Menko PMK Praktikno (net)
Isu menarik pagi ini, Menko PMK Pratikno bantah isu yang menyebut dirinya mundur dari Kabinet Merah Putih. “Enggak, satu, mau sakit enggak, mundur enggak. Lagi bertugas kok,” kata Pratikno. Ia menegaskan, dirinya tidak sakit dan kini sedang bertugas di Jawa Timur untuk mempercepat pemadaman karhutla di Bromo. Mensesneg Prasetyo Hadi juga menepis rumor perihal mundurnya Menko PMK Pratikno karena alasan kesehatan. Kata dia, sakit saja tidak apalagi mengundurkan diri.
Isu lain, sejumlah massa membakar tujuh kantor pemerintah di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, mulai dari Kantor Bupati hingga DPRD Puncak. Aksi itu diduga dipicu oleh ketidakpuasan soal pembagian dana desa. Obyek lain yang terbakar adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK), Kantor Bupati, Kantor DPRD, Kantor Dukcapil, Kantor Kesbangpol, Kantor Dinas Sosial, Kantor Keuangan. Satu unit kendaraan Dinas Ketahanan Pangan juga ikut terbakar. Berikut isu selengkapnya.
1. Menko PMK Pratikno membantah isu yang menyebut dirinya mundur dari Kabinet Merah Putih. “Enggak, satu, mau sakit enggak, mundur enggak. Lagi bertugas kok,” kata Pratikno saat dihubungi di Jakarta, Selasa (11/8). Pratikno menegaskan, dirinya tidak sakit dan kini sedang bertugas di Jawa Timur. Dia mengungkapkan, kunjungan kerjanya di Jawa Timur ini dalam rangka percepatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Bromo.
“Jam 6.30 WIB berangkat ke Malang, terus kemudian ke Bromo. Kita rapat koordinasi untuk percepatan pemadaman kebakaran di Bromo,” jelasnya. Pratikno juga mengaku telah berkeliling area Bromo yang sedang kebakaran untuk meninjau situasi saat ini. “Lumayan tadi kita ke Bromo blusukan, lumayan juga naik Hartop sampai ke lokasi titik dekat kebakaran,” ujarnya.
Mensesneg Prasetyo Hadi juga menepis rumor perihal mundurnya Menko PMK Pratikno karena alasan kesehatan. “Apa mengundurkan diri lagi? Sakit aja enggak, (apalagi) mengundurkan diri. Belum ada,” tegas Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/8). Prasetyo mengaku belum mendengar kabar tersebut sebelum waktu ini. “Apa lagi itu? Kata siapa lagi itu? Saya belum dengar, saya belum dengar,” kata Prasetyo. Menurut Prasetyo, kondisi Pratikno dalam keadaan sehat. “Sehat, yang saya tahu sehat. Nggak ada kabar bahwa beliau sedang sakit,” ucapnya. Ia memastikan belum ada kabar Pratikno mengundurkan diri.
Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi juga memastikan Presiden Prabowo Subianto belum akan melakukan reshuffle atau perombakan di Kabinet Merah Putih. “Ini pertanyaan setiap minggu, setiap bulan. Nah masalah reshuffle juga perlu kami sampaikan, sampai hari ini belum ada rencana reshuffle Kabinet Merah Putih,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/8) lalu.
Menurut Prasetyo, kalaupun ada reshuffle, Prabowo akan mengisi jabatan-jabatan yang kosong saat ini. Misalnya, Wamentan yang kosong sepeninggal Sudaryono mendapat penugasan baru sebagai Kepala BGN. Juga jabatan Wamen Imipas yang kosong karena Silmy Karim ditangkap KPK imbas kasus korupsi. “Sekali lagi, kalaupun kemudian akan ada terjadi perubahan atau diistilahkan reshuffle, barangkali prioritasnya adalah kepada mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal saat ini jabatan-jabatan itu kosong,” jelasnya.
2. Ratusan warga diduga membakar sejumlah kantor pemerintahan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Selasa (11/8) malam. Aksi tersebut diduga dipicu kekecewaan warga karena pemotongan dana desa tahap I tahun 2026. Kapolres Puncak, AKBP Domingos Ximenes saat dikonfirmasi membenarkan adanya aksi tersebut. Dia mengatakan massa awalnya datang untuk menerima penyaluran dana desa di Bank Papua.
