Mantan Presiden Jokowi (net)
Isu menarik siang ini, mantan Presiden Jokowi pamer soal dirinya telah resmi menjadi anggota PSI. Jokowi memastikan, dirinya sudah menjadi bagian dari keluarga besar PSI sejak setahun yang lalu. Ia menyatakan optimistis PSI akan menjadi partai besar. Ia bilang, sekarang saja sudah banyak yang takut dengan PSI. Di sisi lain, Jubir PDIP Guntur Romi menyindir manuver Jokowi yang pames KTA PSI. Menurut dia, mestinya Jokowi menunjukkan ijazah S-1nya di UGM lebih dulu, daripada memamerkan KTA PSI. Ia juga mengkritisi ijazah SMA Gibran yang kini digugat di MK.
Isu lainnya, Komisi XIII DPR panggil Menteri Imipas dan Ketua Ombudsman RI untuk RDP di DPR, Senin (28/9). Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menjelaskan, rapat digelar untuk meminta penjelasan dan tindak lanjut terkait temuan Ombudsman RI mengenai fasilitas mewah di Lapas Cibinong, Jawa Barat. Kementerian Imipas menonaktifkan Kalapas Kelas II Cibinong Wisnu Hani Putanto dan empat anak buahnya. Berikut isu selengkapnya.
1. Mantan Presiden Jokowi pamer soal dirinya telah resmi menjadi anggota PSI. Jokowi mengatakan, dirinya sudah menjadi bagian dari keluarga besar PSI sejak setahun yang lalu. “Saya sudah masuk jadi keluarga besar PSI sejak 14 Oktober 2025. Sudah setahun yang lalu. Banyak yang enggak percaya, saya sekarang buka saja kartu anggota saya ini,” katanya kepada kader PSI dalam Rapat Koordinasi DPD Kota Bandung di Grand Pasundan, Jalan Peta, Sabtu (26/9).
Ia mengungkapkan, alasan dirinya menunjukan kartu keanggotaannya untuk menegaskan statusnya sudah menjadi bagian dari partai berlambang gajah tersebut. Selain menunjukkan kartu, Jokowi juga membacakan nama lengkap dan nomor keanggotaan yang tertera di kartu tersebut. “Sekarang saya bacakan disini. Tertulis nama, Jokowi Widodo. Nomor keanggotaan, saya bacakan ya. Nomor keanggotaan saya S 337220257777777,” tuturnya.
Jokowi mengaku heran dengan banyaknya jumlah angka tujuh di nomor kartu keanggotaannya tersebut. “Saya enggak tahu kenapa tujuhnya banyak sekali,” ucapnya. Ia berharap tidak ada lagi pihak yang meragukan statusnya sebagai bagian dari PSI. “Jadi sudah jelas semuanya ya. Jangan sampai ada meragukan bahwa saya ini sudah menjadi keluarga besar PSI,” pungkas Jokowi.
2. Jokowi yang disebut-sebut akan dinobatkan jadi Ketua Dewan Pembina PSI ini optimistis PSI akan jadi partai besar. Keyakinan tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi PSI Kota Bandung di Grand Pasundan, Jalan Pasteur, Sabtu (26/9). “Ini partai baru, meskipun partai baru, hati-hati, ini akan menjadi partai besar,” ujarnya. Jokowi nebgatakan, meski partai baru, PSI sudah membuat sejumlah pihak ketakutan. “Sekarang ini sudah banyak yang ketakutan,” tegas Jokowi.
Ia heran, mengapa ada pihak yang khawatir terhadap PSI. “Wong sama partai baru saja kok takut,” katanya. Menurut Jokowi, kader PSI harus percaya diri dan tidak perlu ragu menghadapi persaingan dengan lawan politik. Jokowi mengingatkan kadernya agar tidak menjadikan parliamentary threshold sebagai beban.
Menurut dia, target PSI tidak hanya sekadar bisa masuk ke Senayan. “Target kita bukan hanya masuk Senayan,” tegasnya. Ia menyebut besaran parliamentary threshold (PT) bisa saja berada di angka 5 hingga 8 persen. Jokowi meyakinkan kadernya agar besarnya PT tersebut tidak membuat kadernya was-was. “Asalkan saudara-saudara bekerja keras untuk partai, strukturnya aktif dan bekerja, hidup dan bekerja. Kuncinya hanya di situ,” jelasnya.
