Presiden Prabowo Subianto (net)
Isu menarik pagi ini, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan sendiri Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 dalam rapat paripurna DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (20/5). Ini merupakan tradisi baru karena selama ini, yang menyampaikan KEM dan PPKF adalah Menkeu. Pada tahun lalu, pihak yang menyampaikan arah ekonomi di DPR adalah Menkeu Sri Mulyani.
Isu lainnya, sembilan WNI yang terdiri dari empat jurnalis dan lima aktivis ditangkap tentara Israel saat menjalankan misi kemanusiaan bersama Global Sumud Flotilla 2.0. Berdasarkan informasi dari Global Peace Convoy Indonesia, Rabu (20/5), sembilan WNI tersebut telah mengirimkan pesan darurat (SOS) berupa vidio pernyataan mereka ditangkap militer Israel. Sembilan WNI tersebut empat jurnalis dan lima orang aktivis. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan sendiri Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 dalam rapat paripurna DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (20/5). Ini merupakah tradisi baru karena selama ini, yang menyampaikan KEM dan PPKF adalah Menkeu. Pada tahun lalu, pihak yang menyampaikan arah ekonomi di DPR adalah Menkeu Sri Mulyani.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut, boleh-boleh saja Presiden menyampaikan arah ekonomi Indonesia di DPR. Dijelaskan, menteri sifatnya memang mewakili Presiden, sehingga sah-sah saja jika Prabowo yang menyampaikannya sendiri. “Kan sebenarnya para menteri itu kan mewakili Presiden. Sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat seorang Presiden… Bisa, kan bisa langsung,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5).
“Itu boleh-boleh saja. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2026,” sambungnya. Menurut Dasco, ini merupakan kali pertama Presiden menyampaikan sendiri arah ekonomi di hadapan DPR. “Saya baru cek tadi, mungkin ini baru pertama kali ya,” imbuh Dasco.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa juga menyampaikan hal senada. “Ya, rencananya seperti itu ya. Jadi, untuk penyampaian kerangka ekonomi makro, terus juga pokok-pokok kebijakan fiskal yang akan disampaikan langsung oleh Presiden,” ujar Saan Mustopa di gedung DPR, Selasa (19/5). Saat ditanya apakah ini pertama kalinya Presiden menyampaikan langsung KEM-PPKF di hadapan DPR, Saan pun tak menampik. Sepengetahuannya, agenda tersebut biasanya tidak dihadiri langsung oleh Presiden. “Ya, yang saya tahu ya,” ucap dia.
Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan, kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR pada Rabu (19/5) menjadi momen untuk menyatukan pandangan. Menurut rencana, Prabowo akan menyampaikan pidato dalam rapat paripurna penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027.
“Jadi, Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk sekali lagi kita menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa terutama didalam menjalankan tugas menjaga perekonomian bangsa kita,” ujar Prasetyo, Selasa (19/5). Selain itu, momen pertama Presiden Republik Indonesia hadir langsung dalam rapat paripurna penyampaian KEM-PPKF RAPBN 2027 bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. “Kebetulan tanggal 20 hari kebangkitan nasional,” kata Prasetyo.
2. Ketua Komisi XI DPR Mukhammad Misbakhun menyatakan, langkah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di DPR merupakan tradisi baru dalam ketatanegaraan Indonesia. Menurut Misbakhun, keterlibatan langsung kepala negara dalam agenda tersebut menjadi perhatian publik karen selama ini KEM-PPKF lazim disampaikan Menteri Keuangan atas nama presiden.
“Pembacaan KEM-PPKF itu biasanya selama ini dibacakan oleh Menteri Keuangan atas nama Bapak Presiden. Jadi kalau hari ini dibacakan langsung oleh Bapak Presiden itu menjadi sebuah tradisi baru memang,” kata Misbakhun di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5). Dijelaskan, KEM-PPKF adalah langkah awal atau kick off pembahasan RAPBN 2027 yang secara rutin dilakukan setiap 20 Mei. Dalam dokumen tersebut, pemerintah dan DPR akan mulai membahas berbagai asumsi dasar ekonomi makro, mulai dari target pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, hingga produksi dan lifting minyak serta gas.
3. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa masih optimisme dan tersenyum saat merespons pelemahan nilai tukar rupiah yang menyentuh level Rp 17.600 per dollar Amerika Serikat (AS). Di tengah tekanan terhadap mata uang domestik dan berbagai sentimen global, Purbaya justru menilai kondisi ekonomi Indonesia masih berada dalam situasi yang baik. “Kalau saya senyum ekonominya bagus, rupiahnya juga bagus. Makanya saya senyum terus,” ujar Purbaya di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, kemarin.
Terkait tekanan rupiah terhadap dollar AS dan potensi dampaknya terhadap subsidi energi serta asumsi makro APBN, Purbaya memastikan pemerintah telah melakukan perhitungan matang. Purbaya mengatakan, pemerintah telah menghitung skenario pelemahan rupiah dalam pengelolaan APBN, termasuk dampaknya terhadap subsidi energi.
Purbaya mengatakan, pemerintah tidak lagi menggunakan asumsi nilai tukar lama dalam menghitung kebutuhan anggaran negara. “Waktu kita hitung rupiahnya bukan seperti asumsi APBN yang sebelumnya. Jadi gitu kira-kira,” ucapnya. Namun, Purbaya enggan membeberkan angka detail yang digunakan pemerintah karena khawatir menimbulkan spekulasi pasar mengenai target nilai tukar pemerintah. “Tapi sudah kita hitung jadi enggak usah khawatir,” kata dia.
Purbaya juga menegaskan kondisi ekonomi Indonesia masih stabil di tengah pelemahan pasar keuangan dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Ia memastikan pemerintah telah menghitung seluruh kebutuhan anggaran negara, termasuk untuk sektor pertahanan hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG), tanpa mengganggu struktur APBN. Menurut dia, defisit APBN tetap dijaga di bawah batas aman, yakni di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Dengan ini sudah kita hitung anggarannya di bawah 3 persen, defisitnya di bawah 3 persen untuk PDB. Jadi enggak usah khawatir,” kata Purbaya saat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, kemarin. Menurut Purbaya, daya beli masyarakat juga masih cukup baik sehingga publik tidak perlu khawatir. “Yang men-drive dan memberi kontribusi menyumbang terbesar ke pertumbuhan adalah belanja masyarakat, artinya daya belinya masih cukup bagus. Jadi jangan khawatir,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo meyakini kondisi rupiah akan segera stabil. Ia tegaskan hal itu usai mengikuti rapat bersama Presiden RI Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/5) lalu. “Yakin stabil,” kata Perry, singkat saat dicecar awak media soal situasi gejolak kenaikan nilai tukar dollar Amerika Serikat (AS). Perry langsung masuk ke mobil dan meninggalkan Istana. Seperti diberitakan, Presiden Prabowo sekitar pukul 16.00 WIB menggelar rapat bersama sejumlah menteri sektor ekonomi. Selain Perry, hadir juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.
4. Pengacara Hotman Paris mengaku ditelepon Presiden Prabowo Subianto, pada Selasa (19/5) malam, untuk dimintai pendapat terkait kasus korupsi Chromebook yang menyeret eks Mendikbud Ristek Nadiem Makarim. “Tepat jam 8 malam pada saat saya sudah mau tidur, tiba-tiba telepon saya berdering dari ajudan Presiden dan saya disambungkan dengan Bapak Presiden Prabowo,” ujar Hotman dalam video yang diunggah di akun Instagramnya.
Dalam percakapan malam itu, Hotman mengatakan Prabowo ingin betul-betul putusan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook itu benar-benar adil. Karenanya, ia menyebut Prabowo menanyakan kasus tersebut kepada dirinya. Hotman yang sempat menjadi kuasa hukum Nadiem mengaku telah menyampaikan pandangannya kepada Presiden. Termasuk, pandangan dari hasil uraian dan analisa barang bukti yang ada. “Namun di medsos ini, saya tidak bisa membocorkan apa yang saya kasih tahu ke Bapak Presiden. Itu rahasia saya,” tuturnya.