“Awalnya massa datang untuk menerima penyaluran dana desa sekitar pukul 11.36 WIT di Bank Papua,” kata Domingos. Namun hingga sekitar pukul 17.40 WIT, dana desa yang ditunggu warga disebut belum cair. Massa kemudian bergerak menuju Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK). Di lokasi tersebut, massa sempat ditemui Bupati Puncak Elvis Tabuni. Bupati berdialog dengan warga untuk membahas persoalan penyaluran dana desa. “Namun, massa merasa tidak puas dengan hasil dialog. Massa kemudian melakukan pembakaran terhadap Kantor PMK,” tuturnya.
Kebakaran juga melanda kompleks Kantor Gubernur Kalteng di Palangka Raya, pada Rabu (12/8) dini hari. Menurut pantauan, si jago merah melalap gedung perkantoran Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kalteng dan Sekretariat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang berada di seberang Aula Jayang Tingang, lokasi yang sering digunakan untuk pertemuan di lingkungan Pemprov Kalteng. Hingga pukul 03.15 WIB, satuan tugas pemadam kebakaran masih terus berjibaku memadamkan kobaran api dan memblokir api agar tidak merembet ke bangunan-bangunan lainnya.
Sejumlah warga tampak memadati lokasi kejadian untuk menyaksikan upaya pemadaman, sementara petugas berupaya mengendalikan situasi di sekitar lokasi. Hingga berita ini ditulis, belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran maupun jumlah kerugian akibat peristiwa tersebut. Sekda Kalteng, Linae Victoria Aden mengatakan pihak berwenang akan melakukan investigasi. “Yang kebakaran kantor dari Biro Kesra Setda Kalteng. Tentunya dari pihak berwenang yang akan melakukan investigasi, sekarang upaya kita adalah memadamkan dulu,” kata Linae, Rabu (12/8).
3. Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Ahmad Jilul Qur’ani Farid mengungkap alasannya memprakarsai gerakan “Kabinet Bayangan” bersama Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari. Jilul mengatakan, gerakan ini lahir dari keresahan terhadap pemerintahan saat yang dinilai tidak bekerja baik. Menurut dia, pemerintahan sekarang tak memenuhi prinsip good governance, yang meliputi transparancy (transparan), akuntabilitas (akuntabel), responsibility (tanggung jawab), dan fairness (adil). “Kita lihat banyak sekali kebijakan-kebijakan yang direncanakan tidak dianggarkan, yang dianggarkan tidak direncanakan,” kata Jilul dalam podcast Gaspol! Kompas.com, Selasa (11/8).
Disebutkan, Kabinet Bayangan memiliki 15 menteri yang seluruhnya dari kalangan profesional, dengan “jabatan” sesuai keahlian masing-masing. Ke-15 menteri ini memiliki cita-cita memperbaiki negara dari “hulu”, menempatkan diri sebagai pengawas peraturan dan kebijakan agar tidak serampangan. “Ketika proses policy making atau ketika di eksekutif atau di legislatif harus diantisipasi, ada yang ngawur harus diteriaki dulu. Ibarat sopir angkot, meleng mau nabrak, penumpangnya harus berani teriak,” ucap Jilul yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet.
Berbeda dari Kabinet Merah Putih, lanjut Jilul, Kabinet Bayangan tidak punya sumber daya besar seperti logistik, otoritas, hingga anggaran. Kabinet Bayangan hanya punya keberanian dan dukungan masyarakat. Jilul menegaskan Kabinet Bayangan bukan gerakan makar maupun gerakan politik. Kabinet Bayangan berharap bisa berfungsi sebagai kontrol masyarakat sipil terhadap pemerintah agar melahirkan kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat. “Harus dimaknai oposisi itu jangan sebagai musuh negara. Oposisi itu adalah kawan tanding,” tutur dia.
