Mendagri Tito Karnavian (net)
Isu menarik pagi ini, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus mengungkap keluhan warga di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) yang merasa ditelantarkan pemerintah dalam raker dengan Mendagri dan BNPP di DPR, Kamis (16/7). Deddy mengatakan kondisi di perbatasan Kaltara semakin mengerikan karena ketiadaan akses jalan. Ia menyebut kondisi itu membuat warga kesulitan mendapat pasokan sembako dan BBM. Belum lagi, kondisi listrik yang hanya menyala sekitar empat jam setiap hari. Deddy menyampaikan, mereka mengancam pindah ke Malaysia jika tidak dipedulikan pemerintah.
Isu lainnya, Mendagri, Tito Karnavian menekankan, para kepala daerah bukanlah anak kecil. Kemendagri tidak mungkin mengawasi mereka 24 jam. Hal itu disampaikannya merespons 15 kepala daerah yang terkena OTT KPK sepanjang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. PPATK siap bantu menelusuri aliran dana yang berkaitan dengan kasus korupsi dan TPPU yang menyeret eks Jampidsus Febrie Adriansyah. Polri akan limpahkan tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Don Ritto beserta barang bukti ke Kejagung setelah shalat Jumat (17/7) siang ini. Berikut isu selengkapnya.
1. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus mengungkap keluhan warga di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) yang merasa ditelantarkan pemerintah dalam raker dengan Mendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di DPR, Kamis (16/7). Deddy mengatakan kondisi di perbatasan Kaltara semakin mengerikan karena ketiadaan akses jalan. Ia menyebut kondisi itu membuat warga kesulitan mendapat pasokan sembako dan bahan bakar minyak (BBM). Belum lagi, kondisi listrik yang hanya menyala sekitar empat jam setiap hari.
“Hari-hari ini semakin mengerikan, karena apa? Karena ketiadaan akses jalan itu maka untuk mendapatkan sembako juga enggak bisa, Pak. Mendapatkan BBM enggak bisa, listrik rata-rata sudah turun 4 jam per hari. 1-2 bulan lagi mungkin udah enggak ada listrik, Pak, di daerah perbatasan Kalimantan Utara,” kata Deddy.
Ia mengatakan Kaltara adalah daerah yang memiliki perbatasan darat paling panjang di Indonesia. Deddy berharap Kemdagri bersama BNPP mendorong kementerian lain untuk memperhatikan wilayah perbatasan di Kalimantan Utara. “Kasihan warga-warga di pedalaman itu.Kalau sakit sudah pasti mati, Pak. Enggak mungkin dibawa ke mana-mana ditandu menembus hutan Kayan Mentarang itu enggak mungkin, Pak. Ini kita bicara manusia gitu. Jadi saya berharap agar PU, Bappenas, Kementerian Keuangan betul-betul mencurahkan sedikitlah perhatian untuk rakyat kita di perbatasan sana Pak,” ujarnya.
Deddy menyebut warga mengancam pindah ke Malaysia jika mereka tidak dipedulikan oleh pemerintah. “Kemarin mereka menemui saya waktu saya ke dapil, Pak. Mereka bilang begini ‘kami cinta negara ini Pak tapi kalau kami diterlantarkan terus sudah kami pindahkan saja ke Malaysia. Buat apa kami terus begini kalau tidak dipedulikan?’,” ujar Deddy. “Masalahnya kemanusiaan. Sembakonya enggak ada, listriknya enggak ada. Kalaupun ada BBM mati tiga puluh ribu per liter barangnya aja nggak ada gitu,” imbuhnya.
2. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan, memang ada masalah akses jalan di wilayah Krayan, Kalimantan Utara dalam raker dengan Komisi II DPR, Kamis (16/7). “Mengenai akses jalan terutama yang memang ke Krayan kita tahu ini memang jadi problem lama, sudah ada memang potongan jalan tapi memang belum penuh,” ujarnya.
Tito mengatakan akan menindaklanjuti masalah itu dan membicarakannya dengan Menteri PU dalam waktu dekat. “Kami akan melakukan rapat untuk memfollow-up ini dan saya akan naikan isu ini untuk menjadi target kegiatan dari Menteri PU, karena ini memang fakta yang masyarakat kita alami, Pak. Dampaknya luas,” katanya.
Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi dukungan Komisi II DPR dalam upaya memperkuat pengelolaan wilayah perbatasan dengan membentuk panja. Tito yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ini mengatakan dukungan tersebut sangat penting mengingat kompleksitas persoalan yang dihadapi di kawasan perbatasan. Menurutnya, pembangunan yang merata akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat rasa nasionalisme.
Tito mengatakan Tim Panja Komisi II DPR telah meninjau sejumlah titik di wilayah perbatasan Indonesia. Dari hasil peninjauan tersebut, tim menemukan berbagai tantangan yang masih membutuhkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan. Tito menegaskan pentingnya keberadaan BNPP sebagai badan yang mengoordinasikan penyelesaian berbagai persoalan di wilayah perbatasan. Peran tersebut mencakup penyelesaian sengketa batas negara hingga percepatan pembangunan kawasan perbatasan.
3. Mendagri, Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian menekankan, para kepala daerah bukanlah anak kecil. Kemendagri tidak mungkin mengawasi mereka 24 jam. Hal itu disampaikannya merespons 15 kepala daerah yang terkena OTT KPK sepanjang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil ya. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasi 24 jam 7 hari seminggu kita pelototin, nggak mungkin ya,” ujar Tito di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7). Tito mengingatkan, kepala daerah dipilih oleh rakyat, bukan rekrutmen top-down. Maka dari itu, Kemendagri hanya bisa melakukan retreat kepada kepala daerah demi menguatkan rasa nasionalisme dan integritas mereka.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan, gaji kepala daerah hanya sekitar Rp 6 juta saja. Tito menilai, pendapatan mereka tidak sebanding dengan pengeluaran biaya kampanye dan tim sukses selama pilkada. “Gajinya pun berapa? Gajinya kepala daerah itu Rp 6 juta lebih ya. Kemudian ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang mungkin jauhlah dari yang sudah dikeluarkan itu. Nah, di antaranya lagi ada usulan kepala daerah mereka bisa mendapatkan persentase dari PAD,” ujar Tito, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).
Menurut Tito, biaya yang dikeluarkan kepala daerah untuk menang pilkada tidaklah murah. Berhubung gaji kepala daerah tidak bisa menutup modal kampanye, maka mereka mencari peluang lain ketika sudah menjabat.
“Kita tahu juga bahwa saya sudah pernah menyampaikan mungkin biaya rekrutmen mereka itu tidak murah. Semua sudah jadi pembicaraan umum, pengetahuan umum bahwa untuk menjadi kepala daerah itu kan tidak gratis. Mereka harus menyiapkan yang resmi saja menyiapkan tim sukses, menyiapkan untuk kampanye. Biayanya tinggi. Ini salah satu akar masalah. Mereka mengeluarkan biaya sementara take home pay-nya mereka, pendapatan mereka itu mungkin tidak bisa menutupi, akhirnya cari peluang,” sambung Tito.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily menggembleng kepala daerah untuk belajar antikorupsi hingga pelayanan publik di Singapura. Ia mengatakan, 25 kepala daerah mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III pada 15-28 Juli 2026. Pada minggu pertama, mereka digembleng di dalam negeri mengenai wawasan kebangsaan, penguatan kepemimpinan, pembangunan integritas, pembekalan antikorups, dan menerima materi mengenai geopolitik kebijakan pemerintah pusat terhadap daerah dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo.
Pada minggu kedua, mereka melanjutkan pelatihan di Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore, selama satu pekan. Di sana, mereka akan mempelajari praktik pelayanan publik, seperti pengelolaan pendidikan, layanan kesehatan, pengelolaan sampah, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam pemerintahan. “Mereka nanti akan diberikan beberapa pengetahuan terutama tentang pelayanan publik selama di Singapura,” kata Ace Hasan Syadzily di kantornya, kemarin.
4. Menkop Ferry Juliantono merespons kabar soal pengadaan kipas angin untuk Kopdes Merah Putih (KDKMP) yang nilainya mencapai Rp 1,8 triliun yang viral di media sosial. Saat ditanya soal anggaran kipas angin tersebut, Ferry mengatakan, kipas yang dimaksud bukan kipas angin plastik seperti yang digunakan di kamar kos.
