Presiden Prabowo Subianto saat di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat (net)
Isu menarik pagi ini, Presiden Prabowo Subianto akan gunakan uang hasil pengembalian dari para koruptor untuk membayar utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh. Prabowo menyampaikan hal itu saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/11). Menurut Prabowo, pemerintah akan membayar utang Whoosh sebesar Rp 1,2 triliun per tahun.
Isu lainnya, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin perintahkan TNI terus berbakti kepada rakyat. “TNI tanpa rakyat, tidak ada apa-apanya. Rakyat membiayai kita sampai kita masuk ke lubang kubur. Karena itu, berbaktilah kepada rakyat dan bantu kesulitan-kesulitan rakyat di sekelilingmu,” katanya saat kunjungan kerja ke Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 823/Raja Wakaaka di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Selasa (4/11). Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Prabowo Subianto akan gunakan uang hasil pengembalian dari para koruptor untuk membayar utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh. Prabowo menyampaikan hal itu saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/11).
Prabowo menyatakan, pemerintah akan membayar utang Whoosh sebesar Rp 1,2 triliun per tahun. Menurutnya, polemik yang menimpa kereta cepat bukanlah masalah. “Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar mungkin Rp 1,2 triliun per tahun,” kata Prabowo.
Ia menegaskan, uang untuk membayar utang ke pihak China sejatinya ada. Uang yang tadinya dikorupsi akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat, salah satunya untuk membayar utang Whoosh. “Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jadi saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” ucapnya.
Presiden Prabowo Subianto meminta polemik utang Whoosh jangan dihitung untung dan rugi. Ia mengatakan, keberadaan kereta cepat harus dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, semua sarana teknologi yang dihadirkan untuk kepentingan bersama adalah tanggung jawab pemerintah. Sebab, ada mekanisme public service obligation (PSO) di dalamnya.
Prabowo juga meminta publik tidak usah ribut-ribut terkait polemik utang Whoosh. Ia menyatakan akan mengambil tanggung jawab perihal itu. “Enggak usah khawatir ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya,” bebernya.
Presiden Prabowo Subianto alokasikan dana sebesar Rp 5 triliun untuk perluasan kapasitas kereta, meliputi penambahan gerbong kereta rel listrik (KRL) commuter line. “Bahkan beliau (Dirut KAI) mengajukan Rp 4,8 triliun, saya setujui. Tidak, tidak Rp 4,8 triliun, Rp 5 triliun saya setujui,” kata Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/11). Ia mengungkapkan, satu rangkaian membutuhkan dana hingga 9 juta dolar AS. “Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu. Uangnya kita hemat demi kepentingan rakyat di atas segala kepentingan,” kata Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan, kereta api di Indonesia tidak kalah dengan kereta api di belahan bumi Eropa. “Saya sering keluar negeri, tetapi kereta api kita ini tidak kalah dengan kereta api di mana pun,” ucap Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/11). Prabowo mengaku menyukai kereta api sejak dulu. Ia terkesan dengan transformasi kereta di Indonesia yang kini menjelma menjadi transportasi massal yang sangat vital, mampu mengangkut 486 juta penumpang dalam satu tahun.
Prabowo meminta masyarakat untuk mengagumi bangsa sendiri. Ia tak ingin masyarakat merasa rendah diri. “Jadi kita ini sebagai bangsa, cobalah. Kalau anak bangsa berbuat yang baik, yang hebat, yang dikagumi bangsa lain, ya mbok ya kita juga hormati dan kita hargai gitu loh,” jelas Prabowo. “Rendah hati boleh, tapi jangan rendah diri. Ya kan? Ini luar biasa ini. Saya terima kasih saya diundang hari ini,” tandas Prabowo.
Ketua DPP PDI-P merangkap Ketua Banggar DPR, Said Abdullah menilai, KPK sudah melakukan hal baik dengan menyelidiki kasus dugaan korupsi pada proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh. Namun, Said mengingatkan, penyelidikan KPK jangan sampai menghentikan program perpanjangan rute Whoosh dari Jakarta ke Surabaya. “KPK segera lakukan penyelidikan, penyidikan. Itu akan lebih baik,” ujar Said di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11). “Tapi juga jangan sampai menghentikan program yang dalam tanda kutip sangat baik,” ujarnya.