4. PDI-P tancap gas amankan basis suara generasi muda menyongsong Pemilu 2029. Hal ini diutarakan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri usai melantik pengurus Dewan Pimpinan Pusat Taruna Merah Putih (DPP TMP) masa bakti 2025–2030 di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/8). Megawati meminta TMP langsung bekerja membangun bonding dengan generasi muda. “Jadilah ruang terbuka bagi generasi muda Indonesia untuk melakukan pendidikan politik, membangun semangat juang, dan melakukan kerja-kerja nyata di tengah rakyat,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI-P Diah Pikatan OP Haprani resmi dipercaya menahkodai organisasi sayap pemuda partai banteng tersebut. Pelantikan perempuan yang akrab disapa Mbak Pinka itu pun menjadi momentum strategis di tengah komposisi demografi pemilih Indonesia yang akan didominasi anak muda. Berdasarkan data KPU RI per Juli 2026, pemilih muda dari kalangan Milenial dan Gen Z diperkirakan mencapai sekitar 56 persen dari total pemilih pada Pemilu 2029.
Mbak Pinka mengatakan, kehadiran pengurus baru TMP menjadi momentum strategis di tengah komposisi demografi pemilih Indonesia yang makin didominasi anak muda. Ia mengatakan, TMP PDI-P akan membuat anak muda nyaman dan tidak merasa terbebani ketika berkenalan dengan politik.
5. Partai Hanura mengusulkan skema kombinasi antara proporsional terbuka dan proporsional tertutup pada Pemilu 2029. Hal itu untuk menekan dominasi politik uang serta meningkatkan kualitas para anggota legislatif di tingkat daerah maupun pusat. “Karena sekarang DPR mengatakan ada yang (usul) tertutup, ada yang setengah terbuka. Artinya, kalau dia dapat dua kursi, kursi yang kedua itu dicari yang suara tertinggi di antara partainya. Tapi Hanura mengusulkan ada usulan yang progresif, revolusioner untuk merubah sistem pemilu ini lebih beragam daripada hanya bertarung sekadar uang,” kata Ketua Tim Satgas Task Force DPP Partai Hanura, Patrice Rio Capella, Selasa (11/8).
Rio berharap, kombinasi sistem Pemilu tersebut memberikan peluang kepada partai politik untuk menyusun orang-orang yang berkualitas di partai masing-masing untuk dicalonkan menjadi calon legislatif unggulan. Menurutnya pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional terbuka murni saat ini telah bergeser menjadi pasar bebas yang sangat bergantung pada kekuatan modal.
6. Hilangnya uang sebanyak 2.000 dollar Singapura dalam amplop yang diberikan Bupati Kuansing Suhardiman Amby ke Menhut Raja Juli Antoni masih menjadi tanda tanya. KPK baru menyita 12.000 dollar Singapura dari total 14.000 dollar Singapura yang ada dalam amplop tersebut. Uang tersebut diberikan untuk pengurusan izin pelapisan kawasan hutan produksi terbatas. “Untuk Menhut, betul kita sudah menemukan 14.000 SGD hasil pengumpulan dari para petani-petani KUD di Kabupaten Kuansing. Tapi, kemudian ada perbedaan jumlah 12.000 SGD yang kita sita,” kata Plh Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (10/8). Baca juga: KPK Telusuri Selisih 2.000 Dollar Singapura dari Amplop untuk Menhut Raja Juli Antoni.
Taufik mengatakan, penyidik terus menelusuri uang 2.000 dollar Singapura yang mestinya ada dalam amplop tersebut. Taufik mengatakan, dari temuan di lapangan, para petani membenarkan uang yang terkumpul untuk Bupati Kuansing dari Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota KUD sebesar 14.000 dollar Singapura. Namun, penyidik masih memastikan jumlah uang di dalam amplop mengingat terjadi beberapa kali pertemuan antara Menhut Raja Juli dengan Bupati Kuansing sebelum tertangkap dalam OTT KPK.
