Dr. H. A. Effendy Choirie, MAg, MH (foto : Istimewa)
Oleh : Dr. H. A. Effendy Choirie, MAg, MH
(Ketua Umum DNIKS, Anggota DPR/MPR RI 1999–2013)
Menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama di Ploso, Kediri, Jawa Timur, saya mendapat kesempatan berbincang dengan Dr. KH. Mahasin Nursalim, kakak kandung KH. Bahauddin Nursalim (Gus Baha).
Gus Mahasin bukan sosok yang asing di lingkungan pesantren dan warga Nahdliyin. Beliau merupakan seorang kiai yang tumbuh dalam tradisi keilmuan pesantren yang kuat. Dalam perjalanan intelektualnya, Gus Mahasin pernah menjadi santri Mbah KH. Ma’shum Ahmad di Lasem, Rembang, Jawa Tengah, serta menjadi santri Mbah KH. Ali Ma’shum di Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Selain itu, Gus Mahasin juga menyelesaikan pendidikan doktoralnya di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dalam percakapan tersebut, Gus Mahasin menyampaikan sejumlah pandangan dan kegelisahan terkait kondisi Nahdlatul Ulama saat ini. Kegelisahan itu tidak lahir dari rasa kecewa terhadap NU, melainkan justru dari rasa cinta yang mendalam terhadap jam’iyah yang didirikan dan dibesarkan oleh para ulama.
Mendukung Pesan Masyayekh tentang AHWA
Salah satu hal yang disampaikan Gus Mahasin adalah dukungannya terhadap apa yang disebut sebagai “pesan masyayekh” terkait mekanisme pemilihan Rais Aam Syuriyah PBNU.
Menurut Gus Mahasin, keberadaan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) atau formatur untuk memilih Rais Aam memiliki landasan historis, kultural, dan keagamaan yang kuat dalam tradisi NU. Karena itu, mekanisme tersebut perlu dipertimbangkan dan dijaga sebagai bagian dari ikhtiar mempertahankan karakter kepemimpinan ulama dalam tubuh NU.
Dalam pandangannya, Rais Aam bukan sekadar ketua organisasi atau pemegang jabatan struktural. Rais Aam merupakan simbol otoritas keilmuan, moral, spiritual, dan keagamaan Nahdlatul Ulama.
Karena itu, figur yang menduduki posisi tersebut idealnya berasal dari kalangan ulama pesantren yang memiliki kedalaman ilmu agama, keluasan pengalaman, kematangan spiritual, keteladanan akhlak, serta memperoleh pengakuan luas dari kalangan pesantren dan warga Nahdliyin.
PBNU Sebaiknya Tidak Merangkap Jabatan Politik
Selain mendukung mekanisme AHWA, Gus Mahasin juga menyampaikan pandangannya bahwa pengurus PBNU sebaiknya tidak merangkap jabatan strategis di partai politik.
Menurutnya, hubungan baik dengan seluruh kekuatan politik memang penting. NU harus mampu berkomunikasi dengan pemerintah, partai politik, dunia usaha, dan berbagai elemen bangsa lainnya. Akan tetapi, hubungan baik tersebut tidak harus diwujudkan dalam bentuk perangkapan jabatan.
Bagi Gus Mahasin, independensi moral organisasi merupakan modal yang sangat berharga. Ketika pimpinan NU terlalu dekat dengan kepentingan politik praktis, masyarakat akan kesulitan membedakan antara kepentingan jam’iyah dan kepentingan politik.
Padahal NU selama ini dihormati karena mampu menjadi penengah, pemberi nasihat, sekaligus penjaga moral bangsa yang berdiri di atas semua golongan.
Krisis Kharisma, Marwah, dan Muruah
Namun sesungguhnya kegelisahan terbesar Gus Mahasin bukan terletak pada soal AHWA ataupun rangkap jabatan.
Yang lebih mendasar adalah kegelisahannya terhadap semakin langkanya figur ulama NU yang tampil ke ruang publik dengan kharisma keilmuan, keteladanan moral, kesederhanaan hidup, dan kemampuan menjaga marwah serta muruah jam’iyah sebagaimana dicontohkan para masyayekh terdahulu.
Menurut Gus Mahasin, generasi ulama NU masa lalu memiliki posisi yang sangat terhormat di tengah masyarakat karena mereka mampu menjaga jarak yang proporsional dengan kekuasaan.
Para ulama terdahulu berhubungan baik dengan para penguasa, memberi nasihat kepada pemerintah, tetapi tidak larut dalam pusaran kekuasaan. Mereka tetap menjadi milik umat, bukan milik kelompok politik tertentu.
Masyarakat menghormati mereka bukan karena jabatan yang dimiliki, melainkan karena ilmu, akhlak, keteladanan, dan keberanian moral yang mereka tunjukkan.