“Ah, itu kipas anginnya bukan kipas angin kos-kosan, itu kipas angin, kalau kipas angin kos-kosan yang plastik,” ucap Ferry saat ditemui di TMII, Jakarta Timur, Kamis (16/7). Namun, Ferry mengaku tidak mengetahui detail pengadaan tersebut. Ferry menegaskan pengadaan kipas angin tersebut bukan berada di bawah kewenangan Kementerian Koperasi. “Saya kurang tahu, itu bukan di Kementerian Koperasi,” tegas Ferry.
Sementara saat menjawab pertanyaan anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI-P Mufti Anam dalam raker di Gedung DPR, Ferry mengaku tidak tahu perihal pengadaan kipas angin tersebut. Hanya saja, Ferry berdalih, kipas angin model Imatsu MDF harganya bisa mencapai Rp 11.465.000.
“Soal kipas angin ini saya enggak tahu. Ini pengadaannya bukan kami, Pak. Tapi rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya yang model ada di Imatsu MDF itu harganya di Shopee ini 11.465.000. Tapi itu, saya enggak tahu persis,” kata Ferry. “Itu mengenai dashboardnya, Pak, memang di situ lah pentingnya sistem informasi manajemen Koperasi Desa. Karena nanti itu akan diperlihatkan semuanya dan dashboardnya bisa diakses siapa pun untuk melihat, termasuk juga proses perencanaan pengadaan sampai juga dengan implementasi programnya,” imbuhnya.
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Sousa Mota juga merespons kabar pengadaan kipas angin Kopdes Merah Putih senilai Rp 1,8 triliun. Joao mengaku prihatin melihat anggota dewan berani berbicara di depan publik tanpa mendapatkan data yang dia sebut sebagai prudent. “Sehingga sebetulnya, itu sebetulnya sikap-sikap beliau seperti itu sangat merendahkan dan tidak menjunjung tinggi kehormatan badan Dewan Perwakilan Rakyat,” ucap Joao saat ditemui di TMII, Jakarta Timur, Kamis (16/7).
“Di mana itu orang-orang yang kita pilih, dipilih oleh rakyat, orang-orang yang terbaik harusnya sebelum mereka bicara, mereka harus mengumpulkan data yang benar-benar sehingga tidak menjadi hanya narasi-narasi kosong yang hanya memprovokasi masyarakat,” tambahnya.
Joao mengajak semua pihak bersatu untuk mendukung pembangunan desa, alih-alih saling melontarkan tudingan yang dinilai tidak berdasar. Saat ditanya apakah kabar pengadaan kipas angin senilai Rp 1,8 triliun itu tidak benar, Joao enggan memberikan jawaban tegas. Ia justru meminta pihak yang menyampaikan tudingan tersebut menjelaskan sumber datanya.
Sebelumnya, dalam raker dengan Menkop Ferry di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7), anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI-P Mufti Anam menanyakan soal kabar pengadaan 1,8 juta kipas angin senilai Rp 1,8 triliun untuk Kopdes Merah Putih yang viral di medsos. “Izin ke Bapak Menteri. Hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta yang nilainya Rp 1,8 triliun. Lalu kemudian dari isu ini kami coba mencari informasi, tapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini,” ujar Mufti.
“Kami juga mencari informasi ke pihak-pihak terkait juga tidak berani jawab. Maka pada kesempatan ini kami ingin tanya kepada Pak Menteri, isu soal pengadaan 1,8 juta kipas angin dengan anggaran Rp 1,8 triliun itu betul tidak, Pak?” sambungnya. Mufti mengatakan, dirinya sudah mencoba membuka e-commerce untuk mengecek harga kipas angin. Menurutnya, kipas angin merk Cosmos harganya sekitar Rp 338.000. Ia lalu bertanya mengenai spesifikasi kipas angin yang hendak dibeli untuk Kopdes Merah Putih itu.
“Kalau Bapak cek di Shopee, di Tokopedia, harganya lebih murah lagi, Pak, hanya Rp 300.000-an kan. Itu kalau beli satuan. Artinya kalau pemerintah beli dalam jumlah ribuan, ratusan, bahkan 1,8 juta begitu, artinya pastinya akan jauh lebih murah dari Rp 300.000 yang kita temukan di Shopee dan Tokopedia. Itu kipas angin yang standing loh, Pak. Yang hembusan anginnya bisa mungkin bisa apa? Menghempaskan tikus-tikus di KDMP begitu,” kritik Mufti.