5. Sembilan WNI yang terdiri dari empat jurnalis dan lima aktivis ditangkap tentara Israel saat menjalankan misi kemanusiaan bersama Global Sumud Flotilla 2.0. Berdasarkan informasi dari Global Peace Convoy Indonesia, Rabu (20/5/2026) sembilan WNI tersebut telah mengirimkan pesan darurat (SOS) berupa vidio pernyataan mereka ditangkap. Sembilan WNI tersebut yakni: Andi Angga Prasadewa di Kapal Josef, Rahendro Herubowo di Kapal Ozgurluk, Andre Prasetyo Nugroho di Kapal Ozgurluk, Thoudy Badai di Kapal Ozgurluk. Bambang Noroyono (Abeng) di Kapal BoraLize, Herman Budianto Sudarsono di Kapal Zapyro, Ronggo Wirasanu di Kapal Zapyro, Asad Aras Muhammad di Kapal Kasr-1, Hendro Prasetyo di Kapal Kasr-1.
Mereka ditangkap pada waktu yang berbeda. Andi, Rahendro, Andre, Thoudy dan Abeng ditangkap pada Senin (18/5). Herman dan Ronggo sebetulnya sempat menyatakan diri lolos dari intersepsi Israel pada saat lima WNI lainnya ditangkap. Dia mengatakan, manuver dari kapten kapal yang ditumpangi berhasil membuat tentara Israel tak mampu mengejar. Namun beberapa jam kemudian ia ikut ditangkap pada Selasa (19/5) waktu setempat. Empat jam berselang, Asad dan Hendro turut mengunggah pesan darurat yang menyatakan diri mereka ditangkap oleh tentara Israel.
Perwakilan Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) melaporkan penangkapan sembilan WNI yang mengikuti misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla menuju Gaza kepada pimpinan MPR RI, Selasa (19/5). Laporan itu disampaikan langsung oleh perwakilan GPCI Ahmad Juwaini saat bertemu Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid di Gedung MPR, Senayan, Jakarta. “Jadi kami datang ke MPR, khususnya kepada Pak Hidayat Nur Wahid, untuk pertama melaporkan sekilas mengenai update perkembangan misi Global Freedom Flotilla yang diikuti oleh warga negara Indonesia,” kata Juwaini. Ia menjelaskan, sembilan WNI yang terlibat dalam misi tersebut terdiri dari lima aktivis kemanusiaan dan empat jurnalis. Dia mengatakan, misi pelayaran menuju Gaza itu dimulai dari Barcelona, Spanyol, pada 12 April 2026. Namun, ketika memasuki perairan Yunani, rombongan kapal pertama dicegat pasukan Israel. “Gelombang pertama di-intersep oleh Israel dan lebih dari 170 relawan ditangkap waktu itu,” ujar Juwaini.
Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) meminta Presiden Prabowo Subianto mengerahkan kementerian dan perwakilan diplomatik Indonesia untuk membantu membebaskan WNI) yang ditahan Israel dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla menuju Gaza. “Kami berharap pesan ini bisa disampaikan kepada Pak Presiden Prabowo. Sampaikan pesan ini untuk ikut memerintahkan atau menugaskan badan-badan kementerian di bawah pemerintah, juga termasuk kedutaan-kedutaan besar Indonesia dan konsulat jenderal di luar negeri yang terkait dengan negara-negara yang kita terlibat dalam kegiatan Global Sumud Flotilla ini untuk dapat membantu membebaskan secepat-cepatnya,” kata Juwaini.
Juwaini menjelaskan, terdapat sembilan WNI yang ikut dalam misi kemanusiaan tersebut, terdiri dari lima aktivis kemanusiaan dan empat jurnalis. Menurut dia, rombongan Global Sumud Flotilla yang berangkat dari Turki menuju Gaza kembali dicegat pasukan Israel pada Senin (18/5). “Kalau dalam catatan kami sekitar jam 15.00 WIB, telah di-intercept oleh pasukan Israel,” ujar Juwaini. Dia menyebutkan, hingga Selasa (19/5) pagi terdapat sekitar 40 kapal yang ditahan dan 332 aktivis kemanusiaan serta jurnalis dari berbagai negara yang saat ini masih ditahan Israel. “332 aktivis kemanusiaan dan jurnalis dari berbagai negara itu diculik saat ini statusnya,” kata Juwaini lagi.
