Mantan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (net)
Isu menarik pagi ini, Purbaya Yudhi Sadewa malah bersyukur dicopot dari jabatan Menkeu, karena terbebas dari agenda serah terima saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh dari konsorsium BUMN kepada Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu. Ia merasa plong, lebih bahagia dan bisa tidur lebih nyenyak karena tak memikirkan pekerjaan sebagai Menkeu lagi.
Isu lainnya, Presiden Prabowo Subianto instruksikan tindak tegas korporasi yang terbukti menjadi pelaku karhutla di sejumlah provinsi Indonesia. Bukan hanya pencabutan izin, Prabowo secara tegas meminta unsur pidana terhadap korporasi itu tetap diproses hukum. Prabowo juga katagorikan korporasi pelaku karhutla sebagai terorisme ekologi. Menurut Prabowo, harus ada penguatan sanksi hukum melalui perubahan UU dengan melibatkan DPR. Berikut isu selengkapnya.
1. Purbaya Yudhi Sadewa bukannya sedih dicopot dari jabatan Menkeu, tapi malah bersyukur karena merasa terbebas dari agenda serah terima saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh dari konsorsium BUMN kepada Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu. Sesuai jadwal, serah terima saham BUMN di KCIC kepada SMV Kemenkeu dilaksanakan pada Selasa (15/9), bertepatan dengan hari pertama Suahasil Nazara memimpin Kemenkeu. Purbaya mengku tak punya beban lagi soal KCIC, ia menyaran awak media menanyakan persoalan itu kepada Menkeu yang baru.
“Kan gue bukan Menteri Keuangannya. Alhamdulillah, selamat gue,” kata Purbaya usai acara serah terima jabatan Menkeu dari dirinya ke Suahasil Nazara di kantor Kemenkeu, Lapangan Banteng, kemarin. Purbaya merasa plong usai melepas jabatan Menkeu, ia mengaku lebih bahagia dan bisa tidur lebih nyenyak karena tak lagi memikirkan pekerjaan sebagai Menteri Keuangan. “Lebih happy, happy. Nanti malam saya bisa tidur tenang gitu. Semalam masih mikir-mikir, jadi agak susah tidur. Tapi saya yakin besok sudah tenang, aman,” kata Purbaya.
2. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Ahmad Labib meminta Menkeu yang baru, Suahasil Nazara segera pastikan penyelesaian kewajiban pembiayaan utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh. Labib menekankan pembayaran harus berjalan transparan, terukur, dan tidak menimbulkan beban fiskal jangka panjang.
“Menkeu baru perlu segera memberikan kepastian mengenai skema penyelesaian kewajiban KCIC, termasuk perhitungan beban keuangan negara dan mekanisme pembayarannya. Yang penting, penyelesaiannya harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak mengorbankan ruang fiskal untuk kebutuhan pembangunan lainnya,” ujar Labib dalam siaran pers, Rabu (16/9). Labib menjelaskan, penyelesaian persoalan Whoosh tidak boleh hanya berorientasi pada pengalihan atau penataan kewajiban saja. Tetapi juga harus disertai strategi memperkuat kinerja dan keberlanjutan proyek.
Deputi Gubernur BI Thomas Djiwandono memastikan sinergi antara BI dengan Kemenkeu akan terus berjalan di bawah kepemimpinan Menkeu Suahasil Nazara. Thomas juga menyampaikan pesan kepada Suahasil yang baru memimpin Kemenkeu. Ia berharap Suahasil menjalankan amanah yang diberikan Presiden Prabowo Subianto dengan baik. “Untuk mendukung, mendoakan Pak Sua sebagai Menteri Keuangan yang baru akan sukses dengan amanah yang diberikan oleh Presiden RI dan masyarakat Indonesia,” ujar Thomas, kemarin. Ia pun menyampaikan ucapan selamat bekerja kepada Suahasil. “Untuk itu Pak Sua, selamat bekerja,” kata Thomas.
