Menha Sjafrie Sjamsoeddin (net)
Isu menarik pagi ini, Menha Sjafrie Sjamsoeddin mengeluarkan ultimatum soal keberadaan Bandara Khusus PT IMIP atau IMIP Private Airport di Morowali, Sulteng. Sjafrie menegaskan pemerintah tak akan membiarkan kawasan industri itu beroperasi seolah menjadi negara dalam negara. Sjafrie menekankan, negara akan lakukan perbaikan terhadap seluruh aspek pengelolaan bandara. Mabes TNI mengerahkan Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat) untuk mengamankan bandara di Morowali, Sulawesi Tengah.
Isu lainnya, kepemimpinan di PBNU kini berada di tangan Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar setelah Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya tak lagi berstatus Ketua Umum PBNU. Mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Pspadewi belum menghirup udara bebas. Ia masih menanti pembebasannya dari Rutan KPK usai menerima rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Rencananya, hari ini, Ira dan dua terdakwa lainnya akan dibebaskan. Berikut isu selengkapnya.
1. Menha Sjafrie Sjamsoeddin mengeluarkan ultimatum soal keberadaan Bandara Khusus PT IMIP atau IMIP Private Airport di Morowali, Sulteng. Sjafrie menegaskan pemerintah tak akan membiarkan kawasan industri itu beroperasi seolah menjadi negara dalam negara. Sjafrie menekankan, negara akan melakukan perbaikan terhadap seluruh aspek pengelolaan bandara.
“Negara hadir untuk menegakkan hukum, menegakkan regulasi, dan kita perbaiki semua hal-hal yang sudah kita lihat selama ini terjadi. Tidak boleh ada republik di dalam republik,” tegas Sjafrie usai menghadiri Latihan Komando Gabungan (Kogab) TNI di kawasan Bandara PT IMIP, Morowali.
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang mendampingi Menhan dalam kunjungan tersebut turut mengungkap kondisi Bandara PT IMIP. Satgas PKH menyebut Bandara PT IMIP beroperasi tanpa adanya otoritas negara.
“Ternyata di Indonesia ada bandara yang tanpa ada otoritas negara. Bandara itu ada di kawasan industri Morowali atau PT IMIP. Tanpa adanya pihak keamanan, tanpa adanya pihak bea cukai, dan tanpa adanya pihak imigrasi,” kata Satgas PKH dalam unggahan di akun Instagramnya @satgaspkhofficial, yang dikutip Rabu (26/11).
Model operasional Bandara PT IMIP memang aneh dan rawan, karena pesawat bebas keluar masuk tanpa adanya pengawasan, serasa negara dalam negara. Semua crew yang berada di Bandara PT IMIP bukan dari otoritas negara. Bandara tersebut dibangun menggunakan dana PT IMIP, namun aktivitas bandara harusnya tetap mentaati aturan yang ada.
“Meskipun dibangun dari dana mereka sendiri, namanya negara, punya aturan yang harus ditaati. Kini Bandara PT IMIP berubah menjadi bandara yang pada umumnya. Tidak ada namanya bandara khusus, semua harus ada pengawasan dari negara tanpa tebang pilih,” kata Satgas PKH.
2. Mabes TNI mengerahkan Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat) untuk mengamankan bandara di Morowali, Sulawesi Tengah. Langkah ini diambil usai Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut ada bandara tidak mempunyai perangkat negara di Morowali. TNI mendukung langkah pemerintah dalam memastikan seluruh fasilitas strategis nasional berada dalam pengawasan negara.
“TNI bersikap aktif dan responsif terhadap arahan Menhan, TNI telah menyiapkan pasukan dari Korpasgat yang ditugaskan dalam pengamanan bandara (tersebut) sebagai salah satu objek vital nasional,” kata Kapuspen TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah, Rabu (26/11).
“Saat ini, TNI telah meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Polri, dan Pemda setempat untuk memastikan seluruh fasilitas udara yang beroperasi di wilayah Indonesia berjalan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Gubernur Sulteng Anwar Hafid mendapat arahan dari Menhan untuk menjaga bandara tersebbut. “Kemarin setelah menerima arahan dari Pak Menhan, kita sudah berkoordinasi semuanya. Jadi sejak saat itu selesai rapat langsung aparat sudah kita siapkan di sana, kemudian juga dari TNI disiagakan di sana, kita koordinasi dan sekarang sudah ada tempat bagi aparat kita untuk menjaga bandara itu,” kata Gubernur Sulteng Anwar Hamid, Rabu (26/11).