6. Jubir Kemlu RI, Yvonne Mewengkang menyampaikan, pemerintah memaksimalkan jalur diplomatik yang ada demi menyelamatkan sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang ditangkap Israel. “Seluruh jalur diplomatik dan langkah kekonsuleran akan terus dimaksimalkan guna memastikan pelindungan penuh bagi para WNI dan mereka dapat kembali dengan selamat,” kata Yvonne Mewengkang dalam keterangan resmi, Rabu (20/5).
“Kementerian Luar Negeri bersama Perwakilan RI terus melakukan pendekatan intensif dengan otoritas setempat dan seluruh pihak terkait untuk memastikan pelindungan ke-9 WNI tersebut,” kata Yvonne. Yvonne menegaskan, Indonesia mendesak Pemerintah Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan Internasional yang ditahan.
Yvonne mengatakan, Perwakilan RI juga melakukan pendekatan kepada otoritas setempat guna memastikan akses transit dan proses kepulangan WNI dapat berjalan tanpa hambatan keimigrasian. Ia menekankan, Kemenlu mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan melakukan penangkapan terhadap relawan WNI dalam misi kemanusiaan tersebut. “Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan WNI yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan International Global Sumud Flotilla atau GSF 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur,” ucapnya.
Kemlu RI mendesak Israel segera membebaskan seluruh kapal dan awak dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla. “Kementerian Luar Negeri RI mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina sesuai hukum humaniter internasional,” kata Jubir Kemlu RI, Yvonne Mewengkang dalam keterangannya, Selasa (19/5).
Yvonne mengatakan, sejak awal Kemlu telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman guna menyiapkan langkah antisipatif demi memastikan keselamatan dan percepatan proses pemulangan mereka. Selain itu, Kemlu RI juga terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk memperoleh informasi terkini mengenai kondisi para WNI, sekaligus menyiapkan langkah untuk pelbagai kemungkinan. “Pelindungan WNI akan terus menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia di tengah situasi yang berkembang sangat cepat,” ujarnya.
7. Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal (Purn) TNI Dudung Abdurachman telah berkomunikasi dengan Kemlu RI untuk membahas diplomasi pembebasan sembilan WNI yang ditangkap tentara Israel. “Saya sudah komunikasi dengan Kemlu untuk segera melakukan pendekatan melalui jalur diplomasi,” kata Dudung dalam keterangannya, Selasa (19/5). Dudung mengatakan akan memberikan perkembangan lanjutan soal lokasi para WNI tersebut.
“Sampai sekarang belum bisa dipastikan posisi terkini dari 9 orang. 5 Orang tertangkap dan 4 orang masih keliaran di beberapa tempat,” ujar dia. Diberitakan sebelumnya, setidaknya ada sembilan WNI dilaporkan berada dalam rombongan kapal misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0, yang diintersepsi militer Israel di perairan internasional dekat Siprus, Mediterania Timur, Senin (18/5). Media Republika mengonfirmasi keberadaan dua jurnalis mereka dalam misi tersebut, dan menyatakan bahwa intersepsi ini sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Media Tempo juga mengonfirmasi bahwa jurnalisnya adalah salah satu dari sembilan WNI yang terdampak intersepsi Israel. Pemerintah Indonesia kini tengah berkoordinasi dengan KBRI di Ankara, Cairo, dan Amman guna menyiapkan langkah perlindungan dan percepatan pemulangan para relawan.
Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mendesak Kemenlu menggalang dukungan internasional untuk menyelamatkan 9 WNI yang ditangkap tentara Israel. Menurut Hasanuddin, pemerintah mesti bergerak cepat melalui jalur diplomasi agar lembaga-lembaga internasional dapat segera melakukan intervensi. “Pemerintah harus bergerak cepat melalui jalur diplomasi bilateral maupun multilateral. Indonesia perlu menggalang dukungan di Dewan Keamanan PBB, serta meminta Komite Internasional Palang Merah (ICRC) melakukan intervensi langsung demi memastikan kondisi para WNI,” ujar TB Hasanuddin, Selasa (19/6).