3. Presiden Prabowo Subianto instruksikan tindak tegas korporasi yang terbukti menjadi pelaku karhutla di sejumlah provinsi Indonesia. Bukan hanya pencabutan izin, Prabowo secara tegas meminta unsur pidananya tetap diproses hukum. “Jadi semua tadi yang dinilai oleh Kapolri, diverifikasi yang melanggar, kita akan bertindak dengan keras. Apalagi yang sudah diberi sanksi tahun-tahun yang dulu, kalau sekarang masih dia melanggar, berarti tidak ada jalan lain, kita harus cabut semua izin-izinnya,” tegas Prabowo saat memimpin rapat terbatas secara hybrid pada Rabu (16/9).
Menurut Prabowo, pencabutan izin korporasi harus segera dilakukan jika ada korporasi yang terbukti menyebabkan karhutla. Kepala Negara menegaskan tidak boleh lagi ada toleransi terhadap pelanggaran yang telah terbukti. “Dan akan kita lakukan dalam waktu dekat, saya minta tidak usah lagi ada macam-macam kalau memang sudah jelas bahwa dia bertanggung jawab, kita harus cabut semua izinnya. Dan bila perlu setelah dicabut, tetap kita selidiki unsur pidananya. Tidak ada ampun mulai sekarang,” tegasnya lagi.
Lebih lanjut, Prabowo memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengerahkan seluruh jajaran dalam mendalami dugaan pelanggaran terkait karhutla. Menurutnya, penyelidikan menyeluruh diperlukan untuk memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran mendapatkan sanksi sesuai pelanggarannya.
Presiden Prabowo Subianto meminta pelaku pembakaran hutan dan lahan (karhutla) dijerat dengan kategori terorisme ekologi. Menurut Prabowo, perlu ada penguatan sanksi hukum. Ia menilai penguatan sanksi ini dapat dilakukan melalui perubahan undang-undang dengan melibatkan DPR.
“Saya katakan itu coba nanti Mensesneg dengan Menteri Hukum didalami supaya masalah sanksi-sanksi hukumnya, mungkin undang-undangnya kita minta ke DPR untuk diperberat bahwa ini kita golongkan terorisme ekologi. Ini sangat serius,” ujar Prabowo dalam rapat penanganan karhutla yang digelar secara hybrid dari Istana, Jakarta, Rabu (16/9).
Hal ini menjadi perhatian Prabowo karena dampak karhutla tidak hanya dirasakan di dalam negeri, tetapi juga dapat mengganggu negara-negara tetangga. Prabowo menegaskan pemerintah telah bekerja maksimal dalam melakukan mitigasi dan tidak ingin dampak kebakaran hutan Indonesia merepotkan negara lain. “Kita sudah bekerja maksimal untuk mitigasi masalah-masalah ini,” ungkap Prabowo.
4. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan banyak hal penting dalam Progran Presiden Prabowo Menjawab yang disiarkan Rabu (16/9). Ia menekankan soal prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dalam membangun hubungan dengan negara-negara di dunia. Prabowo tegaskan, Indonesia bersahabat dengan siapa saja. “Jadi sikap Indonesia secara tradisi, pandangan kita terhadap hubungan internasional, bahwa kita selalu ingin bebas aktif. Kita dari dulu non-aligned, kita tidak mau ikut blok-blok manapun. Jadi, dari suatu pihak, bisa dikatakan kita ingin bersahabat dengan siapa saja,” kata Prabowo.
Ia menyebut, prinsip tersebut juga menjadi salah satu alasan dirinya memenuhi undangan dari berbagai negara. Bagi Prabowo, kunjungan-kunjungan tersebut tidak menunjukkan keberpihakan Indonesia kepada satu kekuatan tertentu. Sebaliknya, ia menilai kehadiran Indonesia di berbagai forum internasional sebagai bagian dari upaya menjaga hubungan baik dengan negara-negara lainnya, termasuk Rusia.
