SISTEM TATA KELOLA POLITIK YANG MAMPU MENCEGAH PEMIMPIN BURUK MERUSAK NEGARA
Oleh : Laksamana Sukardi
Banyak khalayak yang menganggap demokrasi hanya identik dengan pemilu dan masih banyak yang tidak memahami bahwa demokrasi adalah sistem tata kelola politik yang harus mampu mencegah pemimpin buruk merusak negara.
Demokrasi tidak pernah diciptakan karena manusia adalah malaikat. Demokrasi justru lahir karena manusia bukan malaikat. Karena itu, pemilu memiliki risiko memilih pemimpin yang buruk dan sejarah menunjukkan ironi besar bahwa banyak pemimpin otoriter justru lahir melalui pemilu demokratis.
Adolf Hitler memperoleh kekuasaan melalui sistem politik Republik Weimar sebelum menghancurkan demokrasi Jerman dari dalam.
Hugo Chávez, Recep Tayyip Erdoğan, Viktor Orbán, Ferdinand Marcos dan Alberto Fujimori, juga memperoleh legitimasi awal melalui pemilu sebelum perlahan melemahkan institusi demokrasi.
Perlu disadari bahwa kelemahan terbesar dalam sistem politik bukanlah ideologi, ekonomi, ataupun konstitusi. Melainkan psikologi manusia itu sendiri. Utamanya psikologi pemimpin.
Lord Acton pernah menulis kalimat terkenal-Letter to Bishop Mandell Creighton (1887) “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” Kalimat itu bukan sekadar pernyataan moral, tetapi observasi psikologis tentang bagaimana kekuasaan mengubah cara manusia berpikir.
Pada awalnya, hampir semua pemimpin berkampanye dengan idealisme: ingin melayani rakyat, memperbaiki negara, membangun masa depan yang lebih baik. Tetapi psikologi politik menunjukkan bahwa kekuasaan mengubah persepsi seseorang terhadap realitas.
Pujian berubah menjadi candu. Loyalitas buta berubah menjadi tuntutan. Kritik berubah menjadi penghinaan. Dan perbedaan pendapat mulai dianggap sebagai subversi. Transformasi seperti ini bukan anomali, tetapi sangat manusiawi.
Psikolog politik dan neurolog Inggris, David Owen, menyebut fenomena ini sebagai Hubris Syndrome, yaitu kondisi psikologis yang sering muncul pada pemimpin yang terlalu lama berada dalam kekuasaan tanpa koreksi yang sehat.
Pemimpin masuk ke alam bawah sadar dan mulai percaya: “Hanya saya yang memahami bangsa ini.” “Kritik menghambat kemajuan.” “Negara membutuhkan persatuan, bukan oposisi.” “Aturan biasa tidak boleh menghambat pemimpin besar.”
Selanjutnya, realitas alam sadar mulai menjadi ancaman bagi kekuasaan. Karena realitas mengandung kritik. Realitas mengandung batas. Realitas juga mengandung kegagalan.Maka sistem perlahan dibentuk mulai melindungi pemimpin dari kenyataan itu sendiri. Para pembantu menjadi takut. Institusi menjadi tunduk. Media berubah menjadi panggung pencitraan. Para ahli hanya menjadi ornamen politik. Dan loyalitas menjadi lebih penting daripada kebenaran.
Hannah Arendt dalam The Origins of Totalitarianism menjelaskan bahwa otoritarianisme modern tumbuh bukan hanya dari kekerasan, tetapi dari hancurnya kemampuan masyarakat membedakan realitas alam sadar dengan propaganda alam bawah sadar.
Tragedinya, pada fase ini banyak pemimpin tidak lagi merasa sedang berbohong. Mereka sungguh mulai mempercayai narasi yang mereka ciptakan sendiri. They believe in their own lies.
Psikolog Daniel Kahneman menyebut kecenderungan manusia untuk terlalu percaya pada penilaiannya sendiri sebagai overconfidence bias — salah satu bias kognitif paling berbahaya dalam pengambilan keputusan. Dalam politik, bias ini menjadi jauh lebih kuat ketika seorang pemimpin dikelilingi pujian dan minim koreksi.
Di sinilah pagar-1pagar demokrasi menjadi penting. Demokrasi bukan sekadar mekanisme pemilu.Demokrasi adalah sistem tata kelola politik yang mampu melakukan koreksi psikologis terhadap kekuasaan manusia.
Oposisi bukan diciptakan untuk memecah bangsa, tetapi untuk mencegah delusi kekuasaan. Pers bebas bukan untuk melemahkan negara, tetapi untuk menghubungkan kembali kekuasaan dengan realitas.
Peradilan independen dibutuhkan karena manusia secara alami cenderung membenarkan tindakannya sendiri ketika memiliki kekuasaan besar.
Pembatasan masa jabatan diperlukan karena tidak ada pikiran manusia yang tetap netral setelah terlalu lama memegang kekuasaan.
Karl Popper dalam The Open Society and Its Enemies menegaskan bahwa pertanyaan terpenting dalam politik bukanlah: “Siapa yang harus memimpin?” melainkan: “Bagaimana mencegah pemimpin yang buruk merusak negara?” Karena itulah demokrasi memagari agar pemimpin tidak offside dan pagar tersebut adalah: Kritik Oposisi.
Kritik bukan musuh demokrasi. Kritik adalah sistem imun demokrasi. Tanpa kritik, kekuasaan perlahan kehilangan kesadaran dirinya sendiri dan merasa paling benar. Sejarah berulang kali menunjukkan pola yang sama.
Bangsa-bangsa jarang runtuh karena tiba-tiba muncul satu manusia jahat dalam semalam. Lebih sering, sebuah bangsa membusuk perlahan karena institusi terlalu takut mengatakan kebenaran kepada kekuasaan, sementara masyarakat mulai menormalisasi setiap bentuk kontradiksi dan kebijakan yang destruktif.
Dan ketika ketakutan menggantikan kritik, maka realitas itu sendiri menjadi ancaman politik. Pada saat itulah demokrasi perlahan berubah menjadi sistem yang dibangun di atas kultus individu, bukan prinsip.
Karena itu, alasan terdalam mengapa demokrasi diperlukan sebenarnya bukan alasan filosofis, ideologis, tetapi merupakan panacea (obat) psikologis bagi pemimpin yang menyimpang.
Demokrasi ada karena tidak ada manusia yang memiliki kecerdasan dan karisma yang cukup, sehingga mampu mengelola kekuasaan yang besar dengan tulus dan aman, walaupun tanpa pengawasan dan koreksi. Bukan karena manusia selalu jahat. Tetapi karena manusia tetaplah manusia.
(Penulis adalah mantan Menteri BUMN, mantan Menteri Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN, mantan Menteri Investasi, dan mantan Anggota DPR/MPR)
Jakarta, 19 Mei 2026