Sebelumnya Jokowi juga optimistis PSI bisa masuk Senayan pada Pemilu 2029. Pernyataan itu disampaikannya di Solo, Jateng saat menanggapi wacana kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi 5 persen hingga 7 persen untuk Pemilu 2029. Menurut Jokowi, asal semua kader bekerja keras, PSI yang saat ini belum memiliki kursi di DPR, akan melenggang ke Senayan pada 2029. “Jadi yang paling penting ya semuanya bekerja keras. Ambang batasnya berapa kan belum diputuskan. Optimis, optimis, optimis masuk Senayan 2029,” tegas Jokowi.
Jokowi meminta kader PSI Kota Bandung tidak hanya sibuk menyelesaikan struktur organisasi. Tetapi aktif turun ke masyarakat dan membangun jaringan dengan berbagai komunitas serta tokoh di Kota Bandung. “Yang paling penting struktur itu harus hidup, struktur itu harus bekerja. Percuma strukturnya selesai tapi tidak bekerja dan tidak ada dinamika di bawah,’’ pungkasnya.
Jokowi bangga karena keberadaan PSI sudah mulai diperhitungkan, bahkan ditakuti lawan-lawan politik. Ia menekankan, posisi PSI sebagai partai baru tidak menjadi penghalang untuk unjuk gigi di panggung politik nasional. “Karena meskipun PSI ini partai baru, tetapi sekarang ini sudah banyak yang ketakutan,” ujarnya lagi.
3. Mantan Presiden Jokowi juga mengungkap perjalanan Wapres Gibran Rakabuming Raka menempuh pendidikan dari sekolah dasar sampai menempuh studi di luar negeri. Hal tersebut diungkapkan Jokowi menanggapi gugatan soal ijazah Gibran yang dilayangkan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, dan mantan Wamenkumham Denny Indrayana ke MK. Saat ditemui di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jokowi menjelaskan, Gibran menempuh pendidikan dasar dan menengah pertama di Solo.
Kata Jokowi, Gibran kemudian melanjutkan studi di luar negeri. “Tapi yang saya tahu Mas Gibran SD-nya di SD 16 Kotamadya Surakarta, SMP-nya di SMP Negeri 1 Kotamadya Surakarta,” kata Jokowi. “SMA di Orchid Park Secondary School di Singapore di O Level. Masuk di UTS Insearch Pathway setelah dari situ seingat saya tiga tahun kemudian pindah lagi MDIS di Singapore. Jadi, jelas semua,” tambahnya.
Jokowi mengaku heran lantaran riwayat pendidikan putranya yang sampai menempuh sekolah di luar negeri itu masih saja dipersoalkan. Ia mempertanyakan keabsahan ijazah milik Gibran yang diragukan hingga muncul desakan agar putranya mengikuti ujian paket C. Jokowi menyoroti tuduhan terkait kecurangan terstruktur terkait pemenuhan syarat pendidikan Gibran. “Ya itu proses hukum nanti yang miliki kewenangan mahkamah,” imbuhnya. “Apanya (terkait kecurangan terstruktur)? Nyatanya persyaratannya diterima oleh KPU. Masak udah sekolah di luar ikut paket C,” lanjut Jokowi. Ia menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang tengah berjalan di MK. “Ini kan sudah masuk ke wilayah hukum. Jadi ya kita mengikuti proses hukum yang ada,” tandas Jokowi.
Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengatakan, PSI partai kecil yang masih berjuang. Kata dia, tidak seharusnya ada pihak yang takut dengan PSI. “Jadi ya mohon doanya, jangan ditakutin apalagi ditakut-takutin karena PSI masih partai kecil yang sedang berjuang,” kata Grace usai menonton film “Istimewa” bersama Ketua Umum PSI Kaesang Pangarap dan jajaran pengurus PSI di Jakarta Pusat, Minggu (27/9).
Ia mengungkapkan, PSI pun belum pernah melampaui ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sejak aktif mengikuti Pileg. Grace bersyukur Jokowi memilih menjadi anggota partai, ketika banyak “karpet merah” tergelar untuknya. “Saya yakin banyak yang ngasih karpet merah. Tapi yang beliau pilih adalah partai kecil yang belum pernah lolos ke Senayan yang perjuangannya masih panjang,” tutur Grace.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep nonton bareng (nobar) film “Istimewa” yang dihelat DPP PSI di CGV, Grand Indonesia, Jakarta Pusat pada Minggu (27/9) malam bersama Sekretaris Dewan Pembina PSI, Grace Natalie dan Wakil Ketua Umum DPP PSI, Isyana Bagoes Oka. Kehadiran Kaesang disambut anak-anak disabilitas berbaju putih yang mengajaknya berfoto bersama.