Anwar mengaku terus berkoordinasi agar alur tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke Morowali melalui Palu. Dia menyebut, Menhan telah mencatat usulan itu untuk disampaikan dalam rapat dengan Kemenhub. “Kita terus berkoordinasi supaya alur tenaga kerja asing ini bisa di satupintukan melalui Sulawesi Tengah. Itu sudah, Pak Menhan kemarin sudah catat itu untuk nanti disampaikan dalam rapat di Kementerian Perhubungan,” terangnya.
3. Gubernur Sulteng Anwar Hafid mengapresiasi ketegasan Menhan Sjafrie. “Keras sekali memang Pak Menhan waktu itu karena yah namanya beliau baru melihat hal seperti itu jadi kita sangat mengapresiasi Pak Menhan yang berani, yang luar biasa untuk menyampaikan ini,” ujarnya.
Anwar mengatakan sorotan itu menjadi pelajaran berharga. Apalagi karena bandara erat kaitannya dengan fasilitas publik, sehingga sebaiknya dijalankan secara terbuka. “Ini jadi pelajaran bagi semua pihak, jadi pelajaran semua pihak supaya hal-hal yang bersifat fasilitas publik itu sebaiknya dibuka,” ucapnya.
Gubernur Sulteng Anwar Hafid mengungkapkan, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin telah meminta status bandara milik PT IMIP atau IMIP Private Airport di Morowali sebagai bandara internasional dibatalkan. Seperti diketahui, bandara tersebut sudah mendapat SK sebagai bandara internasional dari Kemenhub.
“Itu kemarin sudah ada SK Menteri (bandara IMIP berstatus internasional). Ada SK Menteri bersama-sama dengan bandara SIS Al-Jufri, tapi informasi terakhir Pak Menhan sudah meminta untuk dibatalkan,” ujar Anwar, Rabu (26/11).
Anwar mendukung pembatalan status bandara internasional untuk IMIP Private Airport dibatalkan. Sebab, dia menginginkan pintu masuk utama untuk tenaga kerja asing (TKA) berada di Bandara Internasional SIS Al-Jufri di Palu. “Yah, Al Jufri kita maksimalkan kemudian bandara IMIP tidak perlu jadi internasional,” ujarnya.
Ia mengatakan operasional Bandara IMIP selama ini diawasi oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), sehingga pemerintah daerah sulit untuk melakukan pengecekan karena bukan kewenangannya.
Seperti diketahui, Kawasan Industri Morowali atau Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia. Kawasan ini menjadi pusat hilirisasi nikel dan logam dasar yang menjadi bagian program hilirisasi tambang.
Kawasan industri ini dikelola oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park, kawasan industri ini berkembang pesat dan kini menjadi rantai pasok global untuk industri stainless steel dan baterai kendaraan listrik. Mengutip laman resmi PT IMIP, pemegang saham terbesar di perusahaan ini adalah Shanghai Decent Investment Group yang menggenggam sahams sebanyak 49,69 persen.
4. Kepemimpinan di PBNU kini berada di tangan Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar setelah Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya tak lagi berstatus ketua umum PBNU. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang telah dikonfirmasi oleh A’wan PBNU Abdul Muhaimin dan juga Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakhir, Rabu (26/11).
“Untuk selanjutnya, selama kekosongan jabatan Ketua Umum PBNU sebagaimana dimaksud, maka kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sepenuhnya berada di tangan Rais Aam selaku Pimpinan Tertinggi Nahdlatul Ulama,” tulis surat tersebut. Surat edaran tertanggal 25 November ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari risalah rapat harian Rais Syuriyah PBNU yang dikeluarkan pada 20 November 2025.
Beredar surat yang menyatakan Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) tak lagi berstatus Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) per 26 November 2025. Surat berkop PBNU dengan klausul “Surat Edaran” bernomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025. Surat edaran tersebut dibenarkan oleh A’wan PBNU Abdul Muhaimin yang menyebut sebagai tindak lanjut atas risalah rapat Pengurus Harian Rais Syuriyah PBNU pada 20 November 2025.