5. PPATK siap membantu aparat penegak hukum menelusuri aliran dana yang berkaitan dengan kasus korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan eks Jampidsus Febrie Adriansyah. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, lembaganya terbuka untuk berkolaborasi dengan seluruh aparat penegak hukum dalam mendukung proses penyidikan, termasuk melalui penelusuran transaksi keuangan.
“PPATK selalu berkolaborasi dengan seluruh lembaga terkait di pemerintahan dalam hal apa pun. Jadi, apa pun yang kita kerjakan atau yang teman-teman APH kerjakan, ya kita selalu siap untuk membantu,” ujar Ivan, di Tangerang Kamis (16/7). Sebagai informasi, kasus ini mencuat saat Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri (Kortastipidkor) menggeledah sejumlah lokasi yang berkaitan dengan tiga kasus yang melibatkan Eks Jampidsus Febri Adriansyah, di antaranya korupsi batu bara, ASABRI dan Krakatau Steel.
6. Polri akan limpahkan tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Don Ritto beserta barang bukti ke Kejagung pada Jumat (17/7) siang. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna membenarkan rencana pelimpahan tersebut. Menurut dia, proses penyerahan dijadwalkan berlangsung setelah shalat Jumat. “Rencana habis shalat Jumat,” kata Anang, Jumat pagi.
Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Victor Dean Mackbon menyatakan, Don Ritto akan dilimpahkan ke Kejagung bersama barang bukti perkara yang disita penyidik. “Betul, DR akan dilimpahkan besok ke Kejagung,” ujar Victor, Kamis (16/7). Seperti diketahui, Don Ritto merupakan salah satu tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan TPPU yang berkaitan dengan kasus batu bara, Asabri, dan Krakatau Steel.
Victor mengatakan, barang bukti yang akan diserahkan antara lain emas batangan dan uang tunai yang sebelumnya disita dalam penyidikan perkara tersebut. Dalam penyidikan, polisi telah memeriksa keaslian 74 kilogram emas batangan serta uang senilai sekitar Rp 536 miliar dalam berbagai pecahan dollar Amerika Serikat dan dollar Singapura yang disita dari sejumlah lokasi penggeledahan.
Don Ritto mengakui pernah mengelola restoran De Clan di Cipete, Jakarta Selatan bersama mantan Jampidsus Febrie Adriansyah sebelum berganti nama. Pengacaranya, Handika Honggowongso mengatakan setelah beberapa waktu dikelola bersama, restoran itu bangkrut. Don pun mengambil alih sepenuhnya pengelolaan restoran dengan nama De Clan, setelah Febrie mundur.
“Iya, waktu kerja sama lalu bangkrut, diserahkan ke Pak Idon (Don Ritto) semua, diganti namanya jadi de’Clan dan berkembang,” kata Handika saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kamis (16/7). Ia menegaskan, uang senilai Rp 60 miliar yang ditemukan di restoran saat penggeledahan polisi pada Rabu (8/7) lalu tak berkaitan dengan kasus korupsi Febrie.
Don mengaku, uang itu adalah hasil kerja sama dengan seorang pengusaha untuk membangun pelabuhan di Kalimantan. Ia juga membantah terlibat dalam kasus Febrie. Dia mengaku tak mengenal nama Tan Kian yang lebih dulu terseret kasus. Don juga tak tahu menahu terkait perkara manipulasi suplai batu bara PLN dan utang piutang anak usaha Krakatau Steel yang disidik polisi.
Handika Honggowongso mengatakan kliennya memang sedang bekerja sama dengan pengusaha di Kalimantan. “Itu (uang) adalah hasil kerja sama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur,” kata Handika saat dikonfirmasi lewat pesan WhatsApp, Kamis (16/7). Ketika ditanya nama pengusaha di Kalimantan yang dimaksud, Handika tidak menjawab.
7. KPK menyatakan persoalan amplop dari Bupati Kuansing Suhardiman Amby yang dilaporkan Menhut Raja Juli Antoni sudah selesai. “Ya, jadi di pencegahan terkait dengan laporan gratifikasi yang dilakukan oleh Pak Menhut ini sudah case closed (kasus selesai -red),” kata Jubir KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/7).
KPK menutup persoalan itu karena pihaknya sudah merampungkan analisis dan verifikasi terhadap laporan penolakan gratifikasi berupa amplop isi uang yang disampaikan Raja Juli Antoni. “Artinya dalam rentang waktu sekitar kurang dari dua minggu dari batas waktu 30 hari kerja, tim telah menyelesaikan dengan cepat dan cermat dan hasilnya juga sudah kami sampaikan kepada pihak pelapor,” kata Budi seraya mengatakan, hasil analisis dan verifikasi tidak bisa disampaikan ke publik.
8. Anggota V BPK RI, Bobby Rizaldi diperiksa KPK selama 9 jam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/7) terkait kasus dugaan suap pengondisian temuan audit BPK yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif Edison. Usai diperiksa KPK, Bobby bungkam, ia hanya mengatakan, sudah memberikan keterangan ke penyidik dan mendukung proses hukum dalam perkara tersebut.
“Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai,” kata Bobby yang politisi Partai Golkar tersebut. Saat ditanya terkait penggeledahan di rumahnya, Bobby juga bungkam dan terus berjalan meninggalkan Gedung KPK. Dia juga bungkam saat ditanya soal kedekatannya dengan Augusz Dwianggara, salah satu tersangka dalam kasus suap temuan BPK.
KPK mendalami keterangan Anggota V BPK RI Bobby Rizaldi terkait dugaan pengaturan temuan audit BPK di Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. “Dalam pemeriksaan hari ini penyidik mendalami terkait dengan pengetahuan saksi (Bobby Rizaldi) berkaitan dengan dugaan pengaturan temuan audit yang dilakukan BPK di Kabupaten Muara Enim yang kemudian juga berpengaruh terhadap opini WDP menjadi WTP untuk Pemkab Muara Enim,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (16/7). Budi mengatakan, penyidik juga mendalami kedekatan Bobby dengan Augusz Dwianggara, salah satu tersangka dalam kasus suap temuan BPK tersebut. Dia mengatakan, penyidik ingin mendalami peran Augusz Dwianggara yang memiliki akses dalam pengaturan temuan audit.
9. Anggota Komisi VIII dari Fraksi PDI-Perjuangan, Selly Andriany Gantina menyoroti temuan BPK yang meminta Kemensos kembalikan anggaran belanja bansos sebesar Rp 2 triliun. “Saya jujur sangat terhenyak pada saat ada laporan/catatan dari BPK yang menyampaikan, harus ada pengembalian anggaran sebesar Rp 2 triliun, ini bukan angka kecil pimpinan,” kata Selly dalam rapat kerja dengan Kemensos, kemarin. Dia mempertanyakan apa kesalahan yang dibuat Kemensos sehingga muncul angka triliunan rupiah untuk dikembalikan kepada negara.
Selly mengatakan, proses pengembalian anggaran dalam catatan BPK pun belum tertib dari alokasi anggaran belanja Bansos Rp 2 triliun untuk tahun 2024, dan tahun 2025 terdapat angka Rp 574 miliar. “Rekomendasinya (dari BPK), menginstruksikan masing-masing PPK Bansos lebih cepat melakukan perhitungan penyaluran Bansos. Nah, artinya di sini juga kami menyatakan, kalau ada potensi seperti ini, kita kan menyayangkan kalau ada keterlambatan, maka ada bank Himbara (Himpunan Bank Negara), yang perlu diberikan sanksi,” ucap Selly.
Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan terkait temuan BPK yang meminta anggaran belanja bansos Rp 2 triliun dikembalikan ke kas negara. Menurut dia, catatan BPK itu berasal dari dua masalah, yakni exclusion error dan inclusion error akibat peralihan penggunaan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). “Di situ ada inclusion error dan exclusion error yang cukup besar,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VIII, Rabu (15/7) kemarin.
Dijelaskan, pengertian umum dari error ini adalah ada orang yang sebelumnya mendapat bansos dari data terdahulu menjadi tidak dapat, dan pembaruan orang yang tidak dapat bansos menjadi dapat perlu proses pembukaan rekening secara kolektif. Karena pembukaan rekening kolektif ini membutuhkan waktu berbulan-bulan sehingga banyak bansos yang tidak bisa disalurkan tepat waktu pada triwulan pertama.
