Prof. Dr. Amir Santoso (Foto Istimewa)
Oleh : Prof. Dr. Amir Santoso
Banyak orang beranggapan bahwa negara yang demokratis pasti lebih makmur dibanding negara yang tidak demokratis. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Di dunia ini terdapat negara-negara demokrasi yang masih bergulat dengan kemiskinan, sementara ada pula negara yang tidak menerapkan demokrasi liberal tetapi mampu menciptakan tingkat kesejahteraan yang tinggi bagi rakyatnya.
Fakta ini memunculkan pertanyaan penting: apakah sistem politik benar-benar menentukan kaya atau miskinnya suatu bangsa? Jika bukan, lalu apa yang sebenarnya menjadi faktor penentu kesejahteraan rakyat?
Pertanyaan tersebut menarik untuk dibahas karena menyangkut hubungan antara politik dan pembangunan ekonomi. Selama puluhan tahun, para ilmuwan politik dan ekonom telah mencoba mencari jawabannya.
Jika kita melihat berbagai negara di dunia, kita akan menemukan kenyataan yang beragam. India, misalnya, merupakan negara demokrasi terbesar di dunia. Pemilihan umum berlangsung secara rutin dan kebebasan politik relatif terjamin. Namun, negara ini masih menghadapi persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial yang cukup besar.
Di sisi lain, China tidak menerapkan sistem demokrasi liberal seperti negara-negara Barat. Meski demikian, dalam beberapa dekade terakhir negara tersebut berhasil mengangkat ratusan juta penduduknya keluar dari kemiskinan dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia.
Contoh lain adalah Singapura. Sistem politiknya sangat berbeda dengan demokrasi liberal yang berkembang di Eropa atau Amerika Utara. Namun, negara kota itu berhasil menciptakan pemerintahan yang efisien, ekonomi yang maju, dan kualitas hidup yang tinggi bagi warganya.
Sebaliknya, ada pula negara-negara yang menerapkan pemerintahan otoriter tetapi tetap miskin dan tertinggal. Artinya, tidak ada hubungan yang otomatis antara jenis sistem politik dan tingkat kesejahteraan rakyat.
Dari berbagai pengalaman tersebut, tampak bahwa yang paling menentukan bukanlah label demokrasi atau non-demokrasi, melainkan kualitas penyelenggaraan negara itu sendiri.
Faktor pertama yang sangat penting adalah kualitas pemerintahan. Pemerintah yang kompeten, jujur, dan memiliki visi pembangunan yang jelas biasanya mampu menciptakan kemajuan ekonomi. Sebaliknya, pemerintahan yang korup, tidak efisien, dan tidak memiliki arah yang jelas akan sulit membawa rakyat menuju kesejahteraan, apa pun sistem politik yang digunakan.
Faktor kedua adalah kualitas institusi. Yang dimaksud institusi di sini adalah aturan, hukum, birokrasi, dan lembaga-lembaga negara yang mengatur kehidupan masyarakat. Negara yang memiliki hukum yang jelas, birokrasi profesional, dan penegakan hukum yang konsisten biasanya lebih mampu menarik investasi dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Faktor ketiga adalah pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Hampir tidak ada negara maju yang berhasil berkembang tanpa investasi besar di bidang pendidikan. Jepang, Korea Selatan, dan Singapura adalah contoh bagaimana pendidikan menjadi fondasi utama kemajuan bangsa. Mereka tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi memiliki sumber daya manusia yang unggul.
Faktor keempat adalah stabilitas politik. Dunia usaha membutuhkan kepastian untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja. Ketika situasi politik terlalu gaduh, penuh konflik, atau sering berubah arah, pembangunan ekonomi biasanya akan terganggu. Namun, stabilitas saja tidak cukup. Stabilitas juga harus disertai dengan akuntabilitas agar tidak berubah menjadi penyalahgunaan kekuasaan.
Faktor kelima adalah kebijakan ekonomi yang tepat. Pemerintah yang mampu mendorong investasi, memperkuat industri, mengembangkan teknologi, dan membuka peluang usaha biasanya akan lebih berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat dibanding pemerintah yang hanya sibuk dengan konflik politik.
Lalu, apakah demokrasi tidak penting?
Tentu saja demokrasi tetap memiliki nilai yang sangat besar. Demokrasi memberikan ruang bagi rakyat untuk memilih pemimpin, mengawasi kekuasaan, menyampaikan kritik, dan memperjuangkan hak-haknya secara damai. Demokrasi bukan sekadar alat untuk mencapai kemakmuran, tetapi juga sarana untuk menjaga kebebasan dan martabat manusia.
Karena itu, perdebatan tentang demokrasi dan kesejahteraan sebaiknya tidak dipahami secara hitam-putih. Demokrasi bukan jaminan otomatis menuju kemakmuran, sebagaimana pemerintahan yang tidak demokratis juga bukan jaminan keberhasilan pembangunan.
Sebagai prnutup dapat dikatakan bahwa kesejahteraan rakyat lebih ditentukan oleh kualitas kepemimpinan, kekuatan institusi, pendidikan, stabilitas, dan kebijakan ekonomi yang dijalankan negara. Sistem politik hanyalah wadah. Yang menentukan hasil akhirnya adalah bagaimana wadah tersebut digunakan untuk melayani kepentingan rakyat.
Dengan kata lain, yang paling penting bukan hanya bentuk kendaraannya, melainkan siapa yang mengemudikannya dan ke mana arah perjalanan bangsa itu dituju. Jika pengemudinya kompeten dan jalannya benar, kesejahteraan rakyat akan lebih mudah dicapai, apa pun sistem politik yang digunakan.
(Penulis adalah Guru Besar Ilmu Politik FISIP UI, mantan Rektor Universitas Jayabaya Jakarta, dan mantan Anggota DPR/MPR RI)