Film Istimewa diangkat dari kisah nyata kehidupan anak-anak disabilitas di Rumah Istimewa. Film dari rumah produksi Kairos Pictures ini disutradarai Ruben Adrian. Film ini mengangkat cerita tentang perjalanan anak-anak disabilitas mencari sosok ayah yang tiba-tiba menghilang setelah divonis kanker. Film ini mengajak penonton menyaksikan kisah haru lima anak disabilitas yang belajar tentang kehidupan lewat perjalanannya.
4. Elit PDIP mengkritisi mantan kadernya yakni mantan Presiden Jokowi yang menunjukkan kartu tanda anggota (KTA) partai barunya, PSI. Jubir PDIP, Guntur Romli (Gunrom) menyindir manuver Jokowi tersebut. Menurut dia, mestinya Jokowi menunjukkan ijazah S-1nya di UGM lebih dulu, bukan malah memamerkan KTA partai barunya. Langkah itu jauh lebih penting untuk meredakan kegaduhan dan spekulasi yang terjadi saat ini, daripada memamerkan KTA PSI.
Bukan hanya Jokowi, Gunrom juga meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming menunjukkan ijazah kelulusan SMA. “Diminta nunjukin Ijazah agar tidak makin gaduh, kok malah nunjukin KTA hehehe, baik Jokowi diminta nunjukin ijazah S1 UGMnya dan Gibran nunjukin ijazah SMA-nya,” ujar Gunrom.
Politisi Ferdinand Hutahaean menyoroti sikap mantan Presiden Jokowi yang memaerkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di tengah polemik ijazahnya. Ia lalu membandingkan kebanggaan Jokowi menunjukkan KTA PSI dengan keinginan publik melihat ijazah Jokowi. Menurut Ferdinand, ijazah seharusnya menjadi salah satu bentuk kebanggaan atas pencapaian pendidikan seseorang. “Ratusan juta rakyat Indonesia ingin melihat Jokowi memamerkan ijazahnya seperti dia memamerkan KTA PSI-nya,” katanya.
Ia menilai persoalan ijazah Jokowi masih menjadi perhatian publik karena adanya perdebatan mengenai keaslian dokumen tersebut. Ferdinand juga menyinggung langkah hukum yang ditempuh pihak-pihak yang mempersoalkan ijazah Jokowi. “Dia (maksudnya, Jokowi, red) lebih memilih melaporkan orang ke polisi supaya dipenjarakan, yang penting ijazahnya tidak dibuka,” ujarnya.
Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai keputusan Jokowi menunjukkan keanggotaannya di PSI merupakan langkah untuk mendongkrak elektabilitas partai tersebut. Adi melihat Jokowi mulai menghitung, elektabilitas PSI belum menunjukkan peningkatan signifikan, meski selama ini dirinya beberapa kali hadir dalam kegiatan partai tersebut.
“Satu per satu Jokowi keluarkan jurus pamungkasnya untuk meningkatkan elektabilitas PSI. Jokowi sepertinya berhitung PSI belum melesat meski Jokowi sudah blusukan dan suka hadir acara PSI tanpa ber KTA resmi,” kata Adi, Minggu (27/9). Adi mengatakan, beberapa hasil survei menunjukkan, elektabilitas PSI masih belum signifikan yaitu masih di bawah 3 persen. “Sepertinya Jokowi meyakini kalau resmi nyatakan sudah PSI bakal menderek elektabilitas partai Gajah,” ujarnya.
Pengamat komunikasi politik, M. Jamiluddin Ritonga menilai, mantan Presiden Jokowi memamerkan KTA PSI bukanlah kejutan. Sebab, Jokowi yang merupakan bagian dari partai berlambang gajah itu sudah ada di benak masyarakat Indonesia sejak lama. “Selama ini masyarakat sudah mengetahui Jokowi bagian dari PSI. Bahkan dibenak sebagian masyarakat Jokowi ya PSI dan PSI ya Jokowi. Karena itu, tidak ada kejutan diumumkannya Jokowi sebagai kader resmi PSI,” ujarnya, Senin (28/9).