Selain itu, ada juga masalah gagal salur yang sebelumnya ditetapkan namun ketika diproses terjadi kegagalan karena berbagai alasan. “Alamatnya kadang tidak ada, sudah pindah tempat, sehingga tidak bisa diterima,” katanya. Oleh sebab itu, dalam gagal salur, uang dikembalikan ke kas negara, selain itu bansos yang tidak dibelanjakan oleh penerima manfaat sesuai dengan ketentuan yang ada akan dikembalikan juga ke kas negara. Dalam rapat itu, Gus Ipul memastikan catatan pengembalian itu sudah dipastikan telah kembali ke kas negara. “Sudah kembali (ke kas negara),” katanya.
10. Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengakui, terdapat kesalahan dalam perhitungan gaji pengelola Kopdes Merah Putih. Joao menyampaikan permintaan maaf atas hal ini dan murni kesalahan pihaknya karena masih menggunakan data manual. Ia mengatakan ke depan, apabila terjadi kesalahan bisa disampaikan terus kepada pihaknya. Dengan demikian, Agrinas Pangan dapat terus mengevaluasi dan memperbaiki nantinya.
“Itu kesalahan, itu kesalahan, itu kesalahan murni kesalahan kami, karena kemarin kami masih menggunakan data manual menggunakan Excel, sehingga orang yang bekerja harusnya 10 hari ternyata cuma dihitung 1 hari. Itu murni kesalahan kami dan kami minta maaf, dan kami lakukan evaluasi,” ujar Joao usai acara Seminar Nasional KDKMP di Gedung Sasana Kriya TMII, Jakarta Timur,
Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah putuskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi kantor tunggal penyaluran berbagai bansos dan barang bersubsidi kepada masyarakat. Keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Rabu (15/7).
“Kami memberi kabar gembira kepada saudara-saudara. Semalam kami sudah ratas yang dipimpin Bapak Presiden langsung. Langsung beliau yang pimpin. Salah paham mengenai Kopdes akan kita selesaikan,” kata Zulhas di Seminar Nasional KDKMP, TMII, Jakarta Timur, Kamis (16/7). “Apa itu Kopdes? Kopdes itu adalah infrastruktur pemerintah untuk apa? Nanti seluruh koperasi desa itu akan menjadi kantor tunggal, seluruh bantuan-bantuan pemerintah melalui Kopdes,” tegas pria yang akrab dipanggil Zulhas.
11. Ledakan terjadi di Gudang Pusat Amunisi (Gupusmu) 2 Pusat Peralatan Angkatan Darat (Puspalad) Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kamis (16/7) pukul 09.00 WIB. Dentuman keras dari dalam kompleks militer itu mengejutkan warga di sekitar lokasi. Insiden tersebut mengakibatkan 1 korban meninggal dunia jiwa dan 6 anggota TNI mengalami luka-luka. Hingga Kamis siang, aparat TNI masih berjaga di RSUD Caruban, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun.
Pengamanan difokuskan di Instalasi Gawat Darurat (IGD), tempat tujuh korban menjalani perawatan, serta di area kamar jenazah. TNI AD menyampaikan duka cita atas insiden ledakan di Gupusmu 2 Puspalad Saradan, Madiun pada Kamis pagi. Kadispenad Brigjen TNI Donny Pramono mengatakan, insiden terjadi saat personel melaksanakan pemeriksaan serta pemeliharaan amunisi di salah satu gudang penyimpanan.
“Dalam insiden tersebut, satu personel dinyatakan meninggal dunia, empat orang mengalami luka berat, dan dua orang lainnya mengalami luka ringan,” kata Donny, dalam siaran langsung Kompas TV, Kamis (16/7). Seluruh korban telah dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. TNI AD juga memberikan pendampingan kepada korban dan keluarga.
Kadispenad Brigjen TNI Donny Pramono mengatakan, TNI AD telah membentuk tim investigasi untuk mengusut penyebab insiden. Tim tersebut diberangkatkan ke lokasi pada Kamis sore. Menurut dia, investigasi dilakukan secara profesional, objektif, dan menyeluruh untuk memastikan kronologi serta penyebab ledakan. “Untuk perkembangan selanjutnya akan kami sampaikan, dan bersabar agar tim investigasi dapat bekerja dengan baik,” ucapnya. Saat ditanya mengenai jenis amunisi yang meledak, Donny belum dapat menyampaikannya karena masih menunggu hasil investigasi.