Terpisah, Menhut Raja Juli berlari ke mobilnya dan enggan menjawab pertanyaan perihal selisih uang 2.000 dollar Singapura dari amplop yang diberikan Bupati Kuansing Suhardiman Amby kepadanya. Saat ditanya soal itu, Raja Juli mengaku sedang fokus mengenai reforma agraria saja hari ini, sambil berlari kecil menuju mobilnya. “Kita ngomongin reforma agraria hari ini,” ujar Raja Juli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/8). Saat dikejar soal uang tersebut, Raja Juli hanya meminta maaf kemudian membanting pintu mobilnya. “Maaf,” kata Raja Juli, sambil menelungkupkan tangannya.
7. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan merespons pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang mengklaim bertanggung jawab atas keamanan masyarakat di seluruh Indonesia. Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya menyebut Agus telah keliru dengan menyebut TNI akan terus berpatroli di berbagai wilayah untuk mengantisipasi kemungkinan demonstrasi.
Menurutnya klaim sebagai penanggung jawab keamanan masyarakat menunjukkan, batas antara fungsi pertahanan dan keamanan dalam negeri semakin kabur. Pernyataan itu bisa dinilai berisiko membenarkan kehadiran militer sebagai sesuatu yang biasa dalam kehidupan sipil. “Pasal 30 UUD 1945 menempatkan TNI sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara,” ujar Koalisi dalam keterangan tertulis, Selasa (11/8).
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menghadiri makan siang bersama Menko Polkam, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, di Denma Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (11/8). Pertemuan berlangsung bersama sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga, antara lain Jaksa Agung RI ST Burhanuddin, Panglima TNI Agus Subiyanto, Kepala BIN RI Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Herindra. Juga Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, KASAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KASAL Laksamana TNI Muhammad Ali, dan KASAU Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono.
Kapolri didampingi Kabaintelkam Polri dan Kabareskrim Polri. Kegiatan tersebut menjadi ruang kebersamaan para pimpinan institusi negara sekaligus memperkuat hubungan kerja yang selama ini terbangun dalam menjalankan tanggung jawab masing-masing. Interaksi antarpimpinan menjadi penting untuk menjaga keterhubungan dan keselarasan dalam merespons berbagai kepentingan strategis nasional.
TNI AU mengkaji penggunaan ruas jalan tol di Jawa Timur (Jatim) sebagai landasan alternatif pesawat untuk mendukung operasi apabila pangkalan udara tidak dapat digunakan dalam kondisi darurat.
Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana mengatakan sejumlah ruas jalan tol masih dipertimbangkan, salah satunya Tol Probolinggo-Banyuwangi. “Itu jadi salah satu rencana, tapi hingga saat ini masih ditinjau,” kata Nyoman seperti dikutip Antara, Selasa (11/8). Rencana penggunaan ruas tol sebagai landasan alternatif dibahas dalam rapat yang dipimpin Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Madya TNI Tedi Rizalihadi di Markas Besar TNI AU, Cilangkap, Jakarta, kemarin.
8. Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengancam akan memberi sanksi pemberhentian bagi 42 PNS Kemensos yang terindikasi terlibat judol. Data dari PPATK terdapat 1.900 pegawai Kemensos terindikasi judol dengan rincian 42 PNS, 1.800 PPPK dan selebihnya PPPK paruh waktu. “Saya pastikan, saya sampaikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari peringatan sampai nanti mungkin juga pemberhentian. Bagi P3K ada kemungkinan kontraknya tidak akan kita lanjutkan,” tegas Gus Ipul di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (11/8).
Gus Ipul mengaku sudah mengantongi informasi terkait pelanggaran kedisiplinan dari tingkat ringan-berat dari seluruh unit kerja Kementerian Sosial di seluruh Indonesia. “Kepercayaan yang sudah didapat hendaknya bisa dilaksanakan dengan baik, tidak melanggar hukum. Jadi kalau memang ada yang melanggar hukum, sanksi itu akan kita berikan sesuai dengan ketentuan,” ucapnya.
9. Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji periode 2022-2024. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 622 miliar. “Perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp 622.090.207.166,41,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (11/8). Kerugian negara itu tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI 2026. Dalam dakwaan, jaksa menguraikan adanya penerimaan yang disebut memperkaya Yaqut, orang lain, dan korporasi. “Memperkaya terdakwa Yaqut Cholil Qoumas USD 271.500,” kata JPU.
