SURAKARTA,REPORTER.ID – Semangat membangun kedekatan antara parlemen dan generasi muda terasa kuat dalam gelaran Parlemen Kampus 2026 yang berlangsung di Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, pada Selasa (5/5/2026) dan Rabu (6/5/2026).
Program yang digelar Setjen DPR RI bersama kalangan akademisi itu tidak hanya menjadi ruang diskusi formal, tetapi juga menghadirkan pengalaman langsung bagi mahasiswa untuk memahami dinamika kerja parlemen, mulai dari proses legislasi, pengawasan, hingga penyusunan kebijakan publik yang menyentuh persoalan riil masyarakat.
Kegiatan dibuka dengan penegasan dari Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar bahwa Parlemen Kampus bukan agenda simbolik semata. Menurutnya, kegiatan tersebut dirancang agar mahasiswa dapat memahami fungsi parlemen secara nyata dan terlibat aktif dalam kehidupan demokrasi.
“Parlemen Kampus ini bukan sekadar seremonial, tetapi bagaimana DPR RI hadir di kampus untuk membangun ruang dialog dan meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap kerja parlemen,” ujarnya dalam di Kampus UNS, Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (5/5/2026).
Antusiasme mahasiswa terlihat sejak hari pertama. Ratusan peserta dari berbagai fakultas mengikuti diskusi hingga simulasi sidang parlemen. Dalam forum tersebut, mahasiswa diajak memahami bagaimana aspirasi masyarakat diterjemahkan menjadi kebijakan negara. Salah satu narasumber menegaskan pentingnya literasi politik di kalangan anak muda.
“Mahasiswa jangan alergi terhadap politik. Politik itu menentukan arah kebijakan publik dan masa depan bangsa,” ujarnya.
Pembahasan semakin dinamis ketika isu lingkungan dan pengelolaan sampah menjadi salah satu topik utama. Anggota Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menilai persoalan sampah membutuhkan keterlibatan lintas generasi, termasuk mahasiswa dan komunitas muda. “Krisis sampah tidak bisa diselesaikan pemerintah sendiri. Harus ada kolaborasi dengan generasi muda yang punya kreativitas dan inovasi,” kata Eddy.
Menurut Eddy, anak muda memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran lingkungan di tengah masyarakat. Ia menilai perubahan perilaku publik terhadap pengelolaan sampah harus dimulai dari edukasi dan gerakan kolektif yang melibatkan kampus. “Mahasiswa harus menjadi agen perubahan, termasuk dalam membangun budaya pengelolaan sampah yang lebih baik,” tegas Politisi Fraksi PAN itu.
Dalam sesi lain, pembahasan mengenai kesenjangan kebijakan pusat dan daerah dalam pengelolaan sampah juga menjadi sorotan. Para peserta menilai implementasi regulasi di daerah masih menghadapi banyak kendala, mulai dari keterbatasan fasilitas hingga lemahnya sinkronisasi kebijakan. Salah satu narasumber menjelaskan bahwa persoalan sampah bukan hanya isu teknis, tetapi juga menyangkut tata kelola pemerintahan.
“Kadang kebijakan di pusat sudah baik, tetapi implementasinya di daerah belum maksimal karena keterbatasan anggaran dan koordinasi,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima
Selain diskusi, mahasiswa juga mengikuti simulasi sidang dan penyusunan rekomendasi kebijakan. Dalam simulasi tersebut, peserta dibagi ke dalam kelompok fraksi dan komisi untuk membahas isu-isu aktual. Mereka merasakan langsung bagaimana proses perdebatan, lobi politik, hingga pengambilan keputusan berlangsung di parlemen. Banyak mahasiswa mengaku baru memahami bahwa proses legislasi memerlukan diskusi panjang dan mempertimbangkan berbagai kepentingan masyarakat.
DPR RI juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan dunia akademik agar kebijakan yang dihasilkan lebih berbasis riset dan kebutuhan publik. Sekretaris Jenderal DPR RI menyebut kampus memiliki peran strategis sebagai mitra parlemen dalam menghasilkan gagasan kebijakan yang relevan dengan perkembangan zaman.
“Kampus punya kekuatan intelektual dan riset yang sangat penting untuk mendukung lahirnya kebijakan yang berkualitas,” katanya.
Menjelang penutupan acara, suasana diskusi tetap hangat. Mahasiswa menyampaikan kesan bahwa Parlemen Kampus memberi pengalaman baru tentang dunia politik yang selama ini dianggap jauh dari kehidupan kampus. Banyak peserta merasa lebih memahami bagaimana DPR RI bekerja dan menyadari bahwa kritik maupun aspirasi generasi muda memiliki ruang dalam proses demokrasi.
Parlemen Kampus 2026 di UNS akhirnya resmi ditutup oleh Kepala Biro Protokol dan Humas, Rudi Rochmansyah, dengan semangat kolaborasi yang kuat antara DPR RI dan kalangan akademisi.
“Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa tidak hanya mendapatkan pemahaman teoritis tentang parlemen, tetapi juga merasakan langsung dinamika kerja DPR RI sekaligus menyadari pentingnya keterlibatan generasi muda dalam menentukan arah kebijakan dan masa depan bangsa,” harapnya.