Ia juga belum bersedia mengungkap dugaan awal penyebab ledakan. Menurut dia, tim investigasi masih bekerja di lapangan dan proses pemeriksaan dilakukan secara bertahap mengingat lokasi ledakan harus dipastikan aman terlebih dahulu. Donny mengatakan lokasi kejadian telah diamankan dan ditutup. Hanya tim investigasi yang diperbolehkan memasuki area tersebut sesuai prosedur. “Tempat itu sudah pasti diamankan, di-clearing semuanya, sudah ditutup. Hanya tim investigasi yang masuk. Dan juga tim investigasi tidak bisa sembarangan juga masuk, bertahap,” pungkas dia.
12. Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra ingin draf RUU Perampasan Aset baru yang sedang disusun DPR sesuai dengan konstitusi dan KUHAP versi terbaru. “Pemerintah menyambut baik hal itu, agar draf baru ini benar-benar disusun dengan merujuk pada Pasal 28D ayat (1) tentang Jaminan Kepastian Hukum yang adil, Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat 4 UUD ’45,” kata Yusril, Kamis (16/7). Adapun Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
Sedangkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 mengatur hak konstitusional setiap warga negara atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya, pada Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”
Yusril mengatakan, draf RUU Perampasan Aset baru yang disusun DPR berbeda dengan draft lama yang dibuat era Jokowi. “Draf lama RUU Perampasan Aset dibuat era Presiden Jokowi. Sekarang DPR bikin draf baru. Itu yang sedang digodok DPR,” kata Yusril. Dikatakan, pemerintah merespons positif upaya legislatif yang sedang menyusun RUU tersebut. “Pemerintah menyambut baik hal itu, agar draf baru ini benar-benar disusun dengan merujuk pada Pasal 28D ayat (1) tentang Jaminan Kepastian Hukum yang adil, Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD ’45,” kata Yusril.
13. MBG Watch — koalisi masyarakat yang mengadvokasi pelaksanaan MBG—meminta program MBG dihentikan agar ada evaluasi total terhadap program tersebut. “Maka, judgment hari ini adalah perlu ada evaluasi program secara total. Nah, untuk menuju ke evaluasi total, sudah sepatutnya proyek makan bergizi gratis ini dihentikan,” kata anggota MBG Watch, Agus dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Kamis (15/7).
Agus Sarwono mengungkapkan sejak awal koalisinya telah memprediksi munculnya konflik kepentingan, terutama dalam praktik jual beli SPPG yang melibatkan berbagai kelompok kepentingan, mulai dari aparat keamanan, partai politik, hingga tim pemenangan. “Tidak ada alasan penguat apa pun untuk melanjutkan program makan bergizi gratis,” kata Agus.
Peneliti Transparency International Indonesia ini juga menyoroti ketiadaan studi landasan dan studi kelayakan yang jelas dari program MBG. Selain masalah mendasar pada perencanaan, Agus juga menyoroti risiko korupsi yang masif, terlebih karena Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan lembaga baru yang dibentuk pada Agustus 2024 hanya berlandaskan Perpres untuk mengelola anggaran yang sangat besar.
Anggota MBG Watch, Media Wahyudi Askar mengungkapkan, jumlah penerima program MBG seharusnya hanya berkisar di angka 26 juta jiwa, lebih sedikit dari target penerima MBG yang mencapai 82 juta jiwa. “Kalau seandainya penerimanya benar, masyarakat miskin 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), kemudian ibu hamil, kemudian mereka yang betul-betul membutuhkan, balita, itu jumlahnya hanya 26 juta penerima,” kata Media dalam RDPU tersebut.
Menurut Media, pembatasan target penerima MBG tidak hanya membuat program menjadi lebih tepat sasaran, tetapi juga dapat memangkas anggaran secara signifikan tanpa harus mengganggu pos anggaran penting lainnya seperti dana pendidikan. “Kalau dilakukan dengan benar, simulasi kami itu hanya 67 triliun per tahun, dan itu semuanya ya. Kalau bisa bertahap Bapak-Ibu, mungkin hanya butuh 10 triliun dulu mungkin. Jangan juga ambil dari dana pendidikan, ambil dari dana pajak progresif yang lain,” jelasnya. Peneliti Celios ini mendorong pemerintah memanggil BPS untuk buka data secara transparan demi menyelaraskan basis penerima program. (Harjono PS)