Yaqut Cholil Qoumas juga didakwa menerima uang sebesar 271.500 dolar AS dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji periode 2022-2024. “Memperkaya terdakwa Yaqut Cholil Qoumas USD 271.500,” kata JPU saat membacakan dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (11/8). Penerimaan tersebut, kata JPU, sebagai bagian dari uang yang memperkaya Yaqut dalam perkara yang juga melibatkan tiga terdakwa lainnya. Selain Yaqut, jaksa menyebut terdapat penerimaan yang memperkaya korporasi. Sebanyak 313 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) disebut memperoleh Rp 478.17 miliar. Sementara Koperasi Perahu disebut menerima 26.500 dolar Amerika Serikat.
Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas melalui tim penasihat hukumnya mengajukan perlawanan atau eksepsi terhadap dakwaan jaksa dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji periode 2023-2024. Yaqut menyatakan tidak memahami dakwaan tersebut dan menyerahkan penilaiannya kepada tim penasihat hukum. “Mohon izin, Yang Mulia. Saya tidak memahami dan menyerahkan kepada tim advokat untuk memberikan penilaian. Terima kasih, Yang Mulia,” jawabnya dalam sidang perdana perkara tersebut di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (11/8).
Yaqut Cholil Qoumas mempertanyakan kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji periode 2023-2024 yang menjeratnya. Yaqut mengaku tidak memahami bagian dakwaan yang berkaitan dengan kerugian negara tersebut. “Dan kerugian negaranya di mana? Kita juga nggak paham. Makanya tadi saya tanya kan, saya sampaikan ketika ditanya apa saya paham, saya nggak memahami. Di mana kerugian negaranya?” kata Yaqut.
Yaqut membantah menerima uang 271.500 dollar Amerika Serikat dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji periode 2023-2024. Ia menilai dakwaan yang mengaitkan dirinya dengan penerimaan uang hanya didasarkan pada asumsi. “Terus terang saya tidak memahami dakwaan itu. Karena yang menerima uang itu orang lain, tetapi yang didakwa saya dengan asumsi. Sekali lagi saya sampaikan, saya tidak pernah menerima satu rupiah pun dari proses ini,” kata Yaqut lagi.
Tim kuasa hukum mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas menuding kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji berpotensi menutupi praktik jual beli kuota haji yang selama ini berlangsung. Dugaan itu disampaikan Dodi S. Abdulkadir dan Mellisa Anggraini setelah mendengar konstruksi dakwaan jaksa dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji periode 2023-2024. “Jangan-jangan perkara ini untuk menutup-nutupi praktik jual beli kuota haji yang selama ini masih berlangsung,” kata Dodi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (11/8). Dodi mempertanyakan tudingan Yaqut menerima uang sebesar 271.500 dolar AS. Ia menilai bukti mengenai penerimaan uang tersebut tidak dijelaskan secara memadai dalam dakwaan.
Mantan stafsus Menag Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex membantah dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memperkaya diri hingga menerima 5.233.800 dolar AS dan Rp 330 juta dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023-2024. “Bahwa dakwaan terkait dengan saya memperkaya diri sendiri dengan nilai yang sangat fantastis itu tidak benar,” kata Gus Alex usai sidang perdana kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (11/8).
Menurut dia, tuduhan tersebut membuatnya merasa perlu memberikan perlawanan terhadap dakwaan jaksa. “Itu sudah melampaui batas dakwaan dan sudah mengarah pada kezaliman. Bagi saya, keyakinan saya mengatakan, saya berkeyakinan kalau saya diam saya berdosa. Maka saya harus membantah, harus melawan dakwaan tersebut,” ujarnya.
10. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin resmi melantik Saiful Bahri Siregar sebagai Dirdik Jampidsus Kejagung pada Selasa (11/8). Melalui pelantikan itu, Burhanuddin membatalkan rencana penunjukkan Rinaldi Umar sebagai Dirdik Jampidsus Kejagung dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 831 Tahun 2026 yang ditetapkan 22 Juli 2026 lalu. Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna menjelaskan perubahan tersebut dilakukan lantaran posisi Dirdik harus diisi jaksa berpengalaman.