2. Menhan Sjafrie Sjamsoeddin perintahkan TNI terus berbakti kepada rakyat. “TNI tanpa rakyat, tidak ada apa-apanya. Rakyat membiayai kita sampai kita masuk ke lubang kubur. Karena itu, berbaktilah kepada rakyat dan bantu kesulitan-kesulitan rakyat di sekelilingmu,” katanya saat kunjungan kerja ke Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 823/Raja Wakaaka di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Selasa (4/11).
Sjafrie menegaskan, kemanunggalan TNI dan rakyat sebagai pilar utama pertahanan negara. Ia mengingatkan, Yonif TP 823 dibentuk atas mandat rakyat untuk menjaga kedaulatan di wilayah Baubau. “Kalian harus menjadi tentara rakyat, harus bisa bersatu dengan rakyat, dan harus bisa menghormati rakyat. Tidak boleh menyakiti hati rakyat,” tegasnya.
3. KPK menyebut OTT yang menjerat Gubernur Riau, Abdul Wahid terkait dugaan pemerasan di Dinas PUPR. Wahid ditangkap di sebuah kafe di Riau. “Jadi dugaan tindak pemerasan ini terkait dengan penganggaran yang ada di Dinas PUPR,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (4/11).
Budi mengatakan, dalam operasi senyap ini, KPK menyita uang Rp 1,6 miliar dalam pecahan mata uang Dollar Amerika Serikat (AS), Pound Sterling, dan Rupiah. “Tim juga mengamankan barang bukti di antaranya sejumlah uang dalam bentuk rupiah, dollar Amerika, dan juga Pound Sterling yang kalau dirupiahkan sekitar Rp 1,6 miliar,” ujarnya.
Budi menjelaskan, ada modus jatah preman dalam kasus dugaan pemerasan di balik OTT yang menjerat Gubernur Riau, Abdul Wahid. “Terkait dengan penambahan anggaran di Dinas PUPR tersebut, kemudian ada semacam japrem/jatah preman sekian persen begitu untuk kepala daerah, itu modus-modusnya,” katanya.
KPK menyita uang Rp 1,6 miliar dalam pecahan Dollar AS, Pound Sterling, dan Rupiah saat OTT yang menjerat Gubernur Riau, Abdul Wahid. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, uang tersebut disita di rumah Abdul Wahid di Jakarta. “Dan untuk uang-uang dalam bentuk Dollar AS dan Pound Sterling diamankan di Jakarta. Di salah satu rumah milik saudara AW (Abdul Wahid),” kata Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (4/11).
Budi mengatakan, uang sebesar Rp 1,6 miliar yang disita tersebut bukan penyerahan yang pertama. KPK yakin sebelumnya sudah pernah menerima penyerahan-penyerahan lainnya. “Artinya kegiatan tangkap tangan ini adalah bagian dari beberapa atau dari sekian penyerahan sebelumnya. Jadi sebelum kegiatan tangkap tangan ini diduga sudah ada penyerahan-penyerahan lainnya,” ujarnya.
Abdul Wahid merupakan Gubernur Riau keempat yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi yang diusut KPK. Ia gubernur kedua di era Prabowo yang ditangkap KPK. “Kami menyampaikan keprihatinan,” ujar Jubir KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/11). Budi mengingatkan Pemprov Riau untuk lebih serius membenahi dan memperbaiki tata kelola pemerintahannya. Menurutnya, KPK siap mendampingi dan mengawasi secara intensif, melalui tugas maupun fungsi koordinasi dan supervisi untuk mengidentifikasi sektor pemerintahan yang berisiko tinggi terjadi tindak pidana korupsi.
4. Anak tertua Pakubuwono XIII, GKR Timoer Rumbai mengatakan, Putra Mahkota Kanjeng Gusti Pangeran Harya (KGPH) Purbaya atau KGPAA Kanjeng Gusti Pangeran Arya Adipati (KGPAA) Hamangkunegoro akan menjalankan tugas-tugas raja selama masa transisi. “Gusti Adipati (Hamangkunegoro),” kata GKR Timoer Rumbai usai mendampingi Sri Sultan Hamengkubuwono X melayat di Keraton Surakarta, Selasa (4/11).
Putri dari pernikahan pertama Pakubuwono XIII itu menegaskan ayahnya telah menetapkan KGPAA Hamangkunegoro Sudibyo Rajaputra Narendra ing Mataram. “Saya harus pertegas, Sinuhin (Pakubuwono XIII) sudah menunjuk dan melantik putra mahkota,” ujarnya. Timoer mengatakan keluarga inti raja akan menjalankan amanah dari mendiang Pakubuwono XIII. KGPAA Hamangkunegoro akan dilantik jadi Raja Keraton Surakarta.
