JAKARTA, REPORTER.ID – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mogoknya peragrajin tahu tempe pada minggu lalu akibat melonjaknya harga kedelai, karena tahu dan tempe adalah salah satu makanan pokok masyarakat bergizi tinggi, murah, dan mudah diakses. Karena itu, pemerintah harus melakukan intervensi pasar.
Para pengrajin tempe tahu sebagai pelaku UMKM yang mogok tersebut berlangsung sejak Jumat (1/1/2021) hingga Minggu (3/1/2021). Menurut Syarief Hasan, kenaikan harga kedelai ini adalah masalah klasik, namun tidak sulit untuk diselesaikan oleh pemerintah.
Memang, harga kedelai yang merupakan bahan baku tahu dan tempe melonjak tajam dari Rp.7.200 menjadi Rp.9.200 perkg. “Kenaikan ini harus diintervensi oleh Pemerintah sehingga para pengrajin tahu tempe UMKM dapat tetap berproduksi dengan harga yg stabil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi konsumen tahu tempe,” tegas Syarief Hasan, Rabu (6/1/2021).
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menilai penyebab utama masalah klasik ini yakni belum tercapainya swasembada pangan. Namun masalah yg penting lain adalah menjaga harga stabil dan bagaimana Pemerintah dapat menjaga supply dan demand kedelei sekalipun masih tergantung pada impor. Saat sekarang Pemerintah harus membuka kran import kedelei harurs dibuka dan diberikan kepada koperasi, asosiasi tempe dan tahu bukan hanya kepada para pedagang besar yang menguasai pasar.
Berdasarkan data yang dipublikasi Kompas pada Selasa (5/1/2021), kebutuhan kedelai di Indonesia setiap tahun rata-rata mencapai 2,8 juta ton. Alokasinya, 70% untuk tempe, 20% untuk tahu, dan sisanya untuk bahan kecap. Untuk memenuhi kebutuhan kedelai itu, Indonesia harus impor hingga 2,5 juta ton yang sebagian besar dari Amerika Serikat dan Kanada.
Menurut Syarief, Kementan harusnya kembali menggiatkan program swasembada pangan, khususnya pangan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. “Apabila kita swasembada pangan maka kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor yang menjadi salah satu penyebab naik turunnya harga pangan, seperti kedelai,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk segera membuat rencana strategis tersebut. “Pemerintah harus membuat pemetaan berapa ratus hektar lahan pembibitan dan penanaman kedelai sesuai jumlah kebutuhan pasar, hingga aspek-aspek teknis lainnya sehingga persoalan kedelai yang menjadi bahan baku utama tahu tempe tidak muncul kembali dan tidak meresahkan masyarakat dan para pelaku usaha UMKM,” pungkasnya.