Presiden Prabowo menyatakan pemerintahannya menjaga komunikasi dengan Rusia karena negara tersebut memiliki posisi strategis dalam hubungan internasional, serta memiliki wilayah dan kekayaan sumber daya alam yang besar. Alasan itu juga yang membuat dirinya datang ke Rusia dan bertemu Presiden Vladimir Putin beberapa waktu lalu. “Bagaimanapun, Rusia itu anggota Dewan Keamanan. Rusia dari segi wilayah, itu negara yang terbesar di dunia. Dan dia punya sumber alam yang sangat besar. Dan secara tradisi hubungan kita baik sama Rusia. Jadi, saya kira itu biasa saja,” kata Prabowo. Namun Prabowo juga menerapkan prinsip yang sama jika mendapat undangan dari Amerika Serikat maupun negara-negara lainnya.
Presiden Prabowo mengatakan, anggaran pertahanan Indonesia terbilang paling kecil di ASEAN. Dijelaskan, anggaran pertahanan Indonesia masih berada di bawah 2 persen dari produk domestik bruto (PDB), meskipun pemerintah telah meningkatkannya. “Anggaran kita termasuk paling kecil di ASEAN. Walaupun kita sudah menaikkan seperti itu, tidak sampai 2 persen dari PDB kita,” kata Prabowo dalam Program Presiden Menjawab, Rabu (16/9).
Menurut Prabowo, belanja pertahanan Indonesia selama beberapa dekade berada di kisaran 0,9 persen PDB. Dia kemudian membandingkan dengan Singapura yang disebut mengalokasikan anggaran pertahanan lebih dari 3 persen PDB. Prabowo lantas menyinggung perlunya menambah kekuatan TNI untuk memastikan pertahanan dan keamanan seluruh wilayah Indonesia. Apalagi, Indonesia memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar.
5. Presiden Prabowo mengungkap Universitas Republik Indonesia (URI) akan membawahi sejumlah lembaga, termasuk Lembaga Administrasi Negara (LAN). “URI ini nanti akan punya lembaga-lembaga, antara lain LAN. Lembaga Administrasi Negara ini mau kita revamp di bawah URI,” ungkap Prabowo dalam Program Presiden Menjawab, Rabu (16/9).
Prabowo menilai tujuan awal pembentukan LAN sangat baik, yakni menyiapkan administrator negara yang kompeten. Namun, dalam perkembangannya, lembaga tersebut dinilai cenderung menjadi formalitas dalam perjalanan karier birokrasi, sehingga perlu diperbaharui.
“Dulu Bung Karno (Presiden pertama RI Soekarno) juga sudah mau mengacu ke situ, jadi dibentuklah LAN. Tapi lama-lama LAN pun juga jadi formalitas. Itu hanya untuk karier. Nah, ini saya mau perbaiki dan ini sudah kita lakukan,” tegasnya.
Presiden Prabowo mengungkapkan pemerintah sedang mendesain rencana program percepatan perekrutan lulusan perguruan tinggi terbaik dari berbagai disiplin ilmu untuk menjadi guru. Nantinya, sarjana terbaik itu akan menjadi guru untuk membantu sekolah-sekolah yang paling tertinggal. “Salah satu langkah yang sedang saya pikirkan untuk mengatasi masalah ini adalah crash program, mungkin saya akan rekrut sarjana-sarjana dari semua fakultas yang terbaik untuk menjadi guru. Katakanlah guru-guru darurat yang kita terjunkan ke sekolah” kata Prabowo. Dia menjelaskan, akan memulai program ini untuk diimplementasikan dari tingkatan sekolah dasar (SD). “Umpamanya kita punya 300.000 sekolah. Ya, mungkin kita mulai dari SD dulu, kita rekrut mungkin 300.000 sarjana. Kita terjunkan ke sekolah-sekolah yang paling ketinggalan untuk crash program,” sambungnya.
Presiden Prabowo menegaskan sistem pendidikan nasional harus diperbaiki secara menyeluruh, termasuk soal rekrutmen dan peningkatan kualitas guru. “Ya, seluruh sistem pendidikan itu harus diperbaiki. Mulai dari rekrutmen guru yang paling utama,” kata Prabowo saat ditanya soal masih minimnya kemampuan numerasi murid kelas 4 sekolah dasar (SD), pada program Presiden Prabowo Menjawab, Rabu (16/9).