Ia menilai pengumuman resmi dari Jokowi dapat meningkatkan kerja-kerja internal PSI jelang Pemilu 2029. Kata dia, kader PSI bisa lebih termotivasi untuk melakukan kerja-kerja politik dengan turun langsungnya Jokowi ke masyarakat untuk mendulang suara. “Kehadiran Jokowi di PSI juga bisa jadi menjadi penyemangat konsolidasi struktur partai. Jokowi bisa jadi menjadi simbol pendorong kader untuk membenahi struktur kepengurusan PSI di berbagai daerah hingga ke tingkat ranting,” ujarnya.
5. Buntut temuan klaster mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, Kementerian Imipas menonaktifkan Kalapas Kelas II Cibinong Wisnu Hani Putanto dan empat anak buahnya. Empat anak buah Wisnu juga dinonaktifkan, yakni Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik), Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib), serta Kepala Urusan Umum.
Irjen Kementerian Imipas Rudi Setiawan mengatakan, lima pejabat yang dinonaktifkan merupakan pihak yang diduga bertanggung jawab terkait kondisi yang ditemukan Ombudsman. “Kami menonaktifkan lima pejabat struktural yang diduga bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan Ombudsman,” kata Rudi, dalam konferensi pers di Lapas Kelas IIA Cibinong, Sabtu (26/9).
Rudi mengatakan, pejabat yang dinonaktifkan akan menjalani pemeriksaan terkait kasus tersebut. “Saya sampaikan, pertama adalah Kalapas, kedua KPLP, Kasi Binadik, Kasi Kamtib, dan Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara,” kata Rudi. “Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurus. Kami nonaktifkan dan kami lakukan pemeriksaan bagaimana kondisi yang terjadi sampai ditemukan dan sampai hari ini,” imbuhnya.
Rudi menegaskan, penonaktifan ini untuk mendukung proses pemeriksaan terhadap dugaan keterlibatan maupun tanggung jawab masing-masing pejabat atas kondisi yang ditemukan. Menurut Rudi, lima pejabat struktural yang dinonaktifkan tersebut harus bertanggungjawab terhadap temuan Ombudsman. “Akan kami lakukan pemeriksaan bagaimana peristiwa atau kondisi yang terjadi,” tegasnya.
Kemenimipas akan mengusut raibnya sejumlah barang dan fasilitas yang sebelumnya ditemukan Ombudsman RI di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Barang dan fasilitas yang raib tersebut antara lain minuman keras hingga simulator golf. Irjen Kemenimipas Rudi Setiawan mengatakan, pihaknya ingin mengetahui keberadaan barang-barang tersebut serta alasan barang atau fasilitas itu tidak lagi berada di lokasi seperti yang ditemukan Ombudsman.
“Hal-hal lain yang tentunya saya dan tim ingin mengakomodir, semua yang ditemukan oleh Ombudsman, minuman keras, tempat yang diduga sebagai simulator golf, tempat fitness, foto, barang-barang lain kulkas, itu yang menjadi objek buat kami untuk memeriksa, di mana barang-barang itu keberadaannya dan kenapa berpindah,” ujar Rudi di Lapas Kelas IIA Cibinong, Sabtu (26/9).
Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan, akan melakukan investigasi soal dugaan komersialisasi klaster mewah di kawasan Lapas Kelas IIA Cibinong. “Ini yang akan didalami. Ini adalah tugas kami untuk melakukan investigasi,” kata Agus, saat lakukan sidak di Lapas Kelas IIA Cibinong. Agus mengatakan, pihaknya akan mendalami apakah rumah tersebut digunakan para pegawai Lapas atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain.
“Apakah dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain, itu akan kita dalami, ya, bersama-sama dengan tim Bappisus,” ujar Agus Andrianto. Terkait sosok pria yang bersembunyi saat sidak Ombudsman, Agus mengaku belum mengetahui hal tersebut. Ia mengatakan, rumah tersebut ditempati para pegawai Lapas dan beberapa petugas. “Kemudian ini akan kita dalamilah, ya. Artinya orang-orang yang mungkin menggunakan ini, nanti akan pasti akan ketahuan, ya,” imbuhnya.