“Ya memang Gus Yahya berarti memang sudah di-mauquf-kan (diberhentikan) lah itu ya, di-mauquf-kan dari PBNU berarti,” katanya, Rabu (26/11). “Iya (diberhentikan sejak) tanggal 26 kan sesuai dengan deadline yang diberikan Syuriyah,” katanya.
5. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengklaim telah meminta waktu untuk bertemu dengan Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar untuk membicarakan konflik di internal PBNU.
Namun, ia mengatakan belum ada jawaban dari Miftachul. Yahya membuka kemungkinan akan menghubungi Kembali Miftachul.
“Saya sebetulnya hari Jumat itu, sudah mengirim pesan kepada Rais Aam untuk minta waktu menghadap, bertemu. Tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Saya masih akan tunggu. Mungkin pada satu titik saya akan kirim pesan lagi untuk minta menghadap ya,” kata Yahya di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (26/11).
Rais Syuriyah PWNU DKI Jakarta KH Muhyiddin Ishaq mendorong Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar untuk islah. Muhyiddin mengatakan pengurus PWNU di berbagai wilayah juga mendorong terjadinya islah. “Oleh karena itu, teman-teman wilayah se-Indonesia ini berharap kelonggaran hati kedua belah pihak, baik Rais Aam maupun Ketua Umum, untuk bisa dilakukan islah,” kata Muhyiddin di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (26/11).
KH Muhyidin Ishaq menjelaskan, Ketua Umum PBNU hanya bisa diberhentikan lewat Muktamar NU. Hal tersebut disampaikannya menanggapi isu pemberhentian Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dari posisi Ketum PBNU. “Rais Aam maupun Ketua Umum tidak bisa diberhentikan di tengah jalan, kecuali lewat muktamar. Apakah muktamarnya biasa atau luar biasa,” ujar Muhyidin dalam konferensi pers, Rabu (26/115). Sebagai informasi, Gus Yahya terpilih sebagai Ketum PBNU periode 2021-2026. Ia ditetapkan menduduki posisi tersebut dalam Muktamar NU di Lampung, akhir Desember 2021 lalu.
6. Mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Pspadewi belum menghirup udara bebas. Ia masih menanti pembebasannya dari Rutan KPK usai menerima rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Rencananya, hari ini, Kamis (27/11), Ira dan dua terdakwa lainnya, Muhammad Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhi Caksono akan dibebaskan setelah KPK menerima salinan Keppres.
Seperti diberitakan, Ira diperkirakan bebas pada Rabu (26/11) kemarin, tetapi hingga malam tiba, KPK tak kunjung membuka gerbang pembebasan untuk Ira, Yusuf, dan Harry. “Sampai saat ini KPK masih menunggu Surat Keputusan Rehabilitasi dari Presiden,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (26/11) malam.
7. Presiden Prabowo Subianto panggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk membahas percepatan implementasi program energi baru terbarukan (EBT) ke Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (26/11). Fokus utama pembahasan terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan skema satu desa satu megawatt.
“Tadi kami membahas secara detail karena ini menjadi satu gagasan besar dari Bapak Presiden yang kami harus eksekusi terkait dengan satu desa satu megawatt,” kata Bahlil usai rapat dengan Presiden Prabowo. Bahlil mengatakan, pembahasan teknis soal rencana ini sudah mencapai tahap akhir, terutama terkait skema pelaksanaan dan pembiayaan proyek. Pemerintah menargetkan program tersebut segera berjalan sebagai bagian dari transformasi energi nasional.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tidak masalah dengan penugasan baru TNI dalam menjaga kilang minyak milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Bahlil, pengawalan dari aparat penegak hukum penting untuk mencegah pihak lain melakukan sabotase. “Enggak ada masalah. Daripada orang sabotase, jadi aparat keamanan TNI, polisi, itu penting,” kata Bahlil, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/11).
Menurut Bahlil, semua institusi negara perlu berkolaborasi dalam mengamankan kepentingan bangsa. “Saya pikir semua institusi negara harus berkolaborasi untuk mengamankan apa yang menjadi hal-hal penting bagi kepentingan negara,” ujar Bahlil.