Berdasarkan data yang didapatkan TB Hasanuddin, terdapat 9 WNI yang ikut berlayar ke wilayah Gaza, Palestina, dalam misi kemanusiaan bersama Global Sumud Flotilla (GSF). Sebanyak lima orang di antaranya diintersep dan ditangkap tentara Israel, termasuk jurnalis Indonesia, sedangkan empat lainnya dikabarkan masih berada dalam pelayaran. “Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh warga negaranya di luar negeri, termasuk mereka yang menjalankan misi kemanusiaan,” kata politisi PDI-P itu. Ia meminta Kemenlu segera mengaktifkan jalur diplomasi back-channel, serta memanfaatkan instrumen multilateral guna memastikan keselamatan seluruh WNI.
Pegiat HAM Wanda Hamidah mendesak pemerintah kembali mempertimbangkan keluar dari Board of Peace (BoP) bikinan Presiden AS Donald Trump buntut 9 WNI yang menjalankan misi kemanusiaan bersama Global Sumud Flotilla ditangkap tentara Israel di perairan Siprus. Selain meminta Indonesia keluar dari BOP, Wanda juga meminta pemerintah Indonesia memberikan perlindungan sebesar-besarnya kepada WNI yang diculik zionis Israel. Karena kemungkinan sejumlah WNI yang ditangkap akan ditahan Israel. “Kemungkinan besar juga akan ditempatkan dan dipenjara di dalam pemukiman ilegal zionis Israel di Tel Aviv,” ucapnya. Wanda juga mendesak Kemenlu RI khususnya Kedubes RI yang ada di sekitar Israel seperti di Amman Jordania, Kairo di Mesir, Siprus, Yunani bergerak cepat.
8. Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan, prajurit TNI yang tergabung dalam Batalyon Teritorial Pembangunan memiliki tugas baru. TNI AD menanam padi dan jagung, sementara TNI Angkatan Laut (AL) akan memproduksi kedelai. “Kami sudah melakukan pembagian tugas, bahwa untuk Angkatan Darat tugasnya adalah pertanian, jagung, dan padi, selain palawija. Angkatan Laut adalah kedelai,” ujar Sjafrie dalam rapat Komisi I DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (19/5). Ia mengungkapkan alasan produksi kedelai harus dibantu TNI AL. Karena selama ini, Indonesia mengimpor 2,5 juta ton kedelai dari luar negeri. Padahal, berdasarkan laporan yang dia terima, kedelai yang diimpor itu merupakan makanan ternak di luar negeri.
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menegasakan, pihaknya tidak menjalin komitmen apapun terkait izin lintas udara dengan Amerika Serikat (AS). Dirinya memang menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan Menteri Perang AS Pete Hegseth terkait kedua pihak menghormati integritas dan kedaulatan teritorial. “Ini adalah Letter of Intent. Bukan Letter of Commitment. Jadi kami tidak bikin komitmen apa-apa dengan Amerika Serikat dalam hal udara. Tidak,” ujar Sjafrie dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Selasa (19/5).
“Kami mempertahankan konstitusi dan kami mempertahankan kita punya kepentingan nasional. Dan dalam defense cooperation kita ada prinsip mutual benefit dan mutual respect. Ini semua ada di dalam LOI itu,” sambungnya. Kendati demikian pada 2025, ia mengungkapkan, Hegseth pernah melobinya agar AS boleh melintas di wilayah udara Indonesia jika ada keperluan mendesak. Namun saat itu, Sjafrie menyampaikan, harus melapor kepada Presiden Prabowo terkait permintaan Hegseth tersebut. “Jadi saya jawab, ‘Pak Menteri, walaupun ada harapan, tapi saya akan lapor kepada Presiden saya. Karena dia adalah panglima tertinggi dari Tentara Nasional Indonesia,” ujar Sjafrie.
9. Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan, empat prajurit BAIS TNI yang menjadi pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus bisa mendapat hukuman berat melalui peradilan militer. Hal itu disampaikannya dalam raker di Gedung DPR, Selasa (19/5) menjawab pertanyaan anggota Komisi I DPR Mayjen (Purn) Tubagus Hasanuddin yang menyinggung kasus penyiraman air keras yang ramai dibahas karena pelakunya diadili di pengadilan militer.
