Oleh : Dr. H. A. Effendy Choirie, M.Ag, MH
(Ketua Umum DNIKS, Anggota DPR/MPR RI 1999–2013)
Tanggal 1 Juni bukan sekadar hari seremonial kenegaraan. Ia adalah hari untuk menundukkan kembali pikiran, hati, dan tindakan bangsa kepada dasar negara: Pancasila. Tahun 2026, tema resmi Hari Lahir Pancasila adalah “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”. Tema ini penting, tetapi akan kehilangan makna bila Pancasila hanya diucapkan dalam pidato, dibacakan dalam upacara, dan dipasang dalam spanduk, sementara perilaku pejabat, arah APBN, dan kebijakan negara justru jauh dari kehendak rakyat.
Pancasila harus hidup dalam tiga medan utama: moral pejabat, politik anggaran, dan suara rakyat. Bila pejabat korup, arogan, hidup mewah di tengah penderitaan rakyat, maka sila Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keadilan Sosial telah dikhianati. Bila APBN lebih banyak melayani elite, birokrasi, proyek mercusuar, dan kepentingan kekuasaan daripada rakyat miskin, pendidikan, kesehatan, pangan, lapangan kerja, dan perlindungan sosial, maka Pancasila hanya tinggal teks. Bila kehendak rakyat tidak didengar, kritik dibungkam, hukum dipakai untuk menekan, dan demokrasi dikelola secara transaksional, maka sila Kerakyatan telah kehilangan ruhnya.
Pancasila menuntut pejabat negara menjadi pelayan, bukan penguasa yang merasa memiliki negara. Jabatan publik adalah amanah, bukan jalan untuk memperkaya diri, keluarga, kelompok, dan kroni. Pejabat Pancasilais harus sederhana, jujur, berani mendengar rakyat, taat hukum, tidak menyalahgunakan kekuasaan, serta menjadikan penderitaan rakyat sebagai dasar pengambilan keputusan.
APBN juga harus Pancasilais. APBN bukan sekadar angka teknokratik, melainkan dokumen moral negara. Dalam APBN 2026, belanja negara ditetapkan sekitar Rp3.842,7 triliun, dengan alokasi antara lain pendidikan Rp769,1 triliun, kesehatan Rp244 triliun, perlindungan sosial Rp508,2 triliun, ketahanan pangan Rp164,7 triliun, energi Rp402,4 triliun, dan Makan Bergizi Gratis Rp335 triliun. Angka-angka besar ini harus benar-benar sampai kepada rakyat, bukan bocor di tengah jalan, bukan terserap dalam belanja birokrasi yang tidak produktif, dan bukan menjadi bancakan politik.
Ukuran keberhasilan APBN Pancasilais bukan hanya realisasi anggaran, tetapi perubahan hidup rakyat. Apakah orang miskin berkurang? Apakah anak-anak bisa sekolah? Apakah orang sakit bisa berobat? Apakah petani, nelayan, buruh, guru, penyandang disabilitas, lansia, yatim, dan kelompok rentan makin terlindungi? BPS mencatat penduduk miskin Indonesia pada September 2025 masih 23,36 juta orang atau 8,25 persen. Ini kemajuan karena menurun, tetapi tetap menjadi peringatan keras bahwa keadilan sosial belum selesai.
Karena itu, memperingati 1 Juni harus menjadi momentum koreksi nasional. Pancasila tidak boleh hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan. Pancasila harus menjadi alat ukur kekuasaan. Pejabat yang tidak jujur, anggaran yang tidak berpihak kepada rakyat, hukum yang tidak adil, dan kebijakan yang mengabaikan suara rakyat adalah bentuk penyimpangan dari Pancasila.
Kehendak rakyat adalah sumber moral demokrasi. Pemerintah boleh kuat, tetapi tidak boleh tuli. Negara boleh tegas, tetapi tidak boleh sewenang-wenang. Pembangunan boleh cepat, tetapi tidak boleh menggusur kemanusiaan. Pertumbuhan ekonomi boleh dikejar, tetapi tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Demokrasi Pancasila bukan demokrasi uang, bukan demokrasi oligarki, dan bukan demokrasi pencitraan. Demokrasi Pancasila adalah permusyawaratan yang mendengar, melindungi, dan menyejahterakan rakyat.
Maka, pesan 1 Juni sangat jelas: Pancasila harus turun dari dinding kantor ke perilaku pejabat; turun dari teks konstitusi ke APBN; turun dari pidato kenegaraan ke dapur rakyat. Pancasila harus terasa dalam harga beras, biaya sekolah, layanan rumah sakit, pekerjaan layak, rumah yang manusiawi, bantuan sosial yang tepat sasaran, dan perlakuan negara yang adil kepada semua warga.
Inilah makna sejati Hari Lahir Pancasila. Bukan hanya merayakan masa lalu, tetapi memperbaiki masa kini dan menyelamatkan masa depan. Pancasila harus menjadi dasar negara yang bekerja, bukan sekadar dasar negara yang dihafal. Pancasila harus menjadi jalan menuju Indonesia yang adil, makmur, beradab, demokratis, dan sejahtera untuk semua.