8. Menhan Sjafrie Sjamsoeddin berkunjung ke Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 828/Banua Warani Mattone, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, pada Rabu (26/11). Berdasarkan foto yang dirilis Kemenhan, Sjafrie didamping Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik, Letkol Tituler TNI AD Deddy Corbuzier dalam kunker tersebut. Sjafrie menyempatkan diri menyantap makanan bersama dengan para prajurit di sela-sela kunjungan itu. Ia duduk membaur dengan prajurit pada sebuah meja panjang. Menu yang dihidangkan adalah nasi, tahu, tempe, dan satu buah pisang yang disajikan di piring ompreng.
9. Menhaj Mochammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan tantang pihak yang menuduhnya korupsi penunjukan dua syarikah haji 2026 untuk menyerahkan bukti ke aparat penegak hukum. Dalam pidatonya ketika melantik jajaran pejabat struktural Kemenhaj RI, Gus Irfan menegaskan, pihaknya sangat terbuka jika aparat penegak hukum ingin menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut.
“Kalau mereka yang menuduh itu mempunyai bukti yang kuat, tolong serahkan kepada aparat penegak hukum. Kami sangat terbuka jika aparat penegak hukum ingin menyelidikinya,” kata Gus Irfan, di Masjid Al Ikhlas, Kementerian Haji dan Umrah RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (26/11).
Gus Irfan menyatakan siap mengundurkan diri apabila ditemukan anak buahnya terbukti melakukan pelanggaran. “Saya akan juga ikut mengundurkan diri jika memang terbukti anak-anak buah saya melakukan pelanggaran,” kata Gus Irfan. Gus Irfan juga menambahkan, jika ada pegawainya yang melakukan kecurangan atau pelanggaran, akan dijatuhi sanksi tegas.
10. Menag Nasaruddin Umar mengatakan negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi harus mulai belajar tentang Islam ke Indonesia. Ia mengatakan dulu banyak orang Indonesia menimba ilmu Islam ke Timur Tengah. Bahkan literatur-literatur bahasa Arab banyak diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai media belajar. “Dulu kita belajar apa orang Indonesia itu belajar ke Mesir, Timur Tengah. Buku-buku Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia,” uujarnya di sela menghadiri International Conference of Indonesian Islam, di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Rabu (26/11).
Namun seiring berkembangnya keilmuan Islam di Indonesia, Nasaruddin menyebut sudah saatnya Indonesia menjadi pusat studi keilmuan Islam bagi negara-negara Timur Tengah. “Sekarang harus dibalik. Justru buku-buku yang berbahasa Indonesia tentang Islam itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Arab,” katanya.
11. Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa yang juga putra Riza Chalid, Muhamad Kerry Adrianto Riza menuliskan sebuah surat dari dalam Rutan Salemba, Jakarta. Dalam surat yang berjumlah 4 lembar tersebbut, Kerry menyampaikan isi hatinya selama menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina Persero. Salah satu poin dalam surat tersebut adalah bantahan Kerry yang terlibat dalam kasus korupsi.
Ia mengaku seolah dicitrakan sebagai penjahat besar dalam kasus tersebut. “Saya bukan pejabat publik dan tidak pernah mengambil uang negara. Namun, saya dicitrakan sebagai penjahat besar, seakan saya sumber masalah negeri. Di mana keadilan?” tulis Kerry dalam surat tersebut. Kerry turut menyampaikan pembelaan terhadap ayahnya, Riza Chalid, yang juga berstatus tersangka dalam perkara yang sama.
Dalam tulisannya, Kerry menyinggung anggapan publik yang menuduh Riza sebagai aktor di balik demonstrasi besar pada Agustus 2025 yang berujung kerusuhan di berbagai daerah. “Bukan hanya saya yang menjadi korban, ayah saya juga dituduh sebagai dalang dan mendanai demonstrasi ‘Bubarkan DPR’ Agustus lalu tanpa ada satu pun bukti. Ayah saya tidak mungkin melakukan hal tersebut,” tulis Kerry.
