JAKARTA, REPORTER.ID – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Ditjen Imigrasi dan Pemprov Sultra harus memperketat prosedur pemeriksaan terhadap 146 TKA asal Cina yang akan masuk Kendari pada 23 Juni mendatang. Mereka harus diisolasi sesuai protokol kesehatan standar WHO sebelum diizinkan memasuki wilayah tambang PT VDNI di Morosi, Konawe, Kendari.
‘’Pemerintah harus memastikan para TKA asal Cina tersebut tidak menularkan penyakit. Setiba mereka di Sultra harus menjalani masa karantina sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19 guna memberikan rasa aman bagi masyarakat sekitar,’’ pinta Bambang Soesatyo dalam rilis yang dikirim ke reporter.id, kemarin.
Pria yang akrab disapa Bamsoet ini meminta pemerintah membatasi akses orang asing masuk ke wilayah Indonesia supaya tidak menularkan virus corona yang mungkin mereka bawa. Pemerintah, ujarnya, harus memperhatikan sikon (situasi dan kondisi) masyarakat Sultra serta mengedepankan keselamatan dan kesehatan masyarakat Sultra mengingat beberapa wilayah di Sultra berstatus zona merah Covid-19.
Bamsoet meminta pemerintah pusat dan Pemprov Sultra lakukan langkah konkret dan komitmen bersama untuk membatasi pergerakan orang, terutama orang asing selama masa pandemi corona. Hal itu untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.
Di bagian lain penjelasannya, Bamsoet meminta BNPB dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melakukan pencegahan jangan sampai ada oknum yang menyalahgunakan dana penanganan Covid-19.
‘’Kita dorong BPK, Inspektorat dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara bersama-sama mengawasi penggunaan anggaran untuk pencegahan penyebaran Covid-19. Harus diawasi supaya penggunaannya transparan dan akuntabel,’’ ujar Bamsoet.
Politisi Golkar ini juga mengajak semua pihak lebih proaktif turut mengawasi dan mengawal pelaksanaan anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang jumlahnya ratusan triliun itu.
‘’Mendorong seluruh petugas baik yang di pusat maupun di daerah untuk secara konsekuen dan disiplin tinggi melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya agar tidak terjadi kebocoran anggaran, Saya juga berharap penegak hukum bertindak secara tegas jika terjadi penyimpangan,’’ ujar Bamsoet lagi. ***