Kini, menurut Gus Mahasin, fenomena yang muncul justru berbeda. Banyak tokoh agama yang terlalu dekat dengan jabatan politik, kekuasaan, dan berbagai posisi strategis lainnya. Akibatnya, wajah NU di mata masyarakat ikut terpengaruh.
Meskipun tidak seluruhnya demikian, tetapi fenomena tersebut cukup menimbulkan pertanyaan di kalangan warga Nahdliyin mengenai posisi dan orientasi jam’iyah yang sesungguhnya.
Padahal selama hampir satu abad perjalanan NU, modal terbesar organisasi ini bukanlah kekuasaan, bukan pula kekayaan. Modal terbesar NU adalah kepercayaan umat.
Kepercayaan itu lahir karena masyarakat melihat para ulama NU sebagai penjaga moral, penjaga tradisi keilmuan Islam, sekaligus pembela kepentingan rakyat kecil.
NU Adalah Jam’iyah Diniyah Ijtima’iyah
Gus Mahasin mengingatkan bahwa para pemimpin NU harus selalu mengingat hakikat dan tujuan didirikannya organisasi ini.
NU bukanlah partai politik. NU bukan pula kendaraan untuk memperoleh kekuasaan. NU adalah jam’iyah diniyah ijtima’iyah, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang didirikan untuk mengurus kepentingan agama dan kemaslahatan umat.
Tugas utama NU adalah menjaga dan mengembangkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah melalui dakwah, tarbiyah, ta’lim, pendidikan, penguatan pesantren, pembinaan akhlak, pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi umat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta berbagai aktivitas kemanusiaan yang membawa manfaat bagi bangsa dan negara.
Dalam pandangan Gus Mahasin, orientasi inilah yang seharusnya menjadi prioritas utama para pimpinan NU di semua tingkatan. Energi organisasi hendaknya lebih banyak diarahkan untuk menyelesaikan persoalan umat daripada tersedot ke dalam kompetisi politik dan perebutan pengaruh.
Tantangan Umat yang Semakin Berat
Kegelisahan Gus Mahasin menjadi relevan karena umat Islam Indonesia saat ini menghadapi berbagai persoalan besar. Kemiskinan masih menjadi tantangan serius. Pengangguran masih tinggi. Kesenjangan ekonomi terus terjadi. Biaya pendidikan semakin mahal. Ancaman narkoba, judi online, pinjaman online, krisis moral generasi muda, dan disrupsi teknologi terus meningkat.
Pada saat yang sama, masyarakat membutuhkan kehadiran ulama dan organisasi keagamaan yang mampu menjadi penuntun moral sekaligus penggerak solusi sosial. Dalam konteks itulah NU sesungguhnya memiliki peran yang sangat besar.
Dengan jaringan ribuan pesantren, jutaan santri, puluhan juta warga Nahdliyin, serta pengalaman panjang dalam bidang pendidikan, dakwah, dan sosial kemasyarakatan, NU memiliki modal yang sangat kuat untuk menjadi pelopor pemberdayaan umat dan kesejahteraan sosial.
Menjaga Warisan Para Muassis
Kegelisahan Gus Mahasin pada akhirnya adalah kegelisahan seorang kiai yang mencintai NU. Beliau berharap NU tetap berjalan di atas rel perjuangan yang telah digariskan para muassis. Para pendiri NU telah mewariskan organisasi yang besar, dihormati, dan dipercaya masyarakat karena ketulusan para ulama dalam mengabdi kepada agama, bangsa, dan kemanusiaan.
Pesan Gus Mahasin sesungguhnya sederhana, tetapi sangat mendasar. Jangan sampai NU kehilangan ruh kepesantrenannya. Jangan sampai ulama kehilangan kewibawaannya. Jangan sampai pimpinan jam’iyah kehilangan independensi moralnya. Dan jangan sampai kepentingan politik praktis menggeser tugas utama NU sebagai pelayan umat.
Jabatan akan datang dan pergi. Kekuasaan akan berganti dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun marwah dan muruah Nahdlatul Ulama harus tetap dijaga sepanjang masa.
Sebab. NU menjadi besar bukan karena kedekatannya dengan kekuasaan, melainkan karena keikhlasan para ulama dalam membimbing umat, menjaga tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, serta mengabdikan diri untuk kemaslahatan bangsa dan negara.
Memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama, pesan Gus Mahasin patut menjadi bahan renungan bersama. Bahwa sebesar apa pun organisasi, setinggi apa pun jabatan, dan sedekat apa pun dengan kekuasaan, pada akhirnya yang akan menjaga keberlangsungan NU adalah kepercayaan umat. Dan kepercayaan itu hanya dapat dirawat oleh ulama dan pemimpin yang mampu menjaga kharisma, marwah, dan muruah jam’iyahnya.
