JAKARTA, REPORTER.ID – Meski arah ekonomi global maupun domestik diproyeksikan membaik pada 2021, namun risiko ketidakpastian masih sangat tinggi. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan fungsi anggaran, DPR melalui alat kelengkapan Dewan akan terus memperkuat pelaksanaan APBN 2021 sebagai stimulus pemulihan ekonomi nasional (PEN), pemulihan kesejahteraan rakyat, dan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, termasuk mendukung upaya terbaik Pemerintah dalam menyediakan vaksin Covid-19.
“Pada 2021, Pemerintah dan DPR telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen. Pencapaian target tersebut akan sangat ditentukan oleh ketersediaan dan efektivitas vaksinasi, konsistensi berbagai upaya pengendalian pandemi, kecepatan dan efektivitas berbagai kebijakan pemulihan ekonomi, serta berbagai agenda reformasi,” tegas Puan Maharani, Ketua DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (11/1/2021).
DPR lanjut Puan, menyadari perlunya usaha yang ekstra dari Pemerintah dalam mencapai target tersebut, mengingat capaian tersebut sangat dipengaruhi oleh dinamika pandemi di Indonesia dan di negara-negara lain. Oleh karena itu, kesehatan publik dan pengendalian pandemi harus tetap menjadi prioritas utama agar pembukaan kembali aktivitas ekonomi dapat terjadi secara lebih luas dan aman.
Dimana keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat harus berperan bersama dengan ekonomi nasional. “DPR akan terus mengawasi pengelolaan keuangan negara tahun 2021 ini agar dilaksanakan dengan memenuhi prinsip tata kelola yang baik, transparan, akuntabel, tepat nilai, tepat guna dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Sementara itu dalam fungsi Pengawasan, DPR akan diarahkan pada penyelenggaraan pemerintahan diberbagai bidang yang tetap harus dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan amanat Undang-Undang.
Vaksin
Selain itu, DPR RI mengapresiasi pemerintah yang telah bergerak cepat dalam menyediakan Vaksin Covid-19 teruji klinis bagi masyarakat. Keberadaan vaksin merupakan upaya Pemerintah untuk menjalankan tujuan bernegara yaitu melindungi rakyat.
DPR RI akan terus mengawasi persiapan dan pengadaan vaksin yang aman, teruji dan jika telah memiliki ijin dari BPOM serta sertifikasi halal dari MUI. Pemberian vaksin harus berjalan secara efektif, menyeluruh dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
DPR juga akan melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap:
• 7 (tujuh) Calon Hakim Agung yang telah diusulkan oleh Komisi Yudisial, yakni 1 (satu) orang calon Hakim Agung dan 6 (enam) orang calon Hakim Ad Hoc;
• 18 (delapan belas) Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan 2021-2026 yang telah diusulkan oleh Presiden.
Selain itu, DPR RI juga akan memberi pertimbangan terhadap Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara-Negara Sahabat.
Dalam rangka mengoptimalkan tugas-tugas pengawasan, DPR RI juga akan melanjutkan tugas Tim Pemantau dan Tim Pengawas, serta Panja yang dibentuk melalui Alat Kelengkapan Dewan.
Dalam menjalankan fungsi diplomasi parlemen, pada masa sidang ini, DPR akan mengirimkan delegasi untuk menghadiri sejumlah pertemuan kerja sama antarparlemen, baik bilateral, regional, maupun internasional, antara lain menghadiri secara virtual pertemuan OECD Global Parliamentary Network yang akan dilaksanakan pada 9-10 Februari 2021 di Paris.
Selain itu, DPR RI akan terus berupaya meningkatkan kerja sama internasional, menjaga kewaspadaan dan kesiapan Indonesia dalam merespons dinamika politik dan keamanan internasional.