Prabowo juga menjelaskan, desentralisasi merupakan bagian dari semangat demokratisasi yang bertujuan baik. Menurutnya, penyerahan kewenangan rekrutmen guru kepada pemerintah daerah menghadirkan tantangan tersendiri, misalnya dalam menjaga objektivitas dan kualitas tenaga pendidik. Ia mengatakan, proses pengangkatan guru harus dipastikan berjalan berdasarkan kemampuan, kebutuhan sekolah, dan standar kualitas.
Presiden Prabowo mengeklaim, penanganan kasus korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) membuktikan dirinya berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Sebab, eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tetap dijadikan sebagai tersangka oleh Kejagung meskipun Dadan bagian dari tim sukses Prabowo. “Saya sudah buktikan. Pak Dadan itu tim sukses saya, tim pakar saya. Saya yang angkat di Kepala BGN, tapi saya juga yang serahkan ke kejaksaan,” kata Prabowo dalam Program Presiden Menjawab, Rabu (16/9).
Prabowo juga mencontohkan kasus penyitaan aset Hotel Sultan sebagai bentuk komitmennya, meski hotel tersebut dimiliki Pontjo Sutowo yang merupakan kawannya. “Berapa banyak yang sudah saya serahkan, dan banyak aset yang kita sita? Hotel Sultan itu, wah yang lobi ke saya banyak. Mungkin Pak Pontjo itu dianggap tokoh, dan memang dia kawan saya juga. Tapi saya nggak ada kawan, ini negara,” ucapnya.
6. Prabowo mengeklaim, komitmennya terhadap pemberantasan korupsi telah ia lakukan sejak menjadi Menteri Pertahanan pada 2019 lalu. Ketua umum Partai Gerindra ini mengungkapkn, saat itu dirinya melarang orang-orang dekatnya untuk berbisnis dengan Kementerian Pertahanan demi menghindari konflik kepentingan.
“Begitu saya naik jadi Menteri Pertahanan, hari pertama saya naik, malam pertama saya kumpulin semua keluarga saya dan semua orang-orang dekat saya di Gerindra. Saya bilang, saya akan menjadi Menteri Pertahanan mulai besok, Anda semua tidak boleh ikut cari bisnis di Kementerian Pertahanan,” kata Prabowo.
“Begitu saya jadi Presiden, saya sudah berkata hati-hati, saudara, Gerindra. Jangan karena saya Presiden, kalau kamu salah, saya nggak bisa lindungi kamu. Saya beritahu di depan. Dan Anda bisa lihat, berapa bupati (dari) Gerindra yang ditangkap (aparat penegak hukum), berapa wali kota, dan sebagainya,” ujar dia. Prabowo pun menegaskan, kepentingan rakyat adalah hal utama baginya. “Bernegara itu kita harus arif, kita harus bijak. Di ujungnya kepentingan nasional, kepentingan rakyat harus di atas segala hal,” ujar Prabowo.
7. Pemerintah targetkan elektrifikasi di 10.068 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia hingga 2029. Kepala Bakom Muhammad Qodari menjelaskan, program ini menyasar dusun dan desa yang selama ini belum memiliki akses listrik. “Program elektrifikasi menargetkan 10.068 lokasi yang tersebar di 8.561 desa, 2.295 kecamatan, 375 kabupaten/kota, dan 36 provinsi. Dari total target tersebut, elektrifikasi sejauh ini telah terealisasi di 1.516 lokasi atau sekitar 15 persen dari target,” kata Qodari di Kantor Bakom, Rabu (16/9).
Dijelaskan, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap sesuai peta jalan Program Listrik Perdesaan dan Bantuan Pasang Baru Listrik 2025-2029. Tahapannya meliputi penetapan dan verifikasi lokasi, penyusunan perencanaan teknis dan anggaran, pengadaan dan pembangunan infrastruktur listrik, hingga penyambungan, pengoperasian, dan pemeliharaan. “Program ini menyasar dusun dan desa yang selama ini belum sepenuhnya menikmati akses listrik, termasuk yang berada di wilayah sulit, seperti kawasan pegunungan dan pulau terpencil dengan populasi yang minim,” ujar Qodari.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menyebut penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan telah mencapai Rp 25,29 triliun per 16 September 2026. Kata dia, KUR tersebut telah dinikmati 108.000 orang dan mayoritas penerimanya merupakan pelaku UMKM. ‘’ KUR Perumahan tidak hanya digunakan untuk membangun atau membeli rumah, tetapi juga membantu masyarakat melakukan renovasi hunian,’’ katanya di kantor Bakom RI, Rabu (16/9).