Hasanuddin mengajak Sjafrie untuk bersama-sama memperbaiki peraturan perundang-undangannya. “Akhir-akhir ini, ini khusus untuk Pak Panglima TNI, ya. Ramai soal kasus penyiraman. Saya tidak dalam posisi, ya, untuk, ‘Wah, ini bagaimana, bagaimana, bagaimana,’ ya, terlibat dalam diskusi,” ujar Hasanuddin.
Sjafrie menegaskan, hukuman untuk prajurit BAIS tersebut bisa lebih berat dengan diadili di pengadilan militer. “Jadi kalau tadi ada bicara soal penyiraman, bisa lebih berat hukumannya,” ucap Sjafrie. Menurut Sjafrie, peradilan militer memiliki nilai yang sangat tinggi. “Jadi ini supaya Bapak tahu, bahwa peradilan militer itu tinggi sekali nilainya. Apalagi sekarang ada oditur militer di Kejaksaan Agung, ada Mahkamah Militer di Mahkamah Agung,” ujar Sjafrie.
Sjafrie mempersilakan masyarakat untuk bertanya, sudah berapa banyak jenderal TNI yang dipenjarakan melalui pengadilan militer. “Di TNI, kemampuan ini juga disertai dengan penertiban pengawakan. Bisa ditanyakan kepada TNI. Berapa bintang tiga, berapa bintang dua, berapa bintang satu yang dipenjarakan,” ujarnya. Menurut Sjafrie, ada perwira tinggi yang dihukum penjara seumur hidup lewat pengadilan militer. Maka dari itu, pelaku yang menyiram air keras ke aktivis KontraS Andrie Yunus bisa diperberat hukumannya.
Ketiadaan pasukan militer di tingkat kabupaten hingga banyaknya begal dan kriminalitas di pelbagai tempat menjadi alasan pemerintah membentuk 750 batalyon baru sampai 2029. “Saya ingin sedikit menyinggung, apa manfaat batalyon infanteri teritorial pembangunan. Apa yang kita lihat sebelum ada batalyon teritorial pembangunan. Tadinya di kabupaten tidak ada pasukan. Apa yang terjadi? Begal kriminal itu besar sekali,” ujar Menhan, Sjafrie Sjamsoeddin dalam raker Komisi I DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5).
Sjafrie menjelaskan, setelah TNI menempatkan batalyon dan membangun pangkalan di daerah yang diambilnya sebagai contoh itu, begal dan kriminal seketika hilang di atas 50 persen dari daerah itu. Sebab, tugas batalyon teritorial pembangunan termasuk melakukan patroli keliling dengan kendaraan yang disiapkan industri pertahanan. “Membangun sistem keamanan lingkungan, siskamling, yang tadinya itu menurun kemudian hidup kembali. Ini yang yang berkaitan dengan kriminalitas,” jelasnya.
10. KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak memberikan klarifikasi soal aparat TNI yang membubarkan acara nonton bareng (nobar) film Pesta Babi karya Dandhy Laksono. Maruli menekankan, tidak ada instruksi langsung dari TNI untuk lakukan pembubaran. Dia menyebut, pemerintah daerah (pemda) yang membubarkan demi keamanan wilayah. “Ya itu kan memang coba saja ditanya yang jelas ya, karena ada pembubaran kan dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah. Itu kan tanggung jawabnya koordinator wilayah antara pejabat pemerintahan di sana menganggap ada risiko keributan. Ya kan, itu mereka, tidak ada instruksi langsung,” ujar Maruli, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5). “Pemda kan yang cerita. Pemda punya koordinasi, mereka kan berwenang untuk mengamankan wilayah. Gitu loh, mengamankan situasi-situasinya,” sambungnya.
11. Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo meminta anggota Polri yang terlibat jaringan narkotika harus ditindak lebih tegas. Permintaan itu disampaikan Rudianto menyusul langkah Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengusut dugaan keterlibatan sejumlah oknum polisi dalam kasus narkotika, salah satunya di Kalimantan Timur. Rudianto menegaskan penindakan terhadap oknum aparat sangat penting untuk menjaga marwah institusi kepolisian sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. “Jangan sampai ada kesan hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Justru jika aparat penegak hukum terlibat, maka penindakannya harus lebih tegas karena mereka berada di garis depan pemberantasan narkoba,” kata Rudianto, Selasa (19/5).