6. Komisi XIII DPR panggil Menteri Imipas dan Ketua Ombudsman RI untuk rapat dengar pendapat (RDP) di DPR, Senin (28/9). Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menjelaskan, rapat digelar untuk meminta penjelasan dan tindak lanjut terkait temuan Ombudsman RI mengenai fasilitas mewah berstandar apartemen di Lapas Cibinong, Jawa Barat. “Penjelasan hasil sidang Ombudsman RI pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong dan Tindak Lanjut oleh Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Imipas RI,” ujar Willy, Senin (28/9). Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menjelaskan, rapat tersebut menurut rencana akan dihadiri oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Ketua Ombudsman RI dan Kalapas Kelas II Cibinong.
Anggota Komisi XIII DPR, Rieke Diah Pitaloka meminta sejumlah fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA, Cibinong, Bogor, Jawa Barat diaudit. Audit ini perlu karena fasilitas tersebut mulai dari rumah hingga kendaraan adalah aset negara yang sah. “Apabila bangunan yang menjadi temuan Ombudsman merupakan rumah dinas atau aset negara, pemerintah harus lakukan audit,” kata Rieke saat dihubungi awak media, Minggu (27/9).
Rieke meyakinkan, audit tersebut bisa membuktikan status sejumlah fasilitas, mulai dari dasar penggunaan, penghuni resmi, penghuni faktual, izin pembangunan, sumber dana, pemeliharaan, hingga fungsinya. Nantinya, hasil audit akan diuji berdasarkan ketentuan pengelolaan Barang Milik Negara, termasuk PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020. “Tidak boleh ada aset negara yang penggunaannya tidak jelas atau berubah fungsi tanpa dasar hukum,” ujar Rieke.
Menurut Rieke, Komisi XIII selaku mitra kerja Kementerian Imipas memberikan perhatian penuh terhadap kasus yang mencuat lewat temuan Ombudsman RI tersebut. Dia mempertanyakan kenapa sidak Ombudsman dihalang-halangi. Rieke mendorong pemeriksaan terhadap pihak yang diduga melakukan aksi penghalang-halangan. Menurut dia, pengawasan eksternal mestinya tak boleh dianggap sebagai ancaman. “Karena itu, apabila benar terdapat petugas yang menghambat pelaksanaan tugas Ombudsman, persoalan tersebut harus diperiksa secara khusus,” ujar Rieke.
Sebelumnya diberitakan, Ombudsman RI menemukan sejumlah fasilitas mewah berstandar apartemen di kawasan Lapas Kelas IIA Cibinong pada Rabu (23/9). Temuan tersebut diperoleh saat Ombudsman melakukan sidak kedua di Lapas Cibinong tahun 2026. Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin menyebut fasilitas tersebut berada di bagian belakang kompleks lapas dan terpisah dari blok hunian warga binaan pada umumnya. “Bagus, bagus sekali. Standar apartemen. Artinya walaupun kecil-kecil, kelengkapannya semua ada. Kelengkapan alat rumah tangga semua ada,” kata Fikri, Rabu lalu. Ia menyebut, pada sidak pertama, Ombudsman tidak diberikan akses untuk masuk ke area lapas. Namun pada sidak kedua diperbolehkan.
7. Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota membantah Danantara yang menyebut Manajer Kopdes Merah Putih bukan berstatus pegawai BUMN. “Pegawai BUMN,” ujar Joao di Istana Kepresidenan, Jakarta. Joao menjelaskan, para manajer Kopdes Merah Putih menjadi pegawai BUMN di bawah Agrinas. Mereka akan mendapatkan kontrak PKWT selama 2 tahun. Setelah kontrak PKWT 2 tahun selesai, Manajer Kopdes Merah Putih itu akan dievaluasi sesuai kebutuhan. Bisa saja mereka akan ditugaskan di luar koperasi begitu menyelesaikan kontrak 2 tahun.
