Isu hangat yang diperbincangkan publik pagi ini adalah aksi para pendukung dan simpatisan Rizieq Shihab yang akan demo di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, siang ini, menuntut pembebasan Rizieq Shihab dan pengusutan secara tuntas kasus tewasnya 6 laskar FPI dalam bentrok dengan aparat kepolisian di Tol Jakpek, beberapa waktu lalu. Sementara itu pihak Polri akan mengerahkan ribuan anggota Brimob Nusantara ke Jakarta untuk mengamankan ibu kota.
Kapolda Metro Jaya, Irjen (Pol) Fadil Imran menyatakan, keselamatan masyarakat menjadi hukum tertinggi selama masa pandemi Covid-19, sehingga Polda menyiapkan langkah pencegahan terhadap potensi pengumpulan massa. Polda Metro Jaya secara tegas menyatakan tidak akan mengeluarkan izin keramaian untuk aksi unjuk rasa. Mantan Ketua MPR Amien Rais siap jadi penjamin penangguhan penahanan Rizieq Shihab, ia mengaki prihatin terhadap situasi keamanan pasca kembalinya Habib Rizieq ke Tanah Air.
Berita menarik lainnya soal Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Siapkan Sistem Antrean dan pendataan prioritas terkait pemberian vaksinasi Covid-19 secara gratis di wilayah kekuasaannya. Juga klaim Kepala BPOM, Penny Lukito, bahwa dari aspek keamanan vaksin Covid-19 sudah baik. Namun ia masih menunggu aspek efektivitas dari vaksin tersebut.
Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah tak ingin terburu-buru dalam menyelenggarakan vaksinasi Covid-19. Pemerintah ingin, program ini digelar secara bertanggung jawab sehingga keamanan vaksin harus dipastikan terlebih dahulu. Berikut isu selengkapnya.
1. Aliansi Nasional Anti-Komunis (ANAK) NKRI bakal menggelar demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (18/12). Tiga ormas besar, yakni Persaudaraan Alumni (PA) 212, Front Pembela Islam (FPI), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama disebut-sebut akan ikut ambil bagian dalam demo tersebu.
Dari informasi yang beredar di medsos, ‘Aksi 1812’ itu mengagendakan sejumlah tuntutan. Diantaranya, meminta kasus penembakan terhadap enam anggota FPI diusut tuntas dan menuntut agar Pimpinan FPI Muhammad Rizieq Shihab dibebaskan tanpa syarat.
2. Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah angkat bicara soal aksi demo 1812 yang akan dilakukan FPI dkk menuntut pembebasan Habib Rizieq Shihab. Muhammadiyah mengingatkan soal manfaat dan mafsadat di masa pandemi virus Corona. “Melakukan aksi itu hak warga negara. Akan tetapi, dalam situasi pandemi COVID-19, perlu dipertimbangkan dengan seksama, manfaat dan mafsadatnya,” kata Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, kepada wartawan, Kamis (17/12).
3. Untuk mengantisipasi demo tersebut, Polri mendatangkan ribuan pasukan bawah kendali operasi (BKO) Brimob Nusantara ke Jakarta, Kamis (17/12). “Jumlahnya 2.690 personel untuk pengamanan Ibu Kota. Saat ini mereka sudah sampai di Jakarta,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono, kemarin.
Argo menegaskan, Polri tidak akan menerbitkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) untuk aksi unjuk rasa tersebut. Karena, aksi tersebut dapat menimbulkan kerumunan massa sehingga berpotensi menjadi klaster penyebaran Covid-19. “Protokol kesehatan wajib diterapkan. Karena itu kami tegas tidak mengeluarkan izin,” tegas Argo Yuwono.
4. Polda Metro Jaya secara tegas menyatakan tidak akan mengeluarkan izin keramaian untuk aksi unjuk rasa yang akan digelar elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti-Komunis (ANAK) NKRI di depan Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/12). Tuntutannya, meminta kasus penembakan 6 anggota laskar FPI diusut tuntas dan Rizieq Shihab dibebaskan.
Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Fadil Imran menyatakan personelnya menyiapkan langkah pencegahan potensi pengumpulan massa. “Kami akan laksanakan operasi kemanusiaan, akan kami laksanakan 3T, sehingga kerumunan bisa dikendalikan,” kata Fadil Imran kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Kamis (17/12). Fadil menyebut keselamatan masyarakat menjadi hukum tertinggi selama masa pandemi Covid-19. Dia menerangkan, saat ini sudah ada Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan hingga Peraturan Gubernur mengenai kerumunan massa.
5. Polresta Tangerang mengamankan 14 anak remaja yang hendak menuju ke Jakarta untuk ikut melakukan demonstrasi. Sebagian remaja tersebut ada yang mengenakan kaus berwarna hitam bergambar dan bertuliskan Habib Rizieq Shihab.
Kapolresta Tangerang Kombes Ade Ary Syam Indardi membenarkan kejadian tersebut. Ade menyebut 14 remaja itu diamankan di 3 titik gerbang Tol yakni Gerbang Tol Balaraja Barat, Gerbang Tol Balaraja Timur, dan Gerbang Tol Kedaton, pada Kamis (17/12/2020) malam. “Kami amankan 14 anak rata-rata usia 13-19 tahun. Mereka membonceng mobil bak terbuka,” kata Ade.
