Mahfud: Penundaan Pilkada Serentak Bisa Korbankan Ekonomi Lebih Banyak

oleh
oleh
menko polhukam mahfud md

JAKARTA, REPORTER – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020, ttidak mungkin ditunda, meskipun masa pandemi virus corona atau Covid-19 masih berlangsung. Sebab dampak penundaan Pilkada, bisa mengorbankan ekonomi lebih banyak.

“Lagi pula, kepala daerah yang menjabat pun tidak memiliki kewenangan secara definitif. Pertama kita menghindari adanya kepala daerah yang di PLT-kan terus, karena PLT tidak memiliki kewenangan definitif. Sehingga pemerintah bersama DPR dan KPU memutuskan untuk tidak mundur lagi dari tanggal 9 Desember 2020,” ujar Mahfud MD dalam Webinar Internasional bertema An Election in the Time of Pandemic: “Protecting the Quality of Democracy and Potential Corruption,” Kamis (25/6/2020).

Memang diakui Mahfud, ada sebagian masyarakat yang khawatir gelaran Pilkada serentak akan menguras anggaran negara sehingga meminta Pilkada ditunda. Tapi kalau itu yang terjadi, menurut dia, yang dikorbankan secara ekonomi jauh lebih banyak.

Oleh sebab itu, lanjut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, pemerintah bersama KPU, DPR dan Pemerintah Daerah juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdialog, membicarakan solusi.

“Kita meminta KPK ikut aktif mengawasi jalannya Pilkada serentak, yang dijadwalkan digelar 9 Desember 2020 mendatang,” ujarnya.

Pada kesempatan itu Mahfud MD juga meminta semua pihak agar memberi masukan atas potensi korupsi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan Pilkada serentak tersebut.

Dengan adanya masukan tersebut diharapkan Mahfud, Pilkada akan tetap memiliki kualitas, serta tidak ada celah untuk korupsi. Diingatkan pula, dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut, tetap harus menerapkan protokol kesehatan.

“Jadi secara ilmiah nanti silakann beri masukan, bagaimana agar tidak terjadi korupsi. Juga, bagaimana agar kualitas pilkada di masa pandemi covid-19 itu tidak turun,” ucapnya.

Mahfud juga berharap kepada penyelenggara Webinar untuk menyampaikan hasil diskusi tersebut, agar bisa dijadikan masukan yang lebih teknis operasional, dengan prinsip berkualitas, bebas korupsi, dan aman dari Covid-19 pada penyelenggaraan Pilkada mendatang. ***

Tentang Penulis: hps

Gambar Gravatar
Wartawan senior tinggal di Jakarta. hps@reporter.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *