Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo alias Bamsoet (Ist)
JAKARTA, REPORTER.ID — Dinamika geopolitik global yang semakin memanas saat ini menjadi ujian nyata bagi relevansi Pancasila sebagai dasar ideologi sekaligus arah kebijakan luar negeri Indonesia. “Pancasila harus ditempatkan sebagai kompas strategis bangsa dalam menghadapi tekanan geopolitik global. Kita tidak bisa lagi memandangnya sekadar sebagai nilai normatif, tetapi sebagai dasar pengambilan keputusan yang konkret dalam politik luar negeri dan kebijakan nasional,” ujar Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo alias Bamsoet saat memberikan kuliah Pascasarjana Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan (Unhan) secara daring, di Jakarta, Rabu (1/4).
Bamsoet mengatakan, saat ini dunia sedang bergerak menuju tatanan multipolar dengan konflik terbuka, perang ekonomi, dan perebutan sumber daya yang dampaknya langsung dirasakan hingga ke dalam negeri. Mulai dari tekanan harga energi hingga ketidakpastian ekonomi nasional.
Waketum FKPPI ini menjelaskan, eskalasi konflik global, termasuk ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, telah berdampak langsung pada stabilitas energi dunia. Indonesia yang masih mengimpor sekitar 25 persen kebutuhan minyak dan 30 persen LPG dari kawasan Timur Tengah menjadi sangat rentan terhadap gejolak harga energi dunia. Bahkan, lonjakan harga minyak dunia berpotensi mendorong defisit anggaran Indonesia melampaui batas aman 3 persen jika tidak diantisipasi dengan kebijakan fiskal yang adaptif.
“Dalam situasi seperti ini, prinsip bebas aktif harus ditafsirkan ulang secara lebih berani. Indonesia tidak boleh terjebak dalam netralitas pasif, tetapi harus aktif membangun posisi strategis yang berpihak pada kepentingan nasional,” kata Bamsoet.
Waketum Partai Golkar yang juga Waketum KADIN Indonesia ini memaparkan, tekanan geopolitik juga datang dari fragmentasi ekonomi global. Dunia saat ini tengah menghadapi perlambatan pertumbuhan, proteksionisme, serta pergeseran menuju tatanan multipolar yang mengubah pola perdagangan dan investasi global. Dalam hal ini, meskipun ekonomi Indonesia relatif stabil dengan pertumbuhan sekitar 5 persen, ketergantungan terhadap komoditas dan fluktuasi harga dunia tetap menjadi kerentanan struktural yang harus diatasi.
“Ketahanan ekonomi nasional tidak bisa dilepaskan dari dinamika global. Karena itu, implementasi Pancasila, khususnya sila keadilan sosial, harus diwujudkan melalui penguatan kemandirian ekonomi, hilirisasi industri, dan penguasaan teknologi strategis,” jelas Bamsoet.
Bamsoet yang Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran ini juga menyoal melemahnya tata kelola global dan meningkatnya pelanggaran hukum internasional membuat prinsip-prinsip perdamaian dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila semakin relevan, sekaligus semakin sulit diterapkan. Dunia yang semakin transaksional menuntut negara-negara, termasuk Indonesia, untuk memiliki daya tawar yang kuat.
“Kalau kita tidak memperkuat posisi strategis, maka kita akan menjadi objek dari kepentingan global, bukan subjek yang menentukan arah. Di sinilah Pancasila harus menjadi kekuatan, bukan sekadar simbol,” jelas Bamsoet.
Anggota Komisi III DPR ini menambahkan, Indonesia sebagai negara G20 dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara memiliki peluang besar untuk memainkan peran sebagai penyeimbang dalam konflik global, sekaligus menjadi jembatan antara negara maju dan berkembang. Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan jika Indonesia memiliki arah strategis yang jelas dan konsisten.
“Pertanyaannya sekarang sederhana, apakah kita siap menjadikan Pancasila sebagai strategi negara, atau hanya akan terus menjadikannya sebagai slogan. Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan masa depan Indonesia di tengah pusaran geopolitik global,” ujarnya. ( HPS)