6. Kapolres Cianjur AKBP Mochamad Rifai mengatakan pihaknya telah menyiagakan ratusan anggotanya di sejumlah perbatasan Cianjur dan Bogor untuk lakukan penyekatan mobilisasi masa aksi 1812 yang akan berangkat ke Jakarta menuntut pembebasan Rizieq Shihab.
“Kami tempatkan petugas di perbatasan atau pintu keluar Cianjur, sejak hari ini, hingga besok pagi sebagai upaya penyekatan pengiringan massa menuju Jakarta, karena akan terjadi pelanggaran protokol kesehatan yang dapat berdampak terhadap orang banyak,” tegas Mochamad Rifai, Kamis (17/12).
7. Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo meminta Satgasnya di DKI dan Polda Metro Jaya bersikap tegas terhadap sejumlah kelompok yang akan menggelar demo di depan Istana Merdeka Jakarta, Jumat (18/12). “Satgas Covid-19 di DKI dan Polda harus tegas melarang adanya kerumunan,” ujarnya, Kamis (17/12). Doni mengingatkan soal aturan di DKI terkait larangan adanya kerumunan. Apalagi saat ini tambahan kasus Corona di Jakarta kembali mengalami peningkatan.
8. Mantan Ketua MPR Amien Rais siap menjadi penjamin penangguhan penahanan Muhammad Rizieq Shihab. Deklarator Partai Ummat itu telah menyambangi Mabes Polr untuk bertemu Kapolri Jenderal Idham Azis, namun yang bersangkuta sedang keluar kota.
Amien mengaku prihatin terhadap situasi bangsa pasca-kepulangan Rizieq ke Tanah Air. “HRS mestinya dilibatkan pemerintah membangun stabilitas nasional guna mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Sangat disayangkan yang terjadi adalah sebaliknya, timbul kegaduhan secara meluas dan berkepanjangan,” ujarnya di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (17/12) kemarin.
9. Mantan Ketua MPR Amien Rais menyatakan tidak akan menghadiri aksi bertajuk 1812 yang akan digelar massa simpatisan pemimpin Front Pembela Islam ( FPI) Rizieq Shihab di Istana Negara, Jumat (18/12). Deklarator Partai Ummat itu mengatakan, aksi demo itu akan diikuti oleh aktivis-aktivis yang lebih muda. “Oh, saya kira soal itu sudah cukup ya. Saya sudah sepuh ya,” kata Amien.
Di bagian lain keterangannya, Amien menuturkan, dirinya memilih bertemu langsung dengan Presiden Jokowi untuk meminta agar Jokowi untuk tidak memberi ‘angin kencang’ kepada komunisme. Sebab, menurutnya, pemerintahan Jokowi agak berat sebelah dalam relasi dengan Beijing (China). “Kami akan minta waktu untuk ketemu Pak Jokowi, ya langsung ke jantungnya kekuasaan. Jadi jangan takut,” ujar Amien Rais yang mengaku sudah tua itu.
10. Juru bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212 Haikal Hassan dilaporkan ke polisi terkait pernyataannya soal mimpi bertemu Rasulullah SAW. Pihak pelapor khawatir isu ini akan jadi alat politik untuk melawan negara. Seperti diketahui, laporan ke polisi itu dilakukan oleh Sekjen Forum Pejuang Islam, Husin Shahab ke Polda Metro Jaya, Senin (14/12) lalu.
Terkait laporan itu, pakar hukum Refly Harun menganggap aneh bila mimpi bertemu Rasulullah dilaporkan ke polisi. Ia lantas menanyakan, bagaimana langkah polisi saat mengklarifikasi mimpi tersebut kepada Haikal Hassan saat penyelidikan. Karena, mimpi merupakan sesuatu yang tak nyata dalam kehidupan manusia. ‘’Masa mimpi diadukan ke polisi. Aneh itu,’’ kata Refly Harun, Kamis (17/12).
12. PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengeluarkan persyaratan bagi para penumpang kereta api menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2021. Mereka wajib menunjukkan surat bebas COVID-19 atau surat keterangan bebas gejala positif virus corona. Hal tersebut mengacu SE 14 Kemenhub tanggal 8 Juni 2020 dan SE 9 Gugus Tugas Covid-19 tanggal 26 Juni 2020.
“Masyarakat yang akan menggunakan KA Jarak Jauh diharuskan untuk menunjukkan Surat Bebas Covid-19 (Tes PCR/Rapid Test Antibodi) yang masih berlaku (14 hari sejak diterbitkan) atau surat keterangan bebas gejala seperti influenza (influenza-like illness) yang dikeluarkan dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas Tes PCR dan/atau Rapid Test Antibodi,” kata Kahumas PT KAI Daop 1 Jakarta, Eva Chairunisa, Jumat (18/12).
13. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Siapkan Sistem Antrean dan pendataan prioritas terkait pemberian vaksinasi Covid-19 secara gratis di wilayah kekuasaannya. “Pak Jokowi sudah merespons apa yang menjadi keinginan masyarakat. Ketika orang bimbang apakah vaksin bayar atau tidak, Presiden menjawab itu dengan menggratiskan. Bahkan, Pak Jokowi juga menjawab keraguan atas vaksin, dengan menjadi orang pertama yang disuntik,” kata Ganjar di rumah dinasnya, Kamis (17/12).
14. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, hingga 12 Desember 2020, tercatat ada 4.250 pelaku pelanggaran selama pilkada serentak 2020. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.194 dugaan pelanggaran merupakan hasil temuan jajaran Bawaslu. Sedangkan 1.056 lainnya berasal dari laporan masyarakat. “Ini tentu menjadi catatan kita bahwa Pilkada kita ternyata ini belum menjadi pilkada yang sesungguhnya kita harapkan, pilkada yang jujur, adil,” kata Ratna dalam diskusi daring, Kamis (17/12).
15. Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, pihaknya membantu Kemenkes menyiapkan SDM pelaksana vaksinasi. Ia menuturkan, pihaknya merekrut tenaga kesehatan untuk program vaksinasi Covid-19. Satgas bekerja sama dengan semua pihak untuk menyiapkan tenaga kesehatan di setiap daerah, termasuk dengan IDI, MUI, dan sebagainya.
“Kami dari satgas mendukung Kemenkes untuk menambah fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh Puskemas dan juga tenaga kesehatan di daerah yang mengalami kekurangan,” kata Doni dalam diskusi bedah buku putih penanganan Covid-19 secara virtual, Kamis (17/12).
16. Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, kebanyakan calon tunggal di Pilkada 2020 unggul melawan kotak kosong. Bahkan, perolehan suaranya rata-rata cukup tinggi. “Calon tunggal mendominasi di 25 kabupaten/kota ini. Hanya beberapa daerah yang kompetitif, tetapi mayoritas di atas 80 persen atau 70 persen,” kata Abhan dalam webinar bertajuk ‘Evaluasi Pilkada dan Catatan Perbaikan’, Kamis (17/12).
Abhan memberi catatan terkait regulasi bagi calon tunggal, salah satunya soal kampanye. Menurut dia, regulasi peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) saat ini belum mengatur jelas mengenai kampanye kotak kosong.
17. KPK akan telusuri aliran dana dalam kasus dugaan suap Bansos Covid-19 yang menjerat Menteri Sosial Juliari P Batubara. Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknyaakan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan ( PPATK) untuk melacak aliran dana dalam kasus tersebut. “Kami memastikan dalam penanganan perkara ini, KPK akan kerja sama dengan pihak perbankan maupun PPATK dalam hal penelusuran aliran dana maupun transaksi keuangan,” kata Ali Fikri, Kamis (17/12).
18. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan penyidik KPK bisa saja memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana bansos Covid-19 yang menyeret mantan Mensos Juliari P Batubara. Sebab, Juliari merupakan Wakil Banedahara Umum PDIP.
“Semua orang, tidak ada kecuali, dapat dipanggil sebagai saksi, jika ditemukan keterkaitan dengan peristiwanya,” kata Boyamin dalam siaran pers, Selasa (15/12) lalu.
19. Pasca Mensos Juliari P Batubara dicokok KPK terkait korupsi Bansos, Kemensos mengganti Bansos sembako yang diberikan kepada masyarakat di wilayah Jabodetabek dengan BST (bantuan sosial tunai). Ketentuan tersebut berlaku mulai Januari hingga Juni 2021. Nilai uang yang diberikan setara dengan harga Bansos Sembako sebelumnya yakni Rp 300.000 per kepala keluarga.
Menko PMK Muhadjir Effendy yang merangkap Mensos Ad Interim menyatakan, penggantian Bansos sembako ke BST tidak ada hubungannya dengan kasus dugaan suap yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara.
20. Kepala BPOM, Penny Lukito mengklaim, dari aspek keamanan vaksin Covid-19 bikinan Cinovac dari China sudah baik. Vaksin tersebut sudah memenuhi syarat di sejumlah aspek yang ditetapkan BPOM. Namun BPOM masih menunggu aspek efektivitas dari vaksin tersebut. ‘’BPOM akan melihat seberapa besar vaksin tersebut memberikan efektivitas terhadap peningkatan antibodi manusia,’’ ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (17/12).
21. Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah tak ingin terburu-buru dalam menyelenggarakan vaksinasi Covid-19. Pemerintah ingin, program ini digelar secara bertanggung jawab sehingga keamanan vaksin harus dipastikan terlebih dahulu. “Pemerintah tidak akan terburu-buru dalam menyelenggarakan program vaksinasi. Program vaksinasi akan diselenggarakan secara bertanggung jawab dan tetap mematuhi tahapan-tahapan pengembangan vaksin sehingga nantinya vaksin yang digunakan itu betul-betul aman dan berhasiat bagi masyarakat,” ,” katanya, kemarin. (HPS)