Prosesi pemakaman Raja Keraton Surakarta, Sri Susuhunan Pakubuwono XIII Hangabehi telah dimulai, Rabu (5/11) pagi. Beberapa prajurit TNI dan Polri mengangkat peti jenazah warna dari dalam Kompleks Keraton Surakarta untuk dinaikkan kereta khusus Ratu Pralaya yang telah disiapkan. Kereta itu ditarik beberapa ekor kuda. Arak-arakan pun dimulai. Warga tumpah ruah di kanan dan kiri jalan yang dilewati arak-arakan tadi.
Sebelum diberangkatkan ke peristirahatan terakhirnya, jenazah Pakubuwono XIII akan dibawa ke Rumah Dinas Wali Kota Solo di Loji Gandrung menggunakan kereta. Nantinya, jenazah akan dipindahkan ke mobil jenazah untuk dibawa ke Kompleks Makam Imogiri atau Pamijatan Imogiri yang merupakan pemakaman para raja dan keluarga besar Dinasti Mataram Islam.
5. Pro-kontra pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto masih seru. Guru Besar Filsafat STF Driyarkara, Franz Magnis Suseno atau Romo Magnis menegaskan, usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto sebaiknya ditolak.
Menurut Romo Magnis, Soeharto memang memiliki sejumlah jasa bagi Indonesia, tetapi rekam jejak pelanggaran HAM dan praktik korupsi yang terjadi selama masa pemerintahannya tidak dapat diabaikan ketika membicarakan gelar setinggi pahlawan nasional.
Ia menyebut, Soeharto berjasa membawa Indonesia keluar dari krisis politik dan ekonomi pada masa Orde Lama, mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia sehingga meningkatkan hubungan regional, serta berperan dalam pembangunan nasional. ‘’Namun, kontribusi tersebut tidak menghapus fakta sejarah mengenai pelanggaran HAM berat selama Orde Baru,’’ ujar Magnis dalam konferensi pers di Kantor LBH, Jakarta, Selasa (4/11).
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, pemerintah perlu mencermati secara menyeluruh rekam jejak mantan Presiden Soeharto sebelum memutuskan pemberian gelar pahlawan nasional. “Terkait rencana pemberian gelar pahlawan, kita hormati prosesnya. Namun, karena ini penting, ya harus dicermati rekam jejaknya dari masa lalu sampai sekarang,” ujar Puan dalam konferensi pers bersama pimpinan DPR usai rapat paripurna di Gedung DPR, Selasa (4/11).
Penegasan itu disampaikan Puan saat ditanya mengenai sikap pimpinan DPR RI terhadap rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto yang menuai polemik di masyarakat. Puan menekankan, pemberian gelar pahlawan nasional bukan sekadar penghargaan simbolis, tetapi juga memiliki makna historis dan moral yang besar bagi bangsa.
Lebih dari 500 akademisi, guru besar serta aktivis demokrasi, aktivis antikorupsi, hingga aktivis HAM menyatakan penolakan terhadap rencana pemberian gelar pahlawan nasional ke mantan Presiden Soeharto. Direktur Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid meminta Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto.
“Pada dasarnya, kami menyatakan, gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto harus dibatalkan,” ujar Usman di Kantor LBH, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/11). “Saudara Presiden (Prabowo) harus menolak itu, menolak usulan gelar pahlawan yang diajukan oleh Dewan Gelar di dalam pemerintahan,” tegasnya.
6. Sejumlah koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS) menyatakan, ada hal yang lebih penting untuk dilakukan pemerintah dibanding menyematkan gelar pahlawan kepada Soeharto. Misalnya, memenuhi hak-hak korban pelanggaran HAM yang merupakan dampak dari keputusan dan kebijakan Soeharto. “Saya rasa, lebih penting untuk mengedepankan keadilan bagi korban ketimbang memberikan secara simbolis gelar pahlawan untuk Soeharto,” ujar Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS, Andrie Yunus di Gedung MK, Jakarta, Selasa (4/11).