“Setelah 2 tahun mungkin akan dievaluasi kebutuhan BUMN apabila perlu dilanjutkan akan kami lanjutkan, untuk kegiatan mungkin bisa yang lain di luar daripada Koperasi Desa Merah Putih. Tapi itu nanti kebijakannya setelah 2 tahun,” jelas Joao. Ia menekankan Manajer Kopdes MP belum dapat gaji sebelum ditempatkan di gerainya masing-masing. “Yang pasti orang akan digaji apabila dia mulai bekerja, gitu. Saya rasa anda pun juga mendapatkan gaji setelah anda bekerja. Walaupun anda melamar, pasti ada belum mendapatkan gaji. Ini hal yang normal lah,” imbuhnya.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengungkapkan, pemerintah telah terbitkan SK bagi Manajer Kopdes Merah Putih. Dikatakan, mereka yang lolos seleksi masih menganggur karena belum mendapat penempatan gerai. “Yang lebih penting lagi bahwa SK dari Manajer Koperasi hari ini sudah terbit, sistem penggajian juga dari Kementerian Keuangan juga sudah ada, sehingga nanti Agrinas segera, mungkin nanti Pak Jo akan mendistribusikan kepada KDKMP yang sudah siap,” kata Dudung, di Istana, Jakarta.
Kepala Bakom, M Qodari menyebutkan, penempatan calon manajer Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dilakukan terukur, bukan sekadar mengejar kecepatan. “Proses penempatan para manajer dilakukan secara terukur. Pemerintah tidak hanya mengejar kecepatan penempatan, tetapi juga memastikan para manajer masuk ke dalam sistem kerja yang jelas dan memiliki kepastian dalam menjalankan tugasnya,” ujar Qodari.
Diakui, banyak calon manajer Kopdes MP yang mengundurkan diri dari pekerjaan lamanya untuk mengambil bagian dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ia juga tidak memungkiri, para calon manajer yang telah lolos seleksi membutuhkan kepastian kapan mulai bekerja, lokasi penempatan, bentuk hubungan kerja, hingga hak yang akan diterima.
8. Partai-partai nonparlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) akan beraudensi dengan Pimpinan DPR terkait RUU Pemilu pada Selasa (29/9). Hal itu disampaikan Sekjen Partai Hanura, Benny Ramdhany selaku bagian dari GKSR. Ia mengklaim GKSR nanti akan diterima Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. “Hari Selasa, kita sudah mendapatkan info, Pak Dasco menyiapkan waktu untuk menerima pimpinan partai politik yang bergabung di GKSR,” kata Benny dalam keterangannya, Minggu (27/9).
Lebih lanjut, Benny mengapresiasi keputusan DPR yang membuka audiensi. Pertemuan akan menjadi ruang dialog antara DPR dengan partai-partai non parlemen saat ini. “Sikap Pak Dasco ini harus diapresiasi, sikap negarawan. Walaupun mereka berada di partai yang hari ini berkuasa, bahkan ada di parlemen, tapi tetap memberikan tempat dan ruang untuk kita berdiskusi,” katanya.
9. KPK menyita uang ratusan juta rupiah saat menggeledah Kanwil BPN Jawa Timur. Berdasarkan dokumentasi KPK, uang ratusan juta tersebut tersusun di atas meja dalam bentuk dollar Singapura (SGD), dollar Amerika Serikat (USD), dan rupiah dengan nominal Rp 100.000 dan Rp 50.000. Uang tersebut dikeluarkan tim penyidik dari amplop cokelat dan map warna biru. “Dalam temuan uang-uang tersebut di antaranya ada lembaran SGD dan USD,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo, Minggu (27/9). Budi mengatakan, temuan uang tersebut menjadi petunjuk bagi penyidik, bahwa ada penerimaan-penerimaan tunai dalam bentuk valas.
Dia mengatakan, penyidik akan mendalami penerimaan tersebut untuk apa, siapa, dari mana, dan tentunya sejak kapan praktik itu dilakukan. “Pengungkapan ini menjadi penting tidak hanya dalam proses penegakan hukum perkara ini saja, namun juga untuk upaya pencegahan ke depannya. Sehingga perbaikan yang dilakukan nantinya lebih sistemik dan konkret memberikan solusi atas akar permasalahan yang terungkap,” ujar Budi Prasetyo.
KPK menyita beberapa perhiasan yang diduga emas saat menggeledah Kanwil BPN Jawa Timur, Jumat (25/9) lalu. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan, emas tersebut diduga diperoleh dari uang-uang yang diperoleh para oknum. “Dalam penggeledahan di Kanwil BPN Jatim, penyidik mengamankan beberapa perhiasan emas, yang diduga diperoleh dari uang-uang yang dikumpulkan para oknum,” kata Budi, dalam keterangannya, Minggu (27/9). “Estimasi awal nilainya mencapai puluhan juta rupiah,” sambung dia.