Maruarar menyebut pemerintah targetkan pelaksanaan akad 71.000 rumah subsidi secara serentak pada 17 Desember 2026 mendatang. Menurutnya, kegiatan tersebut akan dilaksanakan di Jawa Timur dan terhubung dengan berbagai titik di seluruh Indonesia. “Mohon doanya, 17 Desember tahun ini, kami akan membuat di Jawa Timur 71.000 rumah. Acaranya di berbagai titik,” kata Maruarar seraya menyebut Presiden Prabowo yang akan melakukan akad secara serentak tersebut.
8. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menuturkan, terkena pemberhentian termasuk reshuffle itu bukanlah akhir dari karier politik seseorang. Hasan lalu mengungkit Presiden Prabowo Subianto yang pernah diberhentikan dari TNI pada masa lalu saat merespons rangkaian reshuffle kabinet yang terjadi beberapa hari lalu oleh Presiden Prabowo.
“Kalau dipikir-pikir ya dalam politik itu kita bisa hidup lebih dari sekali. Ada orang yang mungkin merasa ketika diberhentikan dari jabatannya kemudian itu adalah akhir dari karier politiknya. Kalau kita lihat sejarahnya, Presiden Prabowo, beliau kan diberhentikan dari jabatannya. Waktu itu menjadi rising star di ABRI waktu itu, di TNI, dengan pangkat letnan jenderal di usia yang masih muda. Tapi kemudian diberhentikan begitu saja,” ujar Hasan dalam keterangan videonya, Rabu (16/9).
Hasan menjelaskan, semua orang berpikir, pemberhentian dari TNI itu merupakan akhir dari karier politik Prabowo. Namun, mereka ternyata salah. Meski harus menunggu dalam waktu yang lama, kata Hasan, Prabowo terus berjuang selama puluhan tahun membangun partai, hingga akhirnya terpilih sebagai Presiden pada 2024 lalu.
9. Pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu mulai memasuki babak baru, setelah para pimpinan partai politik koalisi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bertemu untuk membahas sejumlah hal terkait aturan Pemilu. “Jadi kemarin beberapa ketua umum-ketua umum partai ya berkumpul,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono di Gedung DPR, Rabu (16/9). Sugiono mengatakan, salah satu topik ada yang dibahas dalam pertemuan itu adalah besaran ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.
Ia mengeklaim, sejumlah partai politik telah sepakat untuk menetapkan ambang batas parlemen sebesar 5 persen, naik dibandingkan ketentuan yang berlaku yakni 4 persen. “Tapi satu hal yang sepertinya semua sepakat, tapi saya kira saya tidak bisa berbicara atas nama partai-partai lain. Tapi Gerindra juga sepakat soal Parliamentary Threshold 5 persen. Seperti juga kemarin Golkar juga menyampaikan yang, PKS juga menyampaikan dan saya kira itu yang kita sepakati,” tutur Sugiono.
Menurut Sugiono, pembahasan angka tersebut mempertimbangkan nasib suara pemilih agar tetap terakomodasi dalam Pemilu. “Bagaimana suara-suara rakyat atau yaitu yang tersisa atau apa itu tetap bisa terakomodasi dengan baik. Karena biar bagaimanapun ya itu adalah suara dan aspirasi mereka. Jadi kurang lebih garis besarnya seperti itu,” ungkapnya.
Fraksi PDIP di DPR menyepakati usul perubahan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dari 4 menjadi 5 persen dalam RUU Pemilu. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Komarudin Watubun menilai angka ambang batas parlemen 5 persen lebih ideal agar kerja-kerja parlemen lebih efektif dan efisien. “Kalau ideal ya kurang lebih sekitar itu. Angka 5 persen itu agak ideal lah,” kata Komarudin di gedung DPR, Rabu (16/9).