Sejarawan/Profesor Riset Purnabakti BRIN Asvi Warman Adam mengatakan, pemberian gelar kepada mantan Presiden Soeharto masih terganjal oleh Tap MPR terkait dengan pemerintahan yang bebas dari KKN. Ia merujuk pada jawaban resmi pimpinan MPR kepada Fraksi Golkar tanggal 24 Oktober 2024 yang menegaskan, TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN masih berlaku.
“Dalam surat tersebut dijelaskan, TAP MPR itu tidak bisa dicabut karena MPR saat ini tidak memiliki kewenangan untuk mencabut ketetapan yang masih berlaku. TAP itu tetap berlaku sampai tercapainya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” jelas Asvi.
Mantan presiden sekaligus Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengingatkan pemerintah tidak sembarangan memberikan gelar pahlawan nasional kepada tokoh. Dia menilai, penganugerahan gelar tidak bisa dilakukan secara mudah tanpa menimbang rekam jejak perjuangan, nilai kemanusiaan, serta tanggung jawab moral seorang tokoh terhadap bangsa.
“Dapat gelar proklamator, bapak bangsa, terus ini apa? Pahlawan? Tapi, ya hati-hati kalau mau menjadikan seseorang pahlawan. Jangan gampang dong. Kalau Bung Karno, benar, pahlawan. Karena saya berani bertanggung jawab,” ujar Megawati saat berpidato dalam seminar peringatan 70 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Blitar, Jatim, Sabtu (1/11) lalu.
7. Mensos Saifullah Yusuf mengungkapkan, lansia dan penyandang disabilitas akan menjadi penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026. “Jadi Insha Allah kalau nanti semuanya lancar ke depan, tahun depan akan ada juga MBG untuk lansia dan penyandang disabilitas,” kata Saifullah Yusuf Hal usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/11).
Saifullah menyampaikan, program ini akan menyasar sekitar 100.000 lansia dan lebih dari 30.000 penyandang disabilitas. Pria yang karib disapa Gus Ipul ini mengaku sudah mengusulkannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas.
8. Menko Kumham Impas, Yusril Ihza Mahendra menyebut, pemberantasan judol akan efektif jika dikaitkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal tersebut disampaikan Yusril saat bicara soal Pasal 303 bis KUHP dalam KUHP baru dan diatur dalam undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. “Kalau perjudian itu hanya diberantas berdasarkan pasal-pasal perjudian, itu enggak akan mampu mengatasi masalah. Tapi, kalau dikaitkan dengan TPPU, akibatnya itu dahsyat sekali,” kata Yusril di Kantor PPATK, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/11).
Yusril juga menyebutkan, perputaran uang judol lebih besar daripada hasil korupsi. Namun, perputaran uang teratas adalah narkoba. “Uang yang beredar terkait dengan perjudian itu besar ya, mungkin lebih besar daripada uang hasil korupsi,” kata Yusril di Kantor PPATK, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/11).
Data terbaru yang diterimanya menyebutkan, lebih dari 600.000 penerima bansos menggunakan dana bansos untuk bermain judol. Jumlah itu termasuk penerima beasiswa dari kalangan pelajar hingga mahasiswa. “Kementerian Sosial juga sudah mengetahui berkat kerja sama dengan PPATK, lebih dari 600.000 penerima bantuan sosial yang diberikan pemerintah dijadikan modal untuk melakukan judi online,” ujarnya.
PPATK menyebut pemain judol didominasi masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan. “Para pelakunya, para pemainnya itu tetap dari saudara-saudara kita yang berpenghasilan Rp 5 juta ke bawah per bulan,” kata Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana di kantor PPATK, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/11). Ivan menyebut lembaganya berhasil menekan perputaran uang judi online di Indonesia sepanjang 2025.
9. Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyampaikan, pemutihan atau penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan akan dilakukan akhir 2025. Hal tersebut diungkap Cak Imin usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/11) malam. “Ya, otomatis dengan sendirinya tanggungan itu akan diambil alih oleh BPJS Kesehatan. Akhir tahun ini,” kata Cak Imin.
10. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, DPR akan bahas rencana pemerintah menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Melalui alat kelengkapannya, DPR akan lakukan pembahasan terhadap permasalahan yang menarik perhatian dan berdampak pada kehidupan rakyat. “Akan dibahas antara lain penanganan dan antisipasi bencana hidrometeorologi; penanganan kasus pencemaran radioaktif cesium-137 di kawasan industri Cikande; penyelesaian status kewarganegaraan anak-anak hasil kawin campur,” ujar Puan dalam pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (4/11). (Harjono PS)