Terdakwa sekaligus selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhamad Kerry Adrianto Riza menegaskan ayahnya, Mohamad Riza Chalid tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina (Persero). “Jadi, kegiatan saya ini hanya sewa-menyewa terminal BBM antara saya dengan Pertamina. Usaha ini adalah usaha saya sendiri dan tidak ada keterlibatan ayah saya,” ujar Kerry saat memberikan keterangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, kemarin.
Kerry membantah tudingan tangki minyak miliknya tidak berguna bagi negara. Ia menegaskan, berdasarkan keterangan saksi di sidang, kilang tersebut membantu menghemat pengeluaran negara hingga ratusan miliar. “Usaha ini memberikan manfaat yang besar pada Pertamina, sebagaimana saksi dari Pertamina di persidangan yang menyatakan bahwa dengan menggunakan terminal saya, Pertamina mendapatkan efisiensi sampai Rp 145 miliar per bulan,” lanjut Kerry.
12. Komisi II DPR RI mengusulkan Wapres Gibran segera memulai aktivitas perkantoran di IKN tahun 2026. Komisi II DPR juga meminta para wamen ikut serta mendampingi Wapres pindah, sebagai langkah nyata untuk memastikan fungsi pemerintahan berjalan maksimal.
Ketua Komisi II, Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan usulan ini dalam Raker dengan Kemendagri, Kemenpan-RB, Otorita IKN, dan BKN di Gedung DPR, kemarin. Menurut Rifqi, pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh sekadar memindahkan pegawai, melainkan harus menggeser fungsi pemerintahan secara menyeluruh. Rifqi menggunakan perumpamaan yang sangat ilustratif untuk menegaskan urgensi kehadiran pemimpin tertinggi.
Anggota Komisi II DPR Romy Soekarno mengusulkan, penamaan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak hanya sebagai ‘ibu kota politik’, melainkan ‘ibu kota politik dan pemerintahan’. Menurut Romy, istilah ‘ibu kota politik’ terkesan kurang lengkap dan berpotensi menimbulkan salah persepsi mengenai fungsi IKN. “OIKN, saya punya ide, Pak Bas (Kepala OIKN Basuki Hadimuljono). Kalau ibu kota politik tidak ada nama pemerintahannya, kurang pas. Mestinya ibu kota politik dan pemerintahan,” ujar Romy dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan Otorita IKN, Kemenpan-RB, BKN, dan Kemendagri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.
13. BPN Jakarta Utara jelaskan duduk perkara pemblokiran ribuan sertifikat warga Sunter Jaya, Jakut yang memicu aksi demonstrasi warga yang menuntut pembukaan blokir sertifikat tanah mereka pada Rabu (26/11). Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Sontang Manurung mengatakan, pemblokiran tersebut dilakukan oleh Kodam Jaya pada 2019, bukan oleh BPN.
Pemblokiran diajukan setelah Kodam mengeklaim tanah seluas 66 hektar di wilayah Sunter Jaya merupakan aset mereka berdasarkan dokumen peninggalan kolonial Belanda. “Kodam mengeklaim dengan dasar Kaart Van De Militare Terreinen Te Weltevreden Ryswyk en Tanah Abang,” ujar Sontang, Rabu (26/11). Ia mengatakan, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara akan mengupayakan pembukaan blokir bidang tanah warga dalam waktu sepekan.
14. Sepanjang 2024, lebih dari 3.000 gerai makanan dan minuman di Singapura berhenti beroperasi alias gulung tikar. Jumlah ini tertinggi sejak tahun 2005. Fenomena ini mencerminkan tekanan berat yang dialami sektor kuliner di “Negeri Singa”. Pelaku usaha menyebutkan, kenaikan biaya operasional dan lemahnya permintaan menjadi kombinasi yang semakin sulit untuk dihadapi.
Salah satu bisnis yang akan tutup dalam waktu dekat adalah Wine RVLT, bar anggur yang telah beroperasi hampir delapan tahun di Carpenter Street. Gerai ini akan ditutup setelah masa sewanya berakhir pada akhir tahun. “Kami mengandalkan belas kasihan pemilik gedung. Kami tidak punya banyak kekuatan untuk bernegosiasi karena kami hanya mengelola satu lokasi,” ujar Ian Lim, Direktur sekaligus salah satu pendiri Wine RVLT, dikutip dari CNA. (Harjono PS)