Budi mengatakan, penyidik akan dalami maksud dan tujuan para oknum melakukan konversi uang ke dalam bentuk perhiasan tersebut. Selain perhiasan, KPK juga menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah. “Dalam temuan uang-uang tersebut di antaranya ada lembaran SGD dan USD,” ujar Budi lagi.
10. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto membenarkan puncak peringatan HUT ke-81 TNI dipindahkan dari Kawasan Monas ke Mabes TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Agus mengatakan, peringatan HUT TNI tahun ini digelar secara sederhana karena banyak prajurit yang masih bertugas di daerah-daerah yang terdampak bencana. “Jadi memang HUT TNI sekarang dilaksanakan secara sederhana di Mabes TNI. Karena pasukan yang mengikuti upacaranya juga banyak di daerah bencana, ada yang masih di Kalimantan, Sumatra, NTT, Aceh juga belum kembali karena membantu BNPB dan kementerian lainnya,” kata Agus di sela-sela Festival Band di Pancoran, Jakarta, Minggu (27/9).
Menurut Agus, peringatan HUT TNI tahun ini akan digelar secara internal dengan melibatkan siswa dari sejumlah sekolah secara terbatas. Adapun sejumlah kegiatan digelar menjelang HUT ke-81 TNI, salah satunya adalah Festival Band. “Ada beberapa kategori, ada kategori umum, SMA, dan pengamen,” kata Agus. Dia mengatakan, TNI juga ikutan mencari bakat-bakat musik di Indonesia dengan peminatnya cukup banyak yaitu mulai dari Banjarmasin, Sidoarjo, Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta. “Jadi Insya Allah semua berjalan lancar,” ujar Agus.
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan, pihaknya berhasil menyita 8 pucuk senjata jenis SS1 P1 milik para pelaku pembunuhan sopir dan aparatur sipil negara (ASN). “Tadi laporan dari Pangkogabwilhan sudah mendapatkan 8 pucuk senjata. Ada jenis SS1 P1 yang direbut oleh OPM dari satuan TNI. Delapan pucuk,” kata Agus di acara Festival Band di Pancoran, Jakarta, Minggu (27/9). Agus menegaskan komitmennya untuk menumpas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. “OPM (Organisasi Papua Merdeka) ini kan separatis, ya harus ditumpas. Tidak boleh ada separatis di negara kita,” ujarnya.
Ia mengatakan, penyelesaian konflik di Papua harus dilakukan dengan kolaborasi. Menurutnya, jika hanya dilakukan TNI, pasti selalu dikaitkan dengan kekerasan. Padahal, TNI ikut membangun fasilitas di Papua mulai dari gereja, penyediaan air bersih, layanan kesehatan, hingga ikut mengajar anak-anak. “Jadi kita kesana membantu percepatan, kesejahteraan, pembangunan, kesejahteraan masyarakat yang ada di sana, mempercepat pembangunan,” ucap Agus Subianto.
11. Indonesia menunjukkan sikap diplomatiknya di Sidang Umum PBB yang berlangsung di New York, AS, Sabtu (26/9) waktu setempat. Dalam sejumlah agenda, Indonesia mengambil sikap tegas terhadap isu internasional, termasuk konflik di Timur Tengah. Salah satunya, melakukan aksi walk out saat Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu berpidato di Sidang Majelis Umum PBB. Selain Indonesia, tampak pula diplomat dari berbagai negara lain berduyun-duyun meninggalkan kursi mereka dan keluar ruangan sebagai bentuk protes kepada pemimpin rezim Israel itu.
Suasana di dalam aula Majelis Umum PBB menjadi riuh saat para delegasi meninggalkan kursi mereka dan keluar ruangan. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mawengkang mengatakan aksi walk out delegasi Indonesia itu dilakukan sebagai bentuk solidaritas kepada Palestina dan kecaman terhadap kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel.