Menurutnya, perubahan ambang batas parlemen menjadi 5 persen penting untuk penyederhanaan partai dan konsolidasi politik. Namun, Komar mewanti-wanti agar perubahan tersebut tetap harus merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Pasti DPR harus hati-hati, baik koalisi maupun siapa, nanti kita pembahasan itu mengacu kepada MK,” katanya.
Wakil Ketua Komisi II DPR dari PDIP, Aria Bima menilai perubahan ambang batas akan diiringi dengan kenaikan jumlah kursi DPR dari 580 menjadi 600. Bahkan, jika kenaikan itu dilakukan, PDIP bisa saja mengusulkan kenaikan ambang batas menjadi 6 persen. “PDIP akan membangun berbagai negosiasi antara 5 dan mungkin bisa 6 [persen], kalau kursinya dinaikkan menjadi 600 atau 620, ya,” katanya.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin menilai ambang batas parlemen sebesar 5 persen merupakan angka yang proporsional dan relevan untuk diterapkan. “PKB sejak awal melihat bahwa 5 persen sebagai angka yang proporsional dan relevan untuk ambang batas parlemen,” kata Khozin saat dihubungi, Rabu (16/9). Ia menjelaskan besaran 5 persen tetap menjaga proporsionalitas keterwakilan politik masyarakat di parlemen. Angka itu juga sekaligus mendorong penyederhanaan sistem kepartaian agar lebih efektif, sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023.
Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengklaim partainya konsisten mengusulkan ambang batas parlemen sebesar 7 persen. Ia menyebut angka itu juga telah disampaikan Nasdem dalam beberapa kesempatan. “Kalau Nasdem sebagaimana telah disampaikan beberapa kali di media bahwa sejak awal hadir di politik nasional pada pemilu 2014, Nasdem konsisten dengan angka PT (parliamentary treshold) 7 persen,” kata Hermawi saat dihubungi, Rabu (16/9). Namun, angka itu masih didiskusikan dengan partai-partai lain agar mendapat satu angka yang disepakati. “Nasdem siap berdiskusi dengan sesama partai untuk mencapai kesepakatan,” ujarnya.
10. Di sisi lain, KPK mengaku sedang mendalami dugaan keterlibatan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid dalam kasus dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN terkait pengurusan HGB Summarecon. Pendalaman itu dilakukan lantaran empat orang yang diduga kepercayaan Nusron terlibat dalam kasus dugaan korupsi tersebut dan telah ditetapkan sebagai tersangka, bahkan ditahan.
“Terkait soal NW [Nusron Wahid] sudah disebutkan di pemeriksaan-pemeriksaan. Nah, ini memang sedang didalami oleh tim penyidik dalam proses penyidikan,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, kemarin malam.
Pihak Istana Kepresidenan menyatakan tidak akan mengintervensi proses hukum yang berjalan di KPK. Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto mengatakan Presiden Prabowo Subianto tidak akan ikut campur jika ada anggota kabinet yang terjerat dugaan masalah hukum.
“Ya kita serahkan. Pak Presiden itu selalu mengatakan bahwa kalau ada masalah hukum dan sebagainya, serahkanlah kepada aparat penegak hukum. Jadi beliau tidak akan mau ikut campur soal begitu-begitu,” kata Bambang di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9) merespons dugaan keterlibatan Nusron Wahid dalam kasus dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan, ada dugaan pihak lain yang terlibat dalam kasus dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Ia mengatakan, penyidik akan menelusuri aliran uang sejumlah Rp300 juta dan Rp106,3 miliar yang diberikan PT Summarecon Agung Tbk kepada sejumlah pihak di Kementerian ATR/BPN, termasuk empat orang yang diduga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
“Ini yang masih akan terus kami dalami dari fakta-fakta yang sudah didapatkan, dari alat bukti yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tangkap tangan yang dalam penguasaan para pihak, ya, yang berperan sebagai layering, representasi, ataupun orang kepercayaan. Apakah berhenti kepada orang-orang tersebut atau kemudian mengalir kepada pihak-pihak lain,” ujar Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (16/9). “Tentunya nanti akan dilakukan follow the money. Kita akan ikuti aliran uang itu ke mana saja,” lanjutnya.
