program Makan Bergizi Gratis merupakan inisiatif besar pemerintah untuk memastikan setiap anak mendapatkan asupan gizi seimbang, terutama di wilayah terpencil dan kurang mampu. Namun, implementasinya menghadapi tantangan klasik: keterbatasan pengawasan, logistik, dan kompetensi pelaksana.
Habib Aboe Bakar menilai, niat baik pemerintah perlu diimbangi dengan ketelitian dan tanggung jawab administratif di semua tingkatan.
“Program ini sangat baik, tapi pelaksanaannya harus hati-hati dan sesuai aturan. Jangan sampai niat baik justru menimbulkan masalah baru,” tegasnya.
Pelajaran dari Banjar
Kasus di Banjar membuka ruang refleksi bagi banyak pihak. Ia menjadi contoh bagaimana program sosial berskala nasional dapat berisiko jika eksekusi teknisnya longgar. Para pengamat menilai, pengawasan dari Badan Gizi Nasional, dinas pendidikan, dan pemerintah daerah perlu diperkuat untuk memastikan setiap piring yang disajikan benar-benar aman.
Dengan penegakan SOP yang konsisten, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya memberi makanan, tapi juga menumbuhkan rasa percaya antara pemerintah dan masyarakat bahwa investasi pada gizi anak adalah investasi bagi masa depan bangsa. ***