Menlu Sugiono membawa konsep ketahanan nasional Indonesia yang intinya berada di rakyat pada Sidang Umum PBB ke-18 di New York, AS, Sabtu (26/9) waktu setempat. Konsep ini, kata Sugiono, telah dikembangkan sekitar tahun 1960. “Pada tahun 1960-an, Indonesia mengembangkan konsep ketahanan nasional untuk menjaga jati diri, melindungi kedaulatan dan persatuan, serta mempertahankan pembangunan di tengah berbagai tantangan dan hambatan. Inti dari ketahanan kita adalah rakyat kita sendiri,” kata Sugiono, dalam pidatonya di Sidang Umum PBB dalam tayangan YouTube Kemlu, Minggu (27/9). Ia mengartikan, sebuah negara dikatakan tangguh ketika keluarga mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
Menlu Sugiono membeberkan cara negara-negara anggota ASEAN dalam menangani masalah, meski letak geografisnya berada di pusat kawasan yang sangat dinamis. Ia mengaku, ASEAN tidak selalu sependapat dalam beberapa hal. Namun, negara-negara anggota ASEAN memilih dialog alih-alih perpecahan. Dialog ini pula yang menyatukan negara-negara dengan latar belakang sejarah, sistem politik, tingkat pembangunan, dan kepentingan nasional yang beragam. “Kami tidak selalu sependapat, namun kami telah mengambil keputusan sadar untuk tetap bersatu, dan kami memilih untuk terus berkomunikasi, bahkan ketika mencapai kesepakatan terasa sulit,” kata Sugiono lagi.
Menlu Sugiono meminta PBB bertransformasi agar lebih representatif dan memberikan hasil nyata atas berbagai dinamika global. Hal itu disampaikannya saat membahas sistem multilateral di abad ke-21 dalam Sidang Umum PBB ke-81, New York, AS, Sabtu (26/9). Menurut Sugiono, ketangguhan di tingkat domestik dan regional harus diimbangi dengan sistem multilateral yang mampu mendukung dan menopangnya. “Di sinilah peran Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap tak tergantikan,” kata dia.
Menlu Sugiono menyebut, Indonesia mencalonkan diri sebagai calon anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tahun 2029-2030. Dikatakan, pencalonan tersebut dilandasi pengalaman, pengorbanan, dan dedikasi Indonesia menjaga perdamaian dunia. “Kami akan memajukan diplomasi kami melalui bantuan kemanusiaan, pembangunan perdamaian, serta keterlibatan lintas kawasan dan lembaga. Dengan semangat inilah Indonesia mengajukan pencalonan diri untuk kursi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030,” kata Sugiono dalam pidatonya di Sidang Umum PBB ke-18 di New York, AS, Minggu (27/9). Sugiono memaparkan, Indonesia telah berkontribusi dalam penyelesaian konflik melalui diplomasi dan mediasi, baik konflik di kawasan maupun di luar wilayah tersebut.
12. Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Kemenhan dan Kementerian PANRB menghentikan praktik kewajiban ASN maupun PNS mengikuti Latihan Dasar Militer Komponen Cadangan (Latsarmil Komcad).Desakan ini mencuat usai tewasnya seorang ASN Kemenekraf, Vanreko Varkas Bagaskara (28), saat menjalani Latsarmil Komcad di Lapangan Brigade Parako 1 Pasgat, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (26/9).
Koalisi menuntut pemerintah menjelaskan kronologi lengkap insiden tersebut secara transparan, terutama menyangkut kondisi cuaca, beban latihan, serta hasil pemeriksaan kesehatan awal korban. “Keterangan medis awal tersebut penting, tetapi belum menggantikan pemeriksaan yang independen dan menyeluruh,” tulis Koalisi Masyarakat Sipil dalam keterangannya, Minggu (27/9). “Secara hukum, kewajiban warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan negara tidak sama dengan kewajiban menjadi anggota Komcad,” tegas mereka.
Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mendesak TNI lakukan evaluasi terhadap latihan dasar militer (latsarmil) komando cadangan (Komcad) bagi ASN usai insiden kematian ASN Kemenekraf Vanreko Varkas Bagaskara (28) pada Sabtu (26/9). Menurut Hasanuddin, Kemenhan harus memberikan perhatian serius dalam kasus tersebut. Menurut dia, insiden ini harus diusut secara transparan dan menyeluruh.
“Kejadian meninggalnya peserta dalam pelaksanaan latihan militer perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan,” kata Hasanuddin saat dihubungi, Minggu (27/9). Menurut dia, Kemenhan harus mengevaluasi prosedur pemeriksaan kesehatan, standar keselamatan, serta mekanisme penanganan keadaan darurat selama pendidikan Komcad berlangsung. (Harjono PS)