11. Tokoh senior Partai Golkar Agung Laksono mengaku sedih dan prihatin dengan dikait-kaitkannya dua politisi Golkar, Fahd A Rafiq dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam kasus dugaan korupsi pengurusan HGB Summarecon di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Prihatinnya itu, Fahd sudah ditetapkan sebagai tersangka, sementara nama Nusron terus dibut-sebut dengan narasi yang tidak jelas. Agung meminta semua pihak menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum untuk menyelesaikan kasus ini seterang-terangnya dan seadil-adilnya.
Agung memastikan, kasus ini urusan pribadi yang bersangkutan, tidak ada kaitannya dengan Partai Golkar. Ia juga meyakini tidak ada aliran uang sepeserpun — dalam kasus ini — ke Partai Golkar. Karena kalau ada aliran dana ke Golkar, konsekuensi hukumnya berat, partai terancam bisa dibubarkan. ‘’Saya sudah telusuri ke DPP, tidak ada aliran dana dari kasus ini ke Partai Golkar. Tidak ada uang hasil korupsi yang mengalir ke Golkar,’’ tegas Agung Laksono menjawab wartawan di Jakarta, Kamis (17/9).
Mantan Ketua DPR ini kenal Nusron, orangnya sederhana, suka blak-blakan, dan terus terang. Namun iaa bersedih juga nama Nusron terus dikuyo-kuyo, dikait-kaitan dalam kasus kroupsi di Kementerian ATR/BPN. Menurut Agung, daripada terus dikuyo-kuyo, ada baiknya Nusron sampaikan klarifikasi ke publik apa adanya, bahwa dirinya tidak ada kaitan dengan kasus tersebut. ‘’Saya pikir ini lebih baik, sampaikan saja klarifikasi secara gentle sehingga tidak dikuyo-kuyo terus,’’ pintanya.
Ketua Indonesia Memanggil (IM57+) Institute, Lakso Anindito mengatakan barang bukti berupa uang sebanyak Rp106,3 miliar dalam OTT KPK pada kasus dugaan korupsi pengurusan HGB Summarecon di lingkungan Kementerian ATR/BPN adalah paling besar sepanjang sejarah KPK berdiri. “Ini merupakan OTT dengan jumlah pengamanan aset terbesar selama sejarah KPK dengan nilai lebih dari Rp100 miliar. KPK belum pernah melakukan OTT yang pada saat OTT ditemukan dan diamankan senilai tersebut,” ujar Lakso melalui keterangan tertulis, Rabu (16/9).
Lakso mengingatkan penanganan kasus tersebut berpotensi besar menghadapi hambatan. Untuk itu, ia menyatakan, independensi KPK menjadi kunci dalam proses penegakan hukum ini karena adanya dugaan melibatkan pihak-pihak yang memiliki posisi strategis.
12. Mantan Presiden Jokowi lakukan kunjungan ke Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu (16/9) pagi. Jokowi direncanakan tiba di Kabupaten Sikka pada pukul 13.00 WITA. “Info yang kami terima memang demikian. Rencananya beliau tiba jam 13.00 WITA,” kata petugas hotline Humas Pemerintah Kabupaten Sikka saat dihubungi, Rabu (16/9).
Dalam kunjungannya, Jokowi berencana menemui masyarakat korban gempa yang terjadi di NTT pertengahan agustus silam. “Beliau bersilaturahmi dengan masyarakat Kabupaten Sikka pasca gempa tanggal 15 Agustus yang suda berlalu bu,” ucap humas. Hingga berita ini dibuat, belum ada informasi resmi kedatangan Jokowi ke NTT didampingi oleh siapa saja. Jokowi telah beberapa kali berkunjung ke daerah. Terbaru, ia menghadiri acara khitanan anak pengasuh Yayasan Al-Busthomi KH Muhammad Busthomi di Cirebon, Jawa Barat, pekan lalu. (Harjono PS)