“Karena kebutuhan, kebetulan kan yang bersangkutan itu baru. Pak Rinaldi, jadi yang dicari yang untuk Dirdik ini kan harus yang berpengalaman, yang matang,” ujarnya kepada wartawan. Anang mengatakan setelah dievaluasi, sosok Saiful Bahri Siregar dinilai lebih berpengalaman terutama dalam ranah penyidikan. “Kebetulan yang diangkat Pak Saiful Bahri ini kan mantan Kajati, pernah di penyidikan, dan sedangkan Pak Rinaldi sendiri kan lebih banyak di luar,” ujarnya.
11. Kepala BGN, Sudaryono temui Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Utama Kejagung pada Selasa (11/8). Dalam pertemuan itu, Sudaryono yang ditemani jajaran BGN membahas kerjasama di bidang perdata dan tata usaha negara. Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana menyebut kerjasama juga dilakukan lewat pendampingan hukum serta pengawasan lapangan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Beliau (Kepala BGN) meminta bahwa nanti ke depannya akan ada pendampingan. Pendampingan hukum, legal audit, termasuk pengawasan di lapangan melibatkan teman-teman yang ada di Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi,” ujarnya. Ketut mengatakan saat ini BGN terus melakukan pembenahan dan evaluasi program MBG menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.
Kepala BGN Sudaryono melarang santapan MBG dibawa pulang oleh siswa sekolah. Alasannya, makanan yang dibawa pulang berpotensi mengalami perubahan kualitas karena kondisi penyimpanan setelah makanan keluar dari pengawasan penyelenggara program. “Karena makanan yang dibawa pulang ke rumah, kita tidak tahu kualitasnya, tidak tahu kerusakannya yang bisa jadi dikhawatirkan menimbulkan keracunan bagi siswa yang mengonsumsi,” kata Sudaryono dalam siaran pers, Selasa (11/8). Menurut dia, kondisi makanan setelah dibawa pulang juga tidak dapat sepenuhnya dipastikan masih layak dikonsumsi atau tidak.
Sudaryono menegaskan kepada jajarannya untuk menerapkan prinsip zero tolerance terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program MBG. Kata dia, harus ada penguatan pelayanan, pengawasan serta kolaborasi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program MBG. “Aspek keamanan pangan merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar dalam pelaksanaan MBG,” tegas Sudaryono usai Rapat Pimpinan BGN, kemarin.
12. Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih mengikuti rapat dengan pimpinan DPR dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa guna membahas konflik agraria yang mendesak diselesaikan. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil DPR Sufmi Dasco Ahmad didampingi Wakil Ketua DPR RI lainnya yakni Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa. Adapun dari pihak pemerintah hadir Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menhut Raja Juli Antoni, dan Mendes PDT Yandri Susanto. Rapat juga dihadiri Sekjen KPA Dewi Kartika.
Dasco mengatakan DPR ingin mempercepat penyelesaian konflik agraria yang terjadi di lapangan. Menurut dia, proses penyusunan grand design agraria membutuhkan waktu yang panjang, sementara konflik agraria terus terjadi sehingga membutuhkan penyelesaian segera. “Kalau dilihat grand design soal KPA ini tentunya akan memakan waktu yang lama dan panjang. Sementara, Pansus Agraria yang sudah dibentuk DPR itu juga belum bisa menghasilkan banyak,” kata Dasco.
13. KPK periksa Komisaris Utama sekaligus Direktur Utama PT Dosni Roha Logistik (DNRL) Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudi Tanoe bersama dengan auditor BPKP terkait kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bansos. “Dalam pemeriksaan kali ini dilakukan oleh penyidik bersama auditor BPKP untuk keperluan penghitungan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dalam dugaan perbuatan melawan hukum para pihak dalam proses pengadaan penyaluran bansos beras,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (11/8).
Budi mengatakan, penyidik juga mendalami proses dan mekanisme pengadaan bansos beras di mana penyaluran beras oleh para vendor tidak sampai ke para penerima. “Para vendor yang mengerjakan pengadaan penyaluran bansos beras ini tidak sampai ke titik penerima tapi hanya sampai di kelurahan-kelurahan, yang artinya ini juga bergeser dari kontrak yang disepakati oleh pihak Kemensos dengan para penyedia jasa,” ujarnya.
