JAKARTA,REPORTER.ID – Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Indra Pahlevi, saat laporan kegiatan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI mengungkapkan forum ini bertujuan agar seluruh elemen pengelola anggaran dapat memperoleh pembaruan (update) mengenai kebijakan terbaru di bidang keuangan yang berlaku sepanjang tahun 2026.
“Perhatian utama pada Semester I diarahkan pada evaluasi pelaksanaan anggaran melalui IKPA, terutama terkait dengan indikator-indikator yang dalam beberapa tahun terakhir nilainya masih kurang optimal, seperti revisi DIPA, deviasi Halaman III DIPA, dan penyerapan anggaran,” tegas Indra Pahlevi saat laporan kegiatan di Ruang Rapat KK II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Lebih lanjut, Indra Pahlevi menambahkan rapor pelaksanaan anggaran untuk setiap unit telah diserahkan kepada masing-masing Kepala Biro yang hadir untuk dicermati bersama.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara, Biro Keuangan Setjen DPR RI turut memberikan penghargaan (awarding) kepada unit kerja terbaik dalam tiga kategori: Pertama, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA): Diberikan kepada unit kerja yang mampu melaksanakan anggaran secara baik dengan mempertimbangkan realisasi serta tujuh indikator lainnya di dalam IKPA.
Poin kedua, Pengelolaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP): Mengapresiasi pemanfaatan KKP secara optimal, tertib, dan sesuai target penyerapan sebagai bagian dari transformasi transaksi digital yang transparan, akuntabel, serta mengurangi uang tunai. Poin ketiga, Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN): Menilai kinerja terbaik dalam penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, hingga pelaporan BMN guna memastikan pertanggungjawaban aset negara semakin tertib dan akuntabel.
Kepala Biro Keuangan ini berharap seluruh materi yang disampaikan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan anggaran Semester II Tahun Anggaran 2026. Setiap unit kerja diharapkan mampu memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas perencanaan, serta memastikan setiap tahapan berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan.
“Strategi tidak berhasil hanya karena dirancang dengan baik, tetapi karena dilaksanakan dengan baik. Jadi, strategi tidak cukup, Bapak, Ibu sekalian, kalau tidak dilaksanakan dengan baik. Saya pikir itu juga penting untuk kita camkan bersama-sama,” pungkas Indra Pahlevi berpesan.
Sebagai penutup rangkaian acara, kegiatan ini dirangkaikan dengan pembacaan Deklarasi Komitmen Bersama Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara yang dipimpin langsung oleh Kepala Biro Keuangan Setjen DPR RI Indra Pahlevi dan diikuti oleh seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Setjen DPR RI.
Kegiatan evaluasi ini hadiri oleh Plt. Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini, Deputi Bidang Administrasi Rahmad Budiaji, Inspektur Utama DPR RI Komjen Pol. (Purn.) Rusdi Hartono serta narasumber dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran III Kukuh Setiawan jajaran Pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga staf PPK.
Adapun isi lengkap deklarasi tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara berkualitas, tertib, tepat waktu, efektif, efisien, dan bertanggung jawab guna mendukung pencapaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang optimal. Kedua, Meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Negara melalui perencanaan kebutuhan, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian yang tertib, akurat, serta berkelanjutan guna mendukung peningkatan nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA).
Ketiga, Menjamin keakuratan dan keandalan data keuangan serta Barang Milik Negara, memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), meningkatkan sinergi antarunit kerja, serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan secara tepat waktu guna mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Selain pemaparan kebijakan, kegiatan evaluasi dilanjutkan dengan sesi workshop dan diskusi interaktif di mana masing-masing unit kerja dapat berdiskusi langsung dengan narasumber diantaranya Deputi Bidang Administrasi Rahmad Budiaji dan Kukuh Setiawan dari Kemenkeu.