12. KPK dalami catatan dugaan aliran uang ke beberapa pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai saat memeriksa pengusaha kepabeanan Heri Setiyono alias Heri Black, kemarin. Barang bukti itu ditemukan penyidik saat menggeledah rumah kediaman Heri Black di Semarang pada Senin pekan lalu. “Kemarin dilakukan pemeriksaan terhadap saudara HS atau HB, dikonfirmasi berkaitan dengan catatan-catatan yang ditemukan pada saat kegiatan penggeledahan di Kota Semarang,” ujar Jubir KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (19/5) malam.
“Kita lakukan konfirmasi catatan-catatan tersebut bahwa ada dugaan pemberian dari pihak saudara HS ini kepada oknum di Ditjen Bea dan Cukai. Nah, tentu ini juga butuh konfirmasi juga dari sisi Ditjen Bea dan Cukai-nya terkait dengan catatan tersebut,” imbuhnya.
13. Anggota Pansus Penyelesaian Konflik Agraria DPR Azis Subekti mengatakan, ketika Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyerahkan uang dan menguasai kembali lahan hutan kepada negara, maka sesungguhnya itu merupakan bukti bahwa pemerintah sempat kehilangan kontrol atas wilayah yang seharusnya dikuasai.
Pada Mei 2026 saja, ujarnya, Satgas PKH menyerahkan sekitar Rp 10,27 triliun ke kas negara, yang berasal dari denda administratif dan penerimaan pajak hasil penertiban kawasan hutan. Lalu, dalam waktu relatif singkat, negara juga mengeklaim berhasil menguasai kembali sekitar 5,88 juta hektar kawasan hutan dari sektor perkebunan sawit, dan lebih dari 12.000 hektar dari sektor pertambangan.
“Angka itu bukan sekadar statistik fiskal atau administratif. Ia menunjukkan sesuatu yang jauh lebih serius, selama bertahun-tahun negara sesungguhnya kehilangan kontrol efektif atas sebagian wilayah yang secara konstitusional berada dalam penguasaannya,” ujar Azis, dalam keterangannya, Selasa (19/5).
14. Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel menyindir perbedaan tuntutan hukuman dalam perkara dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3. Noel menilai tuntutan terhadap dirinya tidak sebanding dengan perkara korupsi bernilai lebih besar yang hukumannya lebih ringan. “Bayangkan, aduh. Yang korupsi Rp 75 miliar hanya 6 tahun. Saya yang dianggap (korupsi) Rp 3 miliar, (dituntut) 5 tahun. Kalau gitu menyesal enggak? Saya menyesallah,” kata Noel usai sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. “Mending yang korupsi sebanyak-banyaknya, hukumannya cuma beda setahun dengan yang rendah,” kata Noel.
Meskipun demikian, Noel mengaku hukuman penjara selama beberapa tahun tetap menjadi sesuatu yang berat bagi siapa pun. “Ya jujur saja, mau 4 tahun mau 5 tahun, dihukum 3 hari aja kita merasa kayak di neraka tuh,” kata dia. Noel menegaskan, dirinya tidak pernah mengambil uang rakyat selama menjabat. “Artinya, saya bingung kok kita punya kebijakan yang menguntungkan rakyat, lantas kemudian saya juga ngikutin arah perintah presiden jangan sampai ada kerugian negara, tidak ada yang saya curi duit rakyat 1 rupiah pun, gitu loh,” ujarnya seraya membantah tuduhan pemerasan yang dialamatkan kepadanya. Ia mengeklaim seluruh tuduhan tersebut tidak terbukti di persidangan.
Noel mengaku kecewa dengan proses hukum yang dihadapinya. Ia bahkan menyatakan penyesalan pernah menjabat sebagai wakil menteri. “Saya menyesal sekali menjadi wakil menteri,” kata Noel di jeda persidangan. Penyesalan itu disampaikan karena menurutnya tuntutan jaksa tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. “Ya hari ini mengerikan sekali ya tuduhan jaksa tanpa melihat fakta-fakta persidangan,” ujar Noel. Ia menyoroti tuduhan yang menurutnya dibangun berdasarkan asumsi semata. “Kalau semua didasarkan oleh asumsi, semua bisa ditangkap se-Republik ini,” ujar dia. (Harjono PS)