Komisaris Utama sekaligus Direktur Utama PT Dosni Roha Logistik (DNRL) Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudi Tanoe akhirnya memenuhi panggilan KPK, Selasa (11/8). Rudi akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program PKH Tahun 2020. Rudi Tanoe tiba di Gedung KPK bersama dua orang sekitar pukul 09.54 WIB. Ia diperiksa selama 4,5 jam, yaitu dari 09.54 WIB sampai dengan 14.31 WIB.
Dia terlihat mengenakan pakaian serba hitam dengan membawa map coklat. Rudi tak menyampaikan sepatah kata pun saat ditanya awak media terkait pemeriksaannya. “Enggak ada tanggapan. Saya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka yang lain itu saja ya selebihnya silakan ke penyidik atau ke penasehat hukum saya,” kata Rudi saat meninggalkan Gedung KPK, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, kuasa hukum Rudi Tanoe, Ricky H.P Sitohang mengatakan, pemeriksaan kliennya sebagai saksi berjalan dengan baik.
14. Pakar kebijakan publik, Bambang Harymurti (BHM) mengusulkan perubahan nomenklatur RUU Perampasan Aset menjadi RUU Perlindungan Aset. Usulan itu disampaikan BHM dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di Senayan, Selasa (11/8). Menurut Bambang, alih-alih merampas, RUU tersebut lebih tepat bertujuan memulihkan aset negara.
“Sebetulnya apa judul yang lebih tepat untuk Undang-Undang Perampasan Aset. Dan saya mencoba mengusulkan lebih baik itu judul undang-undangnya Melindungi Aset, Aset Rakyat dan Pemulihannya,” kata Bambang dalam rapat. Bambang yang sekaligus jurnalis senior itu mewanti-wanti RUU Perampasan Aset pada praktiknya akan memberikan kekuasaan besar pada negara untuk mengambil harta kekayaan seseorang.
Advokat senior Juniver Girsang sebelumnya juga mengusulkan perubahan nomenklatur RUU Perampasan Aset menjadi UU Pengembalian Aset Tindak Pidana, dalam RDPU dengan Komisi III DPR, Senin (3/8) lalu. Juniver pada kesempatan itu mengusulkan dua opsi perubahan nomenklatur. Selain UU Pengembalian Aset Tindak Pidana, dia juga mengusulkan perubahannya menjadi UU Pemulihan Aset Tindak Pidana.
“Nomenklatur yang kami usulkan Undang-Undang Pemulihan Aset Tindak Pidana atau Undang-Undang Pengembalian Aset Tindak Pidana,” kata dia dalam rapat. Juniver berpandangan, dua nomenklatur itu telah sesuai dengan United Nations Convention Against Corruption atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menawan Korupsi (UNCAC), yang mengatur soal pemulihan aset.
Dia memahami masyarakat kini lebih suka dengan nomenklatur UU Perampasan Aset. Namun, Juniver berpandangan nomenklatur tersebut tak patut secara etik. “Jadi ini judulnya belum apa-apa orang sudah divonis melakukan suatu perbuatan, belum apa-apa sudah dikatakan dirampas berarti sudah lakukan suatu kejahatan,” katanya.
15. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemlu RI, Heni Hamidah mengatakan, pihaknya masih melakukan verifikasi soal kabar seorang WNI meninggal karena serangan drone di wilayah Yaman. “Informasi tersebut masih dalam proses verifikasi,” katanya dalam pesan singkat, Selasa (11/8) malam. Heni mengatakan, kronologi serangan drone tersebut terjadi di saat kapal MV Tihamah sedang bersaandar di pelabuhan Bab Al-Mandeb, Yaman.
Kapal tersebut diketahui membawa 11 anak buah kapal (ABK), terdiri atas delapan WN Pakistan dan tiga WNI. “Dari tiga ABK WNI, satu ABK mengalami luka ringan akibat serpihan dan tidak memerlukan perawatan di rumah sakit, sementara satu ABK lainnya mengalami luka dan telah mendapatkan perawatan di rumah sakit,” kata Heni. (Harjono PS)
